Pedoman Umum Urban Poverty Project PNPM Mandiri Perkotaan

Penanggung jawab: 

Kepala PMU : Ir. Danny Sutjiono 

Pimpro P2KP : Ir. Arianto, Dipl. SE, MT 

Disusun oleh: 

Tim Persiapan P2KP 

• Imam Krismanto 

• R. Arief Rahadi 

• Sonny H. Kusuma 

• Udi Maadi 

• Tri Maulana 

• Maksudi 

Editing 

Anna Yulianti Shavin 

Diterbitkan oleh: 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman — Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Lay out/desain grafis 

Maksudi, Bharata Kusuma 

Karikatur: 

Zakaria S. Sutedja 

Cetakan Revisi, September 2004 

Buku ini boleh digandakan/perbanyak (di-foto copy). Penggunaan karikatur diizinkan hanya untuk kebutuhan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Penggunaan karikatur diluar proyek ini akan dikenakan sanksi sesuai hukum 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pedoman Umum

Kata Pengantar 

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini 

dirasakan sudah sangat mendesak untuk 

ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, 

salah satu ciri umum dari kondisi fisik 

masyarakat miskin adalah tidak memiliki 

akses ke prasarana dan sarana dasar 

lingkungan yang memadai, dengan kualitas 

perumahan dan permukiman yang jauh 

dibawah standar kelayakan, dan mata 

pencaharian yang tidak menentu. 

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, telah 

melakukan berbagai upaya penanganan 

masalah kemiskinan di perkotaan. Salah satu 

diantaranya ialah Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang 

dilaksanakan sejak tahun 1999. 

Dari hasil pelaksanaannya, tampak 

perkembangan yang positif, khususnya dalam 

hal terwujudnya kelembagaan masyarakat 

lokal yang mandiri, yakni Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan ini 

dipercaya sebagai pengelola dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai 

pemeduli terhadap kemiskinan di 

komunitasnya. Membangun kelembagaan 

masyarakat yang mengakar perlu dilakukan, 

agar setelah masa proyek P2KP berakhir, 

upaya penanggulangan kemiskinan di 

perkotaan dapat dijalankan sendiri oleh 

masyarakat. 

Meskipun demikian, dari hasil evaluasi 

pelaksanaan P2KP maupun kajian refleksi 

kritis yang dilakukan secara intensif serta 

masukan-masukan dari berbagai pihak, 

disadari bahwa masih terdapat berbagai hal 

yang belum diakomodasi dalam konsep dan 

strategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini, 

sehingga memerlukan penyempurnaanpenyempurnaan 

lebih lanjut. 

Penyempurnaan tersebut ditekankan pada 

keyakinan dasar P2KP bahwa persoalan 

kemiskinan sebenarnya hanya dapat 

ditanggulangi oleh masyarakat sendiri yang 

mampu bersinergi dengan pemerintah daerah 

dan kelompok peduli setempat. Sehingga 

cukup jelas bahwa faktor kapasitas dan 

kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah 

menempati posisi yang sangat strategis dalam 

penyiapan kemandirian dan keberlanjutan 

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan 

maupun pembangunan lingkungan perumahan 

dan permukiman. 

Guna mendukung peningkatan kapasitas dan 

kesiapan masyarakat tersebut, strategi 

pelaksanaan P2KP dititikberatkan pada 

proses pemberdayaan dan pembelajaran 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

masyarakat serta pemerintah daerah agar 

mampu melakukan proses transformasi 

sosial dari masyarakat miskin/tidak berdaya 

menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat 

berdaya menjadi masyarakat mandiri dan 

akhirnya dari masyarakat mandiri mampu 

menuju tatanan masyarakat madani (civil 

society). 

Terrwujudnya tatanan masyarakat madani 

inilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagi 

terjaminnya kemandirian dan keberlanjutan 

upaya-upaya masyarakat, yang selain mampu 

menanggulangi masalah kemiskinan di 

wilayahnya secara efektif, juga mampu 

membangun kondisi lingkungan permukiman 

di wilayahnya yang lebih baik, pro poor, sehat, 

dan lestari. 

Penjabaran dari penyempurnaan konsep dan 

strategi pelaksanaan P2KP tersebut 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

penjelasan mengenai berbagai intervensi 

P2KP, yang berkaitan dengan; (1) upaya untuk 

lebih menitikberatkan orientasi pada 

penggalian dan pelembagaan kembali nilainilai 

luhur kemanusiaan (gerakan moral), 

prinsip-prinsip kemasyarakatan (good 

governance) dan pembangunan berkelanjutan 

(Tridaya) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP, 

(2) pengokohan kelembagaan masyarakat 

yang mengakar dan representatif, (3) 

pembelajaran pendekatan Tridaya dalam 

pemanfaatan dana BLM, (4) Mendorong 

akuntabilitas kelembagaan masyarakat 

melalui tumbuhberkembangnya kontrol sosial 

dari masyarakat, (5) Mendorong kemitraan 

sinergi masyarakat dengan pemerintah daerah 

melalui komponen program Penanggulangan 

Kemiskinan terpadu (PAKET), (6) 

pembelajaran untuk menjalin kerjasama 

dengan pihak swasta dan kelompok peduli 

terkait dalam rangka optimalisasi berbagai 

peluang sumber daya yang ada, melalui 

channeling program, serta (7) pembelajaran 

penataan dan pembangunan lingkungan 

permukiman kelurahan secara terpadu 

(neighbourhood development). 

Melalui berbagai penyempurnaan konsep dan 

strategi pelaksanaan P2KP tersebut, 

diharapkan pada masa-masa mendatang 

upaya penanggulangan kemiskinan dapat 

dilakukan masyarakat yang didukung oleh 

Pemerintah Daerah dan kelompok peduli serta 

pihak terkait setempat secara mandiri dan 

berkelanjutan (sustainable development).Hal 

inilah yang kemudian menjadi motto dan misi 

P2KP, yakni: “Bersama Membangun 

Kemandirian”. 

Selanjutnya, gambaran umum dari 

keseluruhan konsep serta strategi 

pelaksanaan P2KP tersebut dituangkan dalam 

bentuk Buku Pedoman Umum P2KP. . 

Penerbitan Buku pedoman P2KP ini sangat 

penting dilakukan agar seluruh pelaku P2KP 

maupun para pihak yang terkait akan dapat 

memahami konsep dan strategi pelaksanaan 

P2KP secara utuh serta sekaligus juga dapat 

mencegah, atau setidaknya mengeliminir, 

kemungkinan munculnya salah persepsi 

ataupun salah interpretasi dari berbagai pihak 

dalam pemahaman dan pelaksanaan P2KP. 

Selain itu, dengan diterbitkannya Buku 

Pedoman Umum P2KP ini, maka seluruh 

buku pedoman dan buku panduan P2KP yang 

pernah ada dan beredar harus disesuaikan 

dengan mengacu pada Buku Pedoman Umum 

P2KP ini. 

Jakarta, September 2004 

Direktur Jenderal 

Direktorat Perumahan dan Permukiman 

Departemen Kimpraswil 

Ir. Syarifuddin Akil, Msc. 


Daftar Isi 

Daftar Isi ......................................................................................................................... 

Daftar Gambar ............................................................................................................... 

Daftar Tabel .................................................................................................................... 

Daftar Bagan .................................................................................................................. 

i 

iii 

iv 

v 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 

1.1.1. Gejala-gejala kemiskinan ............................................................................. 1 

1.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan ......................................................................... 2 

1.1.3. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan ................................................... 4 

1.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk Mampu 

Menangani Akar Penyebab Kemiskinan secara Mandiri dan Berkelanjutan 4 

1.2. Visi dan Misi P2KP .................................................................................................. 6 

1.2.1. Visi P2KP .................................................................................................... 6 

1.2.2. Misi P2KP .................................................................................................... 6 

1.3. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasi Pelaksanaan P2KP ........................ 6 

1.3.1. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) ................................... 6 

1.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance) ............... 7 

1.3.3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) .............................. 8 

1.4. Karakteristik Khas P2KP ......................................................................................... 9 

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 

2.1. Tujuan ...................................................................................................................... 13 

2.2. Kelompok Sasaran.................................................................................................. 13 

2.3. Lokasi Sasaran ....................................................................................................... 14 

2.4. Strategi .................................................................................................................... 15 

a. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Tidak Berdaya/ 

Miskin Menuju Masyarakat Berdaya................................................................... 15 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

i

. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Berdaya Menuju 

Masyarakat Mandiri ............................................................................................ 17 

c. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Mandiri Menuju 

Masyarakat Madani ............................................................................................ 18 

BAB III KOMPONEN PROYEK DAN BANTUAN TEKNIS 

3.1. Komponen Proyek................................................................................................... 20 

3.1.1. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah 

Daerah ......................................................................................................... 20 

3.1.2. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ...................................... 35 

3.1.3. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) ...................... 44 

3.2. Dukungan Pelaksanaan Proyek .............................................................................. 50 

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROYEK 

4.1. Tahap Persiapan ..................................................................................................... 52 

4.2. Tahap Pelaksanaan ................................................................................................. 54 

4.3. Tahap-Tahap Yang Menerus Atau Berkala ............................................................... 76 

4.4. Tahap Penyiapan Keberlanjutan Program ............................................................... 78 

BAB V MANAJEMEN PROYEK 

5.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran ....................................................................... 79 

5.2. Pendanaan Proyek .................................................................................................. 95 

5.3. Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................... 104 

BAB VI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 

6.1. Tata Cara Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas .................................. 107 

6.2. Manajemen Keuangan dan Audit ............................................................................. 110 

6.3. Mekanisme Penerapan Sanksi................................................................................ 113 

6.4. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik................................................ 114 

Lampiran - Lampiran 

ii 


Daftar Gambar 

BAB I : PENDAHULUAN 

Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang Akar Kemiskinan .......................................... 3 

Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui Fasilitasi P2KP5 

Gambar 1.3. Konsep TRIDAYA ................................................................................... 9 

Gambar 1.4. Asumsi Dasar di P2KP .......................................................................... 10 


Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2KP ................................................................... 19 


Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM .................................................................. 27 

Gambar 3.2. Struktur BKM .......................................................................................... 31 

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROYEK 

Gambar 4.1. Siklus Kegiatan Pembelajaran Masyarakat di Tingkat Kelurahan .......... 58 

Gambar 4.2. Siklus Kegiatan Penguatan KPK-D dan Penyusunan SPK-D di Tingkat 

Kota/Kabupaten ..................................................................................... 64 


iii

Daftar Tabel 


Tabel 2.1. Kelompok Sasaran P2KP ........................................................................... 13 


Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM ....................................................................... 37 

Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM .................................................... 43 

Tabel 3.3. Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun ................................. 45 


Tabel 5.1. Indikator Kinerja Proyek P2KP ..................................................................... 104 

iv 


Daftar Bagan 


Bagan 2.1. Langkah Penentuan Lokasi Sasaran P2KP-2........................................ 15 


Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP..................................................................... 81 

Bagan 5.2. Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan ........................................... 98 

Bagan 5.3. Diagram Alur Pendanaan BLM................................................................. 100 

Bagan 5.4. Diagram Alur Pendanaan PAKET ........................................................... 102 

BAB VI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 

Bagan 6.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan ..................................................... 117 


v

Bab 

I 

Pendahuluan 

1.1. LATAR BELAKANG 

1.1.1. Gejala-Gejala Kemiskinan 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah 

sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya 

di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum 

dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah 

tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana 

dasar lingkungan yang memadai, dengan 

kualitas perumahan dan permukiman yang jauh 

dibawah standar kelayakan serta mata 

pencaharian yang tidak menentu. 

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih 

melihat persoalan kemiskinan hanya pada 

tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari 

luar atau di tataran permukaan saja, yang 

mencakup multidimensi, baik dimensi politik, 

sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam 

kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari 

gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul 

dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain: 

a) Dimensi politik, sering muncul dalam 

bentuk tidak dimilikinya wadah/organisasi 

yang mampu memperjuangkan aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat miskin, 

sehingga mereka benar-benar tersingkir 

dari proses pengambilan keputusan penting 

yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, 

mereka juga tidak memiliki akses yang 

memadai ke berbagai sumber daya kunci 

yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan 

hidup mereka secara layak, termasuk 

akses informasi; 

b) Dimensi sosial, sering muncul dalam 

bentuk tidak terintegrasikannya warga 

miskin ke dalam institusi sosial yang ada, 

terinternalisasikannya budaya kemiskinan 

yang merusak kualitas manusia serta etos 

kerja mereka, dan pudarnya kapital sosial; 

c) Dimensi lingkungan, sering muncul 

dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara 

pandang yang tidak berorientasi pada 

pembangunan berkelanjutan sehingga 

cenderung memutuskan dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang kurang 

menjaga kelestarian dan perlindungan 

lingkungan serta permukiman. 

d) Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk 

rendahnya penghasilan sehingga tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka sampai batas yang layak; dan 

e) Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya 

tingkat kepemilikan masyarakat miskin ke 

berbagai hal yang mampu menjadi modal 

hidup mereka, termasuk aset kualitas 

sumberdaya manusia (human capital), 

peralatan kerja, modal dana, hunian atau 

perumahan dan sebagainya. 

Orientasi berbagai program penanggulangan 

kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah 

satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, pada 

dasarnya mencerminkan pendekatan program yang 

bersifat parsial, sektoral, charity dan tidak 

menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. 

Akibatnya program-program dimaksud tidak 

mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat 

yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan 

aspek keberlanjutan (sustainability) dari programprogram 

penanggulangan kemiskinan tersebut. 


1

1.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan 

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang 

bersifat parsial, sektoral dan charity dalam 

kenyataannya sering menghadapi kondisi 

yang kurang menguntungkan, misalnya salah 

sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi 

sosial, dan melemahkan kapital sosial yang 

ada di masyarakat (gotong royong, 

musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya 

kapital sosial pada gilirannya juga mendorong 

pergeseran perilaku masyarakat yang semakin 

jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan 

dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya 

secara bersama. 

Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat 

yang yang melemah serta memudar 

tersebut salah satunya disebabkan oleh 

keputusan, kebijakan dan tindakan dari pihak 

pengelola program kemiskinan dan pemimpinpemimpin 

masyarakat, yang selama ini 

cenderung tidak adil, tidak transparan dan 

tidak tanggunggugat (tidak pro poor dan good 

governance oriented). Sehingga menimbulkan 

kecurigaan, stereotype dan skeptisme di 

masyarakat. 

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak 

adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan 

masyarakat yang belum madani,dengan 

salah satunya indikasinya dapat dilihat dari 

kondisi kelembagaan masyarakat yang belum 

berdaya, yakni: tidak berorientasi pada 

keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak 

ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat. 

Kelembagaan masyarakat yang belum 

berdaya pada dasarnya disebabkan oleh 

karakterisitik lembaga masyarakat tersebut 

yang cenderung tidak mengakar, dan tidak 

representatif. Di samping itu, ditengarai pula 

bahwa berbagai lembaga masyarakat yang 

ada saat ini, dalam beberapa hal, lebih 

berorientasi pada kepentingan pihak luar 

masyarakat atau bahkan untuk kepentingan 

pribadi dan kelompok tertentu, sehingga 

mereka kurang memiliki komitmen dan 

kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, 

terutama masyarakat miskin. Dalam kondisi 

ini akan semakin mendalam krisis 

kepercayaan masyarakat terhadap berbagai 

lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya. 

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak 

mengakar, tidak representatif dan tidak dapat 

dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh 

subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat 

yang belum berdaya. Ketidakberdayaan 

masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi 

situasi yang ada di lingkungannya, yang pada 

akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak 

peduli, tidak percaya diri, mengandalkan dan 

terbantung pada bantuan pihak luar untuk 

mengatasi masalahnya sendiri, tidak mandiri, 

serta memudarnya orientasi moral dan nilainilai 

luhur dalam kehidupan bermasyarakat, 

yakni terutama keikhlasan, keadilan dan 

kejujuran. 

Dengan demikian, dari paparan di atas cukup 

jelas menunjukkan bahwa situasi kemiskinan 

akan tumbuh subur dalam situasi perilaku/ 

sikap dan cara pandang (paradigma) 

masyarakat yang belum berdaya. 

Oleh karena itu, P2KP memahami bahwa akar 

persoalan kemiskinan yang sebenarnya 

adalah karena kondisi masyarakat yang belum 

berdaya dengan indikasi kuat yang 

dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang 

masyarakat yang tidak dilandasi pada nilainilai 

universal kemanusiaan (jujur, dapat 

dipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada 

prinsip-prinsip universal kemasyarakatan 

(transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

demokrasi, dll), sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. di bawah ini. 

2 Pedoman Umum

Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang Akar Penyebab Kemiskinan 

KEMISKINAN 

Penyebab Tkt.4 atau Gejala kemiskinan 

Politik yang Tidak 

Membuka Akses pada 

Kaum Miskin 

Lingkungan dan 

Permukiman yang 

Tidak Memadai 

Lemahnya 

Kapital Sosial Di 

Kehidupan Masy. 

Ekonomi Yang Tidak 

Memihak Kaum Miskin 

Tidak transparan; tidak 

partisipatif, tdk akuntabel, 

demokrasi semu, 

Berorientasi pada 

kepentingan pribadi dan 

kelompok interest-nya, 

dominasi elite, dll 

Pencemaran & kerusakan 

alam; permukiman kumuh, 

tinggal di kawasan illegal, 

Tdk berorientasi pada 

pembangunan yang 

berkelanjutan, Dsb 

Kehidupan sosial yang 

segregatif; pudarnya 

solidaritas sosial; proses 

marginalisasi; SDM 

rendah, pendidikan tidak 

memadai, pengangguran, 

budaya miskin, dsb 

Tidak ada Kesempatan; 

Ketrampilan Rendah, 

Masih Sulit Akses Ke 

Sumber Daya Kunci & 

Permodalan, Tidak 

Membangun jiwa 

kewiraswastaan, dll 

Penyebab Tkt.3 

Keputusan, kebijakan, tindakan, dan kegiatan yang tidak adil 

serta tidak berpihak pada warga Miskin 

Tidak Berjalannya Jaring 

Pengaman Sosial di Masyarakat 

Akibat Memudarnya Kapital Sosial 

(musyawarah, gotong royong, 

keswadayaan, transparansi, 

akutabilitas, demokrasi dll) 

Institusi Pengambil Keputusan 

yang tidak adil, tidak berpihak 

pada warga miskin dan cenderung 

egois pada kepentingan 

sendiri atau kelompoknya 

Citra Negatif Pada Orang Miskin 

(Belum mampu, belum punya 

pengalaman, kurang Pendidikan, 

kurang dapat dipercaya, dll) 

Penyebab Tkt.2 

Perilaku/Sikap/Cara Pandang Yang Keliru dan Tidak Manusiawi 

(Tidak Ikhlas, Tidak Peduli, Tidak Mandiri, Tidak Pro Poor dan Internalisasi budaya miskin) 

Warga kurang peduli pada 

nasib orang miskin, pudarnya 

keikhlasan serta mental 

bergantung kepada bantuan 

pihak luar, dll 

Para Pengambil Kebijakan yang 

cenderung bersifat tidak adil, 

tidak ikhlas, tidak jujur, kurang 

peduli pada warga miskin dan 

kurang amanah/dapat dipercaya 

Budaya dan Perilaku Miskin 

(Tertutup, Kurang ulet, boros, 

Minder, Sikap Skeptis/pasrah, 

Kurang Bertanggungjawab dll) 

Akar Penyebab Kemiskinan 

Lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan atau aspek moral (jujur, adil, 

ikhlas/kerelawanan, dll), pudarnya prinsip-prinsip kemasyarakatan atau aspek 

good governance (partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dll) 

serta orientasi pembangunan berkelanjutan atau aspek Tridaya (perlindungan 

lingkungan, pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi) 


3

1.1.3. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan 

Pemahaman mengenai akar persoalan 

kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan 

berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara 

yang dipilih dalam penanggulangan 

kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu 

ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara 

pandang masyarakat yang senantiasa 

berlandaskan pada nilai-nilai universal 

kemanusiaan (moral), prinsip-prinsip 

kemasyarakatan (good governance) dan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). 

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang 

masyarakat ini merupakan pondasi yang 

kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat 

yang mandiri, melalui pemberdayaan para 

pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak 

sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai manusia luhur yang mampu 

menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan 

bermasyarakatnya sehari-hari. 

Kemandirian lembaga masyarakat ini 

dibutuhkan dalam rangka membangun 

lembaga masyarakat yang benar-benar 

mampu menjadi wadah perjuangan kaum 

miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam 

menyuarakan aspirasi serta kebutuhan 

mereka dan mampu mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar 

lebih berorientasi ke masyarakat miskin (“pro 

poor”) dan mewujudkan tata kepemerintahan 

yang baik (“good governance”), baik ditinjau 

dari aspek ekonomi, lingkungan- termasuk 

perumahan dan permukiman, maupun sosial. 

1.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat serta 

Pemerintah Daerah Untuk Mampu 

Menangani Akar Penyebab Kemiskinan 

Secara Mandiri dan Berkelanjutan 

Gambaran lembaga masyarakat seperti 

dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila 

orang-orang yang diberi amanat sebagai 

pemimpin masyarakat tersebut merupakan 

kumpulan dari orang-orang yang peduli, 

memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan dan 

jujur serta mau berkorban untuk kepentingan 

masyarakat miskin, bukan untuk mengambil 

keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun 

kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan 

merupakan suatu pekerjaan yang mudah, 

karena upaya-upaya membangun kepedulian, 

kerelawanan, komitment tersebut pada 

dasarnya terkait erat dengan proses perubahan 

perilaku masyarakat. 

Dalam hal ini, P2KP meyakini bahwa 

pendekatan yang lebih efektif untuk 

mewujudkan proses perubahan perilaku 

masyarakat adalah melalui pendekatan 

pemberdayaan atau proses pembelajaran 

(edukasi) masyarakat dan penguatan 

kapasitas untuk mengedepankan peran 

pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan 

mendukung kemandirian masyarakatnya. 

Kedua substansi P2KP tersebut sangat 

penting sebagai upaya proses transformasi 

P2KP dari ‘tataran proyek’ menjadi ‘tataran 

program” oleh masyarakat bersama pemerintah 

daerah setempat. Bagaimanapun harus 

disadari bahwa upaya dan pendekatan 

penanggulangan kemiskinan tidak hanya 

menjadi perhatian pemerintah pusat, 

melainkan justru yang terpenting harus 

menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan 

masyarakat bersama pemerintah daerah itu 

sendiri. 

Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan 

dan pembelajaran masyarakat dilakukan 

dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan 

kesadaran kritis masyarakat 

terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, 

prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsipprinsip 

pembangunan berkelanjutan sebagai 

landasan yang kokoh untuk membangun 

masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 

Proses pembelajaran di tingkat masyarakat 

ini berlangsung selama masa proyek P2KP 

maupun pasca proyek P2KP oleh masyarakat 

sendiri dengan membangun dan melembagakan 

Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). 

Dengan demikian, penguatan lembaga 

masyarakat yang dimaksud P2KP terutama 

dititikberatkan pada upaya penguatan 

pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai 

dan pada gilirannya mampu menjadi motor 


penggerak dalam ‘melembagakan’ dan 

‘membudayakan’ kembali nilai-nilai universal 

kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip 

kemasyarakatan (gerakan good governance) 

serta prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilainilai 

utama yang melandasi aktivitas 

penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat 

setempat. 

Melalui lembaga masyarakat tersebut 

diharapkan tidak ada lagi kelompok 

masyarakat yang masih terjebak dalam 

lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya 

diharapkan dapat tercipta lingkungan 

perkotaan dengan perumahan yang lebih layak 

huni di dalam permukiman yang lebih responsif 

dan dengan sistem sosial masyarakat yang 

lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

Gambaran tentang cara pandang P2KP dalam 

memfasilitasi upaya penanggulangan akar 

persoalan kemiskinan oleh masyarakat dapat 

dilihat pada Gambar 1.2. 

Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui Fasilitasi P2KP 

PERUBAHAN SIKAP 

(FGD Refleksi 

Kemiskinan, FGD 

Kepemimpinan, FGD 

Kelembagaan dll) 

TRIDAYA 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Secara Mandiri & 

Berkelanjutan 

(Sustainable 

Development) 

PEMBENTUKAN 

KELEMBAGAAN 

(BKM) 

Gerakan 

Moral 

PENYUSUNAN 

PROGRAM 

(PJM & RENTA PRO- 

NANGKIS) 

Gerakan Pro 

Poor & Good 

Governance 

DAYA PEMBANGUNAN 

SOSIAL 


LINGKUNGAN 


EKONOMI 

Membangun 

Kemitraan Sinergis 

dan Channelling 

Program 

PEMBELAJARAN SERTA PELEMBAGAAN NILAI-NILAI & 

PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL KEMANUSIAAN, 

KEMASYARAKATAN & PEMB. BERKELANJUTAN 

Gerakan 

Sustainable 

Development 

Sedangkan substansi P2KP sebagai 

penguatan kapasitas dalam rangka 

mengedepankan peran dan tanggungjawab 

pemerintah daerah, dilakukan melalui; 

pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan 

siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan 

fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun 

Dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJM 

Pronangkis Kota/kab berbasis aspirasi dan 

program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), 

serta mendorong dan melembagakan 

Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). 

Selain itu, P2KP juga mendorong kemandirian 

dan kemitraan masyarakat bersama 

pemerintah daerah dalam penanggulangan 

kemiskinan di perkotaan yang telah dilakukan 

melalui Program PAKET. Namun, untuk lebih 

menjamin kapasitas kemandirian masyarakat 

dan pemda agar mampu menangani 

kemiskinan di wilayahnya, maka perlu 

didorong upaya-upaya menuju tatanan 

kepemerintahan yang baik (good governance). 


5

Dalam pelaksanaan P2KP, Pemda tidak hanya 

menjalankan fungsi monitoring, koordinasi serta 

legitimasi semata, namun juga didorong agar dapat 

berperan sebagai fasilitator, dinamisator, nara 

sumber dan pelaksana untuk beberapa kegiatan 

tertentu di tingkat kota/kabupaten, seperti KBP, 

penguatan KPK-D, PAKET, dll, yang dalam 

pelaksanaannya akan difasilitasi intensif KMW. 

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di 

atas, baik fasilitasi di level masyarakat maupun 

di level pemerintah kota/kabupaten, ditujukan 

untuk mendorong proses percepatan terbangunnya 

landasan yang kokoh bagi 

terwujudnya kemandirian penanggulangan 

kemiskinan dan juga melembaganya 

pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). 

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai 

“gerakan bersama membangun kemandirian 

dan pembangunan berkelanjutan yang 

berbasis nilai-nilai universal”, diyakini akan 

mampu membangun kesadaran kritis dan 

perubahan perilaku individu ke arah yang lebih 

baik. Perubahan perilaku individu yang secara 

kumulatif menimbulkan perubahan kolektif 

masyarakat inilah yang menjadi inti 

pendekatan TRIDAYA, yakni proses 

pemberdayaan masyarakat agar terbangun: 

daya sosial sehingga tercipta masyarakat 

efektif, daya ekonomi sehingga tercipta 

masyarakat produktif dan daya pembangunan 

sehingga tercipta masyarakat pembangunan 

yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip 


Upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan 

akan lebih efektif bila dapat dilakukan oleh 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat 

secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berarti 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat telah 

mampu mentransformasi P2KP dari “Skema Proyek” 

menjadi “Skema Program”. 

Kemandirian dan tatanan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) tersebut 

dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas 

masing-masing pelaku dan kemitraan antara 

keduanya, yang bertumpu pada 3 (tiga) pondasi 

utama, yakni: Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan 

(Berbasis Nilai/Moral), Prinsip-Prinsip 

Kemasyarakatan (Good Governance) dan Prinsipprinsip 

Pembangunan Berkelanjutan (Tri-Daya). 

Artinya, P2KP diharapkan dapat menjadi “gerakan 

kemandirian penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada 

nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal di atas. 

1.2. VISI DAN MISI P2KP 

Mengingat bahwa Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah 

landasan dan pemicu tumbuhnya gerakan 

pembangunan berkelanjutan dalam penanggulangan 

kemiskinan di perkotaan, maka 

diperlukan rumusan visi dan misi yang jelas 

sehingga dapat dipakai sebagai acuan perilaku 

dan arahan bagi semua pelaku P2KP maupun 

bagi para pihak (stakeholders) dalam mengembangkan 

program-program kemiskinan di 

wilayahnya. 

1.2.1. Visi 

Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, 

mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan 

permukiman sehat, produktif dan lestari. 

1.2.2. Misi 

Membangun masyarakat mandiri yang mampu 

menjalin kebersamaan dan sinergi dengan 

pemerintah maupun kelompok peduli 

setempat dalam menanggulangi kemiskinan 

secara efektif dan mampu mewujudkan 

terciptanya lingkungan permukiman yang 

tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan. 

1.3. NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP 

YANG MELANDASI P2KP 

Sejalan dengan substansi konsep Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) bahwa persoalan kemiskinan dapat 

ditanggulangi dengan kemandirian dan 

terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang 

berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, 

prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsipprinsip 

pembangunan berkelanjutan, maka 

rumusan nilai-nilai yang melandasi 

pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut: 

1.3.1.Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan 

(Gerakan Moral) 

Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus 

dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan 

dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik 

masyarakat, konsultan, pemerintah, maupun 

kelompok peduli), dalam melaksanakan P2KP 

adalah : 


1) Jujur; dalam proses pengambilan 

keputusan, pengelolaan dana serta 

pelaksanaan kegiatan P2KP harus 

dilakukan dengan jujur, sehingga tidak 

dibenarkan adanya upaya-upaya untuk 

merekayasa, memanipulasi maupun 

menutup-nutupi sesuatu, yang dapat 

merugikan masyarakat miskin serta 

menyimpang dari visi, misi dan tujuan 

P2KP. Tanpa adanya kejujuran tidak 

mungkin ada kemajuan yang berkelanjutan 

dalam bidang apapun; 

2) Dapat dipercaya; semua pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan P2KP harus 

benar-benar dapat menjaga kepercayaan 

yang diberikan masyarakat maupun 

pemerintah untuk menerapkan aturan main 

P2KP dengan baik dan benar. Dengan 

demikian, pemilihan pelaku-pelaku P2KP 

di tingkat masyarakat pun, harus 

menghasilkan figur-figur yang benar-benar 

dipercaya masyarakat sendiri, bukan 

semata mempertimbangkan status sosial, 

pengalaman serta jabatan; 

3) Ikhlas/kerelawanan; dalam melaksanakan 

kegiatan yang berkaitan dengan 

P2KP benar-benar berlandaskan niat ikhlas 

untuk turut memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

miskin yang ada di wilayahnya, dan tidak 

mengharapkan imbalan materi, jasa, 

maupun mengutamakan kepentingan 

pribadi serta golongan atau kelompoknya; 

4) Adil; dalam menetapkan kebijakan dan 

melaksanakan P2KP harus menekankan 

asas keadilan (fairness), kebutuhan nyata 

dan kepentingan masyarakat miskin. 

Keadilan dalam hal ini tidak berarti sekedar 

pemerataan; 

5) Kesetaraan; dalam pelibatan masyarakat 

pada pelaksanaan dan pemanfaatan P2KP, 

tidak membeda-bedakan latar belakang, 

asal usul, agama, status, maupun jenis 

kelamin dan lain-lainnya. Semua pihak 

diberi kesempatan yang sama untuk 

terlibat dan/atau menerima manfaat P2KP, 

termasuk dalam proses pengambilan 

keputusan; 

6) Kesatuan dalam keragaman; dalam 

melaksanakan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan 

masyarakat, melalui kebersamaan dan 

kesatuan masyarakat, sehingga 

kemiskinan benar-benar menjadi urusan 

semua warga masyarakat dari berbagai 

latar belakang, suku, agama, mata 

pencaharian, budaya, pendidikan dan 

sebagainya dan bukan hanya menjadi 

urusan dari masyarakat miskin atau pelaku 

P2KP atau sekelompok elit saja. 

1.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan 

(Good Governance) 

Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan 

(Good Governance) yang harus dijunjung 

tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan 

oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, 

konsultan, maupun pemerintah), dalam 

melaksanakan P2KP adalah : 

1) Demokrasi; dalam setiap proses 

pengambilan keputusan apapun, 

musyawarah harus menjadi alat terkuat 

dan pilar utama dalam menjalankan suatu 

proses demokrasi. Terlebih lagi apabila 

dalam hal pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat 

banyak, terutama kepentingan masyarakat 

miskin, maka mekanisme pengambilan 

keputusan dilakukan secara kolektif dan 

demokratis, dengan mengutamakan 

musyawarah. 

Kemampuan masyarakat bermusyawarah, 

yang dilandasi kesadaran kritis untuk 

senantiasa menuju kebaikan bersama, 

pada hakekatnya merupakan manifestasi 

tertinggi dari suatu kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, P2KP 

mendorong masyarakat agar dapat 

mengutamakan dan mendasarkan 

keputusan melalui mekanisme 

musyawarah, agar mampu membangun 

dan memperkuat lembaga pimpinan 

kolektif masyarakat dengan representasi, 

yang akseptabel, inklusif, transparan, 

demokratis dan akuntabel; 

2) Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatan 

P2KP harus dilakukan secara partisipatif 


7

sehingga mampu membangun rasa 

kepedulian dan kepemilikan serta proses 

belajar melalui bekerja bersama. 

Partisipasi dibangun dengan menekankan 

proses pengambilan keputusan oleh warga, 

mulai dari tataran ide/gagasan, perencanaan, 

pengorganisasian, pemupukan 

sumber daya, pelaksanaan hingga evaluasi 

dan pemeliharaan. Partisipasi juga berarti 

upaya melibatkan segenap komponen 

masyarakat, khususnya kelompok yang 

rentan (vulnerable groups), yang selama 

ini tidak memiliki peluang/akses dalam 

program/kegiatan setempat; 

3) Transparansi dan Akuntabilitas; dalam 

proses manajemen proyek maupun 

manajemen organisasi masyarakat harus 

menerapkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar 

dan “melembagakan” sikap bertanggung 

jawab serta tanggung gugat terhadap 

pilihan keputusan dan kegiatan yang 

dilaksanakannya. Termasuk terbuka untuk 

diperiksa oleh BPKP, auditor atau 

pemeriksaan oleh masyarakat sendiri dan 

pihak terkait lainnya, serta menyebarluaskan 

hasil pemeriksaan dan audit 

tersebut ke masyarakat, pemerintah, 

lembaga donor serta pihak-pihak lainnya; 

4) Desentralisasi; dalam proses pengambilan 

keputusan yang langsung menyangkut 

kehidupan dan penghidupan masyarakat 

agar dilakukan sedekat mungkin 

dengan pemanfaat atau diserahkan pada 

masyarakat sendiri, sehingga keputusan 

yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi 

masyarakat banyak. 

1.3.3. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan 

Berkelanjutan (Tridaya) 

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan 

adalah pembangunan yang tidak menimbulkan 

persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan 

inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip 

universal pembangunan berkelanjutan harus 

merupakan prinsip keseimbangan 

pembangunan, yang dalam konteks P2KP 

diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan 

lingkungan yang tercakup dalam konsep 

Tridaya. Jadi prinsip-pinsip pembangunan 

berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, 

ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh 

semua pelaku P2KP (baik masyarakat, 

konsultan, maupun pemerintah), dalam 

melaksanakan P2KP adalah melalui 

penerapan konsep Tridaya sebagai berikut: 

1) Perlindungan Lingkungan (Environmental 

Protection); dalam pengambilan 

keputusan maupun pelaksanaan kegiatan 

yang menyangkut kepentingan masyarakat 

banyak, terutama kepentingan masyarakat 

miskin, perlu didorong agar keputusan dan 

pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi 

pada upaya perlindungan/pemeliharaan 

lingkungan baik lingkungan alami maupun 

buatan termasuk perumahan dan permukiman, 

yang harus layak, terjangkau, 

sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. 

Termasuk didalamnya adalah penyediaan 

prasarana dan sarana dasar perumahan 

yang kondusif dalam membangun 

solidaritas sosial dan me-ningkatkan 

kesejahteraan penduduknya. 

2) Pengembangan Masyarakat (Social 

Development); tiap langkah kegiatan 

P2KP harus selalu berorientasi pada upaya 

membangun solidaritas sosial dan 

keswadayaan masyarakat sehingga dapat 

tercipta masyarakat efektif secara sosial 

sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya 

menanggulangi kemiskinan secara mandiri 

dan berkelanjutan. Pengembangan 

masyarakat juga berarti upaya untuk 

meningkatkan potensi segenap unsur 

masyarakat, terutama kelompok 

masyarakat yang rentan (vulnerable 

groups) dan marjinal yang selama ini tidak 

memiliki peluang/akses dalam program/ 

kegiatan setempat; 

3) Pengembangan Ekonomi (Economic 

Development); dalam upaya 

menyerasikan kesejahteraan material, 

maka upaya-upaya kearah peningkatan 

kapasitas dan keterampilan masyarakat 

miskin dan atau penganggur perlu 

mendapat porsi khusus termasuk upaya 

untuk mengembangkan peluang usaha dan 


akses kesumberdaya kunci untuk 

peningkatan pendapatan, dengan tetap 

memperhatikan dampak lingkungan fisik 

dan sosial. 

Prinsip-prinsip universal pembangunan 

berkelanjutan tersebut pada hakekatnya 

merupakan pemberdayaan sejati yang 

terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia 

seutuhnya agar mampu membangkitkan 

ketiga daya yang telah dimiliki manusia 

secara integratif, yaitu daya pembangunan 

agar tercipta masyarakat yang peduli 

dengan pembangunan perumahan dan 

permukiman yang berorietasi pada 

kelestarian lingkungan, daya sosial agar 

tercipta masyarakat efektif secara sosial, 

dan daya ekonomi agar tercipta 

masyarakat produktif secara ekonomi. 

Gambaran umum mengenai implementasi 

prinsip-prinsip universal pembangunan 

berkelanjutan melalui TRIDAYA ini dapat 

dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut: 

Gambar 1.3. Konsep TRIDAYA 

Diyakini bahwa pelaksanaan P2KP sebagian 

besar akan sangat ditentukan oleh individuindividu 

dari pelaksana, pemanfaat, maupun 

pelaku-pelaku P2KP lainnya. Oleh karena itu, 

dengan memberdayakan individu-individu 

tersebut diharapkan dapat membangun 

kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang 

positif, mandiri dan merdeka berlandaskan 

nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 

Perubahan perilaku individu inilah yang 

menjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif, 

sehingga pada akhirnya masyarakat 

(kumpulan-kumpulan individu yang memiliki 

kesadaran kritis) mampu membangun dan 

menumbuhkembangkan keberdayaan 

masyarakat dalam bidang pembangunan 

lingkungan, sosial dan ekonomi.. 

1.4. KARAKTERISTIK KHAS P2KP 

Karakteristik khas P2KP yang menyebabkan 

P2KP berbeda dengan proyek-proyek sejenis 

yang lain, terletak pada asumsi dasar tentang 

masyarakat ataupun pemerintah,tantangan, 

pendekatan dan implementasi sebagai berikut 

di bawah ini. 

Membangkitkan daya 

lingkungan agar 

tercipta masyarakat 

pembangunan 


sosial agar tercipta 

masyarakat effektif 

Manusia 

Pemberdayaan 

Sejati 


ekonomi agar tercipta 

masyarakat yg 

produktif 

1) Asumsí dasar di P2KP 

Asumsi dasar di P2KP adalah bahwa akar 

persoalan kemiskinan pada dasarnya terkait 

erat dengan perilaku/sikap dan cara pandang 

manusia (individu) atau sifat kemanusiaan 

seseorang, yang kemudian mempengaruhi 

perilaku/sikap dan cara pandang secara 

kolektif (masyarakat) atau prinsip-prinsip hidup 

bermasyarakat, sebagaimana dijelaskan pada 

Gambar 1.4. di bawah ini: 


9

Gambar 1.4. Asumsi Dasar di P2KP 

Akar Kemiskinan Tumbuh Subur, 

Karena: 

Semakin Lunturnya Keadilan..... 

Semakin Lunturnya Kejujuran.... 

Semakin Lunturnya Keikhlasan... 

Semakin Lunturnya Kepercayaan... 

Semakin Lunturnya Kepedulian.... 

Semakin Lunturnya Kesatuan..... 

Semakin Lunturnya Kebersamaan dan 

Solidaritas Sosial..... 

Tegasnya, Karena Semakin 

Lunturnya Nilai-Nilai 

Kemanusiaan, Prinsip-Prinsip 

Kemasyarakatan Dan Pilar-Pilar 

Pembangunan Berkelanjutan... 

yang Universal dan Hakiki ! 

P2KP hanya akan Mampu Memberikan 

Kontribusi bagi Perbaikan 

Masyarakat Miskin, Apabila: 

Semakin Pulihnya Keadilan........ 

Semakin Pulihnya Kejujuran........ 

Semakin Pulihnya Keikhlasan....... 

Semakin Pulihnya Kepercayaan....... 

Semakin Pulihnya Kepedulian........ 

Semakin Pulihnya Kesatuan...... 

Semakin Pulihnya Kebersamaan dan 

Solidaritas Sosial...... 

Tegasnya, Semakin Pulihnya Nilai- 

Nilai Kemanusiaan, Prinsip-Prinsip 

Kemasyarakatan serta Pilar-Pilar 

Pembangunan Berkelanjutan.... 

yang Universal dan Hakiki ! 

2) Paradigma-Paradigma di P2KP 

a) Akar Kemiskinan disebabkan oleh 

memudar serta lunturnya nilai-nilai luhur 

kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan 

dan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan, yang melahirkan ketertutupan, 

ketidakadilan, keserakahan, 

mementingkan diri atau golongannya 

sendiri, ketidakpercayaan, perpecahan, 

penyimpangan, salah sasaran, mental 

ketergantungan pada bantuan dll; 

b) Akar penyebab kemiskinan hanya dapat 

diselesaikan masyarakat dan pemerintah 

daerah sendiri melalui perbuatan baik, 

orientasi kepentingan umum serta 

kelestarian, oleh orang-orang yang baik 

dan benar serta yang tulus ikhlas sebagai 

hasil dari pulihnya kembali nilai-nilai luhur 

kemanusiaan, prinsip-prinsip universal 

kemasyarakatan, dan prinsip-prinsip 


c) Manusia pada dasarnya baik. Di 

masyarakat maupun pemerintah daerah 

memiliki banyak tambang-tambang potensi 

sumber daya dan orang-orang berkualitas 

yang jujur serta dapat dipercaya dan penuh 

dengan manusia baik yang sarat dengan 

nilai-nilai luhur kemanusiaan, akan tetapi 

kebaikannya tertutup oleh sistem serta 

tatanan kehidupan di sekitarnya (seperti 

tambang permata yang belum digali) 

d) Mendorong masyarakat untuk menggali 

dan membuka peluang bagi munculnya 

orang-orang yang jujur, dapat dipercaya, 

ikhlas, peduli, mampu, dan bertanggungjawab 

akan lebih menjamin kemajuan 

masyarakat! 

e) Tangan di atas lebih baik daripada tangan 

di bawah. Masyarakat dan pemerintah 

daerah yang mandiri serta bersifat pemberi 

adalah lebih baik daripada masyarakat dan 

pemerintah daerah yang senantiasa 

meminta dan memiliki mental tergantung 

pada bantuan pihak luar. 

f) Dana P2KP digunakan sebaik-baiknya 

untuk kemanfaatan dan kepentingan 

perbaikan kesejahteraan masyarakat 

miskin. Pemanfaatan dana P2KP yang 

tidak sesuai dengan kemanfaatan bagi 

masyarakat miskin, atau salah sasaran, 

hanya akan memberikan andil besar pada 

“Pemiskinan Rakyat”. 

g) Pengambilan keputusan dalam 

pelaksanaan P2KP di tingkat masyarakat 

melalui “Voting” hanya baik dilakukan bila 

telah tercapai kesamaan pemahaman 

mengenai persoalan yang dihadapi. 

Meskipun demikian, keputusan melalui 


musyawarah mufakat yang dilandasi 

kesadaran kritis adalah tingkat demokrasi 

yang terluhur …! 

h) Siapakah yang membangun Jawabnya 

hanya satu: “Orang-orang yang peduli” 

siapa pun dia, dari suku apa pun dia, dari 

agama apa pun dia, berasal dari penjuru 

mana pun dia, laki-laki atau perempuan, 

tua-muda-atau anak-anak, berpendidikan 

tinggi atau tidak, dan lainnya. 

i) Solidaritas sosial harus dibangun diatas 

nilai-nilai kemanusiaan yang universal 

(Jujur, Dapat Dipercaya, Adil, dan lainnya) 

serta prinsip-prinsip kemasyarakatan 

(transparan, akuntabel, partisipatif, 

demokratis, dll), sehingga kebenaran tidak 

akan terkalahkan. 

j) Yakinlah bahwa: Musuh bersama 

kemiskinan adalah “sifat-sifat buruk 

kemanusiaan”nya, bukan organisasi atau 

lembaga. Karena itu, suburkanlah sifat-sifat 

baik kemanusiaan di dalam diri dan 

lingkungan sekitar kita. 

k) Bersikap Adil adalah: “Memperlakukan 

orang lain seperti diri sendiri ingin 

diperlakukan oleh orang lain” 

l) Upaya penanggulangan akar kemiskinan 

harus dilanjutkan dengan upaya perbaikan 

kesejahteraan dan tata kehidupan serta 

lingkungan yang berkelanjutan melalui 

penumbuh-kembangan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan (Tridaya). 

3) Tantangan Utama 

• Mendorong masyarakat dan pemerintah 

daerah untuk menemukan orang-orang 

baik dan benar. 

• Mendorong kemandirian masyarakat dan 

pemerintah daerah untuk bertumpu pada 

potensi sumber daya yang dimiliki mereka 

sendiri dan mengurangi mental ketergantungan 

pada bantuan dari pihak luar. 

Dukungan pihak luar hanya sebagai 

pelengkap (stimulans) potensi yang ada. 

• Mendorong terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan 

4) Pendekatan 

• Pemberdayaan sejati, yaitu proses 

pembelajaran (edukasi) agar mampu 

menggali nilai-nilai baik yang telah dimiliki 

manusia dan memberdaya-kannya atau 

dengan kata lain memulihkan fitrah 

manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai mahluk ciptaan 

tertinggi sehingga mampu bertindak secara 

moral/nurani. Secara sederhana dapat 

dijelaskan bahwa proyek P2KP ibarat 

sebuah sekop bagi masyarakat untuk 

memunculkan orang-orang baik dan benar, 

dan kemudian mendudukkan-nya pada 

tempat yang terhormat 

• Pemberdayaan masyarakat, yaitu 

mengubah ‘skema proyek’ menjadi ‘tatanan 

program’ dari, oleh dan untuk masyarakat. 

• Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, 

yaitu melembagakan kemandirian dan 

keberlanjutan program penanggulangan 

kemiskinan, melalui proses konsultatif dan 

Kemitraan sinergis antara pemerintah, 

masyarakat serta kelompok peduli 

setempat 

• Pembangunan Berkelanjutan, yaitu melalui 

Pembangunan daya sosial, daya 

lingkungan, daya ekonomi (Tridaya) secara 

proporsional sesuai aspirasi dan 

kebutuhan riil masyarakat. 

5) Implementasi 

• Masyarakat menentukan siapa kelompok 

sasaran; 

• Masyarakat menentukan kelembagaan 

yang merepresentasikan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip universal sebagai pimpinan 

kolektif mereka dalam membangun 

kemandirian dan keberlanjutan upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

• Masyarakat merencanakan/menentukan 

sendiri bagaimana menanggulangi 

kemiskinan melalui PJM Pronangkis yang 

disepakati bersama 

• Masyarakat menggalang, memanfaatkan, 

mengoptimalkan dan mengelola sumber 

daya yang dimilikinya serta sumber daya 

luar yang diperolehnya, baik dari sumber 

daya P2KP, pemerintah daerah maupun 

sumber daya lainnya (melalui program 

kemitraan serta channeling program), 

untuk berlatih mengimplementasikan 

rencana mereka dalam menanggulangi 

kemiskinan 

• Masyarakat menentukan bagaimana 

menata dan membangun lingkungan 

permukiman yang terpadu, sehat, produktif 

dan lestari 


11

• Melembagakan Komunitas Pembelajar, 

baik di tingkat masyarakat kelurahan 

melalui Komunitas Belajar Kelurahan 

maupun di tingkat kota/kabupaten dengan 

Komunitas Belajar Perkotaan. 

• Pemerintah daerah mampu memfungsikan 

KPK-D dalam menyusun SPK-D dan 

Pronangkis Kota berbasis aspirasi serta 

kebutuhan masyarakat. 

• Pemerintah daerah menjalin kemitraan 

sinergis dengan masyarakat dan kelompok 

peduli, sejak tahap perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

hingga tahap pemeliharaan. 


Bab 

II 

Tujuan, Sasaran dan Strategi 

2.1. TUJUAN 

a) Terbangunnya lembaga masyarakat 

berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, 

prinsip-prinsip kemasyarakatan dan 

berorientasi pembangunan berkelanjutan, 

yang aspiratif, representatif, mengakar, 

mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat miskin, mampu memperkuat 

aspirasi/suara masyarakat miskin dalam 

proses pengambilan keputusan lokal, dan 

mampu menjadi wadah sinergi masyarakat 

dalam penyelesaian permasalahan yang 

ada di wilayahnya; 

b) Meningkatnya akses bagi masyarakat 

miskin perkotaan ke pelayanan sosial, 

prasarana dan sarana serta pendanaan 

(modal), termasuk membangun kerjasama 

dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak 

terkait, dengan menciptakan kepercayaan 

pihak-pihak terkait tersebut terhadap 

lembaga masyarakat (BKM); 

c) Mengedepankan peran Pemerintah kota/ 

kabupaten agar mereka makin mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, 

baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan 

Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, 

maupun kemitraan dengan masyarakat 

serta kelompok peduli setempat. 

2.2. KELOMPOK SASARAN 

Pada dasarnya, kelompok sasaran P2KP 

mencakup empat sasaran utama, yakni 

masyarakat, pemerintah daerah, kelompok 

Kelompok 

Sasaran 

Masyarakat 

Pemerintah 

Daerah & KPK 

Daerah 

Kelompok Peduli 

Para Pihak terkait 

Tabel 2.1. Kelompok Sasaran P2KP 

Pengembangan 

Masyarakat & Pemda 

Masyarakat warga kelurahan 

peserta P2KP dan BKM /lembaga 

masyarakat yg mengakar serta 

KSM 

Perangkat pemerintah tingkat 

kota/kab. s/d lurah/kepala desa 

yg terkait P2KP & anggota KPKD 

Perorangan / anggota asosiasi 

profesi, asosiasi usaha sejenis, 

perguruan tinggi, LSM, dsb yg 

peduli dengan kemiskinan 

Bank, notaris, auditor publik, 

media masa (radio, tv, dsb) 

Komponen Proyek 

Dana BLM (Bantuan 

Langsung Masyarakat) 

Masyarakat kelurahan pada umumnya 

dan Warga miskin pd khususnya, 

menurut kriteria kemiskinan setempat 

yang disepakati warga, termasuk yg 

telah lama miskin, yg penghasilannya 

menjadi tdk berarti karena inflasi, yg 

kehilangan sumber penghasilannya 

- 

- 

- 

Dana PAKET 

BKM/Lembaga masyarakat 

yang mengakar dan 

representatif 

Dinas atau unit pemerintah kota/ 

kab. yg bermitra dgn BKM/ 

lembaga masy. yg mengakar 

Perorangan / anggota asosiasi 

profesi, asosiasi usaha sejenis, 

perguruan tinggi, LSM, dsb yg 

peduli dengan kemiskinan 

- 


13

2.3. LOKASI SASARAN 

2.3.1.Proses Penetapan Lokasi Sasaran P2KP-2 

Pada awalnya lokasi sasaran P2KP-2 yang 

disepakati meliputi 2.227 kelurahan/desa di 

perkotaan yang tersebar di 79 Kota/Kabupaten. 

Lokasi sasaran terletak di Pulau Jawa 

bagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Nusa Tenggara Barat. Daftar lokasi sasaran 

tersebut adalah sebagaimana tercantum di 

dalam buku Pedoman Umum sebelumnya. 

Namun, sesuai dengan hasil koordinasi 

interdept dan proyek-proyek lainnya serta 

adanya pemekaran wilayah administratif di 

daerah, maka daftar lokasi sasaran tersebut 

telah direvisi sesuai dengan surat Dir. Bina 

Teknik, Ditjen. Perumahan dan Permukiman 

nomor UM.01.11-Ma/252 tanggal 9 Maret 2004 

perihal Lokasi Kelurahan Sasaran P2KP-2. 

Berdasarkan surat tersebut, lokasi sasaran 

P2KP-2 berubah menjadi 2.058 kelurahan/ 

desa yang tersebar di 80 Kota/Kabupaten 

sebagaimana tercantum di dalam buku 

Pedoman Umum ini. 

Proyek dilaksanakan dalam dua tahap, yakni 

tahap I dengan lokasi sasaran meliputi 1.131 

kelurahan/desa yang tersebar di 54 Kota/ 

Kabupaten di wilayah-wilayah luar P. Jawa, 

yakni Kalimantan, Sulawesi dan Nusa 

Tenggara Barat. Sedangkan tahap II 

dilaksanakan di 927 kelurahan/desa yang 

tersebar di 26 Kota/Kabupaten di P. Jawa 

bagian Selatan. 

Seleksi pemilihan lokasi sasaran tersebut di 

atas dilakukan dengan menggunakan data 

dasar yang sama, yakni Podes 2000 yang 

dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku 

instansi yang berwenang di bidang statistik 

(UU No. 16 Tahun 1997). Proses evaluasi 

pemilihan lokasi sasaran adalah sbb : 

Langkah 1: Dipilih kecamatan urban/perkotaan 

(dengan menggunakan kriteria 

BPS; Kecamatan yang memiliki 

jumlah kelurahan lebih banyak dari 

pada jumlah desa) dan ditambah 

dengan kecamatan yang menjadi 

ibukota kabupaten, serta keduanya 

bukan lokasi sasaran Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) 

dan bukan lokasi P2KP-1, wilayahwilayah 

yang memenuhi kriteria di 

atas, masuk dalam daftar calon 

kecamatan sasaran P2KP-2; 

Langkah 2:Berdasarkan skor kemiskinan 

dengan variabel PODES dan 

dengan jumlah penduduk kelurahan 

> 1.000 jiwa, maka disusun 

peringkat kemiskinan antar 

kecamatan per kota/kabupaten. 

Setelah itu, 20 % kecamatan 

terkaya dikeluarkan dari daftar 

calon kecamatan sasaran untuk 

kota/kabupaten yang memiliki 4 

atau lebih kecamatan; 

Langkah 3: Dilakukan konfirmasi daftar 

calon kecamatan sasaran yang 

sudah dikeluarkan 20% kecamatan 

terkaya seperti tersebut di atas 

dengan surat Direktur Bina Teknik, 

Direktorat Jenderal Perumahan dan 

Permukiman, Departemen 

Kimpraswil kepada seluruh Ketua 

Bappeda Propinsi yang akan 

menjadi wilayah P2KP-2; 

Langkah 4: Masukan yang diperoleh dari 

kota/kabupaten atau propinsi, 

diolah kembali dengan 

menggunakan kriteria bahwa 

kecamatan yang diusulkan/ 

ditambahkan bukan merupakan 

wilayah Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK), dan dibuat 

peringkat kemiskinan berdasarkan 

variabel PODES serta dilakukan 

penyaringan, dengan mengeluarkan 

20 % kecamatan terkaya untuk 

kota/kabupaten yang memiliki 4 

atau lebih kecamatan calon lokasi; 

Langkah 5: Daftar kecamatan ini kemudian 

dikonsultasikan kepada Pemerintah 

Daerah pada lokakarya yang 

dilaksanakan di 13 lokasi di 

propinsi wilayah P2KP-2 pada 

tanggal 4 – 14 Maret 2002, daftar 

tersebut dikonfirmasi kembali 

secara langsung dengan seluruh 


calon kota/ kabupaten yang akan 

mengikuti P2KP-2; 

Langkah 6: Dari hasil masukan daerah (kota/ 

kabupaten) diperoleh tambahan 

usulan kecamatan yang diharapkan 

dapat dimasukkan dalam daftar 

kecamatan calon sasaran, yang 

kemudian dilakukan proses seleksi 

sebagaimana yang sudah 

dilakukan dalam proses seleksi 

sebelumnya, yaitu; bukan 

merupakan kecamatan yang 

menjadi wilayah kerja PPK, 

mengeluarkan 20 % kecamatan 

terkaya per kota/kabupaten yang 

memiliki 4 atau lebih kecamatan, 

dan dari jumlah kecamatan yang 

diperoleh dikeluarkan kecamatan 

yang jumlah keluarga Pra KS dan 

KS I kurang dari 30 % jumlah 

keluarga yg ada; dan 

Langkah 7: Diperoleh daftar akhir kecamatan/ 

kelurahan sasaran P2KP-2 yang 

definitif setelah dilakukan berbagai 

penyaringan tersebut di atas. 

Semua pemerintah kota/kabupaten yang telah 

memenuhi kategori di atas (hingga langkah 

ke-7) dapat berpartisipasi dalam P2KP-2. 

Meskipun demikian, apabila kota/kabupaten 

memutuskan untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan P2KP, mereka harus memenuhi 

beberapa kondisi sebagai berikut: 

a. Menjamin bahwa penanggulangan 

kemiskinan adalah prioritas kota/ 

kabupaten (dari aspek administrasi, 

kebijakan dan peraturan); 

b. Setuju untuk melaksanakan secara 

konsisten ketentuan dan aturan P2KP yang 

ditetapkan atau tercantum dalam pedoman 

umum dan pedoman teknis P2KP; 

c. Menjamin terjadinya tranparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, 

termasuk bersedia serta menjamin 

pelaksanaan audit independen serta 

pemeriksaan oleh BPKP terhadap pelakupelaku 

P2KP di wilayahnya; 

Terlampir dalam Buku Pedoman Umum P2KP edisi 

Revisi, adalah daftar lokasi sasaran P2KP per tanggal 

9 Maret 2004 (sesuai Surat Direktur Bina Teknik Ditjen 

Perkim Depkimpraswil). Apabila selama pelaksanaan 

P2KP terdapat kebijakan untuk menyesuaikan dan 

merevisi daftar lokasi sasaran tersebut (jumlah wilayah, 

nama lokasi, maupun besaran jumlah bantuan dana 

P2KP), maka pihak ‘executing agency’, dalam hal ini 

Direktur Bina Teknik Ditjen Perkim Departemen 

Kimpraswil, akan menerbitkan Surat Penetapan Lokasi 

Sasaran P2KP sebagai revisi dari daftar yang terlampir 

dalam Buku Pedoman P2KP ini. 

Bagan 2.1: Langkah Penentuan lokasi 

sasaran P2KP-2 

tidak 

Drop 

d. Menjamin dan menyediakan staf-staf 

proyek yang dibutuhkan bagi dukungan 

pelaksanaan dan koordinasi proyek, serta 

kelancaran pencairan dana bantuan 

langsung untuk masyarakat (BLM) & 

PAKET (bila terseleksi); 

e. Sanggup menyediakan dana operasional 

dan pendamping sesuai kebutuhan. 

Evaluasi Data 

PODES (2000) 

Kriteria : 

Kec . urban / Ibu 

kota Kab . 

Non - PPK dan 

Non P2KP 

- I 

ya 

1 

Daftar I Kec Calon 

Lokasi Sasaran dengan 

mengeluarkan 20% 

kecamatan terkaya 

2 

Konfirmasi ke Pemda 

Masukan dari Pemda 

Tambahan dan 

Perubahan Lokasi 

2.4. STRATEGI 

Kriteria 

: 

Tidak termasuk 

20% kec . terkaya dan 

memiliki Pra - KS dan 

KS - I > 30% 

3 

4 

6 

tidak 

Daftar II Kecamatan 

Calon Lokasi Sasaran 

5 

Drop 

ya 

7 

Daftar Final Kec / Kel 

Calon Lokasi Sasaran 

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai, 

maka strategi yang dilaksanakan adalah: 

a. Mendorong Proses Transformasi Sosial 

dari Masyarakat Tidak Berdaya/Miskin 

Menuju Masyarakat Berdaya 

Intervensi P2KP untuk mampu mewujudkan 

transformasi dari kondisi masyarakat 

tidak berdaya/miskin menuju masyarakat 

berdaya, setidaknya terdiri dari empat hal: 


15

(i) Internalisasi nilai-nilai dan prinsipprinsip 

universal, sebagai pondasi 

yang kokoh untuk memberdayakan 

masyarakat menuju tatatan masyarakat 

yang mandiri dan mampu mewujudkan 

pembangunan permukiman berkelanjutan. 

Pembelajaran P2KP berkaitan 

dengan nilai-nilai universal kemanusiaan, 



Proses pembelajaran nilai-nilai serta 

prinsip-prinsip universal tersebut akan 

melandasi seluruh strategi maupun 

tahapan pelaksanaan P2KP. Sehingga 

salah satu indikator utama berhasil 

tidaknya P2KP akan dilihat dari tingkat 

tumbuh berkembangnya nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip universal dimaksud, baik 

oleh masyarakat maupun pemerintah 

lokal dan kelompok peduli setempat. 

(ii) Penguatan Lembaga Masyarakat 

melalui pendekatan pembangunan 

bertumpu pada kelompok 

(Community based Development), 

dimana masyarakat membangun dan 

mengorganisir diri atas dasar ikatan 

pemersatu (common bond), antara lain 

kesamaan kepentingan dan kebutuhan, 

kesamaan kegiatan, domisili, dll, yang 

mengarah pada upaya mendorong 

tumbuh berkembangnya kapital sosial. 

Kelompok dalam konteks P2KP adalah 

kelompok yang “sudah ada” (existing 

groups) atau kelompok-kelompok yang 

“dibangun baru” dalam rangka pelaksanaan 

P2KP, yang memenuhi syaratsyarat 

sebagai institusi lokal dalam 

konteks tatanan masyarakat madani. 

Beberapa pertimbangan digunakannya 

pendekatan bertumpu pada kelompok : 

• Warga masyarakat diharapkan 

dapat lebih dinamis dalam mengembangkan 

kegiatan dan nilai-nilai 

kemanusiaan serta kemasyarakatan, 

misalnya; kejujuran, keikhlasan, 

dapat dipercaya, kebersamaan, 

menjalin kesatuan, gotong royong, 

solidaritas antar sesama, dan 

lainnya; 

• Proses pemberdayaan (empowerment) 

berjalan lebih efektif dan 

efisien; 

• Terjadi konsolidasi kekuatan bersama 

baik antar yang lemah maupun 

antar yang kuat dan lemah di dalam 

suatu kelompok masyarakat 

(konsep sapu lidi); Kelompok dapat 

berfungsi untuk melembagakan 

solidaritas dan kesatuan sosial, 

menumbuhkan keswadayaan, 

wadah proses belajar/ interaksi antar 

anggota, menyepakati aturan 

bersama, dan fungsi lainnya. 

Pendekatan ini harus dilakukan secara 

konsisten oleh semua pelaku P2KP. 

Bahkan dalam menangani persoalanpersoalan 

yang sifatnya amat khusus 

dan mendesak (musibah, jompo, anak 

terlantar dll), yang menuntut penanganan 

kasus demi kasus yang seringkali 

juga individual, tetap harus berbasis 

pada kelompok, dimana pengambilan 

keputusan harus melalui berbagai 

pertimbangan dan rembug-rembug 

warga yang di fasilitasi oleh BKM. 

Salah satu faktor kunci yang strategis 

dari penguatan lembaga masyarakat 

adalah faktor kepemimpinan yang 

peduli, komitmen, ikhlas dan benarbenar 

berjuang bagi kepentingan 

masyarakat miskin, untuk itu dibutuhkan 

proses penyadaran kritis masyarakat 

melalui refleksi kepemimpinan moral 

dimana indikator utama dalam pemilihan 

pemimpin-pemimpin masyarakat lebih 

didasarkan pada kualitas sifat-sifat 

kemanusiaan yang dimiliki, bukan 

didasarkan pada ikatan emosional, 

primordialisme maupun hal-hal yang 

bersifat diskriminatif lainnya. 

(iii) Pembelajaran Penerapan Konsep 

Tridaya dalam Penanggulangan 

Kemiskinan, menekankan pada proses 

pemberdayaan sejati (bertumpu pada 

manusia-manusianya) dalam rangka 


membangkitkan ketiga daya yang 

dimiliki manusia, agar tercipta 

masyarakat efektif secara sosial, 

tercipta masyarakat ekonomi produktif 

dan masyarakat pembangunan yang 

mampu mewujudkan lingkungan 

perumahan dan permukiman yang 

sehat, produktif dan lestari. 

Sebagai suatu strategi yang bersifat 

integratif, maka proses pembelajaran 

Tridaya perlu dilaksanakan masyarakat 

secara proporsional sesuai kondisi dan 

kebutuhan masing-masing. 

(iv) Penguatan Akuntabilitas Masyarakat, 

menekankan pada proses membangun 

dan menumbuhkembangkan segenap 

lapisan masyarakat untuk peduli untuk 

melakukan kontrol sosial secara 

obyektif dan efektif sehingga menjamin 

pelaksanaan kegiatan yang berpihak 

kepada masyarakat miskin dan 

mendorong kemandirian serta keberlanjutan 

upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan di wilayah masing-masing. 

Penguatan akuntabilitas masyarakat 

juga dimaksudkan sebagai suatu upaya 

pembelajaran masyarakat terhadap 

sistem penghargaan terhadap kinerja/ 

perbuatan baik dan sistem sanksi 

terhadap kinerja/perbuatan buruk 

(reward dan punishment). 

Bentuk-bentuk penghargaan dan sanksi 

tersebut dapat ditetapkan masyarakat 

sebagai hasil dari proses kontrol sosial 

dan dapat ditetapkan oleh pihak-pihak 

terkait dalam rangka mendorong 

masyarakat untuk melaksanakan 

program lebih lanjut, termasuk P2KP 

dan Departemen Kimpraswil sebagai 

penyelenggara (executing agency). 

b. Mendorong Proses Transformasi Sosial 

dari Masyarakat Berdaya Menuju 

Masyarakat Mandiri 

Intervensi P2KP untuk mampu mewujudkan 

transformasi dari kondisi masyarakat 

berdaya menuju masyarakat mandiri, 

setidaknya terdiri dari dua hal: 

(i) Pembelajaran Kemitraan antar 

Stakeholders Strategis, yang menekankan 

pada proses pembangunan 

kolaborasi dan sinergi upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan antara 

masyarakat, pemerintah kota/kab., dan 

kelompok peduli setempat agar 

kemiskinan dapat ditangani secara 

efektif, mandiri dan berkelanjutan. 

Kemitraan sinergis pada dasarnya 

mengandung makna bahwa jalinan 

kerjasama dan kolaborasi antara 

masyarakat, pemerintah dan kelompok 

peduli/swasta tersebut harus dibangun 

atas dasar kebutuhan bersama, 

kepentingan yang sama dan kesetaraan 

peran dalam melaksanakan kegiatan. 

Terkait erat dengan upaya mendukung 

kemitraan sinergis sebagaimana 

dimaksud, maka perlu dilakukan upayaupaya 

penguatan peran pemerintah dan 

KPK di tingkat kota/kabupaten dalam 

penanggulangan kemiskinan, sehingga 

mampu mendorong berfungsinya KPKkota/kabupaten 

secara efektif untuk 

menyusun strategi penanggulangan 

kemiskinan di masing-masing wilayah. 

Melalui kemitraan sinergis ketiga pilar 

pembangunan lokal ini (masyarakat, 

pemerintah dan kelompok peduli/ 

swasta), diharapkan dapat terbangun 

proses pelembagaan kerjasama yang 

baik antara pemerintah daerah dengan 

masyarakat dan dunia usaha, serta 

dunia nirlaba lainnya, dalam seluruh 

proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pemeliharaan 

berbagai program/proyek di daerah 

secara umum, dan khususnya dalam 

kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

Di samping itu, kemitraan sinergis 

tersebut dapat memberi peluang bagi 

masyarakat untuk mampu mengakses 

dan memanfaatkan berbagai programprogram 

atau sumber daya yang ada di 

luar P2KP yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah, dunia usaha, dan dunia nirlaba 

lainnya. 


17

(ii) Penguatan Jaringan antar Pelaku 

Pembangunan, dengan membangun 

kepedulian dan jaringan sumberdaya 

dan mendorong keterlibatan aktif dari 

para pelaku pembangunan lain maka 

dapat dijalin kerjasama dan dukungan 

sumberdaya bagi penanggulangan 

kemiskinan, termasuk akses 

penyaluran (channeling) bagi 

keberlanjutan program-program di 

masyarakat dan penerapkan Tridaya di 

lapangan. Para pelaku pembangunan 

lain yang dimaksud antara lain : LSM, 

Perguruan Tinggi setempat, lembagalembaga 

keuangan (perbankan), 

Pengusaha, Asosiasi Profesi dan 

Usaha Sejenis, dll. 

c. Mendorong Proses Transformasi Sosial 

dari Masyarakat Mandiri Menuju 

Masyarakat Madani 

Intervensi P2KP untuk mampu 

mewujudkan transformasi dari kondisi 

masyarakat mandiri menuju masyarakat 

madani lebih dititikberatkan pada proses 

penyiapan landasan yang kokoh melalui 

penciptaan situasi dan lingkungan yang 

kondusif bagi tumbuhberkembangnya 

masyarakat madani, melalui intervensi 

komponen Pembangunan Lingkungan 

Kelurahan Terpadu (Neighbourhood 

Development) menuju tata 

kepemerintahan dan pelayanan publik 

yang baik (Good Governance). yakni 

proses pembelajaran masyarakat dalam 

mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang berbasis nilai menuju 

terwujudnya lingkungan permukiman yang 

tertata, sehat, produktif dan lestari. 

Pada P2KP-1 dan P2KP-2, Intervensi “Channeling 

Program dan Neighbourhood Development berbasis 

pro-poor good governance” belum menjadi 

komponen proyek. Ketentuan tentang pelaksanaan 

kedua intervasi tersebut akan ditetapkan kemudian 

oleh Departemen Kimpraswil. 

Gambaran mengenai strategi pelaksanaan 

P2KP dapat dilihat pada gambar 2.1. di 

bawah ini. 


Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2KP 

MASYARAKAT 

TIDAK BERDAYA 

(MISKIN) 

P2KP 

MASYARAKAT 

BERDAYA 

MASYARAKAT 

MANDIRI 

MASYARAKAT 

MADANI 

PERUBAHAN 

PRILAKU/SIKAP 

MASYARAKAT 

1 

INTERNALISASI 

NILAI & PRINSIP 

UNIVERSAL 

PENYIAPAN 

MASYARAKAT 

KELEMBAGAAN 

PENYUSUNAN APLIKASI PEMBELAJAR- PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 

MASYARAKAT YG 

PROGRAM PAR- PRONANGKIS AN SINERGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN 

MENGAKAR DAN 

TISIPATIF OLEH PRO POOR & DGN PEMDA SUMBER DAYA LINGKUNGAN 

REPRESENTATIF 

MASYARAKAT KONTROL MELALUI DARI LUAR PERMUKIMAN 

WARGA KEMITRAAN (PERBANKAN, WILAYAH 

PROGRAM KIMPRASWIL, KELURAHAN 

DEPSOS, DLL) TERPADU SCR 

MANDIRI 

PENGUATAN 

2 LEMBAGA P2KP meyakini bahwa dengan ketujuh strategi dan pendekatan di atas pada akhirnya akan mampu 

MASYARAKAT mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat 

bersama PEMBELAJARAN 

3 

pemerintah daerah yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. 

PENERAPAN 

KONSEP TRIDAYA 

BKM 

PJM 

PRONANGKIS 

4 

PENGUATAN 

AKUNTABILITAS 

MASYARAKAT 

5 

BLM TRIDAYA 

KEMITRAAN 

PEMDA DAN 

MASYARAKAT 

PAKET 

6 

PENGUATAN 

JARINGAN & 

CHANNELING 

PROGRAM 

PEMBELAJARAN 

7 NEIGHBOURHOOD 

DEVELOPMENT 

Proyek Penanggulangan BERBASIS GOOD Kemiskinan di Perkotaan 

GOVERNANCE 

CHANNELING 

PROGRAM 

19

Bab 

III 

Komponen Proyek dan 

Bantuan Teknis 

Untuk dapat mendukung kegiatan proyek agar tercapai 

tujuan P2KP seperti tersebut di atas, maka P2KP dibagi 

menjadi 3 komponen proyek sbb: 

A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan 

Peran Pemerintah Daerah; 

B. Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM); dan 

C. Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan 

Terpadu (PAKET); 

3.1. KOMPONEN PROYEK 

3.1.1. Pengembangan Masyarakat dan 

Mengedepankan Peran Pemerintah 

Daerah 

1) Uraian 

Komponen proyek ini menyediakan 

dukungan untuk mendanai kegiatan 

pengembangan atau pemberdayaan 

masyarakat serta penguatan kapasitas 

dalam rangka mengedepankan peran 

pemerintah daerah, termasuk diantaranya 

adalah penguatan peran dan fungsi Komite 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(KPK-D), mengembangkan Komunitas 

Belajar Perkotaan (KBP), dan menumbuhkembangkan 

kemitraan sinergis dengan 

masyarakat, agar mampu bekerja sama 

secara lebih efektif dalam penanggulangan 

kemiskinan di wilayah setempat sesuai 

prinsip dan nilai universal di P2KP. 

Pada dasarnya, dukungan pembiayaan 

melalui komponen ini mencakup biaya 

operasional konsultan dan fasilitator untuk 

melaksanakan pendampingan masyarakat 

dan pemerintah kota/kabupaten, biaya 

sosialisasi dan pelatihan, termasuk penyiapan 

materi-materi sosialisasi dan pelatihan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP, 

serta biaya-biaya lain yang berkaitan 

dengan upaya memperkuat kapasitas dan 

mengedepankan peran pemerintah daerah. 

a) Pengembangan Masyarakat melalui 

Proses Pembelajaran 

Komponen pengembangan atau pemberdayaan 

masyarakat dalam P2KP 

dilakukan melalui proses pembelajaran 

masyarakat untuk memulihkan dan 

melembagakan kembali kapital sosial 

(social capital) yang telah ada di 

masyarakat, yakni nilai-nilai dan prinsipprinsip 

universal, sebagai landasan 

kokoh untuk membangun tatanan 

masyarakat yang mampu mandiri dan 

berkelanjutan menangani kegiatan penanggulangan 

kemiskinan serta pembangunan 

lingkungan perumahan permukiman 

di wilayahnya secara terpadu. 

Tahapan pembelajaran masyarakat 

terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai 

dari belajar membangun kebersamaan 

pada saat rembug kesiapan masyarakat, 

belajar mengevaluasi penyebab 

kemiskinan yang bertumpu pada 

perilaku dan sikap, belajar merumuskan 

keinginan secara riil sesuai dengan 

kondisi obyektif masalah yang ada dan 

potensi yang dimilikinya, belajar 


ersinergi dan mengorganisir dalam 

lembaga yang mengakar dan representatif, 

belajar membuat program kemiskinan 

dan pembangunan di wilayahnya, 

belajar melakukan kegiatan bersama 

yang dilandasi perubahan perilaku dan 

sikap, serta proses belajar lainnya. 

Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di 

tingkat masyarakat pada dasarnya dititikberatkan 

pada nuansa proses pembelajaran masyarakat. 

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pelaksanaan P2KP tidak hanya 

berorientasi pada output/produk atau dilandasi 

prinsip sekedar terlaksana semata, namun justru 

harus benar-benar memperhatikan dinamika 

proses, kesadaran kritis dan pelembagaan nilainilai 

universal serta proses perubahan perilaku/ 

sikap masyarakat itu sendiri. 

Beberapa kegiatan yang termasuk 

dalam komponen pengembangan 

masyarakat, antara lain mencakup: 

a.1.Rembug atau Musyawarah Kesepakatan 

Masyarakat 

Kegiatan Rembug/Musyawarah Kesepakatan 

Masyarakat (RKM) merupakan 

serangkaian musyawarah di 

tingkat kelurahan/desa yang diselenggarakan 

oleh Lurah/Kepala Desa 

dengan mengundang para ketua RT, 

ketua RW, warga miskin (Pra KS 

dan KS1) dan tokoh masyarakat 

serta kelompok peduli setempat 

untuk memutuskan apakah berminat 

mengikuti P2KP dengan segala 

konsekuensinya atau tidak. 

RKM didahului serangkaian kegiatan 

silaturahmi sosial dan pemasyarakatan 

gambaran umum P2KP ke 

berbagai pihak, baik perangkat 

pemerintah maupun masyarakat, 

melalui berbagai media, arisan, 

pertemuan PKK, pengajian, siskamling, 

dsb, yang difasilitasi fasilitator. 

RKM ini dilanjutkan dengan pendaftaran 

relawan-relawan yang akan 

berperan sebagai agen pembangunan 

masyarakat setempat. Untuk 

tahap pertama yang dibutuhkan 

adalah relawan untuk menyelenggarakan 

Refleksi Kemiskinan yang 

akan dilakukan di tiap RT/RW, 

minimum 1 orang per RW. Dalam 

tiap tahapan kegiatan, jumlah 

anggota tim relawan dapat ditambah 

sesuai kebutuhan maupun terutama 

sesuai kesediaan partisipasi dan 

kerelaan warga untuk menjadi 

relawan-relawan dalam proses 

penanggulangan kemiskinan di 

wilayahnya. 

Para relawan-relawan tersebut 

selanjutnya bersama fasilitator akan 

mendorong peran aktif masyarakat 

dalam berbagai proses kegiatan 

P2KP khususnya, maupun upaya 

pembangunan wilayah kelurahan 

pada umumnya. 

Relawan-relawan adalah orang-orang yang memiliki 

niat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakat 

miskin di wilayahnya. Tidak ada batasan jumlah 

relawan dalam satu wilayah, karena siapapun yang 

ikhlas dan peduli dapat terlibat dan memberi 

kontribusi untuk membantu masyarakat dalam 

proses pelaksanaan P2KP di wilayahnya. 

a.2. Pengorganisasian Masyarakat 

Kegiatan penyiapan dan pengorganisasian 

masyarakat diawali 

dengan proses membangun kesadaran 

kritis masyarakat, melalui 

serangkaian kegiatan diskusi 

kelompok terarah (focus group 

discusión/FGD); dimulai dengan 

refleksi kemiskinan sebagai upaya 

membangun paradigma baru 

masyarakat terhadap akar persoalan 

kemiskinan yang dihadapi bersama 

yang berkaitan dengan sikap/prilaku 

dan cara pandang masyarakat 

selama ini, dilanjutkan dengan 

pemetaan swadaya (community self 

survey/CSS) sebagai upaya belajar 

bersama menemukenali realita 

persoalan dan potensi di wilayahnya 

serta berbagai kemungkinan 

penanggulangannya dan apa yang 


21

dibutuhkan untuk menanggulangi 

kemiskinan secara efektif dalam 

bentuk antara lain; komitmen 

(individu dan kelompok), keahlian, 

sumberdaya, kelembagaan, organisasi 

dan lain-lainnya, dilanjutkan 

dengan FGD kelembagaan dan 

kepemimpinan moral hingga pengukuhan/pembentukan 

lembaga 

pimpinan kolektif berbasis nilai-nilai 

universal, yang secara jenerik disebut 

BKM, untuk akhirnya memimpin 

gerakan penanggulangan kemiskinan 

dari, oleh untuk masyarakat 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

a.3. Perencanaan Partisipatif Menyusun 

PJM dan Renta Pronangkis 

Kegiatan ini merupakan kegiatan 

awal BKM bersama relawan-relawan, 

masyarakat serta pemerintah 

kelurahan dan kelompok peduli 

setempat, untuk bersama-sama 

merencanakan langkah-langkah 

penanggulangan kemiskinan dalam 

bentuk PJM dan Renta Pronangkis. 

Dalam hal ini, BKM diharapkan dapat 

mendorong peran aktif masyarakat 

kelurahan setempat untuk menyampaikan 

aspirasinya, memberikan 

masukan, saran, usulan dan inisiatifinisiatifnya. 

BKM bersama para relawan, yang 

difasilitasi Tim fasilitator, akan 

mengkoordinir dan memfasilitasi 

proses pelaksanaan di masyarakat 

untuk menjamin bahwa proses 

penyusunan PJM Pronangkis 

dilakukan secara partisipatif serta 

benar-benar didasarkan pada 

kebutuhan nyata (riil) masyarakat, 

yang dalam penyusunannya perlu 

mempertimbangkan: 1) hasil-hasil 

pemetaan swadaya yang telah 

dilakukan masyarakat sendiri 

sebelumnya, 2) keterpaduan dengan 

rencana dan program pemerintah 

kelurahan, dan 3) kebijakan Pemda 

setempat. 

Ruang lingkup kegiatan dalam PJM 

Pronangkis mencerminkan kegiatan 

yang benar-benar merupakan kebutuhan 

riil dan prioritas masyarakat, 

baik itu pembangunan prasarana/ 

sarana perumahan dan permukiman, 

penciptaan lapangan kerja baru, kredit 

mikro untuk usaha kecil, hingga 

santunan bagi masyarakat rentan/ 

lemah atau pelayanan sosial lain. 

Program penanggulangan kemiskinan 

(pronangkis) yang akan disusun 

masyarakat diharapkan dapat berisi; 

(1) Dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Kelurahan setempat, 

yakni visi, misi dan strategi penanggulangan 

kemiskinan di kelurahan 

setempat; (2) Rencana Jangka 

Menengah penanggulangan kemiskinan, 

yakni dalam jangka waktu 3 

tahun, serta (3) Rencana Tahunan 

(Renta) yang berisi rencana detail 

investasi tahunan pada tahun 

pertama yang dapat diusulkan untuk 

dibiayai sebagian dari swadaya 

murni masyarakat, alokasi dana 

Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) P2KP, maupun sumber dana 

Pemda dan pihak terkait lainnya. 

PJM dan Renta Pronangkis tidak 

boleh semata-mata dipandang 

sebagai prasyarat untuk memperoleh 

dana bantuan P2KP, namun 

harus diposisikan sebagai media 

pembelajaran masyarakat untuk 

menyusun program bersama. 

Sehingga muatan PJM dan Renta 

Pronangkis bukan hanya berisikan 

daftar kegiatan yang didanai dengan 

sumber dana BLM P2KP, melainkan 

uraian program masyarakat secara 

menyeluruh, termasuk dengan 

sumber-sumber dana lainnya yang 

dibutuhkan, apakah berasal dari 

swadaya masyarakat, APBD, 

ataupun channeling dengan sektor 

perbankan, program, swasta, 

stimulan P2KP, dan sebagainya; 


PJM dan Renta Pronangkis secara prinsip 

merupakan dokumen hasil proses pembelajaran 

perencanaan partisipatif masyarakat bersama 

perangkat kelurahan dan para pihak di kelurahan 

setempat, yang mencerminkan prioritas-prioritas 

program yang disepakati bersama. Tidak 

dibenarkan sama sekali adanya ‘exclusivitas’ 

ataupun adanya rekayasa pihak luar dalam proses 

penyusunan Pronangkis, baik fasilitator, KMW atau 

pihak-pihak lainnya. 

a.4. Komunitas Belajar Kelurahan 

(KBK) 

Sebagaimana telah dijelaskan di 

awal, seluruh proses pelaksanaan 

kegiatan P2KP di tkt masyarakat 

pada dasarnya bernuansa proses 

pembelajaran masyarakat untuk 

memperbaiki kondisinya secara 

bertahap menuju kondisi masyarakat 

yang mandiri, dan akhirnya mampu 

terwujud tatanan masyarakat 

madani. 

Oleh karena itu, selama masa proyek 

P2KP, yang dimotori relawanrelawan 

setempat, masyarakat 

diharapkan mampu memahami 

substansi, mekanisme, proses dan 

dinamika pembelajarannya, sekaligus 

kemudian mampu menerapkannya 

sesuai dengan nilai dan prinsip 

universal. 

Untuk lebih mendukung proses pembelajaran 

tersebut, BKM dapat menjadi 

motor penggerak dalam membangun 

forum pembelajaran dalam 

bentuk Komunitas Belajar Kelurahan 

(KBK), yang dipelopori para relawan`setempat. 

Dimaksud relawan 

dalam hal ini ialah anggota masyarakat, 

perangkat pemerintah kelurahan 

dan orang-orang peduli yang 

memiliki komitment, kepedulian dan 

keikhlasan membantu masyarakat 

miskin di sekitarnya. 

KBK pada prinsipnya merupakan 

forum dari para relawan, dikoordinir 

BKM, yang bersifat cair (tidak 

struktural) sebagai wadah melembagakan 

dan menumbuhkembangkan 

proses pembelajaran masyarakat, 

melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian 

refleksi, best practice dan tukar 

pikiran mengenai berbagai persoalan 

kemiskinan yang ada di wilayahnya 

serta bagaimana upaya penanggulangannya 

agar lebih efektif dan 

berbasis nilai-nilai universal. 

Proses membangun Komunitas 

Belajar Kelurahan (KBK), yang 

dimotori BKM, dapat dimulai setelah 

dana BLM P2KP tahap pertama 

telah diterima masyarakat, dimana 

pada saat itu relawan-relawan telah 

selesai membantu masyarakat 

sejak tahap awal hingga tahap penyusunan 

PJM Pronangkis. Agenda 

pertama KBK dapat dimulai dengan 

diskusi reflektif tentang efektivitas 

kemanfaatan penggunaan dana, 

transparansi dan akuntabilitas, serta 

sosial kontrol status dan pemanfaatan 

dana BLM. 

Selanjutnya. pelaksanaan kegiatan 

KBK dilakukan misalnya dengan 

FGD-FGD bersama warga miskin, 

kunjungan lapang ke KSM-KSM dan 

kegiatan para anggotanya atau ke 

panitia-panitia dan hasil kegiatannya, 

refleksi proses dan hasil 

pelaksanaan kegiatan tertentu, dll. 

Hasil-hasil kajian dari KBK menjadi 

masukan bagi BKM untuk meningkatkan 

kinerjanya dan juga menjadi 

masukan bagi pemerintah kelurahan 

hingga pemerintah kota/kabupaten. 

Diharapkan pada pasca pelaksanaan 

P2KP, mekanisme KBK dapat 

terus dilembagakan warga sehingga 

mampu menjadi motor penggerak 

masyarakat untuk senantiasa melakukan 

penyempurnaan proses pembelajaran 

dalam penerapan substansi 

konsep, sistem dan mekanisme 

yang telah dikenalkan selama 

pelaksanaan P2KP, dalam rangka 

melembagakan kembali kapital 

sosial yang dimiliki masyarakat. 


23

Melembaganya KBK, sekaligus 

juga merupakan pondasi yang 

kokoh bagi warga masyarakat untuk 

senantiasa merefleksi, mendiskusikan 

dan memperbaiki serta 

menata kualitas lingkungan 

permukiman kelurahannya yang 

lebih lestari, asri, sehat, aman dan 

berkelanjutan secara terpadu 

(Neighbourhood Development). 

Fungsi KBK adalah sebagai forum para relawan 

(masyarakat, perangkat pemerintah kelurahan dan 

kelompok peduli setempat) untuk saling belajar, 

sharing pemikiran dan pengalaman, kajian refleksi, 

tempat berkomunikasi, yang dilandasi semangat 

untuk menemukan model kegiatan dan kebijakan 

yang lebih mampu meningkatkan perbaikan 

masyarakat miskin di kelurahannya. 

Sebagai sebuah forum, siapapun yang berminat 

bisa bergabung dalam KBK dengan kedudukan yang 

sejajar. Tidak perlu ada SK pengukuhan karena 

sifat keanggotaannya adalah cair. Artinya, siapapun 

bebas keluar masuk sesuai dengan minatnya. 

UPS-BKM memfasilitasi dan terus menerus 

menumbuhkembangkan KBK, agar proses kegiatan 

dan kehidupan bermasyarakat senantiasa 

bertumpu pada keadilan, keikhlasan dan kejujuran. 

Ketentuan umum mengenai KBK dapat 

dipelajari pada Pedoman Khusus mengenai 

Komunitas Belajar Kelurahan dalam 

pelaksanaan P2KP. 

b) Mengedepankan Peran Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan mengedepankan peran 

pemerintah daerah, pada dasarnya 

merupakan kegiatan yang berorientasi 

pada upaya membangun kemandirian 

pemerintah daerah dalam menanggulangi 

kemiskinan dan mewujudkan 

pembangunan keberlanjutan yang 

berbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsip 

universal. 

Pemerintah Propinsi akan didorong peran 

aktifnya sebagai pelaksana dalam 

penyelenggaraan lokakarya-lokakarya 

dan kegiatan P2KP di tingkat propinsi 

serta melakukan peran-peran koordinasi, 

monitoring dan supervisi. Sedangkan 

Pemerintah Kota/Kabupaten secara 

prinsip merupakan pelaksana P2KP di 

wilayahnya masing-masing, baik dalam 

memfasilitasi proses kegiatan P2KP di 

tingkat masyarakat maupun di tingkat 

kota/kabupaten, dengan difasilitasi 

KMW sesuai ketentuan P2KP. 

b.1. Penguatan peran Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan siklus 

P2KP 

Penguatan peran pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan siklus P2KP 

sebenarnya telah dimulai pada saat 

tahap persiapan pelaksanaan P2KP, 

yakni dalam proses verifikasi 

penentuan lokasi sasaran, kesepakatan 

MOU pelaksanaan P2KP, 

maupun lokakarya-lokakarya P2KP 

di tingkat nasional dan propinsi. 

Sedangkan dalam pelaksanaan 

P2KP di tingkat kota/kabupaten, 

kegiatan diawali dengan pelatihan 

dasar bagi aparat pemerintah kota/ 

kabupaten, KPK-D dan kelompok 

peduli setempat. Melalui pelatihan 

dasar ini, perangkat pemerintah 

kota/kabupaten, difasilitasi KMW, 

selanjutnya diharapkan dapat 

berperan sebagai nara sumber dan 

fasilitator, baik pada lokakaryalokakarya 

P2KP di wilayahnya 

maupun pada kegiatan-kegiatan 

sosialisasi lainnya. Selain itu, 

pemerintah daerah juga diharapkan 

mampu mengikuti dinamika 

perkembangan P2KP di wilayahnya, 

termasuk dalam turut memfasilitasi 

kegiatan P2KP serta merespon 

berbagai permasalahan dan konflik 

yang terjadi. 

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

kegiatan P2KP tidak hanya terbatas pada peran 

monitoring, supporting dan legitimator semata, 

melainkan juga peran-peran fasilitasi, koordinasi, 

supervisi dan turut implementasi dalam beberapa 

kegiatan, yang difasilitasi KMW. 


.2. Penguatan peran KPK-D dalam 

menyusun SPK-D dan Pronangkis 

Kota/Kabupaten. 

Salah satu kegiatan mengedepankan 

peran pemda pada pelaksanaan 

P2KP dilakukan melalui pendampingan 

untuk memperkuat peran dan 

fungsi Komite Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar 

mampu menyusun dokumen strategi 

penanggulangan kemiskinan 

Daerah (SPK-D) dan Pronangkis 

kota/kabupaten secara partisipatif, 

berdasarkan masukan dan kebutuhan 

masyarakat (Pronangkis 

kelurahan) serta dukungan pihak 

terkait lain, terutama bagi terwujudnya 

keselarasan dan keterpaduan 

program penanggulangan kemiskinan 

di wilayahnya. 

Ketentuan penguatan peran dan 

fungsi KPK-D dalam menyusun 

SPK-D dan Pronangkis Kota/kab 

akan diatur lebih lanjut dalam Buku 

Panduan Khusus mengenai hal ini. 

b.3. Komunitas Belajar Perkotaan 

(KBP). 

Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) 

pada dasarnya suatu forum untuk 

belajar, berbagi pemikiran dan 

pengalaman, serta melakukan 

kajian-kajian pembangunan partisipatif, 

terutama persoalan kemiskinan 

di kota/kabupaten, yang dilandasi 

prinsip prinsip “good governance”. 

Tujuan dari KBP adalah dikembangkannya 

satu forum pembelajaran 

untuk berbagi informasi 

sekaligus mengkaji programprogram 


dan program pembangunan 

wilayah dan terbangunnya komunitas 

pembelajar yang merupakan 

jaringan dari para relawan dan para 

peduli (stakeholders) tingkat kota/ 

kabupaten, baik dari unsur 

perangkat pemda maupun nonpemerintah. 

KBP merupakan titik awal membangun 

jaringan antar kelompok, 

organisasi, atau lembaga yang 

dimulai dengan memperkuat relasirelasi 

antar individunya, sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi 

kebijakan-kebijakan dan tindakantindakan 

lembaga/organisasinya 

masing-masing. 

KBP tidak bersifat struktural, 

melainkan suatu forum yang dimotori 

dan digerakkan oleh KPK-D 

setempat. Hal ini sekaligus menempatkan 

kedudukan KPK-D yang juga 

didorong untuk berfungsi sebagai 

“pusat pembelajaran (learning 

center)”, yang terbuka untuk seluruh 

pelaku setempat dalam rangka 

membahas dan merumuskan perkara 

strategis secara rutin serta sistematis, 

khususnya perkara yang terkait 

dengan upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan di wilayah 

masing-masing. 

Hasil-hasil dan masukan dari KBP 

menjadi bahan KPK Daerah untuk 

memberi berbagai saran dan pertimbangan 

bagi perbaikan dan penyempurnaan 

kebijakan maupun programprogram 


di kota/kabupaten setempat. 

KPK-D, staf pemerintah kota/kab, 

dinas terkait dan para pelaku laín 

yang peduli kemiskinan pada tahap 

awal akan mengikuti terlebih dahulu 

lokakarya serta pelatihan dasar 

agar dapat memahami secara utuh 

konsep dan pelaksanaan P2KP. 

Alumnus dari pelatihan dasar P2KP 

tersebut kemudian diharapkan bisa 

menjadi relawan-relawan kemiskinan 

tingkat kota/ kabupaten, yang salah 

satunya akan berperan menjadi 

tulang punggung proses penumbuhkembangan 

KBP. Selanjutnya 

melalui koordinasi dan berbagi 

beban pendanaan, pemerintah kota/ 

kab. dan KPK-D juga akan memfa- 


25

silitasi aktivitas KBP, baik itu dalam 

bentuk belajar dari lapangan 

(thematic field study) yang terdiri 

dari kunjungan lapangan dan diskusi 

tematik, penyajian audio visual 

(VCD), kunjungan dan FGD serta 

dialog dengan Fasilitator, BKM, 

Relawan Masyarakat, dan atau 

pemanfaat P2KP, yang akan 

diselenggarakan oleh KPK-D bekerja 

sama dengan KMW bersangkutan 

secara reguler maupun insedentil 

sesuai kebutuhan. 

Keterlibatan pemerintah kota/kab ini 

akan dilakukan berkoordinasi 

dengan KMW yang ditugasi oleh 

Pimpro/PMU (Project Management 

Unit) P2KP di wilayah setempat. 

Fungsi KPK-D untuk menumbuhkembangkan 

Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) sebagai Pusat 

Pembelajaran (learning center) inilah yang 

diharapkan mampu mendorong terwujudnya 

“transformasi P2KP dari proyek menjadi kegiatan 

program oleh masyarakat bersama pemerintah 

daerah dan kelompok peduli setempat”. 

b.4. Membangun Kemitraan Sinergis. 

Pengembangan kapasitas ini juga 

dimaksudkan untuk membangun 

kepedulian dan menjalin kemitraan 

dengan masyarakat, baik dengan 

BKM-BKM, Forum BKM maupun 

kelompok peduli setempat, terutama 

pada pelaksanaan kegiatan PAKET. 

Upaya membangun kemitraan 

sinergis dapat dilakukan dalam 

berbagai tahapan kegiatan, antara 

lain; 1) perencanaan program, 

misalnya mensinergikan PJM 

Pronangkis dengan mekanisme 

musbangkel hingga rakorbang dan 

mensinergikan PJM Pronangkis 

dengan SPK-D dan Pronangkis 

kota/kabupaten, 2) pelaksanaan 

program, misalnya channeling 

program-program pemerintah daerah 

dan pihak ketiga dengan BKM, serta 

3) monitoring dan pemeliharaan 

hasil-hasil pembangunan, 4) dll. 

Untuk kota/kabupaten yang terpilih 

sebagai lokasi pelaksanaan PAKET, 

proses pembelajaran kemitraan 

sinergis dilakukan melalui serangkaian 

kegiatan yang difasilitasi KMW 

sesuai dengan ketentuan Buku 

Pedoman Pelaksanaan PAKET. 

c) Jaringan Kerjasama & Forum BKM 

Komponen Pengembangan Masyarakat, 

Pemerintah dan Pelaku lain 

juga memberikan pendampingan dan 

pelatihan untuk mendukung BKM 

dalam membentuk asosiasi atau 

forum antar BKM di tingkat kecamatan 

dan kota/kabupaten sebagai 

sarana kerja sama dan komunikasi 

antar mereka. 

Forum BKM akan berfungsi sebagai 

jaringan tukar menukar pengalaman, 

melaksanakan kegiatan bersama, 

mengkombinasikan sumber daya 

yang ada untuk membantu warga 

miskin, serta menyuarakan aspirasi 

masyarakat miskin dalam proses 

pengambilan keputusan lokal yang 

berkaitan dengan kebijakan publik 

yang langsung menyangkut kaum 

miskin. Kegiatan ini juga mendorong 

jaringan kerja sama, baik antar KSM, 

antar BKM maupun Forum BKM 

dengan dengan pihak terkait lainnya, 

untuk kepentingan dan kemanfaatan 

masyarakat miskin, antara lain; 

desain produk, perencanaan, 

pemasaran, advokasi masyarakat 

miskin, pusat informasi, jaringan 

bisnis dan sebagainya. 

2) Ketentuan Umum 

a) Siapa yang dimaksud masyarakat 

Pengertian masyarakat dalam P2KP 

adalah seluruh penduduk warga 

kelurahan/desa peserta P2KP - baik 

yang kaya maupun yang miskin, kaum 

minoritas, pendatang dan penduduk asli 

setempat -, yang setelah melalui proses 

pemberdayaan dapat menyadari dan 

memahami kondisi kelurahan/desa 


mereka serta persoalan kemiskinan 

yang masih dihadapi dan sepakat 

perlunya mengorganisasi diri untuk 

menanggulangi persoalan kemiskinan 

tersebut secara bersama, mandiri, 

terpadu, dan sistematik. 

b) Lembaga masyarakat yang harus 

dibangun dalam P2KP 

Warga yang sadar akan potensi dan 

persoalan yang masih harus diselesaikan 

tersebut, dapat mengorganisasi 

diri sebagai masyarakat warga dan 

membangun lembaga pimpinan kolektif 

sebagai representasi dari masyarakat 

warga kelurahan yang bersangkutan, 

yang secara jenerik disebut Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM). 

Pengertian masyarakat warga (civil 

society), dapat dirumuskan sbb : 

“Civil Society ialah himpunan masyarakat 

warga yang diprakarsai dan 

dikelola secara mandiri oleh warga, 

yang secara damai berupaya memenuhi 

kebutuhan atau memperjuangkan 

kepentingan, memecahkan 

persoalan atau menyatakan kepedulian 

bersama dengan tetap menghargai 

hak orang lain untuk berbuat 

yang sama dan tetap mempertahankan 

sifat independen dan otonom 

terhadap institusi pemerintah, politik, 

militer, keluarga, agama dan usaha”. 

Dengan demikian, masyarakat warga 

yang dibangun dalam P2KP adalah 

himpunan masyarakat yang didasarkan 

pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, 

kemitraan, inklusif, demokratik, 

mandiri, otonom, proaktif, bersemangat 

saling membantu, menghargai kesatuan 

dalam keragaman dan kedamaian. 

Gambaran umum mengenai kedudukan 

dan posisi BKM dapat dilihat pada 

gambar 3.1. di bawah ini. 

Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM 

Swasta dan 

Klpk.Peduli 

Pemerintah 

Koperasi 

LKMD/ 

LPMK, dll 

Masyarakat 

Madani 

"BKM" 

Dari gambaran di atas, kedudukan BKM 

jelas merupakan lembaga masyarakat 

warga (Civil Society Organization), yang 

pada hakekatnya mengandung 

pengertian sebagai wadah masyarakat 

untuk bersinergi dan menjadi lembaga 

kepercayaan milik masyarakat, yang 

diakui baik oleh masyarakat sendiri 

maupun pihak luar, dalam upaya 

masyarakat membangun kemandirian 

menuju tatanan masyarakat madani 

(civil socitey), yang dibangun dan 

dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai 

universal (value based). 

Sebagai wadah masyarakat bersinergi, 

BKM berbentuk pimpinan kolektif, 

dimana keputusan dilakukan secara 

kolektif melalui mekanisme rapat 

anggota BKM, dengan musyawarah 

mufakat menjadi norma utama dalam 

seluruh proses pengambilan keputusan. 

Sedangkan sebagai lembaga kepercayaan 

(‘board of trusty’), anggotaanggota 

BKM terdiri dari orang-orang 

yang dipercaya warga, berdasarkan 

kriteria kemanusiaan yang disepakati 

bersama dan dapat mewakili masyarakat 

dalam berbagai kepentingan, 


27

Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKM 

adalah sebagai lembaga masyarakat yang benarbenar 

dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat 

sebagai representasi upaya-upaya untuk 

membangun sinergi segenap potensi masyarakat 

menuju tatanan masyarakat madani, yang 

senantiasa berbasis keikhlasan dan kerelawanan, 

keadilan serta kejujuran. 

Jadi jelas dan tegas bahwa BKM pada dasarnya 

merupakan lembaga kepercayaan masyarakat atau 

“Board of Trusty”. Pengertian board of trusty pada 

satu sisi merujuk pada keberadaan BKM yang harus 

mengakar, representatif, dan aspiratif, serta 

beranggotakan kumpulan warga yang ikhlas, adil, 

jujur, dan tidak dibayar untuk pengabdiannya, 

sehingga menjadi tumpuan kepercayaan 

masyarakat. Sedangkan pada sisi lain, BKM 

sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat 

juga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihakpihak 

lainnya. 

b.1. Proses membangun lembaga 

masyarakat berbasis nlai (BKM) 

Sebagaimana dijelaskan di atas, Istilah 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) 

pada dasarnya merujuk baik pada 

pemampuan lembaga yang ada, yang 

telah melalui proses konfirmasi ulang 

oleh masyarakat setempat dan 

direvitalisasi sesuai ketentuan P2KP, 

ataupun lembaga yang dibentuk baru 

oleh masyarakat. 

Tahapan proses yang harus dilakukan 

masyarakat untuk memutuskan memampukan 

dan merevitalisasi lembaga 

yang ada atau membentuk lembaga baru 

sebagai BKM, adalah: 

b.1.1.FGD refleksi kelembagaan 

masyarakat berbasis nilai 

Hal penting yang pertama kali perlu 

dilakukan ialah proses penyadaran 

kritis mengenai substansi tatanan 

masyarakat madani, yang salah satu 

indikatornya tercermin pada keberadaan 

lembaga masyarakat yang 

benar-benar aspiratif, mengakar, 

diakui kemanfaatannya, representatif, 

dan berbasis pada keikhlasan/ 

kerelawanan, keadilan serta 

kejujuran. 

FGD-FGD refleksi lembaga masyarakat 

berbasis nilai dilakukan di 

seluruh tataran masyarakat, baik 

masyarakat pada umumnya maupun 

masyarakat miskin pada khususnya. 

Proses FGD refleksi lembaga 

masyarakat berbasis nilai digerakkan 

dan difasilitasi oleh relawanrelawan, 

dengan pendampingan dari 

Fasilitator dan perangkat kelurahan. 

b.1.2. Identifikasi Profil Lembagalembaga 

yang ada 

Selanjutnya relawan-relawan dibantu 

perangkat kelurahan melakukan 

identifikasi profil dari berbagai 

lembaga masyarakat yang ada di 

wilayahnya, yang menyangkut halhal 

mengenai landasan keberadaan, 

mekanisme pembentukan, visi dan 

misi, tujuan, organisasi, kepengurusan, 

mekanisme pemilihan 

anggota/pengurus, jenis kegiatan 

yang dilakukan, dll. 

Hasil-hasil identifikasi profil 

lembaga-lembaga tersebut menjadi 

bahan pembahasan pada proses 

rembug warga untuk mengevaluasi 

dan merefleksi kebutuhan lembaga 

masyarakat. 

b.1.3. Rembug-rembug warga untuk 

merefleksi dan mengavaluasi 

lembaga-lembaga yang ada 

Atas dasar kesadaran kritis 

masyarakat terhadap pemahaman 

substansi lembaga masyarakat 

berbasis nilai serta hasil identifikasi 

berbagai profil lembaga-lembaga 

masyarakat yang ada, relawanrelawan 

dibantu perangkat kelurahan 

setempat selanjutnya memfasilitasi 

rembug-rembug warga evaluasi 

lembaga yang ada, mulai dari tingkat 

RT/RW atau dusun hingga tingkat 

kelurahan. 

Agenda rembug-rembug warga 

terfokus pada menggali aspirasi dan 

apresiasi masyarakat terhadap 

kinerja dan kredibilitas berbagai 

lembaga-lembaga masyarakat yang 

ada di wilayah setempat. Refleksi 


dan evaluasi dititikberatkan pada 

tingkat pengakaran di masyarakat, 

tingkat kemanfaatannya bagi 

masyarakat, tingkat aspiratif-nya, 

tingkat representatif dan tingkat 

kepercayaan masyarakat. 

Aspirasi dan apresiasi warga harus 

benar-benar berasal dari pendapat 

dan aspirasi masyarakat, tanpa 

rekayasa dari siapapun. 

b.1.4. Rembug warga tingkat kelurahan 

untuk memutuskan merevitalisasi 

lembaga yang ada atau membentuk 

lembaga baru. 

Hasil refleksi dan evaluasi terhadap 

profil lembaga-lembaga masyarakat 

di atas menjadi masukan utama 

dalam rembug warga tingkat 

kelurahan yang akan memutuskan 

apakah akan merevitalisasi dan 

memampukan lembaga yang ada 

ataukah membentuk lembaga 

masyarakat baru, sebagai BKM. 

Rembug warga dihadiri oleh representasi 

seluruh warga kelurahan, 

perangkat kelurahan, kelompok 

peduli, dan relawan-relawan. 

Apabila rembug warga masyarakat 

kelurahan memutuskan untuk: 

• Merevitalisasi dan memampukan 

lembaga masyarakat 

yang telah ada sebagai BKM, 

maka fasilitator akan memfasilitasi 

masyarakat untuk merevitalisasi 

(peran dan fungsi, AD/ART 

dan aturan dasar lainnya), merestrukturisasi 

(struktur organisasi, 

kepemimpinan kolektif, board of 

trusty dan unit-unit pelaksana), 

serta melaksanakan pemilihan 

ulang anggota-anggota lembaga 

ter-sebut dengan proses yang 

demokratis, partisipatif, akuntabel, 

inklusif dan berlandaskan 

keikhlasan/kerelawanan, 

kejujuran dan keadilan (nilai-nilai 

universal kemanusiaan). 

Hal ini dimaksudkan agar 

lembaga masyarakat yang dipilih 

masyarakat sebagai BKM 

tersebut dapat ditingkatkan peran 

dan fungsinya serta memenuhi 

kriteria dan sifat lembaga 

pimpinan kolektif masyarakat 

warga yang berbasis nilai, sesuai 

koridor P2KP. 

Beberapa lembaga masyarakat lokal yang sudah 

mentradisi dan hingga kini tetap mengakar, 

representatif, akuntabel serta diakui kemanfaatannya 

oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai 

“bkm”, melalui mekanisme persetujuan masyarakat. 

• Membentuk lembaga baru 

sebagai BKM, fasilitator akan 

memfasilitasi proses pemilihan 

anggota-anggota lembaga 

tersebut (BKM) agar terlaksana 

secara organik, demokratis, 

partisipatif, transparan, akuntabel 

dan inklusif berdasarkan kriteria 

nilai-nilai universal kemanusiaan. 

b.2. Anggota BKM 

Untuk memimpin masyarakat warga ini, 

dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari 

pribadi-pribadi yang dipercaya warga 

berdasarkan kriteria kemanusiaan yang 

disepakati bersama dan dapat mewakili 

warga dalam berbagai kepentingan. 

Anggota pimpinan kolektif masyarakat 

warga ini yang kemudian disebut 

anggota BKM. 

Anggota-anggota BKM tidak digaji atau 

menerima imbalan secara rutin. Dengan 

menjadi anggota BKM, mereka diberi 

kesempatan dan kepercayaan dari 

masyarakat untuk memberi, kontribusi 

peduli, berkorban, dan ikhlas berbuat 

nyata bagi warga miskin yang ada di 

wilayahnya. Adanya kesempatan dan 

kepercayaan itulah yang bagi mereka 

merupakan imbalan yang tak ternilai 

harganya, apalagi dibandingkan materi 

atau status, karena mereka dapat berbuat 

baik terhadap sesama, khususnya 

kaum miskin dan tertinggal/marjinal. 


29

Anggota BKM secara prinsip merupakan 

representasi dari warga masyarakat kelurahan yang 

paling dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpa 

pamrih, sehingga bukan sebagai wakil 

kewilayahan, golongan atau perwakilan kelompok 

masyarakat. 

Tidak ada satu pun anggota BKM yang 

memiliki hak istimewa (privilege) dan 

semua hasil keputusan ‘BKM’ 

ditetapkan secara kolektif melalui 

mekanisme Rapat Anggota BKM. 

Anggota-anggota BKM dipilih oleh 

seluruh utusan-utusan warga setempat 

dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan 

atau track record perbuatan 

baik dan mekanisme pemilihan tanpa 

kampanye, tanpa pencalonan serta 

secara tertulis dan rahasia. 

Utusan-utusan warga adalah warga 

pilihan masyarakat RT yang dipilih 

dengan mekanisme dan kriteria yang 

sama. Dalam hal ini, masyarakat warga 

RT mengadakan rembug dan FGD Kepemimpinan 

moral untuk memilih 2-3 

orang terbaik sebagai utusan warga 

pada pemilihan di tingkat kelurahan. 

Apabila dalam satu kelurahan terdapat 

lebih dari 50 RT, masyarakat warga 

setempat dapat melakukan pemilihan 

utusan warga di tingkat RW, dengan 

tetap memperhitungkan bahwa jumlah 

utusan warga untuk pemilihan anggota 

BKM di tingkat kelurahan minimal 30% 

dari jumlah penduduk kelurahan. 

Masa pengabdian anggota BKM adalah 

2 tahun dengan kemungkinan dapat 

dievaluasi pada setiap tahunnya 

berdasarkan indikator perbuatan baik 

serta kualitas sifat-sifat kemanusiaan. 

Pada bulan ke-23 atau satu bulan 

sebelum masa pengabdian anggota 

BKM berakhir, masyarakat melakukan 

proses pemilihan ulang dengan mekanisme 

yang sama. Anggota BKM yang 

tengah mengabdi dan akan berakhir 

masa tugasnya, secara otomatis 

berhak menjadi peserta pemilihan 

anggota BKM baru di tingkat kelurahan. 

Sehingga dalam hal ini masyarakat 

hanya memilih 2 utusan warga yang 

bukan menjadi anggota BKM saat itu. 

Utusan-utusan warga pilihan masyarakat 

ditambah dengan anggota BKM 

yang ada itulah yang akan menjadi 

peserta sekaligus memiliki hak memilih 

dan dipilih pada rapat pemilihan anggota 

BKM yang baru. 

Dalam hal terdapat penduduk asli atau minoritas 

pada satu kelurahan/desa yang membutuhkan 

pendekatan dan dukungan proses pengorganisasian 

masyarakat yang berbeda, maka harus 

dijamin keterlibatan mereka dalam lembaga 

masyarakat warga tersebut, sebagaimana diatur 

dalam lampiran 1 Buku Pedoman Umum mengenai 

ketentuan perlakuan terhadap penduduk asli. 

b.3. Struktur BKM 

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

penanggulangan kemiskinan yang 

disepakati seluruh masyarakat 

setempat, baik dari sumber dana P2KP 

maupun sumber dana lain (channeling), 

BKM membentuk unit-unit pengelola 

sesuai kebutuhan, yang setidaknya 

terdiri dari Unit Pengelola Keuangan 

(UPK), Unit Pengelola Lingkungan 

(UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS). 

Unit Pengelola Keuangan (UPK) akan 

bertanggungjawab pada pengelolaan 

pinjaman bergulir, akses channeling 

ekonomi, dan akses kegiatan yang 

berkaitan dengan pemupukan dana atau 

akses modal masyarakat. Unit 

Pengelola Lingkungan (UPL) bertanggungjawab 

pada penanganan Rencana 

Perbaikan Kampung, Penataan dan 

Pemeliharaan Prasarana Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman, Good 

Governance di bidang Permukiman, dan 

lain-lain.Sedangkan Unit Pengelola 

Sosial (UPS) didorong untuk mengelola 

relawan-relawan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan kerelawanan, 

mengelola pusat Informasi dan 

pengaduan masyarakat (termasuk 


Lurah/Kades, BPD, 

LPMK/D, dll 

media warga untuk sarana kontrol 

social), penanganan kegiatan Good 

Governance, Penanganan Kegiatan 

Sosial, dan lain-lain sesuai 

kesepakatan warga masyarakat 

setempat. 

Masing-masing Unit Pengelola-BKM berkedudukan 

mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan 

pengelolaan dana sesuai dengan cakupan 

bidangnya masing-masing, sebagaimana 

diputuskan dalam PJM Pronangkis serta langsung 

bertanggung-jawab kepada BKM. 

Oleh karena itu, Unit-Unit Pelaksana 

tersebut berkewajiban memberikan 

informasi dan laporan perkembangan 

dari masing-masing kegiatan yang 

menjadi tugas pokoknya, mengusulkan 

draft konsep pengembangan, serta 

memberikan pertanggungjawaban 

berkala maupun akhir kepada BKM. 

Termasuk juga memberikan saran-saran 

dan masukan-masukan secara 

profesional kepada BKM untuk menjadi 

dasar pertimbangan BKM dalam 

Masyarakat mengambil Kelurahan kebijakan maupun 

keputusan yang diperlukan. 

BKM 

Anggota-anggota BKM tidak diperkenankan 

merangkap menjadi pengelola 

dari unit-unit tersebut. 

Unit-Unit Pelaksana akan dipimpin 

seorang manajer, atau istilah lain, dan 

beberapa staf sesuai kebutuhan yang 

dipilih melalui Rapat Anggota BKM, 

berdasarkan kriteria kemampuan di 

bidangnya masing-masing. 

BKM mengawasi pelaksanaan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh unit-unit 

pelaksana sesuai bidang kegiatannya, 

yakni UPL, UPS, dan UPK. 

Gambaran struktur BKM dapat dilihat 

pada gambar 3.2. di bawah ini: 

Koperasi 

Gambar 3.2. Struktur BKM 

PT/UPE 

Unit-Unit Pengelola 

Unit Pengelola 

Sosial 


Lingkungan 


Keuangan 

Relawan-relawan 

kelurahan, media 

infokom warga, 

santunan sosial, 

beasiswa, KBK dll 

Perbaikan sarana 

dan prasarana, 

permukiman, 

Neighbourhood 

development, dll 

Pinjaman bergulir, 

usaha 

produktif, modal 

ventura, channeling 

ekonomi, dll 


31

Sesuai dengan landasan keberadaannya, 

BKM dan Unit-unit pelaksana 

(UPL, UPS dan UPK) harus senantiasa 

berorientasi pada upaya-upaya untuk 

melayani masyarakat miskin dan 

meningkatkan kesejahteraannya. Oleh 

karena itu, dalam kebijakan dan 

keputusan mengenai pelayanan unit-unit 

pelaksana didasarkan pada pertimbangan 

kemampuan warga miskin dan 

warga termiskin di wilayahnya. 

Meskipun demikian, dalam rangka meningkatkan 

kapasitas pelayanan kepada 

warga miskin dan termiskin di 

wilayahnya, maka BKM sesuai dengan 

kapasitas dan kebutuhannya, diperkenankan 

pula untuk mengembangkan 

berbagai jenis pelayanan yang bersifat 

usaha produktif dan pemupukan dana. 

Kegiatan pengembangan usaha BKM 

tersebut tidak boleh dilakukan secara 

langsung oleh BKM, melainkan dengan 

mendorong terbentuknya koperasi oleh 

KSM-KSM maupun anggota-anggotanya 

yang dinilai telah berkembang atau 

dengan membentuk Unit Pelayanan 

Ekonomi (UPE) atau Perusahaan untuk 

melayani kegiatan usaha produktif 

ataupun kegiatan ekonomi yang bersifat 

menguntungkan. 

Pembentukan UPE, PT atau badan 

usaha lainnya tidak boleh diputuskan 

sepihak oleh anggota BKM saja, namun 

harus ditetapkan melalui mekanisme 

rembug warga masyarakat setempat di 

tingkat kelurahan. Ketentuan mengenai 

hal ini akan diatur dalam Pedoman 

Khusus P2KP. Demikian pula dalam hal 

pembentukan koperasi tidak dilakukan 

BKM secara institusi, namun oleh kumpulan 

warga non miskin atau KSM-KSM 

atau anggota-anggota KSM dengan mengacu 

pada UU Koperasi yang berlaku. 

BKM serta UPL, UPS dan UPK tetap harus 

senantiasa berorientasi pada pelayanan kepada 

masyarakat miskin dan termiskin di wilayahnya. 

Sedangkan Keberadaan Koperasi dan Unit 

Pengelola Ekonomi atau PT atau badan usaha 

lainnya di BKM pada dasarnya dimaksudkan untuk 

memperkuat kapasitas pelayanan BKM terhadap 

warga miskin dengan cara mengembangkan 

kegiatan-kegiatan yang produktif dan profitable, 

melalui cara-cara antara lain sbb; a) pelayanan 

kepada warga tidak miskin, b) pelayanan kepada 

warga miskin yang telah meningkat kesejahteraannya 

setelah mendapat beberapa kali pelayanan 

dan pembinaan dari BKM beserta UP-UP-nya, dan 

c) pelayanan kegiatan ekonomi lainnya. 

c) Peran apa yang harus dilakukan 

oleh BKM 

• Bertindak sebagai motor penggerak 

untuk senantiasa menggali dan melembagakan 

nilai-nilai luhur kemanusiaan 

yang bersifat universal, prinsipprinsip 

universal kemasyarakatan, 

serta Tridaya; 

• Menumbuhkan solidaritas serta 

kesatuan sosial untuk menggalang 

kepedulian dan kebersamaan 

gerakan masyarakat warga dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan 

secara mandiri dan berkelanjutan; 

• BKM mengorganisasi warga untuk 

merumuskan program jangka 

menengah (3 tahun) penanggulangan 

kemiskinan dan rencana tahunan 

(PJM dan Renta Pronangkis) secara 

partisipatif; 

• Bertindak sebagai forum pengambilan 

keputusan dan kebijakan 

untuk hal-hal yang menyangkut 

pelaksanaan P2KP pada khususnya 

dan penanggulangan kemiskinan 

pada umumnya; 

• Menumbuhkan berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat miskin 

agar mampu meningkatkan 

kesejahteraan mereka; 

• Menumbuhkembangkan Komunitas 

Belajar Kelurahan (KBK) dan 

mengoptimalkan peran relawanrelawan 

setempat; 


• Mengembangkan jaringan BKM di 

tingkat kota/kabupaten sebagai 

mitra kerja Pemda serta kelompok 

peduli setempat dan sebagai sarana 

untuk menyuarakan aspirasi 

masyarakat warga yang diwakili, 

maupun dalam rangka mengakses 

berbagai potensi sumber daya yang 

ada di luar untuk melengkapi sumber 

daya yang dimiliki masyarakat 

(partnership dan channeling 

programme); 

• Menetapkan kebijakan serta 

mengawasi pemanfaatan dana 

bantuan P2KP (BLM dan PAKET) 

dan dana-dana sumber lainnya, yang 

sehari-hari dikelola unit-unit 

pelaksana yang dibentuk BKM 


d) Siapa yang melakukan pendampingan 

kepada masyarakat 

• Proses pendampingan masyarakat 

dalam proyek P2KP ini utamanya 

dilakukan oleh Tim Fasilitator 

bersama para relawan yang 

didukung oleh KMW dgn berbagai 

tenaga ahlinya. 

• Tim Fasilitator, sebagai masukan 

(input) proyek secara intensif 

melakukan pendampingan kepada 

para Relawan, BKM, unit pelaksana 

(UP-UP), Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) serta masyarakat 

kelurahan/desa pada umumnya 

dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. Tim Fasilitator 

merupakan bagian dari Konsultan 

Manajemen Wilayah (KMW). 

• Para Relawan, dibantu Tim 

Fasilitator melakukan pendampingan 

langsung ke masyarakat 

kelurahan pada umumnya dan 

masyarakat miskin khususnya. 

• Para Relawan adalah pribadi-pribadi 

dari warga masyarakat setempat 

yang bersedia secara ikhlas 

mengorbankan sebagian waktu, 

tenaga, pikiran, serta mungkin 

materi, dan lainnya untuk mengabdi 

bagi perjuangan memperbaiki taraf 

hidup dan harkat serta martabat 

masyarakat miskin serta kelompok 

masyarakat rentan (anak yatim 

piatu, jompo, korban musibah dll) 

yang tinggal di sekitarnya. 

Para relawan tidak memandang 

P2KP sebagai sarana untuk 

mengejar materi, kedudukan, status 

dan jabatan atau sesuatu yang 

bersifat simbol-simbol bagi dirinya 

dan kelompoknya. Para relawan 

adalah orang-orang yang akan 

menempatkan P2KP sebagai 

sarana mereka untuk ’beribadah’ dan 

memberi kontribusi nyata kepada 

sesama manusia yang masih miskin 

dan terpuruk di sekitarnya. 

Kebahagiaan para relawan adalah 

keyakinan akan pilihannya untuk 

’mengorbankan’ sebagian apa yang 

dia miliki (waktu, pikiran, tenaga, dll) 

telah sesuai dengan fitrah dirinya 

sebagai manusia hakiki. 

Profil dan karakteristik para relawan 

masyarakat miskin seperti demikian 

biasanya muncul secara organik 

atas kesadaran diri sebagai hasil dari 

tumbuhnya kesadaran kritis dan 

tidak muncul karena melalui proses 

penunjukan atau mungkin pemilihan. 

Para Relawan tetap merupakan 

bagian integral dari masyarakat di 

kelurahan/desa peserta P2KP dan 

‘diharapkan’ setidaknya terdapat 1 

orang Relawan dari tiap RW di 

kelurahan/desa setempat. 

Para relawan akan mendapatkan 

pendampingan serta penguatan 

kapasitas, melalui berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan oleh Tim 

Fasilitator, agar mampu menjiwai 

substansi konsep P2KP dan 

menggerakkan masyarakat untuk 

senantiasa menggali dan menumbuhkembangkan 

nilai-nilai universal 


33

kemanusiaan, prinsip-prinsip 

kemasyarakatan, dan tridaya dalam 

melaksanakan kegiatan P2KP 

maupun penanggulangan kemiskinan 

di wilayahnya. 

e) Peran yang diharapkan dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah 

• Bertindak sebagai fasilitator, 

dinamisator dan pendukung dalam 

pelaksanaan P2KP khususnya dan 

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan 

pada umumnya; 

• Memfasilitasi upaya-upaya yang 

berkaitan dengan pembangunan atau 

pengokohan lembaga KPK Daerah 

dan Pokja PAKET agar lebih 

demokratis, organik, partisipatif, 

transparan dan akuntabel; 

• Memfasilitasi penguatan peran dan 

fungsi KPK Daerah sebagai motor 

penggerak penyusunan Dokumen 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

(SPK) dan Pronangkis Kota/ 

kabupaten serta sebagai pusat 

pembelajaran (learning center) 

penanggulangan kemiskinan, 

dengan melibatkan berbagai pihak 

di wilayahnya. (Kinerja pemerintah 

kota/kabupaten dalam penguatan 

peran dan fungsi KPK Daerah serta 

kualitas dokumen SPK dan Pronangkis 

kota/kabupaten akan menjadi 

indikator utama untuk penentuan seleksi 

peserta pelaksanaan PAKET); 

• Memfasilitasi proses membangun 

dan melembagakan Komunitas 

Belajar Perkotaan (KBP) yang 

dimotori KPK-D 

• Mengorganisasi dinas-dinas terkait 

untuk dapat bekerja sama dengan 

BKM/masyarakat dan kelompok 

peduli yang antara lain dalam 

membangun “Pokja PAKET” dan 

memadukan berbagai kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan 


• Menumbuhkan berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat serta 

mengedepankan peran pemerintah 

daerah, Komite Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (KPKD), Pokja 

PAKET dan kelompok peduli 

setempat agar mampu meningkatkan 

kesejahteraan warga miskin; 

• Bertindak sebagai dinamisator 

proses pembangunan partisipatif 

yang dilakukan melalui pelaksanaan 

P2KP pada umumnya, maupun 

pelaksanaan komponen PAKET 

P2KP secara khusus; 

• Kontribusi dana melalui sumber dana 

APBD, baik untuk keperluan BOP 

(Biaya Operasional Pelaksanaan) 

pemerintah kota/kab, pengembangan 

kapasitas, pengawasan dan 

pengembangan sistem informasi 

manajemen, dana pendamping 

(matching fund) pelaksanaan proyek 

sesuai ketetapan PMU/Pimpro 

P2KP pusat, dan lain-lain. 

• Berkoordinasi dengan KMW 

memfasilitasi penyelesaian masalah 

dan penanganan pengaduan serta 

konflik yang timbul dalam 

pelaksanaan P2KP dengan 

menyiapkan pranata dan sarana 

yang dibutuhkan 

• Memfasilitasi proses terminasi 

proyek maupun pelaksanaan strategi 

pelepasan (exit strategy), agar 

masyarakat mampu mandiri dan 

berkelanjutan dalam mengembangkan 

kelembagaan dan kegiatan 

P2KP, termasuk pengelolaan dana 

yang diperoleh, berlandaskan nilainilai 

universal kemanusiaan serta 

prinsip-prinsip kemasyarakatan (nilai 

dan prinsip yang melandasi P2KP). 

f) Pendampingan kepada Pemerintah 

Daerah dan Pelaku lain 

• Pendampingan kepada pemerintah 

Daerah dan pelaku lain, utamanya 

dilakukan oleh KMW, baik untuk 

tingkat propinsi maupun kota/ 


kabupaten, yang secara intensif 

melakukan berbagai fasilitasi, 

mediasi dan advokasi kepada 

pemerintah daerah, KPK-D dan KBP, 

Forum BKM serta pelaku lain yang 

terkait (LSM, perguruan tinggi, 

pengusaha, dsb); 

• Team Leader KMW akan melakukan 

pendampingan secara intensif pada 

proses pengembangan kapasitas 

dan peran pemerintah propinsi serta 

penguatan KPK-propinsi; 

• Koordinator Kota KMW akan 

melakukan pendampingan secara 

intensif pada proses mengedapankan 

peran pemerintah daerah, 

Komunitas Belajar Perkotaan dan 

penguatan KPK-D dalam menyusun 

SPK-D dan Pronangkis Kota/kab, 

serta Pokja PAKET bila terpilih 

sebagai lokasi pelaksanaan PAKET; 

• Bagi kota/kabupaten yang terpilih 

sebagai lokasi pelaksanaan PAKET, 

tenaga ahli PAKET KMW, juga akan 

memfasilitasi pelaksanaan PAKET, 

termasuk fasilitasi Pokja PAKET; 

• Relawan-Relawan Kemiskinan 

tingkat kota/kabupaten yang akan 

mengabdi secara sukarela sebagai 

agen perubahan perilaku ke arah 

nilai-nilai universal kemanusiaan, 


pembangunan berkelanjutan di 

wilayahnya masing-masing. 

Dengan demikian, relawan-relawan 

kemiskinan tingkat kota/kabupaten 

merupakan bagian integral dari 

masyarakat daerah setempat. 

Forum-forum diskusi atau rembugrembug 

para-pihak (stakeholders) 

tingkat kota/kabupaten (KBP) akan 

mendorong seluasnya peluang bagi 

relawan-relawan masyarakat tingkat 

kelurahan untuk tampil dan 

mengabdi di wilayah yang lebih luas, 

yakni di tingkat kota/kabupaten. 

Pemerintah kota/kabupaten diharapkan 

dapat memberikan akses 

kemudahan, kontribusi perhatian 

dan dukungan moral bagi relawanrelawan 

kemiskinan setempat. Di 

samping itu, relawan-relawan tingkat 

kota/kabupaten juga akan difasilitasi 

koordinator kota KMW setempat. 

3.1.2. Komponen Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) 

1) Uraian 

Proses pembelajaran masyarakat untuk 

menanggulangi masalah kemiskinan 

dilakukan melalui praktek langsung di 

lapangan oleh masyarakat sendiri dengan 

melaksanakan apa yang sudah direncanakan 

(PJM dan Renta Pronangkis), 

dengan dukungan dana Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM). 

Harapannya adalah melalui praktek 

langsung dengan stimulan BLM tersebut, 

masyarakat secara bertahap mampu 

menumbuhkembangkan keberdayaan 

dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, 

dan ekonomi. 

Substansi makna dana BLM P2KP 

sesungguhnya merupakan media 

pembelajaran masyarakat untuk terus 

membangun kapital sosial dan 

menumbuhkan nilai-nilai universal 

kemanusiaan maupun prinsip-prinsip 

kemasyarakatan sehingga pada gilirannya 

akan mampu menyelesaikan persoalan 

sosial, ekonomi dan lingkungan/ 

permukiman mereka. Lebih dari itu, 

Komponen Dana BLM diadakan juga 

dengan tujuan membuka akses bagi 

masyarakat miskin ke sumber dana yang 

dapat langsung digunakan oleh 

masyarakat miskin untuk upaya-upaya 


Makna Dana BLM P2KP harus disikapi sebagai 

pelengkap sarana proses pembelajaran untuk 

perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

berbasis nilai-nilai universal. Sehingga tolok ukur dari 

pembelajaran BLM dapat dilihat pada sejauhmana BLM 

dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggungjawab 

dan proporsional. 


35

Dana BLM juga merupakan dukungan 

stimulan P2KP yang dapat digunakan 

secara luwes (flexible) oleh masyarakat 

untuk berbagai upaya pembelajaran 

penanggulangan kemiskinan, sesuai 

dengan PJM dan Renta Pronangkis 

(Program Penanggulangan Kemiskinan) 

yang telah disepakati oleh seluruh 

masyarakat kelurahan/desa setempat. 


a) Alokasi Dana BLM 

Besarnya dana BLM ditentukan berdasarkan 

jumlah penduduk dan jumlah 

keluarga miskin (Pra KS dan KS1) di 

kelurahan/desa penerima proyek 

(sesuai hasil data PODES 2000), 

sebagaimana tampak pada Tabel 3.1. 

Jenis-jenis kegiatan dapat ditentukan 

sendiri oleh masyarakat melalui rembug 

warga, dengan tetap memperhatikan 

keselarasan dan keberlanjutan 

pembangunan (aspek tridaya) sesuai 

kebutuhan masyarakat sebagaimana 

layaknya pembelajaran pada kontek 

realita (bukan laboratorium). 

Pemanfaatan dana BLM P2KP oleh masyarakat 

diharapkan dapat dilakukan dengan arif/bijak, yakni 

senantiasa mempertimbangkan keseimbangan 

aspek Tridaya, antara kepentingan untuk kegiatan 

lingkungan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Dimaksud keseimbangan dalam hal ini adalah 

adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat 

untuk belajar bersama dalam melakukan kegiatan 

di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai 

kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini sejalan 

dengan esensi BLM P2KP baik sebagai stimulan 

kemandirian dan keswadayaan masyarakat maupun 

sebagai sarana pembelajaran aspek tridaya menuju 


Dana BLM merupakan dana publik yang 

diberikan sebagai “dana waqaf” dari 

pemerintah ke masyarakat kelurahan/ 

desa penerima yang penyalurannya 

dipercayakan ke lembaga pimpinan 

kolektif masyarakat warga (secara 

jenerik disebut BKM), yang bertindak 

sebagai representasi warga kelurahan 

yang memenuhi sifat-sifat kemanusiaan. 

Pengelolaan operasional dana BLM 

dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis 

yang dibentuk oleh BKM untuk maksud 

tersebut, yang sekurang-kurangnya 

terdiri dari UPL, UPK dan UPS. 

Dana BLM harus dimanfaatkan bagi 

kepentingan perbaikan kesejahteraan 

masyarakat miskin setempat. 


Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM 

Kategori 

Ukuran Kelurahan/Desa *) 

Kecil Sedang Besar 

Jumlah penduduk Kelurahan Tahun 2000 

< 3.000 jiwa 

3.000 s.d. 

10.000 jiwa 

> 10.000 jiwa 

Jumlah KK Miskin (Pra KS dan KS1) 

< 300 KK 

> 300 KK 

< 1.000 KK 

> 1.000 KK 

Jumlah Alokasi Dana BLM 

Rp 200 juta 

Rp 300 juta 

Rp 300 juta 

Rp 500 juta 

Jumlah Alokasi Dana BLM Maluku & Papua 

Rp 300 juta 

Rp 300 juta 

Rp 500 juta 

Rp 500 juta 

Pagu maksimal untuk tiap usulan pinjaman 

bergulir per KSM 

Minimal jumlah anggota per KSM 

Pagu maksimal pinjaman per anggota KSM 

Rp. 30 juta 

5 orang 

Pinjaman pertama sebesar Rp 500 ribu dan pinjaman 

berikutnya sebesar Rp 2 juta. 

Selanjutnya diharapkan KSM dan &/atau anggota 

KSM dapat mengakses (channeling) lembaga 

keuangan formal yang ada di wilayah sekitarnya 

Jumlah alokasi dana BLM untuk 

masing-masing kelurahan sasaran 

diinformasikan secara terbuka, 

sehingga dapat diketahui oleh seluruh 

lapisan masyarakat secara transparan. 

Jumlah dana BLM yang telah 

dialokasikan untuk masing-masing 

kelurahan/desa sasaran tersebut 

merupakan jumlah maksimum yang 

dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlah 

pencairan yang sesungguhnya akan 

didasarkan pada kemampuan 

pengelolaan dan kesiapan masyarakat 

melaksanakan nilai-nilai dan prinsipprinsip 

P2KP, sesuai dengan tujuan dan 

ketentuan P2KP. 

Apabila dalam waktu yang telah 

ditentukan masyarakat di suatu 

kelurahan/desa sasaran dinilai tidak 

dapat menunjukan kemampuan dan 

kesiapan melaksanakan P2KP, maka 

alokasi dana yang ada - sebagian atau 

seluruhnya - dapat ditangguhkan atau 

dibatalkan. Demikian pula halnya, 

apabila masyarakat tidak mampu 

mencairkan seluruh alokasi dana BLM 

hingga masa proyek P2KP berakhir, 

maka sisa alokasi dana BLM harus 

dikembalikan ke kas negara. 

Dana BLM adalah dana publik yang 

diberikan sebagai waqaf (titipan) dari 

pemerintah kepada masyarakat yang 

bermakna bahwa penggunaan dana 

BLM oleh masyarakat hanya dapat 

dimanfaatkan bagi kepentingan 

penanggulangan kemiskinan, dan 

bukan hadiah atau dana tak bertuan 

yang dapat digunakan sekehendak hati. 

Harus disadari pula bahwa sumber dana 

P2KP adalah hutang luar negeri yang 

harus dibayar kembali di kemudian hari. 

Diharapkan masyarakat mampu 

memanfaatkan dana tersebut secara 

tepat, benar, efesien, efektif, dan dapat 

menanggulangi persoalan kemiskinan 

di wilayahnya, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan produktifitas 

mereka, sehingga dapat menjadi bagian 

dari sumber pendapatan untuk dapat 

membayar kembali hutang luar 

negerinya. 


37

Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang 

luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh 

rakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka dana BLM 

P2KP merupakan “Dana Publik” yang diberikan 

sebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepada 

masyarakat kelurahan! Pada satu sisi hal ini berarti 

bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi 

tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana 

tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang 

dipercaya mengelola dana tersebut juga harus 

menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, 

terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintah 

kota/kabupaten, baik selama masa proyek ataupun 

pada masa pasca proyek P2KP. 

b) Penyaluran dan pencairan dana BLM 

ke BKM 

Pencairan Dana BLM ke BKM/ 

masyarakat dilakukan secara bertahap, 

yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap II 

sebesar 50% dan Tahap III sebesar 30% 

dari total alokasi dana BLM untuk 

kelurahan/desa sasaran, melalui 

rekening Bank yang ditunjuk oleh BKM 

Pencairan dana BLM tahap I merupakan 

insentif terhadap proses pembelajaran 

masyarakat dalam menyusun PJM dan 

rencana tahunan Pronangkis. 

Pencairan dana BLM tahap II adalah 

insentif untuk proses pembelajaran 

masyarakat dalam menyusun usulanusulan 

kegiatan sesuai Pronangkis 

yang telah disepakati bersama, 

sedangkan pencairan dana BLM tahap 

III merupakan insentif untuk proses 

pembelajaran masyarakat dalam 

memperkuat potensi keberlanjutan 

kegiatan, kelembagaan, dana serta 

penerapan prinsip dan nilai yang 

dijunjung P2KP, khususnya pada 

penyiapan phase terminasi. 

Catatan: 

• Pencairan dana tahap 1 sebesar 

20% dari total alokasi BLM ke 

rekening BKM dapat dilakukan 

apabila BKM telah terbentuk secara 

sah sesuai ketentuan P2KP, serta 

menyerahkan PJM dan Rencana 

Tahunan Pronangkis (termasuk 

rencana penyerapan BLM) yang 

telah disepakati masyarakat dan 

diverifikasi KMW kepada PJOK. 

BKM kemudian menandatangani 

Surat Perjanjian Penyaluran 

Bantuan (SPPB) bersama dengan 

pihak pemerintah, yang diwakili 

PJOK. SPPB akan memuat dan 

mengatur peran serta tanggung 

jawab dari masing-masing pihak, 

persyaratan dan ketentuan 

pencairan dana BLM, sanksi serta 

perjanjian-perjanjian lain yang harus 

disepakati berkenaan dengan penggunaan 

dana bantuan BLM P2KP. 

Dana BLM tahap 1 hanya dapat 

dimanfaatkan untuk membiayai 

usulan kegiatan yang mencerminkan 

kebersamaan masyarakat, yakni 

kegiatan yang sifat kemanfaatannya 

jelas-jelas bagi kepentingan umum 

masyarakat miskin (kolektif) dan 

pengelolaan kegiatannya pun 

dilakukan secara kolektif/bersama. 

Dengan demikian dana BLM P2KP 

tahap I tidak diperkenankan untuk 

kegiatan pinjaman bergulir, baik 

untuk kepentingan kelompok 

maupun individual. 

Hal ini dimaksudkan bahwa aspek utama pada 

tahap awal proses pembelajaran di masyarakat 

adalah tumbuhnya kebersamaan (munculnya 

kepedulian dan solidaritas serta kesatuan sosial) 

di masyarakat kelurahan/desa tersebut. 

Termasuk kategori kegiatan kolektif 

yang dapat dibiayai dana BLM P2KP 

tahap 1 adalah; (1) Perbaikan dan 

pembangunan prasarana umum, (2) 

Peningkatan sumber daya manusia 

(pelatihan penguatan kapasitas lembaga 

masyarakat) dan pelayanan 

sosial bagi masyarakat termiskin, 

jompo, anak yatim piatu, musibah, 

penyandang cacat dan lainnya, serta 

(3) Kegiatan ekonomi yang tidak 

bersifat pinjaman bergulir, yakni 

khusus untuk kegiatan penciptaan 

peluang usaha baru bagi kelompok 

masyarakat miskin dan pengangguran 

yang diorganisir BKM, yakni 


melalui Program Pelatihan 

Ketrampilan usaha dan bantuan 

peralatan untuk mempraktekkan 

ketrampilan usaha mereka. 


50 % ke rekening BKM hanya dapat 

dilaksanakan apabila: 1) berdasarkan 

verifikasi KMW terhadap kinerja, 

transparansi, akuntabilitas dan 

efesiensi pengelolaan dana BLM 

tahap 1 menunjukkan hasil yang 

memuaskan, 2) 95% dana tahap I 

telah dimanfaatkan, 3) kegiatankegiatan 

yang dilaksanakan dan 

yang diusulkan untuk didanai BLM 

Tahap 2 telah diverifikasi oleh 

Fasilitator dan KMW, 4) proposal/ 

usulan KSM untuk penggunaan 

dana tahap 2 telah disetujui BKM. 

Apabila berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja KMW ternyata kinerja BKM 

maupun masyarakat kelurahan/ 

desa dinilai tidak memuaskan, maka 

KMW dapat “mengusulkan” penundaan 

pencairan BLM tahap 2 dalam 

batas waktu yang ditetapkan KMW. 

Dalam kurun waktu yang ditetapkan 

tersebut, BKM dan masyarakat 

harus dapat memperbaiki kinerjanya 

sesuai dengan ketentuan P2KP. 

Apabila setelah batas waktu yang 

ditetapkan, BKM dan masyarakat 

kelurahan/desa tidak dapat 

memperbaiki kinerjanya dan dinilai 

tidak mampu untuk melaksanakan 

P2KP sesuai Buku Pedoman, maka 

KMW dapat “mengajukan” adanya 

pertemuan dengan Pemerintah 

Kota/ Kabupaten untuk membahas 

“rekomendasi” pembatalan seluruh 

sisa dana BLM bagi kelurahan/desa 

tersebut kepada PMU/Pimpro. 

PMU/Pimpro P2KP berwenang 

memutuskan bentuk rekomendasi 

berdasarkan usulan dari salah satu 

pihak atau keduanya (KMW dan 

Pemerintah Kota/Kabupaten) untuk 

membatalkan atau menunda 

pencairan sisa dana BLM untuk 

kelurahan/desa dimaksud. 

Pencairan dana BLM tahap 2 dapat 

dimanfaatkan untuk membiayai 

usulan-usulan kegiatan yang bersifat 

kolektif dan juga usulan-usulan 

kegiatan yang sifat kemanfaatannya 

bagi kepentingan individu warga 

miskin, yang tergabung dalam 

Kelompok Swadaya Masyarakat. 

Kategori dari kegiatan kolektif adalah 

sama dengan penjelasan pada 

pemanfaatan dana BLM Tahap 1 di 

atas. Sedangkan kategori usulan 

kegiatan yang bersifat individual, 

antara lain adalah; (1) Kegiatan 

lingkungan permukiman, misalnya 

perbaikan dan pembangunan prasarana 

rumah tangga (renovasi rumah, 

sarana pembuang limbah rumah 

tangga, dll), (2) kegiatan sosial yang 

berkaitan dengan peningkatan 

sumber daya manusia (pelatihan 

individu dengan minat khusus, 

beasiswa, dll) serta (3) Kegiatan 

ekonomi yang bersifat pinjaman 

modal bergulir. Untuk efesiensi, 

efektivitas, dan sesuai semangat 

P2KP, pelaksanaan kegiatan yang 

bersifat individual tersebut tetap 

diorganisir dalam Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM). 

Pencairan dana tahap 2 dilakukan 

sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan 

setelah penandatanganan SPPB 

atau pencairan dana BLM tahap 1. 

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat 

dalam melaksanakan proses 

pembangunan KSM-KSM atau 

panitia-panitia tidak hanya sekedar 

asal bentuk atau dengan proses 

yang instan dan serba cepat serta 

formalitas belaka, melainkan dapat 

benar-benar dilakukan secara 

organik, partisipatif, mengakar, 

transparan, akuntabel dan 

demokratis 


39


30 % ke rekening BKM hanya dapat 

dilaksanakan apabila: 1) berdasarkan 

verifikasi KMW terhadap 

indikator keberlanjutan (sustainability) 

telah menunjukkan adanya 

potensi kemandirian BKM dan 

potensi keberlanjutan program, 

kelembagaan, serta dana di desa/ 

kelurahan tersebut, 2) kinerja pengelolaan 

dana dan kegiatan tahap 

sebelumnya cukup memuaskan, 3) 

95% dana tahap sebelumnya telah 

dimanfaatkan, 4) kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dan yang diusulkan 

telah diverifikasi oleh Tim 

Fasilitator KMW serta 5) proposal/ 

usulan kegiatan KSM untuk dana 

tahap 3 telah disetujui Rapat BKM. 

Pencairan dana BLM tahap 3 dapat 

digunakan untuk membiayai usulanusulan 

kegiatan sebagaimana 

ketentuan pemanfaatan dana BLM 

tahap 2 di atas, yakni untuk kategori 

kegiatan-kegiatan yang mencerminkan 

kebersamaan (kolektif) maupun 

individual. 

Apabila berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja KMW ternyata kinerja 

potensi keberdayaan BKM dan 

kinerja potensi keberlanjutan P2KP 

di kelurahan/desa tersebut dinilai 

tidak memuaskan, maka KMW 

dapat mengusulkan penundaan 

pencairan BLM tahap 3 dalam batas 

waktu yang ditetapkan KMW. Dalam 

kurun waktu yang ditetapkan 

tersebut, BKM dan masyarakat 

harus memperbaiki kinerja potensi 

kemandirian dan potensi keberlanjutannya 

sesuai ketentuan P2KP. 

Apabila setelah batas waktu yang 

ditetapkan, BKM dan masyarakat 

kelurahan/desa tidak dapat memperbaiki 

kinerja potensi kemandirian dan 

keberlanjutannya, maka KMW 

dapat “mengajukan” pertemuan 

dengan pemerintah Kota/Kab. 

membahas “rekomendasi” pembatalan 

sisa alokasi dana BLM untuk 

kelurahan/desa tersebut kepada 

PMU/Pimpro P2KP. 

PMU/Pimpro P2KP berwenang memutuskan 

bentuk rekomendasi 

berdasarkan usulan dari salah satu 

pihak atau kedua belah pihak (KMW 

dan Pemerintah Kota/Kabupaten) 

untuk membatalkan atau menunda 

pencairan sisa dana BLM untuk 

kelurahan/desa dimaksud. 

Pencairan dana tahap 3 dapat dilakukan 

setidaknya 6 (enam) bulan setelah 

pencairan dana BLM tahap 2, 

dengan tujuan bahwa hanya BKM 

dan masyarakat yang menunjukkan 

kinerja pendayagunaan dana dan 

kegiatan P2KP serta kinerja kemandirian 

dan potensi keberlanjutan, 

berdasarkan hasil evaluasi KMW 

dan pemkot/kab setempat pada 

phase terminasi (sekurangnya 6 

bulan sebelum berakhir masa 

proyek), yang bisa mengakses dana 

BLM tahap 3. 

• Pembatalan Penyaluran Dana 

BLM. Selain berkaitan dengan 

persyaratan pencairan Dana BLM 

pada setiap tahapnya, KMW beserta 

Pemerintah Kota/Kabupaten juga 

dimungkinkan mengajukan rekomendasi 

pembatalan penyaluran 

dana BLM, sebagian atau 

seluruhnya, kepada PMU/Pimpro 

P2KP, apabila terdapat salah satu 

atau lebih indikator sebagai berikut: 

Tidak terdapat relawan-relawan di 

kelurahan/desa setelah 6 bulan 

pelaksanaan P2KP di kelurahan/ 

desa tersebut. 

BKM tidak terbentuk dan/atau 

kinerjanya tidak efektif setelah 

satu tahun pelaksanaan P2KP di 

kelurahan/desa tersebut. 

Ditemukan indikasi penyalahgunaan 

dana bantuan. 


Tidak terdapat indikasi potensi 

kemandirian BKM dan/atau 

potensi keberlanjutan 

(sustainability) program, dana 

dan kelembagaan. 

Terdapat indikasi bahwa visi, 

misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai 

yang dijunjung P2KP tidak 

diterapkan secara konsisten. 

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan 

antara KMW dengan Pemerintah 

Kota/Kabupaten mengenai rekomendasi 

pembatalan penyaluran dana 

BLM pada kelurahan/desa tertentu, 

maka PMU/Pimpro P2KP berwewenang 

untuk mengambil keputusan 

mengenai hal tersebut, setelah 

memperoleh pertimbangan dari 

kedua belah pihak maupun dari 

salah satu pihak. 

• Pembekuan Kegiatan Pinjaman 

Bergulir. 

Apabila masyarakat di kelurahan/ 

desa sasaran memutuskan sebagian 

dana BLM dimanfaatkan untuk 

kegiatan pinjaman bergulir, maka 

BKM sebagai pengemban amanat 

harus mendorong UPK agar mampu 

mengelola pinjaman bergulir sesuai 

dengan prinsip-prinsip standard 

lembaga keuangan mikro. 

Dalam hal pencapaian kinerja 

kegiatan pinjaman bergulir yang 

dikelola oleh UPK tidak memuaskan 

(misalnya: tingkat pengembalian 

pinjaman yang sangat rendah dan 

menyebabkan akumulasi dana BLM 

P2KP di masyarakat semakin berkurang 

tajam, dll), KMW bersama 

dengan Pemerintah Kota/Kabupaten 

dapat mengambil keputusan 

Pembekuan Kegiatan Pinjaman 

Bergulir. Melalui ketentuan ini, 

maka alokasi dana BLM yang belum 

dicairkan untuk kelurahan/desa 

tersebut, hanya dapat dicairkan 

kembali apabila saldo dana BLM 

untuk kegiatan pinjaman bergulir 

yang ada di BKM ditambah dengan 

saldo dana BLM yang belum 

dicairkan, digunakan untuk usulan 

kegiatan pembangunan prasarana/ 

sarana lingkungan. 

Usulan kegiatan prasarana/sarana 

tersebut harus sesuai dengan PJM 

Pronangkis dan disepakati 

masyarakat melalui serangkaian 

rembug warga, serta telah diverifikasi 

dan direkomendasi oleh KMW, 

berdasarkan ketentuan P2KP. 

3) Penggunaan Dana BLM 

• Apa yang boleh dibiayai oleh BLM 

Pada dasarnya dana BLM dapat 

digunakan secara cukup luwes dengan 

berpedoman kepada PJM Pronangkis, 

pembelajaran aspek Tridaya dan 

kesepakatan serta kearifan warga 

sehingga hasilnya dapat benar-benar 

memberikan manfaat berkurangnya 

kemiskinan di kelurahan/desa tersebut. 

Stimulan Keswadayaan 

Masyarakat (Insentif Hibah) : 

o Kegiatan santunan sosial untuk 

fakir miskin, orang jompo, anak 

yatim piatu dan lain-lainnya, yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka yang 

termiskin dari masyarakat miskin 

(termasuk dimungkinkan penggunaan 

untuk bea siswa, perbaikan 

rumah kumuh, pelayanan 

kesehatan dan lainnya). 

Mengingat masyarakat termiskin 

dari kelompok masyarakat miskin 

adalah kelompok sasaran utama 

P2KP, maka sebagian dana BLM 

harus dialokasikan untuk 

memberikan santunan dan 

sekaligus membangkitkan kepedulian 

dan kegiatan amal dari 

lapisan masyarakat yang lebih 

beruntung untuk terlibat dalam 

gerakan amal ini. Besarnya 

alokasi BLM sesuai kesepakatan 

masyarakat setempat. 


41

o 

Kegiatan pembangunan prasarana/sarana 

lingkungan yang 

manfaatnya langsung dinikmati 

sebagian besar warga kelurahan/ 

desa bersangkutan, seperti 

jembatan, jalan, perbaikan 

sekolah, fasilitas kesehatan, 

sanitasi dan lainnya yang telah 

diidentifikasi melalui Pronangkis 

berbasis pemetaan swadaya. 

Usulan kegiatan pendidikan dan 

kesehatan harus sesuai dengan 

Rencana Induk (Master Plan) 

Pendidikan dan Kesehatan di 

kota/kabupaten bersangkutan, 

bila Master Plan itu telah ada. 

Kegiatan yang sifatnya membangun 

kapasitas dan daya 

saing kelompok-kelompok 

masyarakat (pelatihan, study 

banding, dsb) 

Pelayanan prasarana dan sarana yang didanai 

sumber dana hibah BLM pada prinsipnya adalah 

prasarana dan sarana lingkungan skala kecil. Akan 

tetapi apabila masyarakat memutuskan untuk 

membangun pelayanan prasarana dan sarana 

bekerjasama dengan pihak lainnya yang mungkin 

akan menimbulkan dampak yang cukup berarti 

terhadap lingkungan, misalnya: pompa sumur 

dalam, pompa irigasi dan lainnya, maka lampiran 2 

tentang pedoman lingkungan harus diterapkan 

secara konsisten. 

Pinjaman Bergulir : 

o Pinjaman untuk kegiatan 

prasarana yang bersifat individual, 

misalnya perbaikan rumah 

maupun sarana rumah tangga 

yang berkaitan dengan lingkungan 

permukiman dan kegiatan 

sosial yang bersifat individual, 

misalnya beasiswa dan 

pelatihan untuk warga tidak 

miskin. 

o 

o 

Pinjaman untuk Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) 

yang membutuhkan dana untuk 

kegiatan yang terkait usaha 

produktif dari anggotaanggotanya. 

Batas maksimal pinjaman 

pertama kali bagi setiap anggota 

KSM adalah Rp 500 ribu. 

Sedangkan batas maksimal 

pinjaman untuk tahap berikutnya 

adalah Rp 2 juta. Hal ini dimaksudkan 

sebagai proses pembelajaran 

masyarakat sekaligus 

memperkuat orientasi sasaran 

P2KP, yakni masyarakat miskin. 

Oleh karena itu, pada tahap 

berikutnya diharapkan KSM- 

KSM dan anggota-anggotanya 

yang telah meningkat kesejahteraannya 

dimaksud dapat 

dilayani oleh koperasi atau UPE 

yang difasilitasi BKM dan juga 

dapat mengakses lembaga 

keluangan formal di sekitarnya. 

Dalam hal masyarakat telah menyepakati dan 

menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk 

kegiatan pinjaman bergulir, maka pengelolaannya 

harus dilakukan secara profesional sesuai dengan 

kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir. 

Pedoman yang khusus untuk hal ini harus dibuat 

oleh KMP untuk menjamin bahwa dana digunakan 

sesuai contoh terbaik, dan menerapkan prinsipprinsip 

sedemikian sehingga tidak terjadi distorsi 

dengan pasar keuangan mikro. Lihat lebih lanjut 

pada Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman 

Bergulir. 

Secara singkat dapat diuraikan ketentuan sifat 

penggunaan dana BLM seperti dijelaskan pada 

tabel 3.2. sebagai berikut: 

Apabila kegiatan lingkungan permukiman dan 

kegiatan sosial tersebut diperuntukkan bagi warga 

termiskin, maka termasuk kategori kegiatan kolektif, 

yakni santunan sosial yang bersifat stimulan hibah. 


Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM 

Sifat kemanfaatan 

Kegiatan 

Kegiatan yang secara langsung 

memberikan manfaat pada 

sebagian besar warga 

masyarakat, terutama warga 

miskin 

Kegiatan yang bersifat 

penyantunan. Hal ini harus sesuai 

menurut kesepakatan warga dan 

tertuang dlm kebijakan BKM 

Kegiatan yang secara langsung 

memberikan manfaat hanya 

kepada perorangan atau 

sekelompok orang saja 

Status Pemanfaatan 

Dana BLM 

• Pembangunan sarana & prasarana 

perumahan dan permukiman, baik 

kepentingan masyarakat umum, dan/ 

atau ke-pentingan warga miskin 

(rumah kumuh, dll). 

• Pelatihan UP-BKM-KSM untuk 

pengembangan kapasitas/ 

penguatan organisasi. 

• Penciptaan peluang usaha melalui 

pelatihan dan praktek ketrampilan 

usaha bagi warga-warga miskin dan 

penganggur 

• Penyantunan kepada warga yg 

sangat miskin, spt; jompo, anak yatim 

piatu, korban bencana, anak putus 

sekolah krn alasan ekonomi, dsb 

• Beasiswa bagi warga miskin 

• Usaha produktif 

• Pengembangan modal ekonomi 

keluarga, yang bermanfaat langsung 

bagi perbaikan penda-patan keluarga 

miskin, 

• Perbaikan rumah/ sarana individu 

• Pelatihan individu, dll 

Contoh Jenis Kegiatan 

yang dibiayai P2KP 

Sebagai dana stimulan/ hibah 

yang harus gunakan secara arif 

dan cermat. Diharapkan dana 

ini dapat menggugah 

keswadayaan masyarakat 

untuk mampu memberi 

kontribusi agar kegiatan ini 

menjadi lebih besar 

manfaatnya. 

Sebagai dana stimulan/ hibah 

dan diharapkan dapat 

menggugah partisipasi warga 

lainnya untuk ikut dlm gerakan 

amal bagi kaum miskin 

Sebagai pinjaman kepada 

KSM dan harus dikembali-kan 

kepada UP 

• Apa yang tidak boleh dibiayai oleh BLM 

P2KP tidak menghendaki bahwa dana 

BLM akan dimanfaatkan untuk hal-hal 

yang tidak berkaitan langsung dengan 

upaya penanggulangan kemiskinan, 

menimbulkan dampak keresahan sosial 

dan kerusakan lingkungan, berorientasi 

pada kepentingan individu atau 

kelompok tertentu dan bertentangan 

dengan norma-norma, hukum serta 

peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, 

secara umum ditetapkan beberapa 

kegiatan yang tidak boleh dibiayai 

dengan dana BLM, yaitu: 

Kegiatan yang berkaitan dengan 

politik praktis (kampanye, 

demonstrasi, dll) 

Kegiatan militer atau semi-militer 

(pembelian senjata dan sejenisnya); 

Deposito atau yang berkaitan dengan 

usaha memupuk bunga bank; 

Kegiatan yang memanfaatkan BLM 

sebagai jaminan atau agunan atau 

garansi, baik yang berhubungan 

dengan lembaga keuangan dan perbankan 

atau pihak ketiga lainnya; 

Pembebasan lahan; 

Pembangunan rumah ibadah; 

Pembangunan gedung kantor 

pemerintah atau kantor BKM; 

Kegiatan-kegiatan yang berdampak 

negatif terhadap lingkungan, 

penduduk asli dan kelestarian 

budaya lokal; dan. 

Kegiatan yang bertentangan dengan 

hukum, nilai agama, tata susila dan 

kemanusiaan serta tidak sejalan 

dengan visi, misi, tujuan dan nilainilai 

P2KP. 

4) Siapa yang berhak menggunakan 

Pada dasarnya semua warga miskin di 

kelurahan/desa yang bersangkutan berhak 

memanfaatkan dana BLM ini melalui 

mekanisme pinjaman bergulir atau 

stimulan/hibah. 


43

Untuk lebih menjamin dana BLM dapat 

menjangkau kelompok sasaran secara 

tepat, maka kriteria miskin dan kelompok 

sasaran sebaiknya disusun dan disepakati 

bersama oleh warga melalui mekanisme 

diskusi kelompok terarah dan pemetaan 

swadaya. Sebagai langkah awal identifikasi 

warga miskin, dapat digunakan data 

BKKBN atau daftar penerima zakat fitrah 

dari mesjid setempat atau daftar fakir dari 

organisasi agama lain. 

3.1.3. Komponen Penanggulangan 

Kemiskinan Terpadu (PAKET) 

1) Uraian 

Komponen PAKET adalah salah satu 

komponen proyek P2KP yang dimaksudkan 

sebagai suatu upaya proses pembelajaran 

untuk membangun dan melembagakan 

“kemitraan” antara masyarakat 

dengan pemerintah kota/kabupaten dan 

kelompok peduli setempat (LSM, 

perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan 

dan lain-lainnya) dalam rangka terwujudnya 

sinergi upaya penanggulangan kemiskinan. 

Melalui Komponen PAKET diharapkan juga 

dapat terbangun dan melembaga proses 

konsultatif antara ketiga pilar pembangunan 

(pemerintah, masyarakat, swasta/ 

kelompok peduli) di tingkat kota/kabupaten 

dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini 

berarti bahwa PAKET hanya dapat berjalan 

sesuai dengan tujuannya apabila di antara 

masing-masing pelaku pembangunan di 

atas memiliki ‘kepentingan dan kebutuhan 

yang sama’ untuk saling koordinasi, 

kooperasi dan kolaborasi satu terhadap 

yang lain sehingga terjadi kemitraan. 

PAKET hanya sekedar stimulan untuk 

membantu dan mempercepat proses 

kemitraan yang mulai ditumbuhkan oleh 

mereka sendiri. 

Bagi masyarakat, terutama BKM, 

Komponen PAKET juga dimaksudkan 

sebagai proses pembelajaran untuk 

mengakses dan menggalang berbagai 

sumber daya maupun sumber dana yang 

dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten 

atau kelompok peduli (channeling), 

sehingga diharapkan dapat lebih 

mengoptimalkan kemandirian dan 

keberlanjutan upaya penanggulangan 

kemiskinan. Agar BKM serta masyarakat 

mampu bermitra dengan pemerintah kota/ 

kabupaten dan kelompok peduli setempat, 

maka prasyarat utama adalah bahwa BKM- 

BKM memiliki kredibilitas yang menjamin 

kepercayaan dari berbagai pihak tersebut. 

Hal ini berarti bahwa hanya BKM-BKM 

yang telah menunjukkan kinerja sebagai 

“BKM Berdaya” yang memiliki perluang 

lebih besar untuk dapat berpartisipasi aktif 

dalam proses channeling program-program 

yang ada, khususnya melalui PAKET. 

Program PAKET P2KP hanya merupakan ‘Stimulan’ 

sebagai pelengkap atas tumbuhnya keswadayaan, 

kebutuhan dan kepentingan bersama di antara 

masyarakat, pemerintah kota/kabupaten dan 

kelompok peduli setempat untuk menjalin kemitraan 

yang sinergis dalam mengefektifkan dan 

mempercepat upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan di wilayah mereka! 

Komponen PAKET P2KP akan mengalokasikan 

dana stimulan yang dapat digunakan 

untuk keperluan membiayai kegiatan 

yang direncanakan secara partisipatif serta 

diusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasama 

dengan dinas pemerintah kota/kabupaten 

atau sebaliknya. 

Dana PAKET bersifat “stimulan” sebesar 

setengah pendanaan dari kegiatan yang 

diusulkan dan dikelola oleh panitia 

kemitraan. Panitia kemitraan dibentuk dari 

gabungan BKM Berdaya dengan Dinas 

terkait setempat. Kesepakatan pembentukan 

panitia kemitraan harus dituangkan 

dalam bentuk berita acara yang ditandatangani 

oleh masing-masing pimpinan dari 

unsur pembentuknya. 

Komponen PAKET tidak dilaksanakan di 

seluruh kota/kabupaten sasaran P2KP, 

namun hanya di sebagian kota/kabupaten 

saja yang akan dipilih dengan cara 

kompetisi sehat yang dilakukan melalui 

mekanisme evaluasi partisipatif dengan 

melibatkan pemerintah pusat, pemerintah 

propinsi dan pemerintah kota/kabupaten. 


Hasil evaluasi partisipatif tersebut selanjutnya 

disampaikan untuk ditetapkan oleh 

PMU/Pimpro P2KP Pusat sebagai lokasi 

pelaksanaan PAKET P2KP. Proses seleksi 

lokasi pelaksanaan PAKET melalui 

mekanisme evaluasi partisipatif didasarkan 

pada kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Kinerja pemerintah kota/kabupaten 

dalam mendukung pelaksanaan P2KP 

di wilayah kerjanya, baik dalam 

memfasilitasi siklus kegiatan di tingkat 

masyarakat maupun memfasilitasi 

Komunitas Belajar Perkotaan (KBP); 

b. Kinerja pemerintah kota/kabupaten 

dalam penguatan peran dan fungsi 

Komite Penanggulangan Kemiskinan 

(KPK) di wilayahnya; 

c. Kinerja Komite Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah setempat serta Kualitas 


Kemiskinan (SPK) setempat; 

Pada tahun pertama pelaksanaan P2KP, 

ketika kegiatan pengembangan masyarakat 

di tingkat kelurahan/desa sedang 

berlangsung, maka pada saat yang 

bersamaan pemerintah kota/kabupaten 

melakukan serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan penguatan peran dan 

fungsi KPK-D agar mampu menyusun 

dokumen SPK-D dan Pronangkis kota/ 

kab.secara partisipatif, demokratis, transparan 

dan akuntabel, serta kegiatan membangun 

kepedulian berbagai pihak terkait 

terhadap persoalan kemiskinan melalui 

Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). 

Berbagai pihak terkait yang telah terbangun 

kepeduliannya selama terlibat intensif dalam 

KBP inilah yang menjadi embrio Pokja 

PAKET pada saatnya, bila kota/kabupaten 

tersebut terpilih sebagai lokasi PAKET. 

Komponen Program PAKET pada dasarnya harus 

ditempatkan sebagai sarana pembelajaran 

kemitaran antara masyarakat dengan pemerintah 

daerah setempat. Dengan demikian, Indikator 

pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat pada 

tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dan 

kemitraan antara masyarakat dan pemerintah 

daerah, baik dalam tahapan perencanaan, 

pelaksanaan maupun sumber dana terhadap 

kegiatan pembangunan di wilayahnya 


a) Alokasi Dana PAKET 

Untuk kota-kota terpilih, akan 

dialokasikan dana PAKET setiap tahun 

selama tiga tahun berturutan yang 

dibagi dalam tiga tahap (Tabel 3.3.) 

Alokasi dana PAKET P2KP kepada 

pemerintah kota/kabupaten terseleksi 

akan dilakukan melalui mekanisme 

penganggaran yang biasa dilakukan 

pemerintah pusat kepada pemerintah 

kota/kabupaten. Dalam hal ini, pemerintah 

kota/kabupaten akan menunjuk 

PJOK (Penanggung jawab Operasional 

Kegiatan) di tingkat kota/ kabupaten 

yang bertanggungjawab dalam mengadministrasi 

alokasi dana PAKET itu. 

Tabel 3.3. : Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun 

Ketentuan Kota/Kab.Kecil Kota/Kab.Sedang 

Alokasi PAKET per 

Kota/Kab. (milyar Rp) 

Tahun 1 

Tahun 2 

Tahun 3 

Total 

< 25 BKM 

1 milyar 

1,5 milyar 

2 milyar 

4,5 milyar 

> 25 BKM 

1,5 milyar 

2 milyar 

2,5 milyar 

6 milyar 

Plafon Usulan PAKET per sub 

proyek/Panitia kemitraan 

Minimal Rp 30 juta dan Maksimal Rp 200 juta. Kurang daripada 

Rp 30 juta diharapkan dapat dipenuhi dengan swadaya 

masyarakat atau stimulan dana BLM, sedangkan lebih dari Rp 

200 juta dapat didukung oleh APBD setempat maupun channeling 

program dengan pihak terkait lainnya 


45

Jumlah alokasi dana PAKET untuk 

masing-masing kota/kabupaten sasaran 

diinformasikan secara terbuka, 

sehingga dapat diketahui oleh seluruh 

lapisan masyarakat secara transparan. 

Jumlah dana PAKET yang telah 

dialokasikan untuk masing-masing 

kota/kabupaten sasaran tersebut 

merupakan jumlah maksimum yang 

dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlah 

pencairan yang sesungguhnya akan 

didasarkan pada kemampuan pengelolaan 

dan kesiapan masyarakat, pemerintah 

kota/kabupaten serta kelompok 

peduli setempat dalam melaksanakan 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP 

serta ketentuan PAKET P2KP. 

Apabila dalam waktu yang telah 

ditentukan ternyata masyarakat, 

pemerintah daerah dan kelompok peduli 

di suatu kota/kabupaten sasaran dinilai 

tidak dapat menunjukan kemampuan 

dan kesungguhan melaksanakan 

PAKET, maka alokasi dana yang ada - 

sebagian atau seluruhnya- dapat 

ditangguhkan atau dibatalkan. 

Demikian pula halnya, apabila mereka 

tidak mampu mencairkan seluruh 

alokasi dana PAKET hingga masa 

pelaksanaan PAKET berakhir, maka 

sisa alokasi dana PAKET harus 

dikembalikan ke kas negara. 

b) Pembentukan Pokja PAKET 

Masing-masing kota/kabupaten yang 

terpilih sebagai lokasi pelaksanaan 

PAKET harus membentuk Pokja 

PAKET. Pokja PAKET di bawah 

koordinasi KPK Daerah sekaligus 

sebagai ’Pusat Pembelajaran (learning 

center)’, yang menjadi sarana forum 

diskusi, pembahasan serta pembelajaran 

mengenai perkara dan upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan di 

wilayahnya masing-masing. 

Pokja PAKET pada intinya bersifat adhoc, 

yang anggota-anggotanya dipilih 

dari relawan-relawan kemiskinan tingkat 

kota yang terlibat intensif dalam KBP. 

Proses pemilihan anggota Pokja 

PAKET diawali dengan serangkaian 

FGD refleksi kepemimpinan moral 

melalui serangkaian pertemuan KBP 

yang difasilitasi KPK-D tingkat kota/ 

kabupaten setempat secara demokratis, 

partisipatif, transparan dan akuntabel, 

dengan melibatkan seluruh para 

pihak terkait (stakeholders). 

Prinsip kerja Pokja PAKET adalah 

sebagai dewan sehingga tidak ada satu 

pun anggota yang memiliki hak istimewa 

(privilege). Jumlah anggota Pokja 

PAKET adalah 11 orang atau lebih 

dengan catatan jumlah total tetap ganjil. 

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan 

proses pengambilan keputusan 

dalam mekanisme kerja Pokja PAKET. 

Anggota-anggota Pokja PAKET adalah 

relawan-relawan kota yang terbukti telah 

menunjukkan keikhlasan, kepedulian, 

komitmen tinggi serta berperan aktif 

dalam proses Komunitas Belajar 

Perkotaan (KBP) di wilayah setempat. 

Relawan-relawan tersebut dapat berasal 

dari masyarakat (BKM-BKM dan 

relawan-relawan lainnya), perangkat 

pemerintah kota/kabupaten ataupun 

kelompok peduli (LSM, lembaga 

pendidikan, pihak swasta, asosiasi 

profesi/usaha sejenis, dsb) yang peduli 

terhadap masalah penanggulangan 

kemiskinan. 

Anggota Pokja PAKET merupakan representasi dari 

relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten yang 

paling dipercaya, ikhlas, jujur, peduli, adil dan 

lainnya, yang mencerminkan sifat-sifat universal 

kemanusiaan. Anggota Pokja PAKET bukan 

merupakan representasi dari kewilayahan, 

kelompok atau golongan tertentu. 

Anggota-anggota Pokja PAKET bekerja 

atas dasar sukarela, sehingga tidak 

diperkenankan menerima imbalan 

secara tetap dan rutin, namun biaya 

operasional kegiatan Pokja PAKET 

akan dipenuhi dari kontribusi pemerintah 

kota/kabupaten dalam pelaksanaan 

proyek P2KP. Pemerintah kota/ 


kabupaten akan membantu KPK-D yang 

bertugas memfasilitasi kegiatan dan 

pekerjaan Pokja PAKET secara operasional, 

dengan sumber pendanaan dari 

APBD masing-masing kota/kabupaten. 

Peran-peran yang akan dilaksanakan 

oleh Pokja PAKET adalah: 

• Sosialisasi dan diseminasi PAKET; 

• Merumuskan dan menyepakati 

kriteria seleksi proposal kegiatan 

PAKET; 

• Mengevaluasi dan menyeleksi 

proposal; dan 

• Menetapkan prioritas usulan-usulan 

kegiatan panitia kemitraan yang 

dinilai layak untuk menerima dana 

PAKET; 

• Monitoring pelaksanaan kegiatan 

oleh panitia kemitraan serta 

menetapkan kegiatan-kegiatan 

terbaik (best practice) untuk dapat 

dipertimbangkan memperoleh 

penghargaan (rewards) maupun 

menerapkan sanksi terhadap panitia 

kemitraan yang melaksanakan 

kegiatan PAKET tidak sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam Buku Pedoman PAKET; 

• Memfasilitasi serangkaian forum 

diskusi antar pelaku (stakeholders) 

di tingkat kota/kabupaten untuk 

membahas perkara kemiskinan 

serta upaya-upaya penanggulangannya 

sebagai bahan masukan untuk 

kebijakan dan strategi penanggulangan 

kemiskinan yang 

dirumuskan oleh KPK setempat. 

Pokja PAKET tidak boleh terlibat sebagai pengusul 

atau pelaksana usulan/proposal kegiatan PAKET. 

c) Penyaluran dan pencairan dana 

PAKET 

Bagi proposal yang telah terseleksi 

oleh Pokja PAKET dan diverifikasi 

KMW, maka dibuat Surat Perjanjian 

Penyaluran Bantuan PAKET (SPPB 

PAKET) yang ditandatangani antara 

PJOK dengan wakil pengusul 

kegiatan, yakni Panitia Kemitraan. 

Panitia Kemitraan selanjutnya 

membuka rekening yang ditandatangani 

bersama. 

Penyaluran dana PAKET dari 

rekening khusus proyek ke rekening 

panitia kemitraan akan dibuat 

berdasarkan permintaan PJOK dan 

dicairkan dalam dua tahap yang 

sama (50% dan 50%). 

Pencairan alokasi dana PAKET 

untuk kota/kabupaten lokasi 

sasaran pada tahun-tahun berikutnya 

mengikuti prosedur pencairan 

dana PAKET tahun sebelumnya, 

dengan ditambah keharusan audit 

independen (BPKP dan auditor 

lainnya) serta telah diverifikasi kinerja 

pelaksanaan kegiatan tahun 

sebelumnya oleh KMW. 

KMW beserta pemerintah propinsi 

dimungkinkan untuk mengajukan 

pembatalan dana PAKET kepada 

PMU/Pimpro P2KP pusat, apabila: 

(1) Dalam waktu satu tahun 

pelaksanaan PAKET P2KP di 

kota/ kabupaten tersebut dinilai 

gagal membentuk atau mengefektifkan 

Pokja PAKET; atau 

(2) Adanya indikasi penyalahgunaan 

dana PAKET tahun sebelum-nya; 

(3) Tidak dilakukan audit oleh auditor 

independen; atau 

(4) Terdapat indikasi visi, misi, 

tujuan, prinsip dan nilai P2KP 

tidak dapat dilaksanakan secara 

konsisten. 

3) Penggunaan Dana PAKET 

a. Kriteria Kegiatan yang boleh dibiayai 

oleh PAKET 

PAKET merupakan stimulan untuk 

memperkuat upaya-upaya kemitraan 

antara lembaga masyarakat warga 

(BKM Berdaya) dan dinas pemerintah 

kota/kabupaten. Oleh karena itu, pada 


47

dasarnya dana PAKET dapat digunakan 

secara cukup luwes dengan 

berpedoman kepada keterpaduan 

Program Masyarakat (PJM Pronangkis) 

yang disusun BKM bersama 

masyarakat dengan Rencana Program 

dinas-dinas terkait, sehingga hasilnya 

dapat benar-benar memberi manfaat 

langsung upaya penanggulangan 

kemiskinan di wilayah setempat. 

Usulan kegiatan/subproyek dapat 

berkaitan dengan pembangunan atau 

rehabilitasi infrastruktur, fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan anak, 

perbaikan lingkungan, kegiatan sosial 

dan lain-lainnya, yang merupakan 

keterpaduan rencana masyarakat 

dengan program dinas/instansi kota/ 

kabupaten. 

Usulan kegiatan/sub proyek yang 

berkaitan dengan sektor pendidikan dan 

kesehatan yang diajukan untuk PAKET 

P2KP, harus sesuai dan selaras dengan 

rencana induk (master plan) pendidikan 

dan kesehatan di kota/ kabupaten 

bersangkutan. 

Kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan 

melalui mekanisme PAKET harus 

memenuhi kriteria yang ditetapkan 

sesuai tujuan PAKET P2KP, yakni: 

Kontribusi keswadayaan kegiatan 

dari pihak pengusul (BKM Berdaya 

bersama dinas terkait) minimal 50% 

(natura dan tunai) dari jumlah total 

kebutuhan dana. 

Melibatkan masyarakat miskin, 

perempuan dan kelompok masyarakat 

rentan lainnya, baik dalam pengelolaan 

atau pemanfaatan kegiatan 

Jangkauan wilayah atau penerima 

manfaat kegiatan diutamakan meliputi 

lebih dari satu kelurahan/desa. 

Dalam hal hanya meliputi wilayah 

satu kelurahan/desa, maka kegiatan 

diprioritaskan pada skala kegiatan 

yang tidak dimungkinkan dibiayai 

melalui sumber dana BLM 

Menjamin kebersamaan dan 

kesetaraan yang sinergi sejak tahap 

gagasan, perencanaan, pengusulan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pemeliharaan dan 

pelestarian kegiatan, dll 

Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh 

Pokja PAKET secara partisipatif, 

demokratis, transparan dan 

akuntabel. 

Apabila masyarakat yang bekerjasama dengan 

dinas pemerintah daerah setempat memutuskan 

untuk memilih kegiatan yang mungkin menimbulkan 

dampak lingkungan atau memerlukan pembebasan 

lahan, maka harus melaksanakan ketentuan 

sebagaimana tercantum pada Lampiran 2: Pedoman 

Lingkungan dan Lampiran 3: Kerangka kebijakan 

pembebasan lahan serta permukiman kembali/ 

penampungan. 

Usulan-usulan kegiatan diseleksi Pokja 

PAKET berdasarkan 4 (empat) kriteria 

utama, sbb: 

i. Kinerja BKM pengusul, sebagai 

salah satu unsur utama panitia 

kemitraan, lebih diprioritaskan bagi 

yang kualifikasi ’berdaya. 

ii. Tingkat kemitraan yang diukur dari 

proses kebersamaan dan kerjasama 

antara BKM dengan dinas 

pemerintah kota/kabupaten dan/atau 

kelompok peduli yang tercermin 

dalam proses pengajuan usulan 

tersebut (mulai tahap gagasan, 

perencanaan, pelaksanaan dan 

pelestarian serta pengembangan 

kegiatan, dll) 

iii. Tingkat kontribusi keswadayaan 

pihak pengusul dalam usulan 

kegiatan yang diajukan (diharapkan 

minimal 50% dari jumlah dana yang 

diusulkan). Artinya sumber dana 

PAKET hanya dialokasikan sebesar 

50% dari total kebutuhan biaya yang 

diusulkan Panitia Kemitraan. 

iv. Kemanfaatan dari usulan kegiatan 

tersebut berkaitan langsung dengan 



. Kriteria Kegiatan yang tidak boleh 

dibiayai oleh PAKET 

Beberapa kegiatan yang tidak boleh 

dibiayai dengan dana PAKET, yaitu: 

Pengadaan senjata api dan 

sejenisnya; 

Pembiayaan kegiatan yang berkaitan 

dengan politik (kampanye dll); 

Pembelian atau usaha narkoba; 

Deposito atau yang berkaitan dengan 

upaya memupuk bunga bank; 

Kegiatan yang memanfaatkan dana 

PAKET sebagai jaminan atau 

agunan atau garansi, baik yang 

berhubungan dengan lembaga 

keuangan dan perbankan maupun 

pihak ketiga lainnya; 

Pembebasan lahan dan/atau 

Pemukiman kembali secara paksa; 

Pembangunan rumah ibadah; 

Pembangunan gedung kantor 

pemerintah atau gaji pegawai ; 

Produk-produk yang merugikan 

lingkungan; 

Usaha perjudian dan usaha yang 

bertentangan dengan susila serta 

moral dan nilai-nilai agama; 

Kegiatan-kegiatan yang berdampak 

negatif terhadap lingkungan, 

penduduk asli dan kelestarian 

budaya lokal; 

Kegiatan yang bertentangan dengan 

hukum dan kemanusiaan serta tidak 

sejalan dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran P2KP; 

Kegiatan bukan merupakan kegiatan 

pokok dari dinas pengusul; 

Kegiatan perkreditan atau dana 

bergulir oleh pengusul; dan 

Kegiatan yang jangka waktu 

pelaksanaannya diperkirakan lebih 

dari satu tahun. 

4) Siapa yang berhak mengusulkan dan 

memanfaatkan dana PAKET 

1) Penyusunan Usulan Kegiatan 

Proposal kegiatan yang diusulkan 

terdiri dari satu jenis kegiatan 

spesifik. 

BKM mengajukan usulan kegiatan 

berdasarkan PJM Pronangkis 

berkolaborasi dengan dinas terkait , 

dan dapat juga sebaliknya. 

BKM diperkenankan berkolaborasi 

dengan beberapa dinas terkait yang 

berbeda untuk mengusulkan 

beberapa proposal sub proyek yang 

berbeda dan sebaliknya. 

Kolaborasi antara BKM dengan 

dinas/instansi terkait harus 

berlandaskan kemitraan dan 

kesetaraan yang tercermin pada 

seluruh proses kegiatan, sesuai 

dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

universal yang melandasi P2KP 

BKM-BKM yang diprioritaskan dapat mengajukan 

usulan kegiatan untuk mengakses dana bantuan 

PAKET P2KP adalah BKM-BKM yang memenuhi 

kualifikasi “Berdaya” ! 

2) Pihak Penilai dan Pemutus 

Persetujuan Usulan Kegiatan PAKET 

KMW memverifikasi tingkat kemitraan 

dan kesesuaian dengan prinsip 

serta nilai P2KP dari proposalproposal 

yang diajukan oleh pihak 

pengusul (panitia kemitraan). Hasil 

verifikasi KMW disampaikan kepada 

Pokja PAKET untuk ditindaklanjuti. 

Seleksi prioritas/rangking usulan 

kegiatan ditetapkan melalui Rapat 

Anggota Pokja PAKET dan hasilnya 

diverifikasi KPK Kota/Kabupaten 

didasarkan kesesuaian usulan 

dengan Dokumen SPK setempat. 

Keputusan final pendanaan proposal 

kegiatan ditetapkan Rapat Anggota 

Pokja PAKET berdasarkan verifikasi 

KMW & KPK-nya. 

3) Pelaksanaan Usulan Kegiatan PAKET 

BKM-BKM dan dinas pemerintah kota/ 

kabupaten yang usulan kegiatannya 

dipilih oleh Pokja PAKET harus 

membuka rekening bersama dan 

menyepakati perjanjian bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut akan 

didasarkan pada prinsip kemitraan 


49

dalam kesetaraan antara kedua belah 

pihak berdasarkan nilai-nilai dan prinsipprinsip 

di P2KP, sebagai aktivitas yang 

dikelola secara partisipatif dan mandiri. 

3.2. DUKUNGAN PELAKSANAAN 

PROYEK 

Untuk melaksanakan proyek P2KP tersebut 

dan mencapai tujuan yang diharapkan, PMU/ 

Pimpro akan mengontrak seperangkat 

konsultan dan fasilitator untuk mengelola 

pelaksanaan proyek, terutama dikarenakan 

P2KP membutuhkan kehadiran dan 

pendampingan lapangan yang aktif dan 

intensif di tingkat masyarakat kelurahan/desa 

hingga tingkat kota/kabupaten. Pemerintah 

kota/kabupaten juga turut berperan aktif 

sebagai mitra PMU/Pimpro dalam 


Pada dasarnya dukungan pelaksanaan proyek 

mencakup pembiayaan seluruh manajemen 

proyek yang dapat memampukan PMU/ 

Pimpro untuk mempunyai (i) Kualitas kinerja 

proyek yang lebih baik; (ii) Dukungan teknis 

di lapangan bagi masyarakat dan pemerintah 

kota/kabupaten; serta (iii) Evaluasi dan 

monitoring dampak proyek yang lebih baik. 

Dengan demikian, dukungan pelaksanaan proyek 

mencakup hal-hal berkenaan dengan: 

i. Bantuan Teknis bagi Pendampingan dan 

Monitoring, yang akan meliputi: 

1. Pengadaan konsultan di tingkat pusat, 

propinsi dan/atau satuan wilayah kerja 

untuk beberapa kota/kabupaten serta 

tim fasilitator pada tingkat masyarakat, 

termasuk pengembangan kapasitas 

bagi mereka dan masyarakat dalam 

subyek yang bervariasi. 

2. Pelatihan dan Sosialisasi tingkat 

nasional, lokal serta tingkat 

masyarakat, termasuk didalamnya 

pembuatan web-site, pusat 

pembelajaran (learning center) di KPK 

kota/kabupaten maupun BKM, 

komunikasi media (audio dan audio 

visual), publikasi, lokakarya, diskusi 

kelompok terarah (FGD), on the job 

training, coaching, dll. 

3. Pengembangan kapasitas bagi 

pemerintah kota/kabupaten dalam 

mendorong pengokohan peran dan 

fungsi KPK kota/kabupaten untuk 

merumuskan Dokumen Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan di 

wilayahnya, menumbuhkembangkan 

Komunitas Belajar Perkotaan maupun 

dalam rangka membangun kemitraan 

sinergi para pelaku dalam upaya 


ii. Bantuan Teknis untuk Evaluasi 

Pengadaan konsultan evaluasi untuk 

melakukan baseline survey (survey dasar), 

survey tindak lanjut, studi evaluasi dan 

studi khusus sesuai kebutuhan. 

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan 

proyek, pelaksanaan proyek di lapangan akan 

dipercayakan kepada tim konsultan yang akan 

bekerja di bawah manajemen PMU/Pimpro. 

Konsultan-konsultan tersebut adalah 

Konsultan Advisory sebagai bagian integral 

dari struktur PMU/Pimpro, Konsultan 

Manajemen Pusat (KMP), Konsultan 

Manajemen Wilayah (KMW), dan Konsultan 

Evaluasi (KE). 

Pada tingkat kecamatan terdapat Tim 

Fasilitator P2KP, yang sekurangnya akan 

terdiri dari 4 fasilitator, yakni satu koordinator 

fasilitator dan 3 fasilitator. Tim fasilitator 

tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan P2KP dan pendampingan 

masyarakat di sekitar 10 kelurahan/desa 

sasaran serta akan melakukan pendampingan 

dan pembinaan intensif kepada masyarakat. 

Jumlah tim fasilitator tersebut mungkin akan 

bertambah besar disesuaikan dengan 

besarnya jumlah kelurahan/desa yang 

didampingi dan faktor keterpencilan wilayah 

sasaran, berdasarkan kesepakatan antara 

PMU/Pimpro dengan pemerintah daerah 

setempat, atas masukan dari KMW. 

Pada tingkat satuan wilayah kerja (SWK), 

terdapat satu orang tenaga ahli kemiskinan 

perkotaan yang secara khusus akan 

mendampingi pemerintah kota/kabupaten 

dalam memfasilitasi penguatan peran dan 

fungsi KPK-Kota/Kabupaten agar mampu 


menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan (SPK) di wilayahnya dan juga 

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAKET 

bagi kota/kabupaten yang terpilih menjadi 

lokasi PAKET P2KP. 

Pemerintah kota/kabupaten juga akan menjadi 

mitra PMU dalam hal pengadaan fasilitatorfasilitator 

di wilayah masing-masing kota/ 

kabupaten dengan kriteria memiliki komitment 

dan kepedulian kepada masyarakat miskin, 

berpengalaman dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat sejenis, terutama pelaksanaan 

P2KP, serta diutamakan mampu memahami 

budaya dan bahasa setempat. 


51

Bab 

IV 

Langkah - Langkah 

Pelaksanaan Proyek 

Langkah-langkah pelaksanaan P2KP pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran; pusat, 

daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (paralel) atau menerus, seperti antara 

lain pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi tahap 

persiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan) dan tahap pelaksanaan (actual implementation). 

Untuk menghindarkan terjadinya anggapan yang salah mengenai adanya urutan langkah baku dari awal sampai akhir, 

maka dalam Buku Pedoman ini berbagai jenis kegiatan dikelompokkan ke dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. 

Khusus di tahap pelaksanaan, kumpulan kegiatan dikelompokkan dengan berorientasi pada komponen proyek 

Pengembangan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas untuk Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah, Pelaksanaan 

Komponen Dana BLM, dan Pelaksanaan Komponen Dana PAKET. 

Perlu diperhatikan bahwa daftar kegiatan yang tertulis dalam Buku Pedoman Umum ini adalah jenis kegiatan utama 

saja sedangkan untuk kegiatan pendukung, seperti antara lain: pelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat lebih rinci 

dalam Buku Pedoman Pelatihan serta Pedoman Sosialisasi.Demikian pula Buku-Buku Pedoman dan Panduan lainnya. 

4.1. TAHAP PERSIAPAN 

Tahap persiapan ini pada dasarnya adalah 

menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat 

pusat maupun daerah, agar lebih memahami 

P2KP dan mendorong integrasi serta 

sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat 

maupun di daerah. 

Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan 

No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN 

1. 

Orientasi P2KP untuk 

internal Ditjen Perumahan 

dan Permukiman Dept. 

Kimpraswil 

Penyelenggara : PMU 

Peserta: Eselon 3 dan 4 serta 

fungsional Ditjen Perkim, Dept. 

Kimpraswil 

Fasilitator : Tim advisory 

Seluruh staf eselon 3 & 4 

serta tenaga fungsional di 

Ditjen Perkim memiliki 

pemahaman yang sama 

tentang P2KP 

Lihat kerangka acuan 

lokakarya 

2. 

Lokakarya orientasi P2KP 

tingkat Pusat. 

Penyelenggara : Tim Interdept. 

Peserta : Staf proyek, PMU dan 

Tim Pokja/Teknis Inter Dept. 

Fasilitator : Tim Advisory 

Seluruh staf Proyek, PMU 

dan wakil intansi terkait 

dalam Tim Koor-dinasi 

Nasional P2KP memiliki 

pemahaman sama tentang 

P2KP. 


lokakarya 

3. 

Pencanangan P2KP mulai 

dilaksanakan 


Fasilitator : Menteri Permukiman 

dan Prasarana Wilayah 

Momentum P2KP dimulai 



4. 

Pelatihan dasar P2KP 

bagi Konsultan 

Manajemen Pusat (KMP) 


Peserta : Seluruh Staf KMP (Tim 

Leader, Co-Team Leader, 

Tenaga Ahli dan lainnya). 


• Konsultan paham dan 

terjadi persamaan pemahaman 

mengenai P2KP 

• Rencana tindak pelaksanaan 

P2KP di lapangan 

disetujui PMU 

Lihat TOR, GBPP dan 

modul pelatihan. 

5. 


bagi Konsultan 

Manajemen Wilayah 

(KMW) 

Penyelenggara : KMP 

Peserta : Seluruh Staf KMW 

(Tim Leader, Co-Tim Leader, 

Tenaga Ahli dan lainnya). 

Fasilitator : Advisory & KMP 

• Konsultan pelaksana 

paham & penyamaan 

persepsi ttg P2KP 

• Rencana tindak pelaksanaan 

P2KP di lapangan 

Lihat TOR, GBPP dan 

modul pelatihan. 

6. 


dan TOT bagi Tim Pelatih 

P2KP 

Penyelenggara : KMP 

Peserta : Tenaga Pelatih 


Tersedianya Tim Pelatih 

khusus P2KP 

Lihat GBPP Training 

Of Trainer (TOT) 

7. 


tingkat nasional 


Peserta : Dirjen & wakil-wakil 

instansi pusat terkait, Gubernur, 

Ketua DPRD Prop., Ketua 

Bappe-prop. wilayah sasaran 

P2KP. 

Fasilitator: KMP, Tim Pelatih dan 

Tim Advisory 

Eselon 1 & 2 instansi pusat 

terkait, Gubernur, DPRD 

Prop, dan Bappeprop, di wilayah 

sasaran P2KP paham 

& penyamaan persepsi 

mengenai P2KP. 


lokakarya 

8. 


tingkat propinsi 

Penyelenggara: Pemprop 

Peserta: Walikota/Bupati, 

Kepala Beppekota/Kab, KPKprop 

& KPK-kota/kab, ketua 

komisi DPRD terkait, & kelompok 

strategis. 

Fasilitator: PMU, Tim Interdept & 

KMW 

Walikota, Bupati, Kepala 

Bappekot/Kab,KPK, ketua 

komisi DPRD terkait dan 

kelompok stra-tegis di lokasi 

propinsi penerima P2KP paham 

dan terjadi persamaan 

persepsi mengenai P2KP 

serta rencana pelaksanaan 

P2KP dapat disepakati 


lokakarya 

9. 

Serangkaian lobby-lobby, 

silaturahmi sosial dan 

sosialisasi awal kpd 

perangkat pemkot/ 

kabupaten & kelompok 

strategis di tingkatkota/ 

kabupaten. 

Penyelenggara: KMW 

Peserta: Bupati/Walikota, ketua 

DPRD, pejabat pemkot/kab, 

tokoh formal dan tokoh informal 

yang berpengaruh di kota/kab. 

setempat. 

• Penerimaan perangkat 

pemkot/kab, DPRD dan 

kelompok strategis thdp 

keberadaan KMW untuk 

memfasilitasi proses 

kegiatan P2KP di kota/ kab 

bersangkutan 

• Kesepakatan Rencana 

pelaksanaan Pelatihan 

Dasar, Lokakarya orientasi 

P2KP dan kegiatan P2KP 

lainnya di kota/kab sasaran 

• Dilakukan di bulan 

ke-1 stlh KMW 

mobilisasi 

10. 


bagi Pemerintah Daerah 

Tkt Kota/Kab. (Tim 

Koordinasi Kota/ Kab., 

PJOK-PJOK & KPK-D 

Bila sudah terbentuk) 

Penyelenggara: Pemkot/kab 

Peserta: Anggota Tim Koord. 

Kota/Kabupaten, KPK-Kot/Kab, 

PJOK dan kelompok peduli 

setempat. 

Fasilitator: KMW & Tim Pelatih 

Tim Koord. P2KP, KPK Kota/ 

Kab, dan PJOK paham substansi 

serta ada persamaan 

persepsi mengenai P2KP 

dan rencana pelaksanaan 

P2KP dapat disepakati 

Sebelumnya perlu 

dilakukan dengar 

pendapat dgn DPRD 

oleh TKPP difasilitasi 

KMW. Bulan ke-1 stlh 

KMW mobilisasi 


53


11. 


tingkat Kota/Kabupaten 

Penyelenggara: Pemkot/kab 

Peserta : Camat, Lurah/ Kades, 

Dinas/Instansi terkait & Tokohtokoh 

masyarakat/ kelompok 

strategis 

Fasilitator: Tim Koordinasi Kota/ 

Kab, KPK-D, PJOK dan 

kelompok peduli setempat 

Nara Sumber: KMW & Pemkot/ 

kabupaten 

Camat, Dinas/Instansi 

terkait, Tokoh Masyarakat & 

Kelompok Strategis paham 

dan terjadi persamaan 

persepsi, integrasi & 

sinkronisasi P2KP di daerah 

dengan proyek lain 

Pembicara adalahTKPP, 

KPK-D & PJOK yang ikut 

pelatihan dasar P2KP, 

KMW & Pemkot/kab sbg 

nara sumber. 

Bulan ke-2 stlh KMW 

mobilisasi 

12. 

Lokakarya Orientasi 

P2KP tingkat kecamatan 

Penyelenggara: PJOK 

Peserta: Wakil-wakil kelurahan/ 

desa: DK atau BPD, Ka.Dusun, 

RW, RT, wakil organisasi 

masyarakat, dan tokoh-tokoh 

masyarakat dari seluruh calon 

lokasi kelurahan sasaran di 

kecamatan bersangkutan. 

Fasilitator : PJOK, KPK-D dan 

kelompok peduli 

Nara Sumber: Pejabat pemda 

setempat dan KMW 

• Lurah/Kades, RW, Dusun, 

BPD/DK, tokoh masyarakat 

setempat paham substansi, 

nilai, prinsip, & mekanisme 



Tindak Lanjut untuk 

meneruskan informasi 

kepada masyarakat dan 

mengadakan rembug 

warga untuk menerima atau 

menolak pelaksa-naan 

P2KP dan memilih Relawan 

Masyarakat 

Kerangka acuan 

lokakarya orientasi 

tingkat Kecamatan 

Dilaksanakan pd bulan 

ke-2 stlah KMW 

mobilisasi 

4.2. TAHAP PELAKSANAAN 

Prinsip dasar keseluruhan pelaksanaan 

kegiatan di tingkat masyarakat kelurahan 

hingga ke tingkat kota/kabupaten tidak boleh 

dipahami hanya sebagai suatu proses yang 

dilakukan secara administratif formal dan 

mekanisme prosedural semata, namun yang 

lebih penting adalah “dinamika proses” dari 

pelaksanaan kegiatan dalam mencapai 

keberhasilan proyek. 

Pembobotan substansi pada dinamika proses 

menuntut tumbuhnya kesadaran kritis 

masyarakat dan para pihak terkait dalam 

melakukan setiap langkah kegiatan, yakni 

pemahaman tentang mengapa, apa, untuk 

apa dan bagaimana suatu kegiatan tersebut 

dilakukan. 

Hal ini sesuai dengan hakekat partisipasi 

masyarakat yang tidak dimaknai hanya 

menyerahkan keputusan dan segala sesuatunya 

kepada masyarakat, tetapi justru harus 

mendorong dan menumbuhkembangkan 

’kesadaran kritis masyarakat’. Dimana 

masyarakat telah paham terhadap resiko, 

tanggungjawab, hak dan kewajiban yang 

timbul dari segala konsekuensi atas keputusan 

yang akan diambilnya. Dalam hal ini, seluruh 

pihak yang terkait pada pelaksanaan P2KP 

diharapkan senantiasa mampu mengambil 

keputusan dan melaksanakan kegiatan yang 

lebih adil, berpihak pada masyarakat miskin, 

lebih arif, lebih jujur, lebih berorientasi pada 

kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. 

Dengan kata lain, substansi kegiatan P2KP 

di tingkat masyarakat serta pemerintah kota/ 

kabupaten pada dasarnya adalah proses untuk 

menumbuhkembangkan kemandirian dan 

keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan, melalui proses pembelajaran dan 

pelembagaan nilai-nilai luhur kemanusiaan 

(Gerakan Moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan 

(Good Governance), dan prinsip-prinsip 


Untuk mewujudkan hal itu, tahap pelaksanaan 

kegiatan P2KP terdiri dari kegiatan-kegiatan 

yang dikelompokkan berdasarkan komponen 

proyek, yakni: pengembangan masyarakat 

dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan 

peran pemerintah daerah, penyediaan 

Dana BLM serta penyediaan dana PAKET. 


a) Pengembangan masyarakat dan 

penguatan kapasitas untuk mengedepankan 

peran Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan P2KP pada tahap awal 

dimulai dengan serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan proses pemberdayaan/ 

pengembangan masyarakat (Community 

Empowerment) dan pengembangan 

kapasitas untuk mengedepankan peran 

pemerintah daerah, khususnya penguatan 

peran dan fungsi KPK setempat dalam 

menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan (SPK) di wilayahnya 

dan melembagakan Komunitas Belajar 

Perkotaan (KBP). 

a.1. Pengembangan Masyarakat 

Beberapa prinsip dasar yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh oleh para pelaku 

P2KP dalam pelaksanaan kegiatan 

pengembangan atau pemberdayaan 

masyarakat, adalah sebagai berikut: 

a.1.1. Prinsip Membangun Dari 

Dalam (Development from within) 

Substansi dasar pemberdayaan 

masyarakat dititikberatkan pada 

memulihkan dan melembagakan 

kembali kapital sosial yang dimiliki 

masyarakat, yakni dengan mendorong 

masyarakat mampu meningkatkan 

kepedulian, kesatuan serta 

solidaritas sosial untuk bahumembahu 

dan bersatu-padu menanggulangi 

masalah kemiskinan di 

wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, 

dengan bertumpu pada 



prinsip-prinsip Tridaya. 

Hasil yang diharapkan dari proses 

pemberdayaan masyarakat adalah 

tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat 

bahwa persoalan kemiskinan 

di wilayahnya hanya akan bisa 

diatasi oleh mereka sendiri, dengan 

cara; (i) bertumpu pada keswadayaan, 

kemandirian dan pembangunan 

berkelanjutan, (ii) pengambilan 

keputusan serta tindakan yang lebih 

adil, lebih jujur dan lebih berpihak 

pada masyarakat miskin, dan (iii) 

upaya menggali dan menggalang 

segenap potensi kepedulian, kerelawanan/keikhlasan, 

solidaritas dan 

kesatuan sosial. 

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat 

yang harus diyakini oleh 

semua pihak adalah bahwa proses 

menumbuhkan kesadaran kritis 

masyarakat tidak akan efektif 

dengan hanya bertumpu atau selalu 

mengandalkan pendampingan dari 

pihak luar, baik itu fasilitator, 

konsultan maupun pemerintah. 

Terlebih apabila substansi pemberdayaan 

masyarakat ini terkait 

erat dengan perubahan perilaku 

masyarakat. Peran dari pendampingan 

pihak luar masyarakat hanya 

sebagai pelengkap dari adanya 

inisiatif, prakarsa, komitmen, 

kepedulian, motivasi dan ikhtiar dari 

masyarakat itu sendiri. 

Oleh karena itu, tingkat keberhasilan 

pelaksanaan P2KP di suatu lokasi 

sasaran sebagian besar sangat tergantung 

pada kepedulian, komitmen, 

motivasi dan ikhtiar masyarakat 

setempat. Melalui cara pandang 

demikian, masyarakat dapat menempatkan 

P2KP sebagai sarana 

proses pembelajaran masyarakat 

untuk terus melakukan perubahanperubahan 

ke arah yang lebih baik 

dan efektif, baik itu menyangkut pola 

pikir, pola perilaku, pola tindak,dll. 

Inilah yang menjadi ruh pendekatan 

membangun masyarakat dari dalam 

(development from within). 

Pada sisi lain, bagi para pendamping 

(fasilitator, konsultan dll), prinsip 

membangun dari dalam bermakna 

tegas bahwa proses pendampingan 

setiap tahapan kegiatan selayaknya 

tidak boleh dilaksanakan sendiri 

oleh para pendamping, tetapi justru 


55

lebih dititikberatkan pada proses 

pembelajaran masyarakat agar 

mereka mampu melakukan tahapan 

kegiatannya sendiri serta dapat 

menumbuhkan kesadaran kritis 

terhadap substansi mengapa dan 

untuk apa suatu kegiatan itu harus 

dilakukan. 

a.1.2. Prinsip Kerelawanan (Volunteerisme) 

Proses pengembangan masyarakat 

dengan prinsip ‘membangun 

masyarakat dari dalam’ akan 

membutuhkan pelopor-pelopor 

penggerak dari masyarakat sendiri 

yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, 

peduli, adil, jujur dan memiliki 

komitmen kuat bagi kemajuan 

masyarakat di wilayahnya. ’Proses 

membangun dari dalam’ tidak akan 

terlaksana apabila pelopor-pelopor 

tersebut merupakan individu atau 

sekumpulan individu yang hanya 

memiliki pamrih pribadi dan 

mementingkan kepentingan pribadi 

serta golongan/kelompoknya saja. 

Dengan kata lain, perubahan perilaku 

masyarakat akan sangat ditentukan 

relawan-relawan setempat 

sebagai motor penggerak yang memiliki 

’moral’ baik atau diakui 

kualitas sifat kemanusiaannya, 

dibandingkan dengan pribadi yang 

bertumpu pada pengalaman, 

pendidikan, status sosial, dll. 

Didasarkan keyakinan inilah, P2KP 

mendorong seluruh masyarakat 

agar membuka kesempatan seluas 

mungkin bagi warga-warganya yang 

ikhlas, jujur, adil, relawan, peduli dan 

komitmen untuk membantu dalam 

melaksanakan seluruh tahapan 

kegiatan P2KP, sehingga dapat bermanfaat 

seluruh masyarakat di 

wilayahnya, khususnya bagi 

masyarakat miskin. 

Relawan-relawan yang diusulkan 

masyarakat tidak menjadi bagian 

dari struktur KMW ataupun 

fasilitator, namun akan didampingi 

khusus melalui proses penguatan 

kapasitas (capacity building) agar 

lebih mampu memahami substansi 

P2KP berikut tahapan-tahapan 

kegiatannya, baik dengan cara 

pendampingan oleh fasilitator, on 

the job training (magang), coaching, 

praktek, forum koordinasi dan 

konsultasi, pelatihan kelas, dll. 

Pengertian relawan-relawan 

masyarakat dalam P2KP mengandung 

makna yang cukup luas, 

antara lain: (i) Relawan-relawan 

masyarakat dalam P2KP yang 

terlibat mendalam secara khusus 

dalam satu atau beberapa tahapan 

kegiatan P2KP, misalnya Refleksi 

Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, 

Pembentukan BKM, Perencanaan 

Partisipatif, dengan menjadi utusan 

warga atau panitia-panitia dari 

pelaksanaan tahapan kegiatan 

dimaksud. (ii) Relawan-relawan 

masyarakat yang ikut dalam struktur 

yang dibangun masyarakat untuk 

melaksanakan P2KP, misalnya 

Anggota BKM, Pengurus KSM, 

Panitia Pembangunan Prasarana, 

Panitia Kegiatan Sosial, dll, serta 

(iii) Relawan-relawan yang mengikuti 

seluruh proses pelaksanaan P2KP 

untuk membantu masyarakat atau 

bahkan relawan-relawan yang tidak 

ikut terlibat dalam pelaksanaan 

maupun organisasi P2KP, namun 

memberikan kontribusi nyata bagi 

kelancaran P2KP di kelurahannya. 


Relawan-relawan masyarakat memiliki posisi yang 

sama dan tidak ada perlakuan khusus (privillege). 

Ciri Utama relawan-relawan masyarakat adalah 

sama, yakni; Orang-orang atau warga masyarakat 

setempat yang bersedia mengabdi secara ikhlas 

dan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberikan 

imbalan, rendah hati, berkorban, diusulkan serta 

dipilih oleh masyarakat berdasarkan kualitas sifat 

kemanusiaan atau moralitasnya, dan memiliki 

kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi 

upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat 

miskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upaya 

kemajuan masyarakat dan kondisi lingkungan 

permukiman di wilayahnya. 

Dalam konteks keberlanjutan P2KP, relawanrelawan 

akan menjadi tulang punggung 

pelembagaan ‘Komunitas Belajar Kelurahan’. 

Agar relawan-relawan masyarakat 

tersebut mampu menjadi motor 

penggerak masyarakat dengan 

melaksanakan tahapan kegiatan 

P2KP sesuai ketentuan, maka 

pengabdian mereka akan didukung 

oleh pendampingan intensif dari tim 

fasilitator yang ditugaskan di 

wilayahnya. 

Bagi Tim fasilitator, relawan-relawan 

masyarakat harus dipandang 

sebagai ujung tombak sekaligus 

kunci yang sangat menentukan 

berhasil tidaknya masyarakat 

melakukan proses pembelajaran 

melembagakan nilai-nilai luhur 

universal kemanusiaan, prinsipprinsip 

kemasyarakatan dan 

Tridaya, dalam rangka terwujudnya 

kemandirian dan keberlanjutan 

upaya menanggulangi masalah 

kemiskinan di wilayah setempat. 

a.1.3. Prinsip Pertumbuhan Organik 

& Dinamis (Organic Development) 

Siklus kegiatan P2KP disiapkan 

secara sistemik untuk mendorong 

tumbuhnya ‘kesiapan dan kesadaran 

kritis masyarakat’ di kelurahan 

sasaran agar mampu menanggulangi 

kemiskinan di wilayahnya 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

Proses penumbuhan kesiapan dan 


memang memerlukan waktu, karena 

bukan merupakan proses yang 

dijalankan secara instan (serba 

cepat, formalitas dan mekanistis). 

Meskipun demikian, dibutuhkan 

manajemen pengendalian proses di 

lapangan secara tepat agar tidak 

menjadi berlarut-larut dan berteletele, 

yang pada akhirnya menimbulkan 

kefrustasian masyarakat. 

Padahal keterlambatan-keterlambatan 

atau berlarut-larutnya 

proses di lapangan pada umumnya 

terjadi disebabkan adanya kegiatan 

di masyarakat di lokasi tertentu yang 

stagnant, vakum, dan terhenti 

sesaat, karena harus menunggu 

selesainya aktivitas yang sama di 

kelurahan lain atau menunggu 

pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan 

secara terpusat (mis. 

pelatihan yang dikoordinir KMW, dll). 

Oleh karena itu, para pelaku P2KP 

diharapkan dapat memahami arti 

penting pertumbuhan organik suatu 

masyarakat, yakni terselenggaranya 

rangkaian aktivitas pembelajaran 

masyarakat di lokasi sasaran dalam 

pelaksanaan P2KP secara berkesinambungan 

tanpa adanya 

kegiatan tambahan, yang disengaja 

ataupun tidak disengaja, akan 

menghentikan sementara aktivitas 

masyarakat di lokasi sasaran itu. 

Terkait dengan upaya membangun 

pertumbuhan organik tersebut, 

P2KP merancang proses pendampingan 

secara langsung dan intensif 

oleh Tim fasilitator yang berkedudukan 

di kecamatan, sehingga tim 

fasilitator bersama relawan-relawan 

mampu memfasilitasi masyarakat 

kelurahan untuk melaksanakan kegiatan 

P2KP scr berkesinambungan. 

Kalaupun dirasakan cukup berat 

untuk menjaga kesinambungan 

kegiatan di tingkat kelurahan, maka 

setidaknya kesinambungan tetap 

terjaga di tingkat kecamatan. 


57

Oleh karena itu, ketika seluruh atau 

sebagian besar kelurahan dalam 

satu kecamatan telah selesai 

melaksanakan satu siklus kegiatan 

P2KP, maka dapat segera ditindaklanjuti 

dengan siklus berikutnya. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar strategi pendampingan 

pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan di P2KP akan bertumpu 

pada strategi pelaksanaan kegiatan 

di tingkat kelurahan dan kecamatan 

sasaran, yang dikoordinir oleh Tim 

fasilitator setempat. 

Gambaran umum mengenai proses 

pelaksanaan kegiatan pengembangan 

masyarakat di tingkat kelurahan dapat dilihat 

pada gambar 4.1. berikut. 

Gambar 4.1. SIKLUS KEGIATAN PEMBELAJARAN MASYARAKAT 

DI TINGKAT KELURAHAN 

Sosialisasi 

awal dan 

Lobby-lobby 

Kelompok 

Strategis 

Refleksi 

Pronangkis 

(Review) 

Tahun ke-2 dan seterusnya 

Pembentukan BKM 

Rembug Kesiapan 

Masyarakat 

Sosialisasi Intensif 

dan Pendaftaran 

Relawan Warga 

FGD Refleksi 

Kemiskinan 

Pemetaan 

Swadaya 

(CSS) 

FGD Institusi dan 

Kepemimpinan Moral 

Pemilihan Anggota- 

Anggota BKM 

Membangun 

KSM-KSM 

Dokumen SPK & 

PJM/Renta 

Pronangkis 

Kelurahan 

Seleksi PAKET 

evaluasi kinerja 

BKM Berdaya 

Akhir Tahun ke-1 

Pembelajaran 

BLM Tridaya 

Keterangan: 

Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan 

Hubungan Keterkaitan 


Adapun rangkaian kegiatan-kegiatan pokok komponen pengembangan masyarakat dalam 

pelaksanaan P2KP secara umum adalah sbb: 


13. 

Serangkaian lobby-lobby, 

silaturahmi sosial dan 

sosialisasi awal kepada 

perangkat kelurahan & 

kelompok strategis di 

tingkat kelurahan. 

Penyelenggara: Perangkat kelurahan 

dan kelompok strategis 

Peserta: Perangkat kelurahan, 

tokoh formal dan tokoh informal 

yang berpengaruh, kelompok 

strategis/peduli setempat. 

Fasilitator: Perangkat kelurahan 

& Fasilitator 

• Paham gambaran P2KP scr 

umum &konsekuensinya 

• Kesepakatan rencana melaksanakan 

Rembug Kesiapan 

Masyarakat utk menyatakan 

kesediaan atau ketidaksediaan 

masyarakat setempat 

berpartisipasi dlm P2KP 

• Tim Fasilitator 

menunjukkan surat 

tugas dari KMW dan 

Pemda setempat 

• Dilakukan di bulan ke- 

1 pada minggu ke-1 

stlh mobilisasi 

· 

14. 

Rembug warga tingkat 

desa/ kelurahan untuk 

menyatakan kesiapan 

warga melaksanakan 

P2KP sesuai proses dan 

ketentuan P2KP. 

Penyelenggara: Lurah/Kades. 

Peserta: Ketua RW, RT, Dusun, 

Tokoh Masyarakat, perwakilan 

organisasi masyarakat, dan 

warga miskin setempat. 

Fasilitator: Perangkat kelurahan 

& Fasilitator 

• Warga masy. miskin, perangkat 

kelurahan, RW & tokoh 

masyarakat paham gambaran 

umum konsep & proses 

kegiatan P2KP 

• Kesepakatan bersama untuk 

menyatakan kesiapan atau 

menolak melaksanakan P2KP. 

• Perangkat kelurahan, warga 

miskin & Tokoh Masy. secara 

bersama mengajukan Surat 

permintaan bantuan teknik ke 

KMW & Bappekot. 

• Tim Fasilitator memfasilitasi 

perangkat 

kelurahan dalam proses 

rembug warga tkt 

Desa/ Kelurahan 

• Dilakukan di bulan ke- 

1 pada minggu ke-1 

hingga ke-2 stlh 

mobilisasi 

15. 

Sosialisasi intensif substansi 

P2KP sbg proses 

pembelajaran serta pelembagaan 

prinsip & nilai 

di P2KP serta Sosialisasi 

peran strategis relawanrelawan 

masyarakat dlm 


dan ditindaklanjuti 

dengan pendaftaran 

relawan-relawan warga 

sebagai Anggota Tim 

refleksi kemiskinan 

Penyelenggara: Lurah/ Kades 

& RW/RT 

Peserta: Representasi Segenap 

masyarakat kelurahan sasaran, 

terutama warga miskin 

Fasilitator: Perangkat 

kelurahan, relawan-relawan 

dan Fasilitator 

• Tumbuhnya pemahaman & 

kesadaran kritis warga ttg 

substansi P2KP sbg proses 

pembelajaran & pelembagaan 

prinsip serta nilai universal 

• Warga paham arti penting 

kerelawanan dlm mendorong 

tumbuh berkembangnya kesatuan 

& solidaritas sosial, 

kepedulian bersama serta 

kemandirian & keswadayaan 

utk menanggulangi masalah 


• Warga memahami hakekat 

relawan-relawan masyarakat 

berdasarkan perbuatan 

baik seseorang dan yang 

memiliki dianggap paling 

ikhlas, jujur, dapat dipercaya, 

dan komitmen yang tinggi utk 

membantu warga miskin. 

• Terdaftarnya relawan2 setempat 

yang akan membantu 

masyarakat melaksanakan 

kegiatan P2KP, dimulai dgn 

FGD Refleksi Kemiskinan. 

·• Dilakukan melalui 

rembug-rembug 

warga, baik dari 

tingkat RW/dusun 

hingga kelurahan 

• Mulai dilakukan di 

Minggu ke-2 Bulan ke- 

1 s/d minggu ke-2 

Bulan ke-2 setelah 

fasilitator dimobilisasi. 

• Secara prinsip, 

sosialisasi intensif 

P2KP sbg proses 

pembelajaran dan 

pelembagaan nilai-nilai 

kemanusiaan, prinsipprinsip 

kemasyarakatan 

dan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan 

harus tetap 

terus menerus berjalan 

selama masa 

proyek P2KP berlangsung 

di kelurahan 

sasaran 


59


16. Focussed Group Discussion 

(FGD) Refleksi Kemiskinan 

guna mendorong 

masyarakat mampu merefleksi 

masalah kemiskinan 

di wilayahnya dan terutama 

menumbuhkan kesadaran 

kritis warga bahwa 

akar persoalan kemiskinan 

berkaitan erat dengan 

lunturnya nilai-nilai 

universal kemanusiaan 

(aspek moral), prinsip 

kemasyarakatan (Aspek 

Good governance), dan 

Pelaksana: Perangkat kelurahan 

& Relawan masyarakat (Tim 

refleksi Kemiskinan) 

Peserta: sebanyak mungkin 

warga 

Fasilitator : Tim Fasilitator 

• Tumbuhnya kesadaran 


(Aspek Tridaya). 

kritis masyarakat bahwa 

akar persoalan kemiskinan 

karena lunturnya nilai-nilai 

luhur kemanusiaan, prinsip 

kemasyarakatan & prinsip 

pembangunan berkelanjutn 

• Tumbuhnya Kesadaran 

warga bahwa upaya penanggulangan 

kemiskinan 

harus dimulai dari diri 

sendiri melalui perubahan 

mental & perilaku kolektif 

• Kesepakatan langkahlangkah 

utk menanggulangi 

masalah kemiskinan secara 

bersama melalui proses 

penumbuhkembangan nilai 

& prinsip di P2KP 

• Tumbuhnya kepedulian dan 

kesatuan warga melalui 

proses remug-rembug warga 

yang melibatkan segenap 

lapisan masyarakat, 

baik warga miskin dan 

kaya, warga peduli, dll utk 

bersama-sama membahas 

persoalan kemiskinan yang 

ada di wilayahnya 

• Tergalinya aspirasi & 

harapan warga miskin 

serta kelompok marjinal 

mengenai persoalan 

kemiskinan dan upaya 

penanggulangannya 

• Sebelum FGD, perlu 

dilakukan coaching 

oleh tim fasilitator 

kepada Tim Refleksi 

Ke-miskinan/ 

Relawan-relawan & 

perangkat kelurahan 

• Mulai dilaksanakan 

Minggu ke-2 bulan 

ke-2 s/d minggu ke-2 

Bulan ke-3 stlh tim 

fasilitator dimobilisasi 

di lapangan 

• FGD-FGD dilaku-kan 

mulai dari tingkat 

kelompok masyarakat 

marjinal dan tkt akar 

rumput (RT atau 

RW). 

• Hasil FGD menjadi 

bahan pembahasan 

rembug warga di tkt 

dusun & kelurahan/ 

desa 

17. 

Pelaksanaan kegiatan 

Pemetaan Swadaya 

(CSS/Community Self 

Survey) oleh Tim 

Pemetaan Swa-daya 

yang merupakan 

relawan-relawan dan perangkat 

kelurahan setempat, 

melalui serangkaian 

kegiatan analisis sosial 

dan rembug-rembug 

warga masyarakat 

Pelaksana: Relawan-relawan 

masyarakat (tim Pemetaan 

Swadaya) dan perangkat 

kelurahan setempat 

Peserta: Masyarakat 

Fasilitator : Fasilitator & Lurah/ 

kades 

• Tumbuhnya kesadaran masyarakat 

thdp kondisi realitas 

yg ada saat ini & membangun 

kesepakatan kondisi 

ideal yang akan dicapai 

• Pelaksanaan pemetaan 

swadaya menyepakati: 

− Penyebab kemiskinan di 

wilayahnya, peta kemiskinan, 

kriteria kemiskinan, 

profil keluarga mis-kin, dll. 

(Untuk menetapkan kriteria 

& daftar ke-luarga miskin ) 

-Peta, profil persoalan dan 

potensi setempat (ekonomi, 

sosial, SDM, lingkungn, 

prasarana permukiman, dll) 

- Peta dan profil lembaga 

yg ada (potensi & kendala) 

untuk menangani P2KP. 

-Peta & profil “kebutuhan riil 

masyarakat” 

• Tim Fasilitator melakukan 

coaching substansi, 

teknik, dan 

proses pemetaan 

swadaya kpd Tim 

Pemetaan 

• Dapat menggunakan 

tehnik-tehnik PRA/ 

tehnik participatory 

assessment lain 

• Mulai dilakukan 

Minggu ke-2 bulan 

ke-3 s/d minggu ke-2 

Bulan ke-4 stlh tim 

fasilitator dimobilisasi 

di lapangan 

• Tim pemetaan 

membahas dahulu 

hasil refleksi 

kemiskinan 



18. Serangkaian FGD Refleksi 

Kepemimpinan moral dan 

rembug warga masyarakat 

untuk menentukan lembaga 

masyarakat yang akan 

menangani P2KP sebagai 

Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM), dgn 

pilihan: memampukan dan 

merevitalisasi lembaga yg 

ada ataukah membentuk/ 

membangun lembaga baru 


sebagai Tim Panitia Pembentukan 

BKM dan perangkat kelurahan 

Peserta: Seluruh Warga 

masyarakat 

Fasilitator : Tim Fasilitator & Lurah/ 

Kades 

• Tumbuh kesadaran kritis dan 

Kesepakatan ttg kriteria 

lembaga masyarakat yang 

benar-benar mencerminkan 

kedaulatan rakyat dan kepemimpinan 

moral (relawan, 

inklusif, kepemimpinan kolektif, 

partisipatif, akuntabel, 

aspiratif & mengakar) 

• Kesepakatan masyarakat 

merevitalisasi lembaga yang 

ada atau membentuk lembaga 

baru sbg “BKM” yang 

diberi mandat mengendalikan 

penanganan P2KP serta 

pembangunan wilayahnya. 

• Rumusan kriteria anggota 

BKM berdasarkan kualitas 

sifat kemanusiaan (moral) 

dan sistem pemilihan tanpa 

calon, tanpa kampanye, 

tertulis & rahasia dpt 

disepakati. 

• Terpilih 9 sampai 13 anggota 

BKM sebagai lembaga kepemimpinan 

kolektif masyarakat 

dgn proses dan ketentuan 

sesuai pedoman P2KP 

• AD/ART BKM tlh dibahas dan 

disepakati terlebih dahulu 

oleh masyarakat melalui 

rembug-rembug warga 

• Pedoman pembentukan 

BKM (Pedoman & contoh 

AD/ ART BKM sbg 

referensi, serta Pedoman 

pemilihan anggota 

BKM dll disiapkan KMP) 

• Tim Fasilitator harus 

melakukan FGD Refleksi 

Kepemimpinan berbasis 

Moral pd rembugrembug 

warga tkt RT/ 

RW hingga kelurahan 

tentang Kriteria & pemilihan 

Anggota BKM. 

• peserta rembug melibatkan 

masyarakat 

miskin, perempuan dan 

klmpk marjinal lainnya 

• Mulai dilaksanakan 

pada minggu ke-2 

Bulan ke-4 s/d akhir 

bulan ke-5 setelah Tim 

Fasilitator mobilisasi di 

lokasi sasaran 

19. 

20. 

Pelaksanaan Kegiatan 

Perencanaan Partisipatif 

untuk Menyusun Dokumen 

Strategi Penanggula-ngan 

kemiskinan Kelurahan dan 

Program Jangka Menengah 

(PJM) serta Program 

Tahunan Penanggulangan 

Kemiskinan oleh 

Masyarakat setempat (PJM 

Pronangkis dan Program 

Tahunan) 

Pembangunan KSM/ Panitia 

dan/atau pemanfaatan 

kelompok masyarakat yang 

ada sebagai KSM/Panitia 

untuk pelaksanaan 

kegiatan P2KP. 

Pelaksana : BKM, Tim Pemetaan 

Swadaya, Relawan Masyarakat 

dan perangkat kelurahan 

Peserta : Representasi warga 

masyarakat desa/kelurahan, 

warga miskin (Para KS& KS1) 

perangkat kelurahan, kelompok/ 

orang-orang peduli setempat 

Fasilitator : Tim Fasilitator & 

Lurah/Kades 

Pelaksana: BKM & UP-UP 

Peserta: Masyarakat miskin dan 

kelompok/ orang-orang peduli 

setempat 

Fasilitator: Relawan-relawan 

masyarakat 

Dokumen SPK Kelurahan: 

• Visi, Misi dan Strategi Penanggulangan 

kemiskinan 

di Kelurahan setempat 

PJM Pronangkis (3 thn): 

• Indikasi program jangka 

menengah penang-gulangan 

kemiskinan setempat 

Program Tahunan (1 thn): 

• Rumusan jenis kegiatan yg 

akan dilaksanakan tahun 1 

· Klasifikasi & kesepakatan 

rencana kegiatan dengan 

sumber dananya: 

-Swadaya murni warga 

-Stimulan P2KP 

-APBD (Pemkot/kab) 

-Chanelling program lainnya 

• Tumbuh kesadaran kritis ttg 

mengapa, untuk apa dan 

bagaimana berkelompok 

• KSM dibangun atas dasar 

kepentingan dan kebutuhan 

bersama 

•· BKM & relawan dpt memfasilitasi 

pembenttukan KSM 

yg sesuai koridor P2KP 

· 

• Lihat Pedoman teknis 

tentang pembuatan 

Dokumen SPK dan 

PJM Pronangkis 

• Tim Fasilitator melakukan 

coaching Perencanaan 

partisipatif 

bagi BKM, relawan & 

perangkat kelurahan 

sblm pelaksanaan 

• Dilakukan pada Bulan 

ke-6 stlh tim fasilitator 

dimobilisasi 

· Rintisan kegiatan 

dapat dimulai stlh hasil 

pemetaan swadaya 

dan difasilitasi intensif 

pada bulan ke-7 

hingga seterusnya 

secara berkelanjutan 

sesuai dinamika 

masyarakat setempat 


61

a.2. Pengembangan kapasitas untuk 

mengedepankan peran Pemerintah 

Daerah 

Beberapa prinsip dasar yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan 

sungguh-sungguh oleh para pelaku 

P2KP dalam mengedepankan peran 

Pemerintah daerah, antara lain sbb: 

a.2.1. Mengedepankan Peran Pemerintah 

Daerah dalam Pelaksanaan 

Kegiatan P2KP 

Implementasi P2KP diharapkan 

tidak dilaksanakan dengan pendekatan 

proyek (Project Oriented), 

dimana segala sesuatu dan seluruh 

tahapan pelaksanaan kegiatan 

P2KP hanya dijalankan institusiinstitusi 

proyek semata, terutama 

Konsultan, sedangkan masyarakat 

dan pemerintah daerah ditempatkan 

sebagai obyek sasaran dari pekerjaan 

yang dilaksanakan konsultan. 

Padahal keberadaan konsultan dan 

fasilitator P2KP bukan berperan 

sebagai ‘pelaksana’ P2KP, tetapi 

justru lebih berperan sebagai 

‘pendamping dan fasilitator’ untuk 

memampukan peran serta 

kapasitas masyarakat dan 

pemerintah daerah agar mereka 

mampu melaksanakan kegiatan 

P2KP di wilayahnya secara tepat, 

benar, sesuai substansi konsep dan 

mekanisme pelaksanaan P2KP 

serta berlandaskan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip universal P2KP. 

Melalui peran pemerintah daerah 

yang lebih aktif dan intensif sebagai 

pelaksana P2KP, maka akan lebih 

mendorong proses pembelajaran 

bagi pemerintah daerah dalam hal 

memahami pendekatan, substansi 

konsep dan proses pelaksanaan 


dengan pola P2KP, sekaligus 

juga menjadi sarana bagi upaya 

membangun proses kemitraan 

sinergi upaya penanggulangan 

kemiskinan antara masyarakat serta 

pemerintah daerah sesuai prinsip 

dan nilai di P2KP. Termasuk juga 

mendudukan cara pandang terhadap 

proses kegiatan program P2KP 

sebagai alat untuk “mencari” pola 

yang disepakati semua stekholders 

setempat yang akan dipakai dalam 

penanganan tahap selanjutnya, 

yakni pasca proyek P2KP. 

Pentingnya mengedepankan peran pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan P2KP di wilayahnya 

merupakan faktor yang sangat signifikan bagi upaya 

membangun kemandirian dan keberlanjutan P2KP, 

melalui replikasi pasca proyek P2KP. 

a.2.2. Membangun dan Memfungsikan 

KPK-Daerah 

Kunci utama upaya penanggulangan 

kemiskinan dan pembangunan 

tingkat kota/kabupaten ialah 

terbangun serta melembaganya 

jaringan komunikasi, koordinasi dan 

kerjasama antara ketiga pilar 

pembangunan setempat, yakni 

pemerintah kota/kabupaten, 

masyarakat dan kelompok peduli 

(LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, 

Ulama, Pers, dll). 

Salah satu upaya strategis yang 

dapat mendorong pada terwujudnya 

forum para pihak di tingkat kota/ 

kabupaten tersebut adalah dengan 

mendorong proses penguatan serta 

peningkatan kapasitas peran dan 

fungsi dari Komite Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (KPK-D). 

Untuk itu, KPK-D selain didorong 

untuk mampu mengapresiasi dan 

mengakomodasi aspirasi serta 

prakarsa masyarakat dalam rangka 

terciptanya pola pembangunan 

partisipatif di wilayahnya (participatory 

development), juga diharapkan 

mampu merumuskan dokumen 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

(SPK) dan Pronangkis kota di 

wilayahnya secara transparan, 


partisipatif, demokratis dan akuntabel 

sebagai landasan kebijakan 

maupun kegiatan-kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di wilayahnya. 

Kedudukan, peran & fungsi KPK-D 

seperti tersebut hanya dapat dicapai 

apabila KPK benar-benar mengakar, 

terbuka, berpihak pada masyarakat 

miskin (Pro Poor) dan dikelola 

dengan menerapkan prinsip 

pengelolaan pelayanan publik yang 

baik (Good Governance). Tidak 

mungkin KPK-D mampu mengakar 

dan diakui memiliki peran dan fungsi 

yang memadai apabila KPK-D 

dimaksud tidak lebih hanya 

merupakan forum yang tidak inklusif, 

instan, formalitas, birokratis, 

administratis serta mekanistis. Oleh 

karena itu, perlu didorong agar 

proses pembentukan maupun 

proses kerja KPK-D dapat benarbenar 

dilandasi nilai-nilai universal 

kemanusiaan serta prinsip-prinsip 

universal kemasyarakatan. 

a.2.3. KPK-D sebagai penggerak 

Komunitas Belajar Perkotaan 

(KBP) 

Proses membangun, memperkuat, 

dan menumbuhkembangkan KPK-D 

secara organik dengan dilandasi 

‘kebutuhan serta kepentingan 

bersama’ semua pihak di wilayah 

masing-masing, dapat diwujudkan 

dengan memperkuat peran serta 

fungsi KPK-D sebagai pusat 

pembelajaran (learning center) 

masalah-masalah kemiskinan dan 

penanggulangannya. Sehingga 

salah satu peran KPK-D yang perlu 

didorong, selain merumuskan 

dokumen SPK-D dan Pronangkis 

Kota/kabupaten, adalah sebagai 

motor penggerak KBP. 

Melalui P2KP, peran serta fungsi 

learning center KPK-D secara 

konkret akan dilakukan dengan 

mendorong KBP untuk memantau 

dan terlibat secara langsung dengan 

proses-proses pembelajaran prinsip 

dan nilai di P2KP serta penumbuhan 

kesadaran kritis masyarakat yang 

berlangsung di tingkat kelurahan, 

Kajian lapang, refleksi kebijakan, 

kunjungan lapang, dialog dengan 

masyarakat, pemutaran VCD dll. 

Keseluruhan kajian KBP tersebut 

disampaikan ke KPK-D sebagai 

bahan pertimbangan. 

Harapannya adalah agar KPK-D di 

samping mampu merumuskan 

strategi dan masukan kebijakan 

sesuai aspirasi, masukan serta 

kebutuhan masyarakat di wilayahnya, 

juga dapat menumbuhkembangkan 


prinsip-prinsip kemasyarakatan 

dan tridaya dalam skala 

yang lebih luas, yakni di tingkat kota/ 

kabupaten, sehingga dokumen 

strategi, kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di tkt kota/ kabupaten 

maupun perencanaan dan penganggaran 

pemerintah kota/kabupaten 

dapat dilandasi prinsip dan nilai-nilai 

universal di P2KP. 

Pelaksanaan strategi pendampingan 

untuk mengedepankan peran 

pemerintah daerah dan penguatan 

KPK-D setempat akan difasilitasi 

KMW, khususnya Koordinator Kota, 

dan berlangsung paralel dengan 

kegiatan pengembangan masyarakat 

yang difasilitasi Tim Fasilitator. 

Gambaran umum mengenai proses 

pelaksanaan kegiatan pengembangan 

kapasitas pemerintah daerah dan 

KPK-D dapat dilihat di gambar 4.2. 

berikut ini. 


63

Gambar 4.2. SIKLUS KEGIATAN PENGUATAN KPK-D DAN PENYUSUNAN SPK-D 

DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN 

Silaturahmi sosial ke 

Walikota/Bupati & 

Lobby-lobby Kelompok 

Strategis 

(DPRD, Dinas, Klpk 

Peduli, dll) 

Pelatihan Dasar KPKD/ 

TKPP & PJOK 

KBP (Pembelajaran 

Lapangan Tematik): 

Kunjungan lapang 

Diskusi Refleksi 

VCD-VCD 

Lokakarya 

Wawancara, dll 

Seleksi PAKET: 

evaluasi Kinerja 

KPK-D dan SPK-D 

Proses belajar Dari Lapangan 

Membangun 

Relawan 

Kota/Kab 

Review Program dan 

Penganggaran 

Pemkot/kab yg 

berpihak pada 

masy.miskin 

Analisis Sosial 

Kemiskinan Kota 

Serangkaian FGD 

Refleksi 


Penguatan 

Kelembagaan 

dan Reorientasi 

KPK-Kota/kab 


P2KP Tkt.Kota/kab 

Serangkaian 

Rembug Kota 

untuk Pemetaan 


secara Partisipatif 


P2KP Tkt.Kecamatan 

Sosialisasi Tkt 

Kelurahan/Desa 

Penyusunan 

/review 

Dokumen SPK- 

Kota/Kab. 

Penyusunan Program 

Kemiskinan Kota/Kab. 

yg berpihak pada 

masy.miskin dan 

berbasis PJM 

Pronangkis 

Keterangan: 

Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan 

Hubungan Keterkaitan 


Beberapa kegiatan pokok dari kegiatan mengedepankan peran pemerintah daerah, adalah sbb: 


21. 

Sosialisasi intensif P2KP 

dan membangun serta mengembangkan 

Komunitas 

Belajar Perkotaan (KBP) 

yang mendorong proses 

berlajar dari Lapangan 

seta kajian reflektif tentang 

penerapan prinsip & nilainilai 

universal dll kepada 

para pihak terkait tkt kota/ 

kab, melalui serangkaian 

FGD, pe-mutaran VCD- 

VCD P2KP, belajar dari 

lapangan, forum diskusi 

reflektif, lokakarya, 

sarasehan, dan kegiatan 

lain yang mendukung 

Pelaksana: Pemkot/ kab bersama 

KMW 

Peserta: Aparat Pemkot/kab, 

DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, 

camat, Kelompok Peduli (LSM, 

swasta, Pers, Perguruan tinggi, 

dll), para pihak lainnya. 

Fasilitator : KPK-D dan KMW 

• Para pihak kota/kab paham 

substansi P2KP sbg upaya 


kota melalui penerapan nilainilai 

kemanusiaan, prinsipprinsip 

kemasyarakatan, & 


• Dukungan penuh serta 

komitment berpartisipasi 

aktif dlm pelaksanaan KBP 

di masing-masing kota/kab. 

Di Kota/Kab Dilakukan 

mulai pada Bulan ke-2 

stlh KMW dimobiisasi 

dan seterusnya scr 

berkesinam-bungan 

selama masa proyek 

P2KP 

22. 

23. 

Membangun Relawan 

Kemiskinan Tingkat Kota 

berdasarkan intensitas 

keterlibatan dan peran 

aktif dalam KBP, dan 

serangkaian FGD atau 

rembug kota tentang 

kemiskinan dan 

pembangungan kota/ 

kabupaten 

Refleksi Kemiskinan 

Tingkat Kota/ Kab. melalui 

serangkaian FGD & 

Lokakarya Refleksi di tkt 

kota/kab. berdasarkan 

masukan hasil-hasil 

refleksi kemiskinan di 

tingkat kelurahan 

Pelaksana: Pemkot/ kabupaten. 

Peserta: Pemkot/kab, DPRD, 

Dinas-dinas/ Instansi, camat, 

Kelompok Peduli (LSM, swasta, 

Pers, Perguruan tinggi, dll), para 

pihak terkait lainnya. 

Fasilitator : KMW, KPK-D & 

Pemkot/kab 


kota dan Pemkot/kab. 





pihak lainnya. 


Pemkot/kab 

·• Pemda dan para-pihak di tkt. 

kota/kab. paham dan sadar 

arti strategis kerelawanan 

dlm penanggulangan kemiskinan 

scr komprehensive 

• Pemda dan para-pihak tkt. 

kota/kab. mendorong serta 

membuka peluang orangorang 

peduli (sesuai kriteria 

perbuatan baik dan kualitas 

sifat kemanusiaan) menjadi 

relawan-relawan utk memperjuangkan 

penanggulangan 

kemiskinan setempat 

· 

• Tumbuhnya kesadaran & 

kesepakatan semua pihak di 

tkt. Kota/kab bahwa akar 

persoalan kemiskinan struktural, 

kultural & multidimensi 

disebabkan lunturnya nilainilai 

kemanusiaan, prinsip 

kemasyarakatan & pembangunan 

berkelanjutan. 

• Perumusan aspirasi & harapan 

warga miskin serta kelompok 

marjinal (hasil masukan 


seluruh kelurahan) & profil 

kemiskinan di kota/kab. 

(Kuantitas, karakteristik, 

jangkauan pelayanan & tkt 

kemanfaatan program kemiskinan 

Pemkot/ kab, dll ) 

• Kesepakatan penerapan kebijakan 

& strategi pro poor 

berbasis nilai-nilai kemanusiaan 

(moral), Good Governance 

& TRIDAYA sebagai 

pondasi pelaksanaan P2KP 

& penguatan peran KPK di 

masing-masing kota/kab. 

• Dilakukan pada Bulan 

ke-3 hingga ke-4 stlh 

KMW dimobiisasi dan 

berkesinambungan 

selama masa P2KP 

• Pemda & KMW mendorong 

para-pihak terkait 

kota/ kab utk memantau 

& terlibat dgn 

FGD kerelawanan yang 

dilakukan di tk kelurahan 

•Di Kota/Kab 

•Dilakukan pada Bulan 

ke 5 stlh KMW dimobilisasi 

atau bersamaan 

dgn FGD refleksi Kemiskinan 

di tkt kelurahan 

•KPK-D & relawan kota 

memantau, belajar & 

terlibat dlm proses FGD- 

FGD Refleksi Kemiskinan 

tkt. kelurahan 

•KMP & KMW menyusun 

Pedoman Pelak-sanaan 



65


24. 

25. 

Pemetaan Swadaya tkt. 

Kota/kabupaten melalui 

serangkaian FGD dan 

rembug kota membahas 

dan menyepakati Peta 

Masalah, Potensi dan 

Kebutuhan dalam Penanggulangan 

Kemiskinan di 

Kota/Kab. setempat berdasarkan 

masukan hasilhasil 


di tingkat kelurahan 

Membangun/ Mengokohkan 

KPK-Kota/ Kab. melalui 


rembug kota berdasarkan 

proses pembelajaran FGD 

kepemimpinan moral dan 

‘konsep’ pembentukan 

BKM 

Pelaksana: relawan-relawan 

kota dan Pemkot/kab. 


Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok 

Peduli (LSM, swasta, 




Pemkot/kab 

Pelaksana: Pemkot/ kab. & 

relawan kota. Peserta: Pemkot/ 

kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, 

camat, Ke-lompok Peduli (LSM, 

swasta, Pers, Pergu-ruan tinggi, 

dll), relawan kota, para pihak 

lainnya.Fasilitator : KMW dan 

Pemkot/kab 


pemahaman substansi serta 

proses pemetaan kemiskinan 

melalui pembelajaran pelaksanaan 


di tkt kelurahan & 

coaching teknik pemetaan 

kemiskinan oleh KMW 

• Disepakatinya peta kemiskinan 

kota/kab. (Peta masalah, 

potensi dan kebutuhan 

riil penanggulangan kemiskinan 

kota/kab) dengan 

mempertimbangkan hasilhasil 


dari seluruh kelurahan yang 

ada di wilayahnya. 

· 

• Pemda dan para-pihak di tkt. 

kota/kab menyepakati kriteria 

& Profil peran KPK yg 

diharapkan sbg pusat pembelajaran 

dalam strategi dan 

masukan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan 

• ·Disepakati & terpilihnya 

anggota KPK sesuai kriteria 

kerelawanan dan kualitas 

sifat kemanusiaan serta 

mekanisme pemilihan langsung, 

tertulis, rahasia, 

tanpa pencalonan dan 

tanpa kampanye 

• ·Kesepakatan pembentukan 

KPK-Kota/ Kab. scr inklusif, 

partisipatif, organik, transparan, 

demokratis bagi 

wilayah-wilayah yg belum 

ada KPK atau revitalisasi & 

restrukturisasi KPK-Kota/ 

Kab. bagi wilayah yg telah 

membentuk KPK. 

• Penerbitan SK Walikota/ 

Bupati tentang pembentukan 

atau Revitalisasi & restrukturisasi 

KPK di wilayahnya 

• Meningkatnya kesadaran 

kritis KPK-D & relawan kota 

ttg upaya penanggulangan 

kemiskinan berbasis nilai 

dan prinsip melalui pelatihan 

da-sar substansi & proses 

P2KP bagi KPK-D & relawan 

kota 



ke 6 stlh KMW dimobilisasi 

atau bersamaan/ 

setelah pelaksanaan 

pemetaan swadaya di 

tkt kelurahan 

• KPK-D & relawan kota 

memantau & terlibat dlm 

proses FGD Refleksi 

Kemiskinan tkt. 

kelurahan 



ke 7-8 stlh KMW 

dimobiisasi 

•Pemda & KMW 

mendorong para-pihak 

kota/kab utk memantau, 

belajar & menerapkan 

proses, sistem & prinsip 

pembentukan lembaga 

masyarakat (BKM) di tkt 

kelurahan. 

•KMP & KMW menyiapkan 

panduan FGD kepemimpinan 

moral & 

Pedoman KPK (sesuai 

Keppres & SK Menko 

Kesra) 

•KMP & KMW menyiapkan 

modul & GBPP 

pelatihan dasar P2KP 

bagi KPK-D & relawan 

kota jauh sebelumnya. 

Pelatihan dilaksanakan 

pada Minggu akhir bulan 

ke-8 atau segera 

setelah KPK-D terbentuk 



26. 

27. 

28. 

Penyusunan/Review 


Kemiskinan di tkt 

Kota/ Kab. secara Partisipatif, 

demokratis, transparan, 

akuntabel, & berbasis 

kebutuhan masyarakat 

melalui serangkaian 

rembug para pihak di tkt. 

Kota/ kabupaten 

Penyusunan Program Penanggulangan 

Kemiskinan 

(Pronangkis) tkt Kota/Kab 

yang pro poor dan berbasis 

PJM Pronangkis masyarakat 

untuk mendorong 

program-program dan 

anggaran pemerintah 

daerah yang lebih berpihak 

pada masy. Miskin. 

Review program serta 

APBD Pemda yang 

berpihak pada masyarakat 

miskin oleh pemerintah 

kota/Kab 

Pelaksana: KPK-D & relawanrelawan 

kota. 


Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok 

Peduli (LSM, swasta, 

Pers, Perguruan tinggi, dll), 

Relawan-Relawan Masyarakat 

kelurahan, BKM (bila telah 

terbentuk) & para pihak lainnya. 

Fasilitator : KMW dan Pemkot/ 

kab 

Pelaksana: KPK-D & relawanrelawan 

kota. 


Dinas-dinas/ Instansi, & para 


Fasilitator : KMW & Pemkot/kab. 

Pelaksana: Pemkot/ Kabupaten. 

Peserta: Pemkot/kab & KPK 

setempat 

Fasilitator : KPK dan relawan 

kota 


pemahaman substansi 

serta proses PJM Pronangkis 

melalui pembelajaran 

pelaksanaan perencanaan 

partisipatif menyusun 

Pronangkis & coaching 

teknik perencanaan 

partisipatif oleh KMW 

• ·Disepakati dan tersusunnya 


Kemiskinan 

(SPK) kota/kab. yg mencerminkan 

keberpihakan 

pd warga miskin & kelompok 

marjinal (pro poor), 

Pelayanan Publik yg baik 

(Good Governance) serta 

nilai-nilai kemanusiaan 

• Kesepakatan Keterpaduan 

Pronangkis masyarakat 

dgn Program Penanggulangan 

Kemiskinan Kota/Kab 

sebagai Penjabaran SPK-D 

· 


paham substansi program 

dan anggaran pemkot/kab 

yang lebih berpihak pada 

masyarakat miskin 

• ·Disepakati dan tersusunnya 

APBD yg mencerminkan 

keberpihakan pada 

warga miskin & kelompok 

marjinal (pro poor) 

· Program-program dan 

APBD Kota/Kabupaten 

benar-benar dilaksanakan 

sesuai dengan orientasi 

keberpihakan pada 


· Meningkatnya manfaat 

program dan APBD kota/ 

kabupaten bagi 



•Dilakukan pd Bln ke-9 

& 10 stlh KMW dimobilisasi 

atau setelah 

dimulai pelaksanaan 

perencanaan partisipatif 

penyusunan PJM & 

renta Pronangkis di tkt 

kelurahan 



proses penyusunan 

PJM & Renta Pronangkis 

masyarakat 



ke 11 & 12 stlh KMW 

dimobiisasi 



proses penyusunan 

program dan APBD 

kota/kab 

Di Kota/Kab Mulai 

Dilakukan pada Bulan 

ke-13 setelah KMW 

dimobiisasi atau setelah 

pemkot/ kab menyusun 

program & APBD tahun 

berjalan yang telah 

disepakati dan berpihak 

pada masyarakat miskin 


67

) Pelaksanaan Komponen Dana 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Sebagaimana dijelaskan di awal, P2KP 

bukan sekedar merupakan proyek bagi-bagi 

uang ke masyarakat. Kedudukan dana 

bantuan P2KP hanyalah sebagai 

“pelengkap atau stimulus” dari kesiapan, 

keswadayaan, dan kemandirian 

masyarakat itu sendiri. 

Demikian pula halnya dengan komponen 

dana bantuan langsung masyarakat (BLM), 

pada hakekatnya merupakan bentuk 

dukungan P2KP untuk melengkapi dan 

sekaligus sebagai stimulans kepada 

masyarakat di lokasi sasaran P2KP yang 

secara sungguh-sungguh telah 

memperlihatkan kesiapan, keswadayaan, 

kemandirian dan kerja keras untuk 

menggalang segenap potensi sumber daya 

yang dimilikinya dalam upaya 

menanggulangi masalah kemiskinan yang 

ada di wilayahnya. Sebaliknya, komponen 

dana BLM tidak akan dilaksanakan apabila 

kondisi masyarakat di kelurahan sasaran 

itu sendiri ternyata terbukti tidak 

mencerminkan kesiapan, keswadayaan 

dan kemandirian. 

Hal ini dimaksudkan sebagai proses 

pembelajaran kepada masyarakat untuk 

tidak tergantung pada bantuan pihak luar, 

tetapi harus mampu bertumpu pada 

kemandirian dan potensi sumberdaya yang 

mereka miliki sendiri sebelum kemudian 

masyarakat dapat mengakses berbagai 

peluang sumber daya di luar (chanelling 

programme). 

Nuansa pembelajaran masyarakat dalam 

pelaksanaan komponen dana BLM juga 

tercermin pada pemanfaatan dana bantuan 

P2KP oleh masyarakat secara efektif, 

efesien, berpihak pada masyarakat miskin 

atau marjinal (pro poor) serta sistematis, 

yakni dengan ketentuan bahwa 

penggunaannya harus mengacu pada PJM 

serta renta Pronangkis yang disepakati 

seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat 

akan benar-benar bertanggungjawab 

(moral, hukum dan materiil) untuk 

mengelola dana P2KP hanya bagi 


masyarakat miskin/marjinal. 

Dalam pemanfaatan stimulan dana BLM, 

masyarakat diharapkan dapat melaksanakan 

secara sungguh-sungguh proses pembelajaran 

dengan mempertimbangkan serta menerapkan 

secara nyata keseimbangan aspek-aspek Tridaya 

(lingkungan, sosial dan ekonomi) sesuai kondisi, 

kebutuhan serta kemampuan masing-masing. 

Pembelajaran dalam hal ini lebih dititikberatkan 

pada upaya memberi kesempatan masyarakat 

belajar menangani berbagai aspek persoalan yang 

ada dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwa 

kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidak 

hanya kebutuhan modal kredit atau ekonomi 

semata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitan 

dengan lingkungan perumahan dan permukiman, 

sosial serta ekonomi. 

P2KP memang tidak menentukan proporsi 

prosentase masing-masing aspek sesuai dengan 

asas “Open Menu”, tetapi masyarakat perlu 

menyadari bahwa tidak mungkin kebutuhan orang 

miskin hanya satu aspek semata dan mengabaikan 

aspek lainnya. 

Proses pembelajaran masyarakat lainnya 

dalam pelaksanaan dana BLM P2KP ini 

adalah menumbuhkembangkan dan 

melembagakan solidaritas serta kesatuan 

sosial. Hal ini diwujudkan dengan prinsip 

bahwa dana BLM tidak dapat diakses oleh 

individu, melainkan melalui kelompok, baik 

panitia yang bersifat temporer maupun 

KSM yang lebih bersifat permanen. 

Ketentuan pemanfaatan oleh kelompok ini 

berlaku pada seluruh jenis kegiatan yang 

akan dilaksanakan, baik kegiatan prasaran 

lingkungan perumahan dan permukiman, 

santunan sosial maupun pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat dan 

peningkatan kapasitas institusi 

masyarakat. 

Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasar 

serta strategi pelaksanaan P2KP, maka 

masyarakat dalam pengelolaan dana BLM 

ini juga diharapkan mampu 

mengimplementasikan secara nyata 

proses pembelajaran dalam hal penerapan 

nilai-nilai universal kemanusiaan serta 

prinsip-prinsip universal kemasyarakatan 

dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga 

nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan 

P2KP di tiap komponen maupun tahapan 


kegiatan, diyakini akan mampu mendorong 

proses transformasi sosial masyarakat 

kelurahan sasaran ke arah yang lebih baik, 

lebih jujur, lebih berpihak pada masyarakat 

miskin, lebih transparan dan akuntabel, 

lebih adil, lebih partisipatif dan lebih 

memiliki peluang untuk konribusi nyata 

dalam memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat miskin di wilayahnya, 

Adapun kegiatan-kegiatan pokok 

komponen dana BLM secara umum adalah 

sbb: 


29. 

Coaching Administrasi 

Pencairan dana BLM P2KP 

oleh KMW 

Pelaksana: KMW 

Pelaku: KPKN, PJOK, BKM & 

Relawan Masy. 

Fasilitator: KMW 

• Seluruh para pihak yg terkait 

dalam proses administrasi 

pencairan dana BLM 

P2KP ke masyarakat 

memiliki persepsi serta 

pemahaman yang sama. 

• Dana BLM Tridaya dapat 

dicairkan ke masyarakat 

secara mudah, transparan, 

dan akuntabel. 

• Administrasi pencairan dan 

pelaporan penyaluran dana 

BLM Tridaya tertata baik 

dan mudah. 

•Maximal bln ke-6 stlh 

fasilitator mobilisasi, 

atau segera mungkin 

stlh terbit SE BLM P2KP 

oleh DJA Dept.Keu. 

•Sangat diharapkan 

adanya forum koordinasi 

intensif KMW, 

PJOK, dan KPKN 

setempat utk penyamaan 

persepsi SE-DJA ttg 

pencairan dana P2KP 

30. 

Pengajuan pencairan BLM 

tahap I ke PJOK 

Pelaksana : BKM 

Fasilitator : KMW/Tim Fasilitator 

Permintaan pencairan dana 

oleh BKM ke PJOK dilampiri 

PJM dan rencana tahunan 

Pronangkis 

•Lihat SE & format 

format pencairan dana 

(SPPB & lampirannya) 

•Diharapkan bln ke-7 

stl fasilitator mobilisasi 

31. 

Pencairan dana BLM thp I 

ke rekening BKM dan pemanfaatan-nya 

untuk 

kegiatan yang bersifat 

kolektif/kepentingan umum 

Pelaksana: KPKN 

Fasilitator: KMW & PJOK 

Dana BLM Tahap I tersedia 

di rekening BKM 

•Thp I,yakni 20% dr 

pagu BLM 

•Diharapkan awal bln-7 

stl mobilisa-i fasilitator 

32. 

Proses penyusunan 

usulan kegiatan oleh KSM 

berdasarkan PJM 

Pronangkis dan Program 

Tahunan untuk pengajuan 

pencairan dana BLM thp II 

atau tahap III 

Pelaksana: BKM dan Relawan 

Masyarakat 

Peserta : KSM-KSM 

Fasilitator : Tim Fasilitator 

Pengajuan Usulan KSM kpd 

UP BKM, baik untuk kegiatan 

pembangunan/ pemeliharaan 

sarana-prasarana lingkungan, 

usaha (kredit/ perguliran), 

maupun kegiatan sosial. 

KMP menyusun 

pedoman penyusunan 

usulan oleh KSM 

secara sederhana 

33. 

Proses analisis kelayakan 

usulan KSM 

Pelaksana: BKM & UP 

Fasilitator : Tim Fasilitator dan 

Relawan Masyarakat 

Daftar usulan KSM yang 

layak, yang perlu perbaikan 

dan yang tidak layak 

Lihat Pedoman UP dan 

pinjaman bergulir 

tentang analisis 

kelayakan usulan 

sederhana 


69


34. 

Proses penetapan 

prioritas usulan yang 

layak melalui rembug 

warga dimana yang 

berkepentingan diundang 

Pelaksana: BKM 

Peserta: Tim Verifikasi, KSM-KSM 

dan masyarakat 



Daftar urutan prioritas usulan 

kegiatan 

Pedoman prioritasi 

usulan scr sederhana 

disusun KMW, dgn 

mempertimbangkan 

nuansa pembelajaran. 

35. 

Verifikasi KMW terhadap 

kinerja tahap sebelumnya 

untuk rekomendasi pencairan 

BLM tahap 2 (50%) 

atau potensi keberlanjutan 

(kelembagaan, dana, dan 

kegiatan serta penerapan 

prinsip dan nilai P2KP oleh 

BKM) untuk rekomendasi 

pencairan BLM tahap III 

(30%) 

Pelaksana: KMW 

Fasilitator : Tenaga Ahli dan Tim 

Fasilitator 

• BKM dan masyarakat telah 

memenuhi persyaratan utk 

memperoleh dana BLM 

tahap berikutnya 

• Menjamin kinerja BKM 

sesuai ketentuan (termasuk 

tlh melaksanakan audit 

independen dan entry data 

SIM P2KP) 

• Menjamin aspek sustainability 

kegiatan, lembaga dan 

keuangan 

Atas persetujuan KMP, 

KMW perlu menyusun 

panduan verifikasi kinerja, 

kegiatan, kelembagaan, 

keuangan serta 

kesesuaian dengan 

Prinsip dan Nilai di P2KP 

36. 

Pengajuan pencairan BLM 

tahap II atau tahap III ke 

PJOK 

Pelaksana : BKM & UP 

Fasilitator : KMW/Tim Fasilitator 

Permintaan pencairan dana 

oleh BKM ke PJOK dilampiri: 

Verifikasi KMW mengenai 

kinerja tahap sebelumnya 

(untuk BLM tahap II) atau 

Potensi keberlanjutan dari 

organisasi, kegiatan dan 

dana (untuk BLM tahap III), 

proposal-proposal KSM, dan 

lampiran-lampiran lainnya. 

Lihat format–format 

pencairan dana BLM 

sesuai SE DJA Depkeu 

dan Buku Pedoman 

Teknis 

37. 

Pencairan dana BLM tahap 

II atau tahap III ke rekening 

BKM 

Pelaksana: KPKN 

Fasilitator: KMW & PJOK 

Dana BLM Tahap II atau tahap 

III tersedia di rekening BKM 

Tahap II, yakni 50%, dan 

tahap III sebesar 30% 

Jadwal & mekanisme 

pencairan dana sesuai 

dgn SE DJA Depkeu. 

38. 

Pencairan dana ke KSM / 

Panitia 

Penanggungjawab: BKM 

Pelaksana : UP 

Peserta: KSM-KSM 


Relawan 

Dana diterima oleh KSM/ 

panitia 

Format-format Surat 

Perjanjian antara BKM 

dengan KSM di 

Pedoman UP & pinjaman 

bergulir 

39. 

Pemanfaatan dana oleh 

KSM/anggota sesuai 

usulan 

Penanggungjawab: BKM & UP 

Pelaksana : KSM-KSM 

Fasilitator: Tim Fasilitator dan 


Dana dimanfaatkan untuk 


dan dikelola secara 

transparan, partisipatif dan 

akuntabel oleh masingmasing 

KSM 

Lihat format supervisi 

kegiatan oleh BKM/UP di 

Buku Pedoman Teknis 


c) Penyediaan Dana Penanggulangan 


Komponen PAKET pada hakekatnya 

merupakan bentuk dukungan P2KP untuk 

melengkapi dan sekaligus stimulans bagi 

proses kemitraan yang sinergis antara 

masyarakat, pemerintah daerah dan 

kelompok peduli setempat. Karena itu, 

PAKET hanya dapat diakses para pihak 

terkait yang telah memperlihatkan 

kebutuhan dan kesungguhan kemitraan 

sinergis dengan bertumpu pada 

keswadayaan, kemandirian dan kerja keras 

mereka untuk menggalang segenap 

potensi sumber daya yang dimiliki 

bersama. Sebaliknya, komponen dana 

PAKET tidak akan dilaksanakan bila parapihak 

di kota/kabupaten sasaran 

memperlihatkan kondisi ketidakkesiapan 

untuk bermitra sinergis di antara mereka. 

PAKET merupakan proses pembelajaran kepada 

para pihak di tingkat kota/ kabupaten untuk tidak 

tergantung pada bantuan pihak luar ataupun 

berorientasi mencari dana proyek semata, tetapi 

harus mampu bertumpu pada kemandirian dan 

potensi sumberdaya yang mereka miliki sendiri 

sebelum kemudian mereka dapat mengakses 

PAKET serta sumber daya lainnya (chanelling 

programme). 

Nuansa pembelajaran para pihak dalam 

pelaksanaan komponen dana PAKET juga 

tercermin pada penggunaan dana PAKET 

secara efektif, efesien, berpihak pada 

masyarakat miskin atau marjinal (pro poor) 

serta sistematis, yakni dengan ketentuan 

bahwa penggunaannya harus mengacu 

pada kesesuaian/keterpaduan antara 

Dokumen SPK-D dan Pronangkis kota/kab. 

yang disusun KPK-D dengan PJM serta 

renta Pronangkis yang disepakati seluruh 

masyarakat. Sehingga para pihak terkait 

akan benar-benar bertanggungjawab 

(moral, hukum dan materiil) untuk 

mengelola PAKET P2KP hanya bagi 


masyarakat miskin. 

Selain itu, melalui PAKET diharapkan juga 

dapat mendorong proses saling belajar 

satu sama lain. Masyarakat didorong untuk 

belajar keterampilan teknis maupun akses 

program yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah (dinas/instansi) ataupun kelompok 

peduli dan swasta. Sebaliknya, pemerintah 

daerah juga dapat belajar bagaimana 

merencanakan dan melaksanakan 

program serta kebijakan yang berbasis 

kebutuhan riil serta program masyarakat 

Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasar 

serta strategi pelaksanaan P2KP, maka 

para pihak dalam pengelolaan PAKET 

P2KP diharapkan mengimplementasikan 

secara nyata proses pembelajaran 

penerapan nilai-nilai universal kemanusiaan 

serta prinsip-prinsip universal 

kemasyarakatan dan pembangunan 

berkelanjutan. Nilai-nilai serta prinsipprinsip 

itulah yang diyakini P2KP akan 

mampu mendorong pelembagaan 

kemitraan sinergis antara ketiga pilar 

pembangunan lokal ke arah yang lebih 

baik, lebih jujur, lebih pro poor, lebih good 

governance, lebih transparan dan 

akuntabel, lebih adil, lebih partisipatif dan 

lebih memiliki peluang untuk konribusi 

efektif dalam menanggulangi masalah 

kemiskinan di wilayahnya. 

Program PAKET berlangsung selama tiga 

tahun, dimulai pada tahun ketiga 

pelaksanaan P2KP di wilayahnya. 

Sedangkan proses seleksi kota/kabupaten 

peserta program PAKET pada pertengahan 

tahun kedua pelaksanaan PAKET, 

berdasarkan kinerja KPK-D dan kualitas 

SPK-D yang berlangsung sejak tahun 

pertama pelaksanaan P2KP. 

Adapun kegiatan-kegiatan pokok 

komponen dana PAKET secara umum 

adalah sbb: 


71


Tahap Seleksi Lokasi PAKET 

40. 

Serangkaian rembug BKM- 

BKM untuk pem-bentukan 

Forum BKM Kota/ 

Kabupaten secara 

organik, partisipatif, 

demokratis, transparan & 

akuntabel 

Pelaksana: BKM-BKM 

Partisipan: BKM-BKM se kota/ 

kabupaten 

Fasilitator: KPK-D dan Tim 

Koordinasi Kab./Kota 

Terbentuk Forum BKM Kota/ 

Kabupaten secara 

partisipatif, didasarkan 

kerelawanan, kepemim-pinan 

kolektif, inklusif, mengakar, 

organik, demokratis, 

transparan & mengakar 

•Lihat Pedoman Pelaku 

BKM. 

•Mulai dilakukan stlh 

slrh BKM terbentuk dan 

mengakar 

41. 

Diseminasi PAKET dan 

Kriteria peserta PAKET ke 

seluruh Pemda dan 

kelompok strategis kota/ 

kab. sasaran P2KP 

Pelaksana: KMW & KMP 

Peserta : Kota/kabupaten lokasi 

sasaran P2KP Fasilitator : KMP 

Kota/Kabupaten lokasi P2KP 

paham substansi, kriteria dan 

mekanisme seleksi peserta 

PAKET P2KP serta dpt menyiapkan 

diri untuk berkompetisi 

melalui penguatan KPK-D 

& SPK-D 

Lihat buku pedoman 

khusus tentang PAKET 

Dilaksanakan sejak 

awal bersamaan dgn 

sosialisasi awal P2KP 

42. 

Seleksi kota/ kabupaten 

peserta PAKET P2KP 

melalui Evaluasi Kinerja 

Pemkot/Kab dalam rangka 

pengokohan KPK-Kota/ 

Kab dan Evaluasi 

Dokumen Strategi 

Penanggula-ngan 

Kemiskinan (SPK) Kota/ 

Kab serta Pronangkis 

Kota/kab 

Pelaksana: Gabungan 

Pemerintah pusat, propinsi dan 

kota/kab. 

Peserta: Pemkot/kab yg menjadi 

lokasi P2KP & KPK setempat 

Fasilitator : PMU 

• PMU/Pimpro P2KP menetapkan 

hasil penilaian kinerja 

KPK-Kota/kab, profil SP- D 

dan Pronangkis dari masingmasing 

kota/kab. sesuai 

hasil seleksi yg dilakukan 

secara partisipatif, dengan 

melibatkan pemerintah 

pusat, pemerintah propinsi 

dan pemerintah kota/kab. 

• Indikator seleksi didasarkan 

kinerja KPK-D, KBP, SPK-D 

masing-masing kota/kab dan 

kinerja BKM Berdaya. 

Langkah kegiatan ini 

sbg hasil tindak lanjut 

langkah-langkah 

kegiatan dalam 

komponen 

pengembangan 

kapasitas pemkot/Kab 

Dilakukan pada akhir 

tahun ke 2 stlh KMW 

dimobilisasi atau stlh 

review Dokumen SPKD 

Tahap Persiapan 

43. 

Launching, Lokakarya 

Kesepakatan Pelaksanaan 

PAKET & Penandatangan 

MOU antara 

Pemerintah Pusat (c.q. 

Dept. Kimpraswil) dengan 

Kota/Kab. peserta PAKET. 

Pelaksana: PMU dan Pemprop. 

Peserta: Pemkot/kab & KPK 

setempat 

Fasilitator : PMU 

• Disepakatinya beberapa ketentuan 

pelaksanaan PAKET 

di masing2 kota/kab. 

• Ditandatanganinya MOU 

kesepakatan antara Dept. 

Kimpraswil dgn masing2 

kota/kab. 

•Diharapkan dapat berlangsung 

pada awal 

tahun ke-3 setelah 


•Dilaksanakan di 

propinsi atau kota/kab 

44. 

Penyiapan BKM dan 

Pemkot/ kab untuk 

pelaksanaan PAKET P2KP 

Pelaksana: Pemkot/ kab lokasi 

PAKET 

Partisipan: BKM, lurah, camat, 

PJOK, Pemkot/ kabupaten 


• PJM & Renta Pronangkis dpt 

diusulkan dlm mekanisme 

musbangkel & rakor bangdes 

atau jaring asmara (atau 

istilah lain yang merujuk pd 

kebijakan Pemda/DPRD utk 

menampung usulan masy.) 

• Pemkot/kab menyiapkan 

dana BOP & program 

pendamping dlm APBD 

• Pemda menyebarluaskan 

informasi terpilihnya kota/ 

kab. bersangkutan sbg 

lokasi PAKET melalui 

berbagai media (TV, Radio, 

Koran, Tabloid, Majalah, 

Siaran Pers, dll) 

Dilaksanakan pd saat 

berlangsungnya musbangkel/des 

hingga 

Rakorbang sebelum 

tahun pertama pelaksanaan 

PAKET P2KP di 

wilayah tersebut 



Tahap Pelaksanaan 

45. 

Serangkaian silaturahmi 

sosial, Lobby-lobby 

kelompok strategis dan 

lokakarya disseminasi 

PAKET tingkat kota/kab 

Penyelenggara: Pemkot/ kab & 

KPK-D 

Peserta: Perangkat pemkot/kab, 

DPRD, tokoh formal dan tokoh 

masyarakat informal yang 

berpengaruh di kota/kab. 

setempat serta masyarakat dan 

para pihak lainnya. 


• Penerimaan perangkat 

pemkot/kab, DPRD dan 

kelompok strategis thdp 

keberadaan PAKET P2KP di 

kota/kab bersangkutan 

• Dipahaminya substansi, 

proses dan ketentuan 

kemitraan yang ingin 

dibangun melalui PAKET 


tindak pelaksanaan PAKET 

P2KP di kota/kab sasaran 

Dilakukan di bulan ke-1 

pelaksanaan PAKET di 

kota/ kabupaten 

bersangkutan 

46. 

Pemasyarakatan/ 

sosialisasi intensif PAKET 

sbg proses pembelajaran 

ke-mitraan sinergis para 

pihak berlandaskan nilai & 

prinsip di P2KP ke seluruh 

masyarakat kelurahan di 

kota/kab. peserta PAKET 

Pelaksana: KPK-D 

Peserta : BKM, lurah, Relawan, 

LKMD/BPD, & masyarakat 

kelurahan 

Fasilitator : Pemkot/ kab. & KMW 

• Masyarakat paham tujuan, 

konsep dan mekanisme 

PAKET (apa, mengapa & 

mekanisme PAKET) 

• Tumbuh niat masyarakat 

untuk bermitra secara 

sinergis dgn pemerintah dan 

kelompok peduli (swasta, 

LSM, dsb) 

• Lihat Buku Pedoman 

khusus PAKET 

• Mulai dilaksanakan pd 

bln ke-1 sampai ke-2 

pelaksanaan PAKET & 

berkesi-nambungan 

secara intensif 

47. 

Pemasyarakatan/ 

sosialisasi intensif PAKET 

sbg proses pembelajaan 

kemitraan sinergis para 

pihak berlandas-kan nilai 

dan prinsip di P2KP secara 

khusus ke seluruh dinas/ 

instansi dan kelompok 

peduli di kota/ kab. peserta 

PAKET 

Pelaksana: KPK-D 

Peserta : Dinas-dinas, instansi, 

Kelompok peduli (LSM, universitas, 

profesional, pers, swasta 

dan kelompok peduli lainnya) 

Fasilitator : Pemkot/ kab.dan 

KMW 

• Dinas/instansi & kelompok 

peduli paham tujuan, konsep 

dan mekanisme PAKET (apa, 

mengapa & bagaimana 

mekanisme dana PAKET) 

• Tumbuh kebutuhan & kepentingan 

Dinas/instansi & 

kelompok peduli utk bermitra 

sinergi dg masyarakat 

• Tumbuh niat dinas/instansi 

dan kelompok peduli untuk 

bermitra secara sinergis 

dengan masyarakat (BKM) 

• Lihat Pedoman 

khusus PAKET 

• Mulai dilaksanakan pd 

bln ke-1 sampai ke-2 

pelaksanaan PAKET & 

berke-sinambungan 

secara intensif 

48. 

Pengokohan Relawan 

Kemiskinan Tkt Kota/ kab, 

yang berasal dari peserta 

aktif KBP dan unsur 

lainnya, melalui 


rembug kota tentang 

kerelawanan sebagai 

basis kemitraan 


kemiskinan secara mandiri 

dan berkelanjutan 

Pelaksana: KPK-D & Pemkot/ 

kabupaten. 





pihak peduli lainnya. 

Fasilitator : KMW 

• Para-pihak di tkt. kota/kab. 

menumbuhkembangkan 

kerelawanan sebagai basis 


• Para-pihak tkt. kota/kab. 

mendorong serta membuka 

kesempatan kepada orangorang 

peduli (berdasarkan 

kriteria perbuatan baik dan 

kualitas sifat kemanusiaan) 

untuk menjadi relawanrelawan 

dalam rangka 

pelaksanaan PAKET di 

wilayahnya. 

• Di Kota/Kab 

• Dilakukan pd Bulan 

ke-3 pelaksanaan 

PAKET & berkesinambungan 

selama 

masa proyek P2KP 

• KPK-D & KMW 

mendorong parapihak 

kota/kab utk 

komunikasi intensif 

dengan Relawan- 



73


49. 

Pembentukan Pokja PAKET 

di tingkat kota dengan 

keanggotaan berbasis 

kerelawanan dan nilai-nilai 

universal kemanusiaan 

melalui serangkaian FGD 

serta rembug kota yg 

dikoor-dinir oleh KPK-D 

Pelaksana: KPK-D & Relawan 

Peserta : Relawan-relawan 

kemiskinan kota dan kelompok 

strategis di kota/ kabupaten 

setempat 

Fasilitator : Pemkot/ kab dan 

KMW 

• Dipahaminya substansi 

Pokja PAKET yang berbasis 

kerelawanan, organik, inklusif 

& pimpinan kolektif. 

• Anggota-anggota Pokja 

PAKET dipilih berdasar kriteria 

& mekanisme pemilihan 

yang berbasis kerelawanan 

& nilai-nilai kemanusiaan. 

• Pokja PAKET terbentuk 

secara organik, partisipatif, 

demokratis, transparan dan 

akuntabel beranggotakan 

para-pihak dari pemerintah 

daerah (dinas/instansi), 

BKM, dan kelompok peduli 

• Disepakatinya aturan dasar, 

prinsip, rencana dan mekanisme 

kerja Pokja PAKET. 


Khusus PAKET 

• Proses pemilihan 

hanya dapat dilakukan 

apabila dalam proses 

pemilihan dilaksanakan 

terlebih dahulu 

FGD kepemimpinan 

berbasis nilai-nilai 

kemanusiaan & 

kerelawanan 

• Sebaiknya dilakukan 

pada bln ke-4 


50 

Serangkaian rembug parapihak 

di tkt kota/ kab untuk 

keterpaduan programprogram 

masy-arakat 

dengan program pemkot/ 

kab. (dinas/ instansi) & 

kelompok peduli setempat 

(dapat melalui pameran 

lelang program, rapat 

koordinasi, lobby 

strategis, silaturahmi 

sosial, musbangkel/des, 

dll) 

Pelaksana: KPK-D, Pokja PAKET, 

Pemkot/ kab & Relawan kota 

Peserta : BKM-BKM, Dinas/ 

Instansi, LSM, universitas, 

swasta, ulama, pers, kelompok 

peduli & masyarakat. 

Fasilitator: Pemerintah kota/kab. 

dan KMW 

• Program Pemda dari Hasilhasil 

Musbankel/des & 

rakorbang thn lalu telah 

menampung usulan 

masyarakat (Pronangkis) 

pada tahun sebelumnya & 

kesepakatan ttg penyampaian 

program masyarakat 

pd program Pemda utk thn 

berikutnya melalui mekanisme 

musbangkel/des & 

rakorbang thn berjalan 

• Kesepakatan Matching 

Program Penanggulangan 

Kemiskinan antara masyarakat 

dengan dinas/instansi 

sebagai hasil keterpaduan 

PJM dan Renta Pronangkis 

yang disusun masyarakat 

dengan program organik 

dinas/instansi setempat. 

• Diperoleh rencana kemitraan 

Program Masyarakat dg 

Program dinas dengan jenis 

kegiatan & keterlibatan 

institusi yang bervariasi 


Khusus PAKET 

• Pronangkis diharapkan 

dpt disampaikan 

pada mekanisme 

Musbangkel/des 

hingga rakorbang 

atau mekanisme 

perencanaan pembangunan 

pemda lain 

yg melibatkan partisipasi 

masyarakat 

• Rencana keterpaduan 

& kemitraan program 

masyarakat dgn 

program dinas 

dibahas intensif di 

rembug kota KPK 

yang dilengkapi dg 

lokakarya perencanaan 

partisipatif & 

‘lelang program 

kemitraan’ utk pelaksanaan 

PAKET 

• Dilakukan pada bln ke- 

5 hingga ke-6 pelaksanaan 

PAKET 

51. 

Pembentukan Panitia 

Kemitraan oleh BKM dan 

dinas pengusul yang telah 

menyepakati ber-sama 

untuk memadukan program 

mereka & bermitra sinergis 

dlm me-laksanakan 

kegiatannya 

Pelaksana: BKM bersama dinas/ 

instansi pengusul 

Fasilitator: Pemerintah kota/kab, 

KPK-D dan KMW 

• Panitia kemitraan dibentuk 

berdasarkan kesetaraan, 

kemitraan, kebersamaan, 

partisipatif dan akuntabel. 

• Job description dan tata 

kerja Panitia kemitraan telah 

disepakati 

• Ditandatangi berita acara 

pembentukan panitia kemitraan 

oleh ketua BKM bersama 

dgn kepala dinas 


Khusus PAKET 

• Rintisan dapat dilakukan 

sejak bulan ke-5 

dan secara intensif 

Dilakukan pada bln ke- 

6 s/d ke-7 


• KMW memverifikasi 

kesesuaian proses 

pembentukan dgn 

prinsip & nilai di P2KP 



52. 

Penyusunan Proposal 

bersama yg dilakukan 

secara partisipatif, 

transparan, demokratis, & 

akun-tabel serta dlm 

suasana kesetaraan oleh 

dinas kota/kab dengan 

BKM yang telah sepakat 

membentuk panitia 

kemitraan 

Pelaksana: Dinas/ Instansi 

bersama BKM 


KPK-D dan KMW 

• Usulan-usulan bersama 

pembangunan prasarana 

dan/atau pengembangan 

pelayanan masyarakat yg 

terkait dgn penanggulangan 

kemiskinan 

• Proses pembuatan proposal 

bersama dilandasi 

kesetaraan, kebersamaan, 

serta sesuai dengan prinsip 

dan nilai di P2KP 

• Proposal panitia kemitraan 

diverifikasi oleh KMW 

• Proposal yg telah diverifikasi 

KMW diserahkan ke 

Pokja PAKET untuk dinilai 

kelayakannya (teknis, 

keuangan dan lingkungan) 


Khusus PAKET 

• Dilakukan pada bln ke- 

7 s/d ke-8 pelaksanaan 

PAKET 

• KMW & relawan kota 

memfasilitasi 

keduabelah pihak 

agar proses penyusunan 

proposal 

sesuai dgn prinsip & 

nilai di P2KP serta 

terjadi saling belajar 

bersama 

• Proposal yg tidak 

memenuhi kriteria 

verifikasi KMW diserahkan 

kembali ke 

pengusul untuk 

disempurnakan 

53. 

Penilaian kelayakan 

proposal PAKET dan 

Prioritasi proposal serta 

Persetujuan Pendanaan 

proposal oleh Pokja PAKET 

Pelaksana: Pokja PAKET 


KPK-D dan KMW 

• Diperoleh kelayakan usulanusulan 

berdasarkan 

verifikasi lapangan & 

penilaian ke-layakan teknis, 

lingkungan serta keuangan 

oleh Pokja PAKET 

• Usulan-usulan yg layak 

diajukan ke PJOK PAKET 

untuk dicairkan dananya 


Khusus PAKET 

• Dilakukan pd akhir bln 

ke-8 pelaksanaan 

PAKET 

• Pokja PAKET dpt 

meminta bantuan 

Dinas teknis atau 

pakar yang terkait dgn 

usulan utk membantu 

penilaian kelayakan 

usulan tersebut 

54. 

Penyiapan detail desain 

teknis (bila diperlukan) 

Pelaksana: Panitia kemitraan 

yang proposal/usulannya 

disetujui 


KPK-D dan KMW 

• Penyiapan detail desain 

(DED, pendanaan dll) oleh 

pihak pengusul yg proposal 

atau usulannya menurut 

keputusan Pokja PAKET 

harus dilengkapi dgn detail 

desain 

• Detail desain teknis 

diverifikasi & disetujui KMW 

• Dapat dibantu tenaga 

ahli dari dinas terkait 

atau klpk peduli 

• Dilakukan pd bln ke-8 


55. 

Pencairan dana PAKET ke 

rekening Panitia kemitraan 

Pelaksana: PJOK & KPKN 


KPK-D dan KMW 

• Panitia kemitraan terlebih 

dahulu melak-sanakan 

kegiatan dgn sumber dana 

swadaya (baik dari 

masyarakat maupun dinas 

atau kelompok peduli) 

• Dana tersedia di rekening 

bersama panitia kemitraan 

Dilakukan pd bulan ke-9 


56. 

Kerjasama & kemitraan 

sinergis pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan 

proposal yang disetujui 

Pelaksana: Setiap Panitia 

kemitraan yang proposal-nya 

didanai PAKET P2KP 

Fasilitator : Pemerintah kota/kab, 

KPK-D dan KMW 

• Prasarana dan/atau pelayanan 

publik terkait dgn penanggulangan 

kemiskinan, 

terbangun dan/atau tersedia 

• Lihat pedoman 

khusus PAKET 

• Dilakukan pd bln ke-9 

s/d bln ke-12 



75


Tahap Laporan dan Evaluasi 

57. 

Penyusunan laporan 

pertanggung jawaban 

pelaksanaan proyek/ 

subproyek oleh Panitia 

Kemitraan 

Pelaksana: Pokja PAKET dan 

semua Panitia kemitraan yang 

proposal-nya didanai PAKET 

Fasilitator : Pemerintah kota/kab, 

KPK-D dan KMW 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

telah diaudit & dipertanggungjawabkan 

serta disampaikan 

secara terbuka & 

akuntabel kepada masyarakat 

serta pihak terkait lainnya 

Dilakukan pd bln ke-11 

s/d bln ke-12 


58. 

Evaluasi tkt Kota/Kab, 

Penyusunan laporan 

tahunan pelaksanaan 

PAKET di tingkat Kota/Kab 

dan Penyusunan Best 

Practice kegiatan Panitia 

Kemitraan 

Pelaksana : Pokja PAKET & 

KPKD serta relawan kota 

Fasilitator : KMW dan Pemkot/ 

kab 

Pelaksanaan PAKET di kota/ 

kab & kegiatan best practice 

dapat dipertanggungjawabkan, 

disampaikan scr terbuka 

dan akuntabel ke masyarakat 

serta pihak terkait lainnya 


s/d bln ke-12 


59. 

Evaluasi Kinerja Peserta 

PAKET untuk Penyempurnaan 

Pelaksanaan dan 

Evaluasi Keberlanjutan 

PAKET di kota/kab peserta 

PAKET 

Pelaksana : KMW, Pemprop, P2P 

Peserta: KPK-D, Pokja PAKET, 

pemkot/kab, relawan-relawan 

kota/ kab dan para pihak lainnya 

Fasilitator : PMU/KMP 

• Teridentifikasinya realisasi 

MOU dan pelaksanaan 

PAKET sesuai Pedoman dan 

ketentuan P2KP 

• Penyempurnaan konsep dan 

Pelaksanaan PAKET di 

lokasi-lokasi peserta 

• Keputusan untuk 

keberlanjutan program 

PAKET di lokasi-lokasi 

peserta PAKET 



Pelaksanaan PAKET putaran berikutnya (Tahun berikutnya) 

4.3. TAHAP-TAHAP YANG MENERUS ATAU 

BERKALA 

Pada pelaksanaan P2KP terdapat 

serangkaian kegiatan, baik sebagai bagian dari 

siklus pokok P2KP maupun kegiatan khusus, 

yang dilaksanakan secara berkala dan secara 

terus menerus atau berkelanjutan selama 

masa proyek P2KP. Meskipun demikian, 

harus disadari agar kegiatan ini dilaksanakan 

secara cermat, sistematis dan terarah agar 

tidak menjadi siklus tersendiri yang justru akan 

memperlambat proses dinamika kegiatan 

proyek P2KP di lapangan, sehingga 

menimbulkan dampak kejenuhan dan 

ketidakpercayaan masyarakat. 

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam 

kategori kegiatan yang terus menerus atau 

berkala, antara lain adalah sebagai berikut: 


1. 

2. 

3. 

Monitoring (pemantauan) 

Evaluasi 

Penanganan pengaduan 

dan manajemen konflik 

Pelaksana: KMP dan KMW, Tim 

Fasilitator dan Relawan 

Masyarakat 

Pelaksana: Konsultan Evaluasi 

(KE) 

Pelaksana : PMU, KMP, KMW & 

BKM sesuai dengan tingkatannya 

• Perbaikan kualitas kinerja 

proyek P2KP 

• Data status pencapaian 

tujuan proyek 

• Saran perbaikan & masukan 

kebijakan bagi pemerintah 

• Pengaduan masyarakat 

teridentifikasi dan tertangani 

• Konflik terselesaikan 

Dilakukan atas dasar 

indikator kinerja P2KP & 

sebagai bagian dari 

fungsi manajemen 

proyek 

Survai awal (Baseline 

survey) Diikuti 

serangkaian studi 

dampak 

Pedoman penanganan 

pengaduan oleh KMP 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Inventarisasi dan 

penyebarluasan contoh 

kasus sukses (Best 

Practice) P2KP 

Penyiapan tahap terminasi 

(Penghentian hubungan 

kerja proyek) 

Sosialisasi P2KP secara 

terus menerus selama 

masa proyek ke berbagai 

kelompok sasaran di 

berbagai tataran. 

Pelatihan (in class, 

coaching, on the job 

training, magang, dll) 

Pendampingan serta 

Penguatan Forum dan 

Lembaga Masyarakat 

dalam P2KP (Relawan 

Masyarakat, Panitia, BKM, 

UP-UP, KSM Forum BKM 

dll) & pe-ngembangan 

jaringan diantara mereka 

dan berbagai lembaga 

lainnya 

Pelaksana : KMP 

Peserta : BKM, KSM dan pihak 

terkait 


Pelaksana : KMW 

Peserta : BKM, UP, KSM, Relawan 

Masyarakat, Forum BKM, Pokja 

PAKET dan stakeholder 

Fasilitator: PMU & KMP 

Pelaksana: KMP, KMW dan Tim 

Fasilitator sesuai dengan wilayah 

kerjanya. 

Fasilitator: PMU 

Pelaksana: KMP, KMW dan Tim 

Fasilitator sesuai dengan wilayah 

kerjanya 

Fasilitator: PMU, Tim Pelatih 

Pelaksana: Pemerintah 

Kelurahan, PJOK dan Tim 

Fasilitator sesuai wilayah 

kerjanya 

Peserta : Relawan Masyarakat, 

Tim Pemetaan Swadaya, BKM, 

UP, Forum BKM, kelompok peduli, 

kelompok usaha, pemda, dll 

Fasilitator : Pemkot/kab dan KMW 

• Proses inventarisasi 

dilakukan secara 

partisipatif, transparan dan 

akuntabel 

Keberlanjutan dari: 

• kelembagaan masyarakat 

• dana bergulir (BLM) 

• budaya kerjasama antara 

pemerintah dan masyarakat 

Meningkatnya kesadaran dan 

fungsi kontrol sosial masyarakat 

terhadap program penanggulangan 

kemiskinan pada 

umumnya dan khususnya 

terhadap BKM, UP, KSM 

Meningkatnya kemampuan dan 

kapasitas para pelaku 

pembangunan dlm menanggulangi 

kemiskinan pada 

umumnya dan menerapkan 

P2KP pada khususnya 

• BKM berfungsi & dikelola 

sesuai prinsip & nilai P2KP 

• UP berfungsi & dipersiapkan 

dikelola sbg Lembaga 

pelaksana kegiatan 

• Terbangun jaringan kerjasama 

antar lembaga masyarakat 

& antara lembaga masyarakat 

dgn pihak lainnya 

• Relawan Masyarakat 

menjadi pengawal prinsip 

dan nilai-nilai P2KP (safeguard) 

Pedoman inventarisasi 

kasus-kasus sukses 

oleh KMP 

o Pedoman Exit Strategy 

& Terminasi P2KP 

o Pengenaan sanksi ke 

BKM yg tdk mampu 

mengelola dana 

bergulir dengan 

melikuidasi dana 

bergulir utk digunakan 

pembangunan 

prasarana 

Buku Pedoman teknis 

dan Pedoman Khusus 

tentang Sosialisasi 

Buku Pedoman teknis 

dan Pedoman khusus 

tentang Pelatihan 

Pedoman Teknik 

Penguatan Kelembagaan 

Masyarakat oleh KMP 

9. 


Penguatan Kapasitas 

Pemerintah Kota/Kab & 

KPK-D setempat sbg 

Forum Komunikasi stakeholder 

untuk upaya-upaya 


kemiskinan di kota/kab 

setempat 

Pelaksana: KMW dan Pemkot/kab 

Peserta : KPK-D, relawan kota, 

kelompok peduli, dll 

• Pemkot/kab mampu utk 

replikasi konsep P2KP sbg 

dasar program & kebijakan 


di wilayahnya 

• KPK-D berfungsi & dikelola 

sesuai prinsip & nilai P2KP 

• Relawan Kota dan KPK-D 


dan nilai-nilai di P2KP (safeguard) 


Pemerintah Kota/ 

kabupaten dan KPK-D 

oleh KMP 


77

4.4. TAHAP PENYIAPAN KEBERLANJUTAN 

PROGRAM 

Selain kegiatan di atas, P2KP juga mendorong 

dua kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

proses penyiapan keberlanjutan program oleh 

masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 

Artinya, kegiatan-kegiatan jenis ini diharapkan 

dapat terus dikembangkan lebih lanjut oleh 

pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat, 

meskipun masa proyek P2KP telah berakhir. 

Maksud utama dari kegiatan ini pada intinya 

adalah mendorong masyarakat dan 

pemerintah daerah untuk mempertahankan 

dan meningkatkan proses pembelajaran di 

antara mereka, khususnya dalam menerapkan 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang 

telah mulai dibangun selama masa proyek 

P2KP. 


1. 

2. 


Penguatan Komunitas 

Belajar Kelurahan (KBK) 


Penguatan Komunitas 

Belajar Kelurahan (KBK) 

Pelaksana: UPS, BKM, perangkat 

kelurahan dan relawan-relawan 

Peserta : Relawan dan 

Masyarakat serta perangkat 

kelurahan/ desa yang aktif di KBK 

Pelaksana: Pemkot/ kab, KPK-D 

dan KMW Peserta : Pemkot/kab, 

KPK-D, relawan kota, kelompok 

peduli, dll 

Pelaksana: KMW dan Pemkot/ 

kabPeserta : KPK-D, relawan 

kota, kelompok peduli, dll 

• BKM mampu melembaga-kan 

komunitas pembelajar di 

masyarakat sebagai pusat 

kajian kebijakan dan 

kegiatan penanggulangan 

kemiskinan serta pembangunan 

kelurahan 

• Keputusan dan kebijakan 

BKM serta UP-UP dan 

Pemerintah Kelurahan 

berbasis pada aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat serta 

berorientasi pro poor 

setelah P2KP berakhir 

• Relawan-relawan masy. 


dan nilai-nilai universal di 

P2KP (safe-guard) 

• Meletakkan pondasi bagi 

masyarakat untuk menata 

dan memperbaiki kualitas 

lingkungan perumahan 

permukiman kelurahannya 

yang lebih lestari, sehat, 

aman dan terpadu 

(Kelurahan Neighbour-hood 

development) 

• KPK-D mampu melembagakan 

KBP sbg Pusat 

Pembelajaran dan Pengkajian 

masalah-masalah 


• Pemkot/kab mampu replikasi 

konsep P2KP sbg dasar 

program & kebijakan di 

wilayahnya 

• Relawan Kota dan KPK-D 


dan nilai-nilai di P2KP (safeguard) 

• Meletakkan pondasi bagi 

upaya menata & memperbaiki 

kualitas lingkungan 

perumahan permukiman di 

perkotaan yang lebih lestari, 

sehat, aman dan 

berkelanjutan scr terpadu 

(city Neighbourhood 

development) 


Komunitas Belajar 

Kelurahan (KBK) 


Komunitas Belajar 

Perkotaan (KBP) 



Pemerintah Kota/ 

kabupaten dan KPK-D 

oleh KMP 


Bab 

V 

Manajemen Proyek 

Pada dasarnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) adalah proyek Pemerintah Indonesia 

dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat 

di perkotaan. Untuk menyelenggarakan proyek tersebut, 

maka ditunjuk Departemen Permukiman dan Prasarana 

Wilayah yang dalam pelaksanaannya bekerja sama 

dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah. 

Untuk pelaksana harian proyek di lapangan, maka 

dikontrak seperangkat konsultan (contracting out) yang 

bekerja di tingkat pusat maupun daerah. Konsultan ini 

bertanggung jawab langsung ke Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, melalui Project 

Manajemen Unit (PMU). 

Lebih dari itu, P2KP dirancang sebagai gerakan bersama 

yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui 

proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintah 

daerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan 

berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta, dan warga 

masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat 

menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik 

dalam memampukan kemandirian masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan. 

Dengan demikian, pada tingkatan masyarakat dan 

pemerintah daerah diharapkan P2KP dapat ditransformasi 

dari Proyek menjadi Program yang ditangani Mandiri dan 

Berkelanjutan. 

5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA 

PERAN 

5.1.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi proyek menggambarkan 

pola penanganan proyek secara menyeluruh 

dari pusat sampai dengan daerah yang akan 

dijelaskan di bawah ini. 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Surat 

Keputusan Tentang Tim Pengarah dan Tim 

Pelaksana inter Departemen Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). 

Tim Pengarah P2KP diketuai oleh Deputi 

Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan 

Regional Bappenas, serta wakilnya adalah 

Deputi VI Menko Kesra dan Direktur Jenderal 

Perumahan dan Permukiman Departemen 

Kimpraswil. Tim pengarah beranggotakan 

unsur-unsur seperti dari Bappenas, Kantor 

Menko Kesra, Departemen Kimpraswil, 

Depdagri, Departemen Keuangan, 

Departemen Koperasi dan UKM, Deperindag, 

Biro Pusat Statistik dan Komite 

Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Nasional. 

Tim Pengarah Inter Departemen akan didukung 

Tim Pelaksana Inter Departemen, yang 

diketuai oleh Direktur Perkotaan dan 

Pedesaan Bappenas serta Direktur Bina 

teknik Ditjen Perkim Dept. Kimpraswil selaku 

wakil ketua. Tim Pelaksana Inter departemen 

P2KP beranggotakan unsur-unsur dari 

Bappenas, Dept.Kimpraswil, Depdagri, Dept. 

Koperasi & UKM, Dept. Keuangan, 

Deperindag, Kantor Menko Kesra, KPK 

Nasional dan Biro Pusat Statistik. 

Secara operasional, tim pengarah dan tim 

pelaksana inter departemen akan dibantu oleh 

Kelompok Kerja P2KP Nasional (Pokja P2KP 

nasional) yang beranggotakan eselon III dari 

departemen-departemen terkait. Pembentukan 

Pokja P2KP Nasional ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan 

dan Permukiman (Dirjen Perkim) Departemen 

Kimpraswil. 


79

Departemen Permukiman dan Prasarana 

Wilayah (Kimpraswil) adalah lembaga 

penyelenggara proyek (Executing agency) 

P2KP ini. Oleh sebab itu, Departemen 

Kimpraswil melalui Direktorat Jenderal 

Perumahan dan Permukiman (Ditjen Perkim) 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan 

penyelenggaraan proyek P2KP. Sebagai 

lembaga penyelenggara proyek P2KP, 

Departemen Kimpraswil di bawah arahan Tim 

Pengarah dan Tim Pelaksana Inter Departemen 

(Tim Interdept). 

Direktorat Jenderal Perumahan dan 

Permukiman Departemen Kimpraswil 

membentuk unit manajemen proyek atau lebih 

dikenal sebagai PMU (Project Management 

Unit) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 

membawahi beberapa staf. Kepala PMU, 

dibantu Pemimpin Proyek (Pimpro), mendapat 

mandat penuh serta bertanggungjawab 

langsung kepada Dirjen Perkim dalam 

melaksanakan tugas-tugas keproyekan P2KP. 

Kepala PMU dan Pimpro akan dibantu oleh 

konsultan advisory (advisory consultant) yang 

akan bertanggungjawab mengawal/menjaga 

substansi konsep P2KP dan menyusun 

pedoman-pedoman P2KP, baik pedoman 

umum, pedoman teknis maupun pedoman 

pelaku serta pedoman-pedoman yang memuat 

konsep-konsep dasar berkaitan pelaksanaan 

P2KP, misalnya pelatihan, sosialisasi, 

komunitas belajar, exit strategy, PAKET, dll. 

Untuk pelaksanaan lapangan, Pimpro 

mengontrak Konsultan Manajemen Pusat 

(KMP) yang akan bertindak atas nama Pimpro 

sesuai dan kewenangan yang diberikan 

Pimpro, untuk melakukan manajemen proyek 

secara menyeluruh termasuk manajemen 

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang 

akan bertugas di tiap satuan wilayah kerja 

(SWK). Di tiap SWK, akan ditangani oleh satu 

KMW yang berkantor di wilayah bersangkutan 

dan dipimpin oleh seorang Team Leader, yang 

bertindak sebagai Koordinator SWK dengan 

dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Team 

leader KMW juga dibantu oleh koordinator kota 

yang bertanggungjawab untuk menangani 

kurang lebih 50 kelurahan sasaran atau 5 tim 

fasilitator. Koordinator kota berkedudukan di 

kota/kabupaten yang ditetapkan KMW sesuai 

kapasitas kelurahan sasaran dan dapat 

dibantu oleh beberapa tenaga sub-proffesional 


Di tingkat kecamatan, pada setiap sekitar 10 

kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator 

yang terdiri dari sekurangnya seorang 

Fasilitator Senior dan 3 Fasilitator. Jumlah 

anggota tim fasilitator akan disesuaikan untuk 

lokasi yang jumlah kelurahannya lebih banyak 

dan lokasi yang dianggap cukup terpencil, 

sesuai ketetapan Pimpro. Tim Fasilitator ini 

akan dikontrak oleh KMW dan bertanggung 

jawab langsung ke KMW. 

Disamping itu di tiap kelurahan, masyarakat 

diharapkan dapat mendorong dan memberi 

kesempatan seluas mungkin relawan-relawan, 

yang nantinya melalui pendampingan dan 

penguatan kapasitas oleh tim fasilitator, 

diharapkan mampu membantu masyarakat 

dalam melaksanakan proses dan kegiatan 

P2KP secara benar sesuai dengan pedoman 

P2KP. Relawan-relawan ini adalah orang-orang 

yang peduli, komitment dan ingin memberikan 

kontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan 

masyarakat miskin dan warga rentan atau 

tertinggal (kelompok marjinal) yang ada di 

sekitarnya, melalui keterlibatan aktif dan 

konstruktif dalam pelaksanaan P2KP di 

wilayahnya 

Secara rinci hubungan kerja antar unsur 

pelaksana proyek dari tingkat pusat sampai 

dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada 

Bagan 5.1. di bawah ini. 


Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP 

DEP KIMPRASWIL 

Dirjen Perkim 

Tim Pengarah 

Inter Departemen 

Direktur Bina Teknik 

Pusat 

P M U 

Direktur Perkim Wil 

Barat, Tengah,Timur 

Tim Pelaksana 

Inter Departemen 

Pimpro 

Tim Kelompok 

Kerja Nasional 

K A 

KMP 

K E 

Propinsi 

KMW 

Pimpro P2P Propinsi 

Bappeda Propinsi 

Kepala Dinas PU/ 

Perumahan/Kimpraswil 

Propinsi 

KPK Propinsi 

Forum BKM 

Propinsi 

Koord. Kota/Kab 

Bappeda Kota/Kab. 

Kepala Dinas PU/ Perumahan 

/Kimpraswil Kota/Kab. 

KPK Kota/Kab. 

Kabupaten 

Kota 

Forum BKM 

Kabupaten/Kota 

Tim Fasilitator 10 Kel/Desa 

PJOK Kecamatan 

Tingkat kecamatan 

Relawan/kader 

BKM 

LURAH 

Tingkat Kelurahan 

KSM 

Garis Pengendalian 

Garis fasilitasi 

Garis koordinasi 

Garis Pelaporan/informasi 

Bagi Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi lokasi sasaran PAKET, maka di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten terdapat 

PJOK PAKET dan di struktur KPK-D terdapat Tim Pokja PAKET. 


81

Keterangan Bagan 5.1.: 

• Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Inter 

Departemen adalah Tim yang beranggotakan 

Pejabat Eselon I & II dari Kantor Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 

Komite Penanggulangan Kemiskinan, 

Bappenas, Departemen Keuangan, 

Departemen Dalam Negeri, Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan, Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, BPS, yang dibentuk dengan 

Keputusan Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

• Tim Pokja Nasional adalah Tim yang 

beranggotakan Pejabat Eselon III dari Kantor 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, Komite Penanggulangan Kemiskinan, 

Bappenas, Departemen Keuangan, 

Departemen Dalam Negeri, Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan, Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, BPS, yang dibentuk dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan 

Permukiman, dan yang dalam pelaksanaan 

tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja Inter 

Departemen. 

• Direktur Bina Teknik adalah Direktur Bina 

Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan 

Permukiman. 

• Direktur Perumahan dan Permukiman 

Wilayah Barat adalah Direktur Perumahan 

dan Permukiman Wilayah Barat Direktorat 

Jenderal Perumahan dan Permukiman. 


Wilayah Tengah adalah Direktur Perumahan 

dan Permukiman Wilayah Tengah Direktorat 



Wilayah Timur adalah Direktur Perumahan 

dan Permukiman Wilayah Timur Direktorat 


• Project Management Unit P2KP (PMU-P2KP) 

adalah sebuah unit kerja yang bertanggung 

jawab atas keberhasilan pelaksanaan proyek 

P2KP dengan tugas pokok melaksanakan 

koordinasi, pengendalian, monitoring dan 

pembinaan teknis P2KP. 

• Pimpro P2KP adalah Pemimpin Proyek yang 

bertugas memberikan dukungan teknis dan 

administratif pada semua unsur P2KP guna 

meningkatkan kelancaran dan ketertiban 

pelaksanaannya 

• Konsultan Advisory (KA), berkedudukan di 

Jakarta, bertugas memberikan masukan PMU/ 

Pimpro dalam mengembangkan konsepkonsep 

dasar P2KP, menyusun Pedoman 

Umum dan Buku-Buku Pedoman lainnya, serta 

konsep kebijakan operasional sebagai acuan 

pelaksanaan pelaku P2KP. 

• KE adalah Konsultan Evaluasi, berkedudukan 

di Jakarta, bertugas membantu PMU dalam 

mengevaluasi kegiatan serta hasil dari seluruh 

proyek P2KP. 

• KMP adalah Konsultan Manajemen Pusat, 

berkedudukan di Jakarta dan bertugas 

membantu Proyek dalam hal perencanaan, 

monitoring dan pelaporan pelaksanaan di 

lapangan yang dilakukan oleh Konsultan 

Manajemen Wilayah (KMW). 

• KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayah 

berkedudukan di lokasi proyek, berada di 

bawah tanggung jawab dan koordinasi KMP, 

yang berperan sebagai pelaku utama 

pelaksanaan proyek di Tingkat Wilayah (yang 

mencakup beberapa kota/kabupaten). 

• BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat 

• KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat 

• Relawan/kader adalah Relawan Masyarakat 


5.1.1. Tata Peran 

a) Pemerintah 

Secara umum, partisipasi dan peran aktif 

pemerintah yang diharapkan dalam 

pelaksanaan P2KP adalah: (i) Memfasilitasi 

dan menumbuhkan iklim mendukung 

bagi upaya terwujudnya kemandirian 

masyarakat, (ii) “melembagakan” mekanisme 

yang menjamin terwujudnya komunikasi, 

koordinasi dan keterpaduan antara 

pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat, dan (iii) Memfasilitasi keberlanjutan 


secara mandiri. 

Perangkat pemerintah khususnya 

pemerintah daerah didorong untuk mampu 

berperan sebagai pemampu (enabler), 

pelaksana (fasilitasi), monitoring, supervisi, 

koordinasi dan selalu beorientasi pada 

pengembangan masyarakat dengan 

mengedepankan prakarsa masyarakat. 

Secara khusus perangkat pemerintah diharapkan 

mampu berperan sebagai katalis pembangunan 

dalam rangka mendorong terjadinya proses 

transformasi dan bukan transplantasi. Proses 

transformasi yang dimaksud dalam P2KP adalah 

transformasi masyarakat dari masyarakat miskin 

menuju masyarakat berdaya, dari masyarakat 

berdaya menuju masyarakat mandiri dan pada 

akhirnya dari masyarakat mandiri menuju 

masyarakat madani (Civil Society). 

Di Tingkat Pusat 

Secara nasional, lembaga penyelenggara 

(executing agency) P2KP adalah Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah 

(Kimpraswil), yang untuk kelancaran tugas 

membentuk PMU (Project Management Unit). 

Departemen Kimpraswil dibawah arahan Tim 

Pengarah Inter Departemen, yang terdiri dari 

unsur-unsur terkait, antara lain : Bappenas, 

Dept Kimpraswil, Depdagri, DepKeu, Kantor 

Menko Kesra, BPS, Deperindag serta 

Departemen Koperasi dan UKM. Tim Pengarah 

Inter Departemen (Inter Dept.) akan didukung 

Tim Pelaksana Inter departemen, yang 

beranggotakan unsur-unsur terkait yang sama. 

Keberadaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana 

Inter Dept. dibentuk melalui Surat Keputusan 

Menteri Negara/Kepala Bappenas. 

Adapun tugas-tugas dari Tim Inter Departemen 

sesuai Surat Keputusan Menteri Negara dan 

Kepala Bappenas No.300/M.PPN/10/2002, 

adalah: 

1) Tim Pengarah Inter Departemen 

• Menetapkan dan memberikan dasardasar 

kebijakan, perencanaan, 

koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan P2KP 

• Melakukan sinkronisasi pelaksanaan 

P2KP dengan program lainnya dalam 

upaya untuk meningkatkan efektivitas 

penanggulangan kemiskinan secara 

menyeluruh 

• Memberikan laporan perkembangan 

kerja secara triwulanan dan laporan 

hasil kerja kepada Menteri Negara/ 

Kepala Bappenas serta Menko Kesra 

2) Tim Pelaksana Inter Departemen 

• Menetapkan kebijakan umum dan 

pedoman-pedoman umum P2KP. 

• Melakukan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan dengan mengacu pada 

kebijakan yang telah ditentukan 

• Memberikan masukan kepada Tim 

Pengarah untuk penyempurnaan 

pelaksanaan program 

• Melaporkan hasil pelaksanaan P2KP 

kepada Tim Pengarah & KPK Nasional 

Untuk memperlancar koordinasi, 

sinkronisasi dan komunikasi antara 

executing agency dengan Tim Pengarah 

dan Tim Pelaksana Inter Departemen, 

Dirjen Perkim Departemen Kimpraswil 

menetapkan Surat Keputusan tentang 

Pokja P2KP Nasional, yang 

beranggotakan eselon III dari 

departemen-departemen terkait. 

Perincian tugas-tugas dari Pokja P2KP 

Nasional ditetapkan dalam SK Dirjen 

Perkim tersebut. 

3) Project Management Unit/Pemimpin 

Proyek 

Kepala PMU/Pemimpin proyek, sebagai 

bagian integral, berperan sebagai 

penanggungjawab umum pelaksanaan 

P2KP dan berkedudukan di pusat. PMU/ 


83

Pimpro adalah penyelenggara dan 

sekaligus mewakili Departemen 

Kimpraswil sebagai instansi pelaksana 

dan bertindak atas nama proyek di tingkat 

pusat (executing agency). 

Untuk pelaksanaan substansi proyek, 

termasuk sebagian tanggung jawab 

kualitas pelaksanaan P2KP, PMU/Pimpro 

menugasi KMP (Konsultan Manajemen 

Pusat) yang bertindak untuk atas nama 

PMU/pimpro di lapangan -sesuai dengan 

batasan kewenangan yang diberikan- dan 

bertanggungjawab langsung ke Kepala 

PMU/Pimpro. Kedudukan, peran dan 

fungsi PMU/Pimpro diatur melalui surat 

keputusan Menteri Kimpraswil. 

Tanggung jawab dan pokok-pokok tugas 

PMU/Pimpro P2KP : 

• Bertanggung jawab terhadap kelancaran 

pelaksanaan teknis dan administrasi 

proyek P2KP secara umum 

kepada Departemen Kimpraswil 

• Menetapkan jumlah dan nama 

kelurahan sasaran 

• Menyiapkan Manual/Pedoman- 

Pedoman P2KP 

• Menyiapkan Term of Refference (TOR) 

konsultan pelaksana 

• Mengarahkan, memonitor dan menilai 

kinerja konsultan pelaksana 

• Melaksanakan sosialisasi secara 

nasional 

• Menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap 

sistem penanggulangan pengaduan 

masyarakat (resolusi konflik) 

• Melaksanakan dan bertanggung jawab 

terhadap replenishment IDA Credit No. 

3658-IND dan IBRD- Loan No. 4664. 

• Melakukan proses pengadaan dan 

pembayaran konsultan pelaksana 

Di Tingkat Propinsi 

Pemerintah Propinsi berperan memberikan 

dukungan dan jaminan atas kelancaran 

pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. 

Penanggung jawab pelaksanaan P2KP di tingkat 

propinsi adalah Pemerintah Proponsi, yang untuk 

kelancaran tugasnya dapat membentuk Tim 

Koordinasi P2KP di tingkat propinsi, melalui 

Surat Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi 

P2KP tingkat Propinsi terdiri dari KPK Propinsi 

sebagai Pengarah, Bappeprop sebagai ketua, 

Dinas yang menangani perumahan dan 

permukiman sebagai wakil ketua, serta 

beranggotakan dinas-dinasi terkait lainnya. 

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

• Pemasyarakatan P2KP kepada instansi 

pemerintah di tingkat propinsi dan kepada 

Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya; 

• Memfasilitasi terjadinya koordinasi 

pelaksanaan P2KP di wilayahnya; 

• Memantau kegiatan pelaksanaan P2KP 

dan menerima laporan tahunan dari 

Pemerintah Kota/Kabupaten; 

• Mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten 

untuk menumbuh-kembangkan pola-pola 

pembangunan partisipatif dengan cara 

membangun sinergi dan memadukan 

program yang disusun masyarakat dengan 

program pembangunan pemerintah dan 

tercermin dalam APBD Kota/Kabupaten; 

• Mengalokasikan anggaran Biaya Operasional 

Proyek P2KP yang diperlukan untuk 

tingkat Propinsi; dan 

• Berkoordinasi dengan KMW, menyelesaikan 

persoalan dan konflik yang muncul 

serta menangani pengaduan-pengaduan, 

yang tidak dapat diselesaikan di tingkat 

kota/kabupaten. 

• Memperkuat peran dan fungsi KPK 

Propinsi dalam merumuskan dokumen 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tkt 

Propinsi dan Pusat Pembelajaran 

pengkajian masalah-masalah penanggulangan 


berdasarkan masukan-masukan dan 

aspirasi masyarakat, untuk disampaikan 

kepada Pemerintah Propinsi sebagai 

bahan pengambilan kebijakan serta 

program penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan propinsi. 

• Berperan aktif mendukung dan terlibat pada 

pelaksanaan exit strategy P2KP 


Di Tingkat Kota/Kabupaten 

1) Pemerintah Kota/Kabupaten 

Pemerintah Kota/Kabupaten berperan dan 

bertanggungjawab menjamin kelancaran 

pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, 

yang untuk kelancaran tugasnya dapat 

membentuk Tim Koordinasi P2KP di tingkat 

kota/kabupaten, melalui Surat Keputusan 

Walikota/Bupati. Tim Koordinasi P2KP Kota/ 

Kabupaten terdiri dari KPK-kota/kab sebagai 

pengarah, Bappeko/kab sebagai ketua, 

Dinas yang menangani perumahan atau 

permukiman sebagai wakil ketua, dan 

beranggotakan dinas-dinas terkait lainnya. 

Tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam 

rangka P2KP, antara lain adalah : 

• Mengajukan usulan lokasi sasaran 

P2KP kepada PMU/Pimpro 

• Memverifikasi daftar lokasi sasaran 

P2KP serta menyampaikan hasilnya 

dalam bentuk rekomendasi lokasi 

sasaran definitif kepada PMU/Pimpro. 

• Menjamin bahwa lokasi-lokasi sasaran 

P2KP di wilayahnya tidak tumpang 

tindih dengan lokasi proyek sejenis 

lainnya, terutama Proyek Pengembangan 

Kecamatan (PPK). 

• Mengangkat Penanggung Jawab 

Operasional Kegiatan (PJOK) di tingkat 

kecamatan untuk kelancaran administrasi 

BLM. Bagi kota/kabupaten peserta 

PAKET, juga mengangkat PJOK PAKET 

di tingkat kota/ kabupaten (Bappeda) 

untuk membantu adminsitrasi pencairan 

dana PAKET bagi Kota/kabupaten yang 

terseleksi sebagai lokasi pelaksanaan 

program PAKET P2KP; 

• Mendukung koordinasi dan kerjasama 

antar para pelaksana P2KP, baik 

pelaksana dari instansi pemerintah, 

konsultan maupun masyarakat. 

• Mengalokasikan Biaya Operasional 

Proyek (BOP) secara tepat waktu dan 

tepat kebutuhan, baik untuk BOP-Tim 

Koordinasi, BOP-PJOK (termasuk 

PJOK PAKET bagi kota peserta 

PAKET), BOP-Kelurahan, maupun 

biaya-biaya lain yang terkait dengan 

pelaksanaan P2KP yang tidak disediakan 

oleh APBN, APBD Propinsi, dan 

pinjaman Bank Dunia; 

• Pemasyarakatan program/sosialisasi 

P2KP kepada instansi pemerintah di 

tingkat kota/kabupaten, termasuk 

kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, 

berkoordinasi dengan KMW, termasuk 

dimungkinkan sharing pendanaan 

kegiatan sosialisasi; 

• Mendorong pelibatan masyarakat, 

KSM, BKM dan Forum BKM dalam 

proses perencanaan pembangunan 

partisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/ 

desa, kecamatan hingga kota/ 

kabupaten, antara lain dalam bentuk 

keikut-sertaan organisasi masyarakat 

tersebut dalam kegiatan Rakorbang; 

• Memadukan kebutuhan, rencana, dan 


masyarakat (PJM Pronangkis) melalui 

penetapan kebijakan program pemkot/ 

kabupaten, khususnya yang dibiayai 

APBD Kota/Kabupaten; 

• Mendorong terbentuknya Pokja 

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 

(Pokja PAKET) dan mengalokasikan 

biaya operasional PAKET P2KP, bagi 

kota/kabupaten peserta PAKET P2KP; 

• Memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan 

lokakarya-lokakarya tertentu bekerjasama 

dengan KMW, termasuk kemungkinan 

dalam hal sharing pendanaannya; 

• Melakukan koordinasi dan kerjasama 

dengan Forum BKM kota/kabupaten; 

• Melakukan monitoring dan evaluasi 

kegiatan pelaksanaan P2KP, menerima 

serta mengevaluasi laporan kegiatan 

dari PJOK BLM dan PJOK PAKET; 

• Berkoordinasi dengan Koordinator Kota 

KMW, menyelesaikan persoalan dan 

konflik yang muncul serta menangani 

pengaduan, yang tidak dapat 

diselesaikan di tingkat BKM/kelurahan; 

• Melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan P2KP dan memberi 


85

masukan-masukan kepada KMW, 

KMP maupun PMU/Pimpro P2KP. 

• Memperkuat peran dan fungsi KPK 

Kota/Kabupaten dalam merumuskan 

dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan di tkt Kota/kabupaten dan 

Pusat Pembelajaran pengkajian 

masalah-masalah penanggulangan 

kemiskinan di wilayahnya berdasarkan 

masukan-masukan dan aspirasi 

masyarakat, untuk disampaikan 

kepada Pemerintah Kota/Kabupaten 

sebagai bahan pengambilan kebijakan 

serta program penanggulangan 

kemiskinan dan pembangunan kota/ 

kabupaten. 

• Berperan aktif untuk terlibat dan 

menumbuhkembangkan proses 

’Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) , 

yang dikoordinir oleh KPK setempat; 

• Mendorong, mendukung, dan membuka 

akses seluas mungkin bagi relawanrelawan 

kemiskinan kota/kabupaten; 

• Berperan aktif & terlibat dalam 

mendukung pelaksanaan exit strategy 

P2KP 

2) Kelompok Kerja Penanggulangan 

Kemiskinan Terpadu (Pokja PAKET) 

Pokja PAKET dibentuk sebagai 

persyaratan bagi pemerintah kota/ 

kabupaten yang terpilih sebagai lokasi 

pelaksanaan Program Penanggulangan 

Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP. 

Pokja PAKET pada dasarnya bersifat ad 

hoc, setelah dipilih anggota-anggota 

Pokja PAKET yang dilakukan secara 

demokratis, partisipatif dan akuntabel, 

berdasarkan pertimbangan hasil pembelajaran 

relawan-relawan kemiskinan kota/ 

kabupaten. 

Pokja PAKET berfungsi serta beroperasi 

sebagai suatu pimpinan kolektif dan tidak 

ada satupun anggota Pokja PAKET yang 

memiliki hak istimewa (privilege). 

Anggota Pokja PAKET diutamakan terdiri 

dari relawan-relawan kemiskinan kota/ 

kabupaten yang aktif dalam KBP dan 

merupakan representasi masyarakat 

yang memiliki kualitas sifat-sifat 

kemanusiaan yang luhur, seperti ikhlas, 

berkorban, jujur, adil, serta komitment 

dan peduli terhadap penanggulangan 

kemiskinan. 

Pokja PAKET bekerja dan melaksanakan 

kegiatan atas dasar kerelawanan, namun 

biaya operasional kegiatannya ditanggung 

oleh pemerintah kota/ kabupaten 

sebagai kontribusi pendanaan dalam 

proyek. Pemerintah Kota/Kabupaten 

mendukung kebutuhan KPK-D untuk 

memfasilitasi kegiatan Pokja PAKET. 

Pembentukan Pokja PAKET difasilitasi 

oleh KMW berkoordinasi dengan KPK-D 

dan Tim Koordinasi kota/kabupaten 

setempat. Ruang lingkup tugas utama 

Pokja PAKET antara lain adalah sbb: 

• Menyebarluaskan PAKET di seluruh 

kelurahan di kota/kabupaten peserta; 

• Mendorong dan mempromosikan 

kemitraan/kerjasama antara 

masyarakat dan pemerintah daerah 

dalam penyediaan pelayanan publik; 

• Merumuskan dan menetapkan kriteria 

untuk seleksi proposal bersama; 

• Menseleksi proposal/usulan bersama 

dan menetapkan alokasi dana PAKET; 

• Mengevaluasi dan menyebarluaskan 

contoh baik (best practice) kegiatan 

PAKET P2KP kepada pihak-pihak 

terkait; serta 

• Menjaga keutuhan dan konsistensi 

pelaksanaan prinsip dan nilai P2KP 

dalam pelaksanaan PAKET. 

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian 

adalah: 

• Pokja tidak menjadi kekuatan yang 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

yang bertentangan dengan tujuan, 

prinsip dan nilai P2KP; 

• Pokja tidak dapat dipergunakan sebagai 

wadah kegiatan yang bersifat politis dan 

harus mengedepankan prinsip 

kemitraan, kesetaraan dan 

kebersamaan; 


• Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM) bukan merupakan sub-ordinat 

Pokja PAKET; dan 

• Anggota Pokja bukan dari wakil 

organisasi politik. 

3) Penanggung Jawab Operasional 

Kegiatan PAKET (PJOK-PAKET) 

Peran Penanggung Jawab Operasional 

Kegiatan PAKET (PJOK-PAKET) adalah 

sebagai pelaksana proyek P2KP, 

khususnya untuk kegiatan PAKET di 

tingkat kota/kabupaten dan bertanggung 

jawab atas aspek administrasi 

pelaksanaan proyek di dalam wilayah 

kerjanya. PJOK diangkat oleh Walikota/ 

Bupati dari perangkat Bappeda Kota/ 

Kabupaten terkait, dengan tugas sbb: 

• Berkoordinasi dengan KMW, Memantau 

proses pelaksanaan Dana PAKET di 

wilayah kerjanya sesuai dengan 

pentahapan yang sudah ditentukan; 

• Melaksanakan pengadministrasian 

proyek yang meliputi: menandatangani 

SPPB, memproses SPP ke KPKN, dll; 

• Membuat laporan bulanan pelaksanaan 

tugas setiap bulan. Laporan bulanan 

dibuat rangkap empat untuk diserahkan 

sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada 

Walikota/Bupati dan tembusannya 

kepada Bappeda serta Pokja PAKET 

di wilayah kerjanya; 

• Membuat laporan pertanggungjawaban 

pada akhir masa jabatannya dan 

menyerahkannya kepada Walikota/ 

Bupati paling lambat satu bulan setelah 

masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. 

Jika terjadi pergantian PJOK antar 

waktu maka PJOK sebelumnya harus 

menyerahkan satu copy laporan kepada 

PJOK penggantinya; dan 

• Melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan dana yang telah disalurkan 

kepada Panitia kemitraan agar sesuai 

dengan usulan yang diajukan. 

Di Tingkat Kecamatan 

Di tingkat Kecamatan, unsur yang masuk 

dalam pelaksanaan P2KP adalah (1) Camat 

dan perangkatnya, dan (2) PJOK untuk BLM 

dengan peran dan tugas masing-masing unsur 

adalah sbb: 

1) Camat 

Peran pokok Camat adalah memberikan 

dukungan dan jaminan atas kelancaran 

pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, 

dengan rincian tugas sebagai berikut: 

• Melakukan pemasyarakatan program 

P2KP kepada lurah dan perangkat 

kelurahan di wilayah kerjanya; 

• Memfasilitasi berlangsungnya 

koordinasi dan konsolidasi dalam 

pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya; 

• Melakukan pemantauan pelaksanaan 

P2KP di wilayah kerjanya dan 

menerima serta memverifikasi laporan 

para Lurah; 

• Mendorong dan mendukung tumbuhnya 

prakarsa dan partisipasi warga 

masyarakat di wilayahnya. 

• Mendorong dan mendukung tumbuhnya 

forum BKM tingkat kecamatan; 

• Memadukan dan mensinergikan 

kebutuhan dan rencana program 

penanggulangan kemiskinan oleh 

masyarakat melalui penetapan 

kebijakan dalam program pembangunan 

kelurahan/desa; 

• Mendorong proses pembangunan 

partisipatif dalam penanggulangan 

kemiskinan di wilayah kerjanya, 

termasuk perumusan program 

penanggu-langan kemiskinan yang 

berbasis masyarakat; 

• Melakukan koordinasi dan kerjasama 

dengan Forum Komunikasi BKM di 

tingkat kecamatan/kota/kabupaten, 

KSM, dan kelompok peduli lainnya 

untuk meningkatkan keberhasilan P2KP 

di wilayah kerjanya; serta 

• Berkoordinasi dengan PJOK dan tim 

fasilitator dalam penyelesaian 

persoalan, konflik dan penanganan 

pengaduan mengenai pelaksanaan 

P2KP di wilayahnya. 


87

2) Penanggung Jawab Operasional 

Kegiatan BLM (PJOK-BLM) 

Peran Penanggung Jawab Operasional 

Kegiatan BLM (PJOK-BLM) adalah sebagai 

pelaksana proyek P2KP di tingkat 

kecamatan dan bertanggung jawab atas 

aspek administrasi dan substansi 

pelaksanaan proyek di dalam wilayah 

kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/ 

Walikota dari perangkat Kecamatan terkait, 

dengan tugas. 

• Memantau proses pelaksanaan P2KP 

di wilayah kerjanya sesuai dengan 

pentahapan yang sudah ditentukan; 

• Melaksanakan pengadministrasian 

proyek yang meliputi: menandatangani 

SPPB, memproses SPP ke KPKN dll; 

• Membuat laporan bulanan pelaksanaan 

tugas setiap bulan. Laporan bulanan 

dibuat rangkap empat untuk diserahkan 

sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada 

bupati/walikota. Laporan tersebut 

dikirim sebagai tembusan kepada 

Camat, Lurah dan BKM-BKM di wilayah 

kerjanya; 

• Membuat laporan pertanggungjawaban 

pada akhir masa jabatannya dan 

menyerahkannya kepada bupati/ 

walikota paling lambat satu bulan 

setelah masa tugasnya sebagai PJOK 

berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK 

antar waktu, maka PJOK sebelumnya 

harus menyerahkan satu copy laporan 

kepada PJOK penggantinya. Laporan 

pertanggung-jawaban PJOK memuat 

pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, 

hasil monitoring dan evaluasi serta 

dilengkapi dengan uraian dan penjelasan 

penggunaan dana BOP-PJOK; 

• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

kegiatan P2KP dengan konsultan dan 

atau Tim Fasilitator serta bersama-sama 

menangani penyelesaian persoalan/ 

konflik dan pengaduan mengenai 

pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya; 

• Melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan dana yang telah disalurkan 

kepada BKM/UP maupun KSM dan 

masyarakat agar sesuai dengan usulan 

yang diajukan. 

Di Tingkat Kelurahan 

1) Lurah atau Kepala Desa 

Secara umum peran utama Kepala 

Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah 

memberikan dukungan dan jaminan agar 

pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya 

dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan aturan yang berlaku sehingga 

tujuan yang diharapkan melalui P2KP 

dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu 

Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan 

perangkat kelurahan atau desa sesuai 

dengan fungsi masing-masing. 

Secara rinci tugas dan tanggung jawab 

Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan 

P2KP adalah sebagai berikut: 

• Membantu sosialisasi awal P2KP ke 

seluruh masyarakat di wilayahnya; 

• Memfasilitasi proses pemahaman 

masyarakat mengenai P2KP, dan atas 

nama warga mengajukan surat ke KMW 

dan Bappeda Kota/Kabupaten, yang 

menyatakan kesiapan warga 

masyarakat melaksanakan P2KP; 

• Memfasilitasi pendaftaran dan 

pengusulan relawan-relawan 

masyarakat secara demokratis, 

transparan dan akuntabel; 

• Memfasilitasi terselenggaranya FGD, 

rembug warga atau jenis pertemuan 

lainnya yang melibatkan perangkat 

pemerintah kelurahan/desa (termasuk 

RT/RW), masyarakat, dan relawan 

masyarakat dalam upaya penyebarluasan 

informasi maupun pelaksanaan 

tahapan kegiatan P2KP; 

• Memfasilitasi proses pengorganisasian 

masyarakat warga dan pembentukan 

lembaga masyarakat di kelurahannya. 

(Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat 

setempat, serta ketentuan P2KP); 


• Memfasilitasi koordinasi dan 

sinkronisasi kegiatan yang terkait 

dengan penanggulangan kemiskinan 

termasuk peninjauan lapangan oleh 

berbagai pihak berkepentingan; 

• Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan 

swadaya (Community Self Survey) 

dalam rangka pemetaan kemiskinan 

dan potensi sumberdaya masyarakat 

yang dilaksanakan secara swadaya 

oleh masyarakat; 

• Memfasilitasi dan mendukung 

penyusunan Program Jangka Menengah 

Penanggulangan Kemiskinan dan 

program tahunannya oleh masyarakat 

yang diorganisasikan oleh lembaga 

masyarakat setempat (BKM); 

• Mendorong tumbuh-berkembangnya 

proses pembangunan partisipatif di 

desa/kelurahannya; 

• Memfasilitasi BKM dan masyarakat 

agar mampu mencapai kinerja Mandiri 

• Bersama dengan BKM/masyarakat dan 

kelompok peduli membangun kesepakatan 

tentang tata cara pelayanan publik 

yang baik (good governance) yang 

berorientasi pada kepentingan 

masyarakat miskin (pro poor) 

• Mendukung dan turut aktif dalam proses 

penggalian, pengembangan, dan 

pelembagaan nilai-nilai universal 

kemanusiaan serta prinsip-prinsip 

universal kemasyarakat sebagai 

landasan yang kokoh dalam kegiatan 

penanggulangan kemiskinan, pembangunan 

lingkungan permukiman dan 

kemasyarakatan di kelurahannya. 

• Memfasilitasi upaya-upaya untuk 

menggalang kepedulian, dukungan 

serta kontribusi potensi sumber daya 

yang ada (baik keahlian, pengetahuan, 

dana, maupun informasi, dan lain-lain), 

yang ada di wilayah kelurahannya; 

• Memberi laporan bulanan kegiatan 

P2KP di wilayahnya kepada Camat; 

• Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan 

masyarakat dan BKM, memfasilitasi 

penyelesaian persoalan dan konflik 

serta penanganan pengaduan yang 

muncul dalam pelaksanaan P2KP di 

wilayah kerjanya; 

• Memfasilitasi keberlanjutan P2KP di 

wilayahnya dengan mendukung BKM 

guna menggerakan Komunitas Belajar 

Kelurahan (KBK), yang beranggotakan 

relawan-relawan kemiskinan setempat. 

b) Konsultan Pelaksana 

1) Konsultan Advisory (KA) 

Konsultan Advisory (KA) berkedudukan 

di pusat dengan tugas pokok melaksanakan 

tugas-tugas dan kewenangan 

yang diberikan PMU/Pimpro dalam 

merumuskan dan mengembangkan 

konsep-konsep P2KP, menyusun bukubuku 

pedoman P2KP, dan mengawal 

substansi serta koridor-koridor konsep 

P2KP agar bisa dilaksanakan dengan 

baik oleh konsultan (KMP, KMW & KE). 

Untuk itu, sesuai kewenangan PMU/ 

Pimpro, KA dapat melakukan koordinasi, 

monitoring dan pengendalian 

implementasi konsep P2KP yang dilaksanakan 

Konsultan Manajemen (KMP, 

& KMW), sehingga kualitas substansi 

konsep P2KP lebih terjamin tercapai. 

Di samping itu, KA juga memberikan 

masukan kepada PMU/Pimpro dan para 

pihak terkait di tingkat pusat, dalam hal 

penanganan berbagai isu-isu strategis 

yang berkaitan dengan konsep P2KP 

yang muncul dalam pelaksanaan P2KP. 

Isyu-isyu tersebut dapat berkaitan 

dengan permasalahan yang muncul, 

antisipasi tindakan perbaikan atau 

penyempurnaan, serta merumuskna 

lesson learned dan best practice dari 

pengalaman-pengalaman lapangan. 

KA juga bertugas mendukung Tim 

Pokja Nasional, Tim Pengarah dan Tim 

Pelaksana Interdept P2KP dalam hal 

isu-isu strategis yang berkaitan dengan 

penyusunan konsep & pedoman P2KP 

serta implementasinya di lapangan, 

maupun isyu-isyu penanggulangan 


89

kemiskinan di perkotaan dan konsep 

pemberdayaan masyarakat. 

KA terdiri dari Tim Ahli inti (Community 

Development Specialist Team), yang 

terdiri dari individu-individu terpilih yang 

menguasai pemberdayaan masyarakat 

dan berpengalaman luas dalam proyek 

P2KP. Tim Ahli Inti KA dapat dibantu 

beberapa tenaga ahli junior dan assisten 

untuk mendukung bidang-bidang 

tertentu sesuai kebutuhan. 

Adapun ruang lingkup tugas Konsultan 

advisory adalah sbb: 

a. Membantu PMU/Pimpro, POKJA 

dan Tim Interdept P2KP dalam 

koordinasi dan pelaksanaan P2KP 

serta mengkaji isu-isu strategis 

yang berkaitan konsep P2KP dan 


b. Mengumpulkan, mengkaji dan 

menganalisis isu-isu strategis 

pelaksanaan P2KP untuk menjadi 

lesson learned dan best practice 

yang selanjutnya disosialisasikan 

kepada berbagai pihak, baik di 

lingkungan internal maupun para 

pihak (stakeholder) lainnya. 

c. Membantu PMU/Pimpro dalam 

proses pengadaan/pelelangan KMP, 

KMW & KE untuk P2KP, sesuai 

kebutuhan. 

d. Mengkoordinasikan forum diskusi 

dengan berbagai program/proyek/ 

kegiatan penanggulangan kemiskinan 

yang dilaksanakan oleh 

departemen/ kementerian/lembaga 

donor lain untuk saling bertukar 

pengalaman dan informasi guna 

mencapai upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan yang lebih baik, 

e. Mengembangkan strategi pelaksanaan 

Exit Strategy P2KP, dan 

menyiapkan pedoman-pedoman 

yang dibutuhkan, pelatihan untuk 

fasilitator, BKM dan penguatan 

kapasitas untuk mengedepankan 

peran pemerintah daerah setempat. 

f. Membuat dan menyusun konsep 

pengembangan kapasitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan 

P2KP (pelatihan dan sosialisasi), 

baik untuk para pelaku maupun 

untuk masyarakat, pemerintah 

daerah dan kelompok peduli serta 

pihak lainnya sesuai kebutuhan. 

g. Membuat desain konsep dan 

pedoman-pedoman P2KP. 

h. Membuat konsep pelaksanaan Pilot 

Proyek chanelling BKM/UP dengan 

lembaga keuangan dan lembaga 

lainnya, guna menjamin keberlanjutan 

dan kemandirian BKM. 

i. Membantu PMU/Pimpro dalam 

mengembangkan konsep-konsep 

lainnya sesuai kebutuhan. 

2) Konsultan Evaluasi (KE) 

Konsultan Evaluasi (KE) berkedudukan 

di pusat dengan tugas utama melaksanakan 

tugas-tugas dan kewenangan 

yang diberikan Departemen Kimpraswil 

dalam melakukan evaluasi, survey dan 

study sebagaimana ditetapkan pada 

pedoman P2KP. Secara umum tugas 

KE ialah: 

a. Berkoordinasi dengan para pihak 

(Dept. Kimpraswil, Tim Interdept, 

PMU & Worldbank) untuk merumuskan 

instrument, penetapan 

samping serta prosedur dan 

mekanisme evaluasi. 

b. Membuat modul dan materi pelatihan 

yg berkaitan dengan konsep, 

prosedur serta instrument survey, 

study dan evaluasi P2KP 

c. Merekrut, mengontrak dan melatih 

para pelaku yang akan melaksanakan 

survey, study serta evaluasi 

di lapangan. 

d. Melaksanakan baseline survey 

berdasarkan instrument penelitian 

yang disepakati oleh para pihak. 

e. Memasukkan, sorting dan menyimpan 

data lengkap instrument 


penelitian dan menyerahkan dalam 

bentuk format elektronik ke PMU. 

f. Membuat laporan deskriptif dan 

mempresentasikannya kepada para 

pihak terhadap hasil-hasil dari 

survey, study dan evaluasi yang 

dilakukannya. 

3) Konsultan Manajemen Pusat 

(KMP) 

Konsultan Manajemen Pusat (KMP) 

berkedudukan di pusat dengan tugas 

utama melaksanakan tugas-tugas dan 

kewenangan yang diberikan PMU dalam 

pelaksanaan P2KP, terutama dalam 

pengendalian mutu pelaksanaan proyek 

dan bertanggungjawab kepada PMU. 

Dengan demikian, KMP melakukan 

koordinasi, supervisi dan pengendalian 

terhadap tugas yang dilaksanakan oleh 

seluruh Konsultan Manajemen Wilayah 

(KMW) sehingga kualitas kinerjanya 

terjamin. 

Secara umum tugas KMP meliputi 

perencanaan, koordinasi, monitoring 

dan supervisi (pengendalian), pelaporan 

dan melakukan tindakan penanggulangan 

terhadap berbagai persoalan 

yang muncul dalam pelaksanaan P2KP. 

KMP juga bertugas membangun dan 

mengembangkan sistem penanganan 

persoalan dan penanggulangan konflik 

secara berjenjang, dimulai dari tingkat 

komunitas/ masyarakat sampai ke 

tingkat yang lebih tinggi seperti KMW 

dan KMP. 

KMP juga bertanggungjawab untuk 

mengelola Tim Pelatih Ahli (Training 

Specialist Team), yang terdiri dari 

individu terpilih yang menguasai 

pelatihan partisipatif untuk menjamin 

standard kualitas pelatihan, terutama 

pelatihan yang khas dengan P2KP, 

seperti; pelatihan siklus proyek P2KP, 

pelatihan dasar dan pelatihan 

kepemimpinan. Sedangkan untuk 

pelatihan ketrampilan khusus bagi 

pelaku terkait P2KP, KMP dapat 

menyewa training provider. Selain itu 

untuk menangani sosialisasi yang 

berperan sangat strategis bagi 

kesuksesan P2KP, KMP wajib 

mengalokasikan anggaran serta tenaga 

ahli khusus di bidang sosialisasi. 

Demikian pula halnya dengan 

kebutuhan personal di bidang PAKET. 

Dalam hal pelaksanaan tugasnya, KMP 

melakukan koordinasi secara intensif 

dengan Konsultan Advisory, khususnya 

dalam hal upaya menjamin bahwa 

substansi konsep P2KP dapat diimplementasikan 

dengan baik dan benar. 

4) Konsultan Manajemen Wilayah 

(KMW) 

Tugas utama KMW secara umum 

adalah sebagai pelaksana proyek di 

tingkat Satuan Wilayah Kerja (SWK) 

masing-masing dan sebagai pemberdaya 

pelaku P2KP di daerah. Untuk itu, 

KMW akan melakukan persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, 

monitoring, supervise, dan pelaporan 

seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP di 

SWK-nya Dalam melaksanakan 

tugasnya KMW bertanggungjawab 

langsung dan berada di bawah 

koordinasi serta kendali KMP. 

“Team Leader” KMW akan berperan 

sebagai koordinator propinsi dan KMW 

juga dapat menempatkan satu orang 

koordinator kota di seluruh kota 

sasaran yang ada dalam satuan 

wilayah kerjanya. Koordinator kota, 

selain mengkoordinir, memfasilitasi dan 

mengendalikan Tim fasilitator, juga 

memfasilitasi peran pemerintah kota/ 

kabupaten dan menangani kegiatan 

PAKET di kota terseleksi. Tim fasilitator 

sendiri berkedudukan di kecamatan dan 

terdiri dari satu orang fasilitator senior 

dibantu oleh 3-4 fasilitator. 

KMW dapat menyewa training provider 

untuk kegiatan pelatihan yang berkaitan 

dengan peningkatan ketrampilan bagi 

BKM, UP-UP, Relawan dan KSM. 

Secara umum, tugas KMW adalah: 


91

• Sebagai pelaksana lapangan P2KP 

di wilayah kerja masing-masing; 

• Menjamin realisasi pemberdayaan 

masyarakat dilakukan secara tepat 

melalui manajemen dan fasilitasi 

yang benar kepada Tim fasilitator; 

• Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, 

sasaran dan pendekatan P2KP 

dapat dilaksanakan secara 

konsisten sesuai Pedoman P2KP; 

• Memfasilitasi, mengkoordinasi dan 

mendukung pembentukan Forum 

BKM tingkat kota/kabupaten dan 

menghubungkan dengan stakeholders 

lainnya, termasuk dinas 

pemerintah kota/kabupaten, dalam 

rangka membangun kemitraan serta 

jejaring kerja yang saling 

menguntungkan di antara mereka; 

• Mengkondisikan masyarakat, 

kelompok-kelompok masyarakat 

serta kekuatan-kekuatan sosial yang 

ada, termasuk di dalamnya aparat 

pemerintah kota/kabupaten, agar 

memahami esensi dan substansi 

“P2KP”, sehingga dapat mendukung 

maupun melakukan kontrol yang 

memadai; 

• Membangun dan mengembangkan 

kapasitas pemerintah lokal dan 

stakeholders untuk bekerja lebih 

efektif dengan masyarakat dalam 

menanggulangi kemiskinan serta 

mampu menjadi fasilitator pelaksanaan 

P2KP di wilayah kerjanya; 

• Mendorong dan memperkuat peran 

serta fungsi Komite Penanggulangan 

Kemiskinan (KPK), baik di tingkat 

propinsi maupun kota/kabupaten 

dalam menyusun Dokumen Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan (SPK) 

dan Pronangkis Kota/kabupaten di 

wilayah masing-masing; 

• Mendorong keterlibatan berbagai 

pihak, khususnya relawan-relawan 

kemiskinan. tingkat kota/kabupaten 

dalam kegiatan ‘learning center’ 


melalui pelembagaan Komunitas 

Belajar Perkotaan (KBP); 

• Mendorong keterlibatan berbagai 

pihak, khususnya relawan-relawan 

kemiskinan.tingkat kelurahan, dalam 

‘learning center’ penanggulangan 

kemiskinan, melalui Komunitas 

Belajar Kelurahan (KBK); 

• Mendorong dan mengembangkan 

terbentuknya kelompok independen 

sebagai kontrol sosial bagi P2KP 

khususnya dan proyek pemerintah 

lainnya pada umumnya; 

• Menumbuhkembangkan dan melembagakan 

kembali nilai-nilai dan 

prinsip P2KP, sebagai bagian 

organik proses pembangunan lokal 

dan penanggulangan kemiskinan; 

• Mendorong masyarakat untuk 

mampu mengakses berbagai 

peluang program 

• Melakukan upaya-upaya pada 

phase terminasi (minimal 6 bulan 

sebelum phase pendampingan 

berakhir) untuk menjamin kesiapan 

masyarakat dan pemerintah kota/ 

kabupaten dalam hal kemandirian 

serta keberlanjutan upaya-upaya 


maupun replikasi konsep dan 

pendekatan P2KP; 

• Memfasilitasi pemerintah propinsi 

dan pemerintah kota/kabupaten agar 

mampu melaksanakan program exit 

strategy P2KP, sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan wilayah 

masing-masing; 

• Menjamin berfungsinya Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) P2KP, 

melalui pengelolaan dan penyediaan 

input data yang akurat; serta 

• Berkoordinasi dengan pemerintah 

propinsi dan kota kabupaten dalam 

rangka menyelesaikan berbagai 

masalah dan konflik yang ada, 

penanganan pengaduan serta 


mendukung 


kelancaran 

3) Tim Fasilitator 

Tugas utama Tim fasilitator adalah 

melaksanakan tugas KMW di tingkat 

komunitas/masyarakat : 

• sebagai pelaksana proyek termasuk 

mencatat dan mendokumentasikan 

setiap perkembangan proyek dan 

melaporkannya ke KMW sebagai 

masukan untuk data SIM (Sistem 

Informasi Manajemen); dan 

• sebagai pemberdaya masyarakat 

termasuk mensosialisasikan 

masyarakat tentang P2KP, melakukan 

intervensi dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat dan membantu masyarakat 

merumuskan serta melaksanakan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

• Para fasilitator ini akan bekerja dalam 

satu Tim dan dipimpin oleh seorang 

fasilitator senior. Rincian tugas-tugas 

tim fasilitator sebagai pelaksana proyek 

dari tugas-tugas KMW di tingkat 

masyarakat adalah sebagai berikut : 

• Melaksanakan P2KP sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

Buku-Buku Pedoman P2KP; 

• Menjaga proyek dari terjadinya salah 

sasaran dan salah penanganan; 

• Mencatat dan mendokumentasikan 

semua kemajuan proyek di lapangan 

sesuai dengan format pedoman P2KP, 

SIM dan yang disediakan KMW; dan 

• Melaporkan kemajuan proyek kepada 

KMW melalui koordinator kota sebagai 

input SIM. 

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai 

agen pemberdayaan masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

♦ Melaksanakan kegiatan-kegiatan 

sosialisasi penyadaran masyarakat 

Termasuk didalamnya adalah: 

• Menyebarluaskan informasi 

mengenai P2KP sebagai Program 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

penanggulangan kemiskinan kepada 

seluruh lapisan masyarakat dimana 

mereka bertugas 

• Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, 

Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP 

• Bersama relawan masyarakat, 

melalui serangkaian FGD, membangun 


agar mampu mengidentifikasikan 

masalah kemiskinannya dan 

perlunya menanggulangi masalah 

kemiskinan mereka secara 

terorganisasi dan sistematis 

• Mendorong peran serta dan 

keterlibatan seluruh komponen 

masyarakat umumnya dan 

masyarakat miskin khususnya, di 

seluruh kegiatan P2KP 

• Membangkitkan tumbuhberkembangnya 

kesadaran masyarakat 

untuk melakukan sosial kontrol 

pelaksanaan P2KP di kelurahannya 

• Memfasilitasi pembangunan dan 

pengembangan sosial kapital (nilainilai 

kemanusiaan dan kemasyarakatan) 

sebagai kondisi yang 

dibutuhkan bagi upaya penanggulangan 

kemiskinan. 


pelatihan (training). Termasuk 

didalamnya adalah: 

• Memperkuat dan Mengembangkan 

kapasitas relawan-relawan 

masyarakat sebagai agen 

pemberdayaan masyarakat. 

Termasuk diantaranya pelatihan 

dasar dan lanjutan dalam bentuk 

pelatihan kelas, praktek atau on the 

job training dan latihan serta 

pendampingan intensif; 

• Memperkuat dan mengembangkan 

kapasitas BKM sebagai badan 

perwakilan masyarakat terpilih. 

Dalam hal ini difokuskan pada 

pelatihan dasar serta pendampingan 

dan on the job training intensif; dan 


93

• Memperkuat dan mengembangkan 

kapasitas KSM sebagai kelompok 

dinamik. Termasuk diantaranya 

membangun tim, mengenali peluang 

usaha atau mengembangkan usaha 

yang ada, menyusun proposol 

usaha, dan pengelolaan keuangan 

secara sederhana. Pelatihan 

dilaksanakan dalam bentuk kelas 

maupun praktek dalam kelompok 


pemberdayaan masyarakat. Termasuk 

didalamnya adalah: 

• Pengorganisasian Masyarakat. 

Bersama Relawan Masyarakat, 

memfasilitasi proses penilaian 

lembaga masyarakat yang ada dan/ 

atau membentuk baru lembaga 

masyarakat sebagai BKM, sesuai 

kesepakatan bersama masyarakat. 

BKM harus merupakan badan 

perwakilan masyarakat terpilih yang 

dibentuk dan dikelola secara 

partisipatif dan demokratis. 

Demikian pula halnya dalam 

pembentukan Unit-Unit Pengelola 

(UP-UP). Termasuk fasilitasi 

pengorganisasian masyarakat 

adalah pembentukan KSM-KSM 

dalam rangka menggalang potensi 

masyarakat serta memanfaatkan 

peluang yang ditawarkan P2KP; 

• Bersama relawan, memfasilitasi 

masyarakat melaksanakan proses 

perencanaan partisipatif untuk 

menyusun rencana program jangka 

menengah dan rencana tahunan 


(PJM & Renta Pronangkis). 

• Bersama perangkat kelurahan dan 

relawan masyarakat, memfasilitasi 

BKM untuk membangun dan 

memperkuat Unit-unit pelaksana 

(UPL. UPK dan UPS); 

• Memperkuat kapasitas BKM dan 

relawan-relawan agar mereka 

mampu memfasilitasi KSM untuk 

mengidentifikasi peluang usaha, 

kebutuhan pembangunan infrastruktur 

dan pelayanan lingkungan dasar, 

serta memformulasikannya dalam 

bentuk usulan kegiatanl yang layak; 

• Memperkenalkan berbagai inovasi 

sederhana dalam manajemen 

pinjaman bergulir, termasuk sistem 

audit, transparansi, proses 

pengambilan keputusan yang 

demokratis, tata buku, dan lain-lain; 

• Memfasilitasi dan membimbing 

masyarakat secara intensif agar 

mampu mengikuti ketentuan 

Pedoman P2KP dalam seluruh 

tahapan kegiatan pelaksanaan 

P2KP; serta 

• Memfasilitasi BKM, perangkat 

kelurahan dan relawan agar mampu 

membangun dan mengembangkan 

masyarakat pembelajar melalui Komunitas 

Belajar Kelurahan (KBK). 

• Advokasi, mediasi dan membangun 

jalinan kemitraan strategis 

(networking) antar semua pelaku 

yang bermanfaat bagi masyarakat 

dan pihak lainnya. 

Spesifikasi Persyaratan 

Fasilitator dalam P2KP setidaknya 

memenuhi harapan dan kualifikasi berikut: 

• Wajib bertempat tinggal di lokasi yang 

strategis untuk menjangkau kelurahan 

sasaran yang menjadi tanggung jawab 

selama masa kontrak. 

• Memahami budaya dan bahasa 

setempat 

• Memilki komitmen dan keberpihakan 

yang tinggi terhadap masyarakat 

miskin. 

• Memiliki wawasan dan pengalaman 

yang memadai tentang Community 

Based Development. 

• Syarat pendidikan minimal untuk 

Fasilitator adalah sarjana atau sarjana 

muda, dengan pengalaman bekerja 

minimal 3 tahun, dan lebih diutamakan 

yang telah memiliki pengalaman di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan 


dapat mengoperasikan komputer 

(spreadsheet dan word processor). 

Khusus Fasilitator senior, maka tambahan 

persyaratan adalah sbb: 

• Diutamakan pernah menjadi Fasilitator 

P2KP yang kinerjanya dinilai berprestasi 

atau memiliki pengalaman kerja 

minimal 5 tahun dalam kegiatan 

pengembangan masyarakat 

• Syarat pendidikan minimal adalah 

sarjana atau sarjana muda. 

P2KP akan mempertimbangkan dengan 

sungguh-sungguh bentuk penghargaan 

khusus terhadap fasilitator yang telah 

mengabdi bersama P2KP, dalam bentuk 

jenjang karir atau bentuk lainnya sesuai 

dengan lamanya masa pengabdian di P2KP 

dan kebutuhan yang ada. 

5.2. PENDANAAN PROYEK 

5.2.1. Sumber Dana 

Dana Sumber Dana P2KP berasal dari : 

• Pinjaman Bank Dunia, melalui IDA-Credit 

dan IBRD-Loan ; dan 

• APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/ 

Kabupaten 

5.2.2. Peruntukan Dana 

Sumber-sumber dana P2KP digunakan untuk 

keperluan komponen-komponen proyek sbb : 

a) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 

kapasitas untuk mengedepankan 

peran Pemerintah Daerah 

Biaya-biaya kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan kapasitas 

untuk mengedepankan peran pemerintah 

daerah pada dasarnya didanai dari sumber 

dana pinjaman Bank Dunia, yaitu berupa 

pendampingan tim fasilitator, lokakarya dan 

pelatihan masyarakat. Pemerintah pusat, 

pemerintah propinsi dan pemerintah kota/ 

kabupaten juga mengalokasikan dana dari 

sumber APBN & APBD masing-masing 

untuk beberapa kegiatan pelatihan dan 

lokakarya yang diperuntukkan bagi 

pengembangan kapasitas para-pihak yang 

ada di wilayah kerja masing-masing. 

Ketentuan mengenai jenis pelatihan dan 

sosialisasi yang dialokasikan dari APBN 

dan APBD akan ditetapkan PMU/Pimpro 

P2KP pusat. 

b) Penyediaan Dana Bantuan Langsung ke 

Masyarakat (BLM) 

Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat 

(BLM) bersumber pada dana pinjaman dari 

Bank Dunia, sementara pemerintah 

Indonesia (Pusat, propinsi dan kota/kab.) 

mengalokasikan dana untuk Biaya 

Operasional Proyek, termasuk BOP PJOK 

dan BOP kelurahan. 

c) Penyediaan Dana Penanggulangan 


Dana PAKET bersumber dari pinjaman 

Bank Dunia, sementara pemerintah kota/ 

kabupaten peserta PAKET mengalokasikan 

dana untuk Biaya Operasional Proyek, 

termasuk sosialisasi, koordinasi, BOP 

PJOK PAKET, Pokja PAKET dll. 

Dana PAKET untuk satu usulan kegiatan/ 

sub proyek hanya untuk memenuhi 50% 

dari kebutuhan biaya yang diusulkan. Oleh 

karena itu, pihak pengusul kegiatan 

PAKET, khususnya dinas/instansi terkait 

bersama BKM, harus menyediakan 

kontribusi keswadayaan (dana dan natura) 

sebesar 50% dari total kebutuhan biaya 

yang disetujui Pokja PAKET. 

d) Dukungan Pelaksanaan atau Bantuan 

Teknis 

Dukungan pelaksanaan proyek atau 

bantuan teknis proyek akan sepenuhnya 

dibiayai oleh sumber dana pinjaman Bank 

Dunia, khususnya dialokasikan untuk 

keperluan biaya langsung personil maupun 

biaya langsung non personil, Kegiatan 

sosialisasi dan pelatihan serta peningkatan 

kapasitas konsultan dan fasilitator. 

Untuk mengelola dana ini, Pemerintah 

pusat mengalokasikan dana untuk biaya 

operasional bantuan teknis, yang besarnya 

ditentukan sesuai kebutuhan. 

Sedangkan peruntukan dana yang 

bersumber dari dana APBN dan APBD 

dialokasikan untuk Biaya Operasional 


95

Proyek (BOP) bagi pelaksana instansi 

pemerintah maupun fasilitasi kegiatan 

P2KP di wilayah dan kegiatan lainnya. 

5.2.3. Pengelolaan Keuangan Proyek 

a) Arus Pendanaan 

Kepala PMU/Pimpro P2KP pusat bertanggungjawab 

pada aktivitas tingkat pusat. 

PJOK di tingkat Kecamatan bertanggungjawab 

dalam proses administrasi pencairan 

BLM, seperti halnya PJOK tingkat Kota/ 

Kabupaten bertanggungjawab dalam 

administrasi dana PAKET. 

PJOK akan mengajukan surat permintaan 

pembayaran (SPP) kepada kantor KPKN 

setempat, yang selanjutnya menerbitkan 

Surat Perintah Membayar (SPM) kepada 

Bank Indonesia setempat. Bank Indonesia 

akan menyalurkan dana BLM ke masingmasing 

rekening BKM di Bank yang 

ditunjuk BKM dan menyalurkan dana 

PAKET ke masing-masing rekening Panitia 

kemitraan (BKM dan dinas terkait) di Bank 

yang ditunjuk mereka sendiri. 

SPP dilengkapi dengan berbagai dokumen 

sebagai syarat penyaluran dana tahap awal 

sebagaimana dijelaskan dalam manual 

proyek (misalnya; akte notaris, SPPB, 

nomor rekening bank, PJM Pronangkis, 

dan lainnya). Untuk penyaluran tahap II, 

diperlukan dokumen persyaratan tambahan 

seperti invoice serta laporan kemajuan dan 

lainnya. Prosedur pendanaan dan 

persyaratan dokumen yang dibutuhkan 

akan diuraikan dalam Buku Pedoman 

Teknis P2KP dan SE DJA Depkeu. 

Bagan 5.2. memperlihatkan arus 

pendanaan dan mekanisme pelaporan pada 

tingkat nasional, sedangkan Bagan 5.3, 

dan Bagan 5.4. menunjukkan arus dan 

mekanisme penyaluran dana BLM serta 

Dana PAKET. 

b) Tata Cara Pencairan Dana 

Pemerintah Indonesia membuka Rekening 

Khusus (RK) di Bank Indonesia dalam 

mata uang Dollar Amerika (USD). RK 

adalah atas nama Ditjen. Anggaran, Dept. 

Keuangan. Pencairan dana dari RK 

mengikuti tata cara Financial Management 

Reporting (FMR). 

Laporan Pengeluaran: Pencairan dana 

dilakukan dengan mengikuti tata cara 

Statements of Expenditures (SOEs) untuk 

seluruh dana BLM, dana PAKET dan 

konsultan perorangan untuk setara jumlah 

kurang dari US $50,000 dan kontrak 

konsultan setara jumlah kurang dari US 

$100,000. Seluruh salinan dokumen 

pencairan (SPM) yang dikeluarkan oleh 

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 

akan disimpan oleh PMU, PJOK PAKET, 

PJOK BLM, KMW dan BKM/UP sesuai 

dengan tingkatan dan wilayah kerjanya. 

Seluruh salinan dokumen pencairan 

tersebut harus tersedia apabila diminta oleh 

auditor ataupun Bank Dunia sebagai 

lembaga donor. 

c) Akuntansi dan Pelaporan 

Sistem dan prosedur akuntansi di tingkat 

pusat yang dilakukan oleh PMU mengikuti 

sistem akuntansi Pemerintah Indonesia. 

Pada BKM, setiap pengeluaran dicatat dan 

dilaporkan dengan sistem akuntansi 

sederhana. PMU, PJOK dan BKM masingmasing 

harus memiliki pembukuan aliran 

uang yang dibuat secara terpisah. 

PMU mengkonsolidasikan FMR dari 

seluruh pencairan dana dari mulai tingkat 

pusat, propinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan kelurahan/desa. Laporan 

seluruh kelurahan/desa dirangkum terlebih 

dahulu oleh Koordinator Kota (KMW) dan 

kemudian menyampaikannya ke PMU 

melalui SIM P2KP secara tepat waktu. 

FMR yang berisi laporan Keuangan, laporan 

Kemajuan Pekerjaan dan Pengadaan, 

harus sudah diterima PMU paling lambat 

30 hari setelah akhir kuartal yang lalu. 

PMU selanjutnya mengkompilasi dan 

mengkonsolidasikan seluruh laporan 

tersebut dan khusus untuk Laporan 

Keuangan PMU harus meminta 

pengesahan dari Ditjen. Anggaran, terlebih 

dahulu sebelum menyampaikan seluruh 

laporan tersebut ke Bank Dunia. 


d) Audit External 

PMU berkewajiban menyiapkan dan 

membuat laporan keuangan proyek yang 

sudah dikonsolidasikan. Auditor yang 

dipilih PMU harus dari lembaga audit yang 

resmi dan dapat diterima oleh Bank Dunia. 

Laporan audit tahunan harus disampaikan 

ke Bank Dunia paling lambat 6 bulan 

setelah tutup buku masa Tahun Anggaran 

Pemerintah yang lalu. Permintaan audit 

proyek P2KP kepada lembaga auditor oleh 

PMU harus didasarkan atas Kerangka 

Acuan Audit yang telah disepakati dalam 

Appraisal Bank Dunia. 

Lembaga Auditor tersebut juga dapat 

melakukan audit terhadap pencapaian 

tujuan proyek dengan berpatokan pada 

indikator kinerja sebagaimana telah 

disepakati bersama antara Pemerintah 

Indonesia dan Bank Dunia. 

BKM dan Pokja PAKET (bersama dengan 

Panitia-Panitia kemitraan) berkewajiban 

menyiapkan laporan keuangan/pembukuan 

dan meminta kepada akuntan publik untuk 

melakukan audit terhadap laporan 

keuangan tersebut. PMU akan menyusun 

kriteria auditor tersebut, dan KMW akan 

membantu BKM dan Pokja PAKET dalam 

memilih akuntan publiknya. Pembiayaan 

untuk audit laporan keuangan BKM secara 

rutin tersebut dibiayai oleh BKM sendiri, 

sedangkan pembiayaan audit Pokja 

PAKET atas beban kontribusi pemerintah 

kota/kabupaten peserta PAKET P2KP. 

Kewajiban membuat laporan keuangan, 

audit dan menyampaikan hasil audit 

kepada seluruh pihak dilakukan oleh para 

pengelola dana bantuan P2KP (BKM, 

Panitia Kemitraan dll) tidak hanya pada 

saat masa proyek berlangsung, namun 

harus dilaksanakan secara rutin sesuai 

asas transparansi dan akuntabilitas. Selain 

itu, pihak-pihak penerima bantuan P2KP 

juga harus terbuka dan membuka diri untuk 

memberi informasi kepada seluruh pihak 

yang ingin mengetahu status kondisi, 

penggunaan dan pemanfaatan dana 

bantuan P2KP. Hal ini mengingat sifat dana 

P2KP sebagai dana publik. 


97

Bagan 5.2 Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan 

4 

PMR/WA 

Bank Dunia 

1 

SA 

Pusat 

DLN 

Depkeu 

5 

SE-DJA 

3a 

SA 

3b 

FMR/WA 

2 

Memorandum / Pemberitahuan / Pelaporan 

PMU/Pimpro/KMP 

Konsolidasi 

Laporan 

10b 

KMW 

Laporan 

BI atau Bank 

Pemerintah 

9b 

Debet 

Note 

Kota 

KPKN 

Verifikasi 

SPM (Surat Perintah 

Membayar) 

8 

10a 

Laporan 

Kantor BI 

Setempat 

Kecamatan 

7 

SPP (Surat 

Permintaan 

Pembayaran) 

PJOK/KMW 

Verifikasi SPPB 

dan Lampirannya 

9a 

Transfer 

6 

SPPB dan Lampirannya 

Kelurahan 

BKM 

Keterangan: 

Transfer dana 

Pelaporan 

Memorandum 

DLN 

KPKN 

BI 

PMU 

KMP 

KMW 

Direktorat Luar Negeri, Depkeu 

Kantor Perbendarahaan dan Kas Negara 

Bank Indonesia 

Project Management Unit, Kimpraswil 

Konsultan Manajemen Pusat 

Konsultan Manajemen Wilayah 

SA 

FMR 

WA 

PMR 

SPPB 

Special Account 

Financial Monitoring Report 

Withdrawl Application 

Project Management 

Report 

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan 

PJOK 

BKM 

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan 

Badan Keswadayaan Masyarakat 

DJA 

Direktorat Jenderal Anggaran, Depkeu 


Keterangan : 

1. Sesuai kesepakatan Loan Agreement dan 

mekanisme pengelolaan Hutang Luar Negeri 

(HLN), Pemerintah Indonesia akan membuka 

Rekening Khusus/Special Account (SA) di 

Bank Indonesia untuk menampung pencairan 

dana P2KP dari Bank Dunia. 

2. Selanjutnya BI Pusat akan memberikan 

Laporan Rekening Khusus kepada 

Departemen Keuangan secara mingguan, 

dimana laporan tersebut berisi seluruh 

transaksi yang terjadi pada rekening khusus, 

baik penarikan dana (pencairan dana BLM 

dan Konsultan) maupun pencairan dana dari 

Bank Dunia (pengisian kembali rekening 

khusus) selama periode minggu tersebut. 

3a/3b. Atas dasar Laporan Rekening Khusus yang 

diterima dari Departemen Keuangan, 

selanjutnya PMU/ KMP akan menyiapkan 

laporan pengelolaan keuangan P2KP, baik 

dalam bentuk Financial Monitoring Report 

(FMR) maupun Laporan Status Penyerapan 

Dana. FMR pada dasarnya merupakan 

Laporan Konsolidasi dari seluruh 

penggunaan dana Rekening Khusus sampai 

periode tertentu. 

4. Berdasarkan Laporan Keuangan proyek dari 

PMU/ KMP, Departemen Keuangan akan 

menyiapkan laporan keuangan proyek dan 

penggunaan dana P2KP dalam bentuk 

Project Management Report (PMR) ke Bank 

Dunia. Selain sebagai laporan atas kemajuan 

proyek dan penggunaan dana P2KP, PMR 

tersebut akan menjadi alat bagi pihak Bank 

Dunia untuk mengevaluasi kebutuhan dana 

pada periode berikutnya. 

5. Untuk pelaksanaan di lapangan, khususnya 

yang menyangkut tata cara pencairan dana 

P2KP, Departemen Keuangan akan 

menerbitkan Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Anggaran (SE-DJA) ke seluruh 

KPKN yang akan ditunjuk menjadi kantor 

pembayar. Melalui penerbitan SE-DJA 

tersebut sekaligus menegaskan bahwa 

kegiatan proyek dari sisi pendanaan sudah 

siap untuk dilaksanakan. 

6. Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP, 

BKM akan mengajukan permohonan 

pencairan dana kepada PJOK sesuai dengan 

usulan atau proposal yang telah disetujui 

dengan melampirkan SPPB (Surat Perjanjian 

Penyaluran Bantuan) dan lampiran-lampiran 

lainnya, seperti PJM dan Rencana Tahunan 

Pronangkis yang telah disepakati 

masyarakat. 

7. Berdasarkan permohonan pencairan dana 

yang diajukan oleh BKM, PJOK dan KMW 

akan memeriksa dan melakukan verifikasi 

atas kelengkapan dokumen dan lampiran 

yang dipersyaratkan (seperti SPPB, PJM, 

Rencana Tahunan Pronangkis, nama BKM, 

No. Rekening BKM, tanda tangan dan lainlain). 

Setelah dilakukan verifikasi atas 

kebenaran dan kelengkapan dokumen 

pendukung permohonan pencairan dana 

tersebut, PJOK akan menerbitkan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 

KPKN setempat. 

8. Setelah menerima SPP dan dokumen 

pendukung lainnya dari PJOK, KPKN akan 

melakukan verifikasi atas kebenaran dan 

kelengkapan dokumen pendukung tersebut. 

Setelah dilakukan verifikasi KPKN akan 

segera menerbitkan Surat Perintah 

Membayar (SPM) kepada Kantor Bank 

Indonesia (BI) Cabang setempat untuk 

membayar sejumlah dana (sesuai nilai SPM 

yang diterbitkan) kepada pihak penerima 

(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam SPM. 

9a/9b. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN, 

selanjutnya Kantor BI Cabang setempat akan 

segera melakukan transfer dana sebesar nilai 

SPM ke rekening penerima di bank yang 

ditunjuk sesuai SPM. Pada saat yang sama 

Kantor BI Cabang setempat akan 

menerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusat 

sebagai pemberitahuan bahwa Kantor BI 

setempat telah melakukan pendebetan atas 

rekening khusus P2KP. 

10a/10b.Selanjutnya setelah menerbitkan SPP dan 

memastikan dana telah efektif di rekening 

BKM, maka PJOK bersama-sama KMW 

akan memberikan laporan atas 

pertanggungjawaban pencairan dana P2KP 

kepada PMU/KMP melalui KMW. 


99

KETENTUAN 

BAGAN 5.3. DIAGRAM ALUR PENDANAAN BLM 

DIAGRAM ALUR 

Catatan: 

Alur Pendanaan 

Alur Permintaan/Perintah pembayaran 

Garis Koordinasi 

Garis Pendampingan/fasilitasi 

Arus Replenishment 

DLN : Direktorat Luar Negeri, Depkeu 

PMU : Project Management Unit 

PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan 

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat 

CDP : Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis) 

BI : Bank Indonesia (Central Bank) 

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat 


Penjelasan Bagan 5.3.: 

1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal 

(initial deposit) kepada Bank Dunia selaku 

lembaga donor. 

2. Bank Dunia mentransfer Dana untuk 

pembiayaan P2KP ke BI atau Bank Peme-rintah 

yang ditunjuk Departemen Keuangan 

3. BI atau Bank Pemerintah Kantor Pusat 

mentransfer dana ke BI atau Bank Pemerintah 

kantor setempat. 

4. BKM mengajukan permohonan pencairan dana 

BLM kepada PJOK, dengan ketentuan: 

a. BKM menyerahkan Rencana Program 

Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) 

yang telah diverifikasi KMW. Selanjutnya 

PJOK dan BKM menandatangani Surat 

Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) untuk 

pencairan BLM Tahap I (20%); 

b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMW 

terhadap perkembangan dan pencapaian 

kinerja kegiatan serta dana tahap sebelumnya, 

untuk pencairan BLM tahap II (50%); 

c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakan 

KMW terhadap kinerja potensi keberlanjutan 

kegiatan, dana dan kelembagaan masyarakat, 

untuk pencairan BLM tahap III (30%). 

5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKN 

setempat meneliti SPP tersebut menyangkut 

pagu dana yang dapat dicairkan, yang harus 

sesuai dengan yang tercantum pada lembar 

anggaran yang berlaku, dan mencocokkan 

contoh tandatangan yang bersangkutan. 

Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN dilampiri: 

a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 dan 

Lampirannya) 

b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana 

(BAPPD); (Format SPPB BLM-4) 

c. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan 

Kegiatan (BAPPUK), baik usulan kegiatan 

kolektif oleh BKM maupun usulan-usulan 

kegiatan KSM; (format Prioritas-1) 

d. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerja 

dana, kelembagaan serta kegiatan sebelumnya, 

untuk pencairan BLM Tahap II; dan 

verifikasi KMW mengenai Kinerja potensi 

keberlanjutan kegiatan, dana serta 

kelembagaan, untuk pencairan BLM tahap 

III. Keduanya dilengkapi dengan Format 

SPPB-BLM-3 dan Format SPPB BLM-4. 

(Ketentuan dan Pesyaratan lebih detail 

ditetapkan melalui Surat Edaran Departemen 

Keuangan) 

6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar 

(SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI atau 

Bank Pemerintah setempat untuk melakukan 

pemindahbukuan dan mengirimkan tembusan 

Surat Perintah Membayar lembar ke-4 kepada 

Dit. DLN. 

7. Kantor BI atau Bank Pemerintah setempat 

memproses transfer dana ke bank yang dipilih 

BKM, sebagai rekening penyerapan dana BLM. 

8. BKM menerima informasi transfer dana dari 

bank pilihan BKM. Rekening bank untuk 

penyerapan dana BLM harus atas nama 

lembaga (BKM) dan ditandatangani sekurangkurangnya 

oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkan 

oleh Rapat Anggota BKM. Perubahan spesimen 

tandatangan tersebut juga diputuskan melalui 

Rapat Anggota BKM. 

9. KSM/Panitia menyusun usulan kegiatan 

berdasarkan hasil Pronangkis dengan 

difasilitasi oleh relawan masyarakat dan 

fasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yang 

diteruskan ke UP untuk diberikan penilaian 

kelayakan teknis, lingkungan dan finansial. 

Hasil penilaian kelayakan UP diajukan BKM ke 

KMW untuk mendapat rekomendasi dan 

verifikasi 

10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasi 

atas hasil analisa kelayakan usulan kegiatan 

KSM yang ditetapkan UP dan mengadakan 

koordinasi dengan BKM. 

a. BKM melakukan Rapat Anggota untuk 

menyusun urutan prioritas terhadap usulanusulan 

kegiatan yang sudah diverifikasi oleh 

KMW dan membuat laporan dalam format 

Prioritas-1. 

b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/ 

masyarakat melalui rekening Bank pilihan 

KSM, yang sekurang-kurangnya ditandatangani 

oleh 3 (tiga) orang, yang ditetapkan 

melalui Rapat Anggota KSM. BKM 

menyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RW 

dan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOK 

dan mengumumkannya secara terbuka 

kepada masyarakat setempat. 

11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali 

(replenishment) dana di rekening khusus 

kepada Bank Dunia selaku penyedia dana untuk 

pelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPM 

lembar ke 4. 


101

BAGAN 5.4. DIAGRAM ALUR PENDANAAN PAKET 

Penyerahan 

Proposal Usulan 

yang Disetujui 

Pokja PAKET dan 

SPPB 

7 

Permintaan 

Pembayaran 

PJOK 

PAKET 

DINAS 

KOTA/KAB. 

6 

5 

Penyerahan 

Usulan/Sub 

Proyek yang 

telah Disetujui 

1 

Panitia 

kemitraan 

2 

PROPOSAL 

BERSAMA 

4 

POKJA 

PAKET 

MASYARAKAT 

(BKM) 

3a 

verify 

3b 

KMW 

REKENING 

BERSAMA 

9 

KANTOR 

CABANG KPKN 

Perintah 

Membayar 

8 

KANTOR BI ATAU 

BANK PEMERINTAH 

SETEMPAT 

Keterangan: 

Alur Pendanaan 

Alur Permintaan/perintah pembayaran 

Garis Koordinasi 

Garis Pendampingan/fasilitasi 

DLN 

PMU 

KMW 

PJOK 

BKM 

CDP 

BI 

: Direktorat Luar negeri, Depkeu 

: Project Management Unit 

: Konsultan Manajemen Wilayah (Koord. Kota: Staf KMW tingkat kota) 

: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan 

: Badan Keswadayaan Masyarakat 

: Community Development Plan (PJM Pronangkis-3 tahun) 

: Bank Indonesia (Bank Central) 


Keterangan : 

1. “Panitia kemitraan” dibentuk oleh BKM dan 

dinas terkait yang telah sepakat untuk 

melaksanakan kegiatan bersama atas dasar 

kesesuaian kegiatan masyarakat (Pronangkis) 

dengan program dinas terkait. Pembentukan 

Panitia kemitraan disahkan oleh pimpinan dari 

kedua belah pihak dan telah difasilitasi oleh 

KMW. 

2. Selanjutnya Panitia kemitraan menyusun 

proposal bersama. Dalam penyusunan 

proposal bersama dapat menggunakan tenaga 

ahli pendamping untuk membantu Panitia 

kemitraan. Tenaga ahli pendamping dapat 

berasal dari dinas terkait yang berkompeten 

di bidang usulan yang akan diajukan, atau 

dapat juga berasal dari kelompok peduli 

(perguruan tinggi, LSM dll). Proposal harus 

mencerminkan kegiatan yang merupakan 

keterpaduan antara usulan BKM/masyarakat 

(Pronangkis) dengan program organik Dinas 

terkait serta memperhatikan kesesuaian 

dengan Dokumen SPK-D dan Pronangkis 

Kota/kabupaten yang telah disusun KPK-D 

secara partisipatif. 

3a/3b. Proposal bersama yang diajukan oleh Panitia 

kemitraan diverifikasi oleh KMW. Aspek 

verifikasi menyangkut kesesuaian usulan 

dengan PJM Pronangkis dan Program dinas 

terkait, kemitraan dalam kesetaraan, serta 

kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP. 

Proposal yang telah diverifikasi oleh KMW 

dapat diajukan ke Pokja PAKET untuk dinilai 

kelayakannya secara teknis. Dalam penilaian 

kelayakan teknis, Pokja PAKET berkonsultasi 

dengan KPK-D setempat untuk kesesuaian 

usulan dengan SPK-D dan Pronangkis Kota 

serta bila diperlukan dapat pula berkonsultasi 

dengan pihak-pihak yang menguasai teknis 

dari kegiatan yang diusulkan panitia kemitraan. 

4. Berdasarkan Hasil verifikasi KMW dan 

penilaian kelayakan teknis, Pokja PAKET 

mengadakan Rapat Anggota untuk 

menetapkan prioritas usulan yang akan 

didukung oleh bantuan dana PAKET. Dalam 

setiap tahunnya, Pokja PAKET menetapkan 

maksimal 20 (dua puluh) usulan per kota yang 

dapat dibantu oleh dana bantuan PAKET. 

5. Proposal Panitia kemitraan yang telah 

disetujui prioritas pendanaannya oleh Pokja 

PAKET disampaikan kembali ke Panitia 

kemitraan untuk ditindaklanjuti dengan proses 

administrasi pencairan dana PAKET. 

6. Untuk merealisasikan pencairan dana PAKET 

P2KP, Panitia kemitraan mengajukan 

permohonan pencairan dana kepada PJOK 

PAKET sesuai dengan usulan atau proposal 

yang telah disetujui Pokja PAKET, dengan 

melampirkan SPPB (Surat Perjanjian 

Penyaluran Bantuan), proposal bersama serta 

lampiran-lampiran lainnya. 

7. Berdasarkan permohonan pencairan dana 

yang diajukan oleh Panitia kemitraan, PJOK 

PAKET memeriksa dan melakukan verifikasi 

atas kelengkapan dokumen dan lampiran yang 

dipersyaratkan (seperti SPPB, Proposal 

bersama, nama Panitia kemitraan, No. 

Rekening Panitia kemitraan, tanda tangan dan 

lain-lain). Setelah dilakukan verifikasi atas 

kebenaran dan kelengkapan dokumen 

pendukung permohonan pencairan dana 

tersebut, PJOK PAKET akan menerbitkan 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 

KPKN setempat. 

8. Setelah menerima SPP dan dokumen 

pendukung lainnya dari PJOK PAKET, KPKN 

akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan 

kelengkapan dokumen pendukung tersebut. 

Setelah dilakukan verifikasi KPKN akan segera 

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 

kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempat 

untuk membayar sejumlah dana (sesuai nilai 

SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima 

(beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam SPM. 

9. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN, 

selanjutnya Kantor BI setempat akan segera 

melakukan transfer dana sebesar nilai SPM 

ke rekening penerima di bank yang ditunjuk 

sesuai SPM (rekening panitia kemitraan). 


103

5.3. MONITORING DAN EVALUASI 

KMP bertanggungjawab penuh terhadap 

desain dan pelaksanaan monitoring P2KP. 

Monitoring dilakukan untuk menganalisis dan 

memperbaiki manajemen proyek. Hasil 

monitoring digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan manajemen. 

KMP juga bertanggungjawab untuk 

mengembangkan dan mengelola Sistem 

Informasi Manajemen (SIM), sebagai salah 

satu alat strategis untuk memonitor 

perkembangan proyek dari tingkat masyarakat 

sampai dengan jajaran manajemen wilayah 

dan pusat. Hasil SIM ini setelah dilakukan 

penilaian dan verifikasi secara periodik bulanan 

dilaporkan ke PMU/Pimpro dengan tembusan 

ke Tim Pengarah Inter Departemen dan Bank 

Dunia. 

Sedangkan untuk evaluasi dampak proyek 

akan dilakukan oleh konsultan khusus yang 

selanjutnya akan disebut sebagai Konsultan 

Evaluasi (KE). Konsultan Evaluasi ini harus 

bebas dari pengaruh manajemen proyek P2KP 

sehingga tidak terjadi benturan kepentingan 

(conflict interest) yang dapat merugikan 

kinerja proyek. 

Konsultan Evaluasi (KE) P2KP akan dikontrak 

oleh pihak diluar PMU/Pimpro untuk 

melakukan survai dasar (baseline survey) pada 

tahap awal proyek, evaluasi berkala (mid term 

review dan akhir proyek) dan penelitian 

mendalam (indepth research) terhadap 

perkara-perkara penting proyek. 

Evaluasi dampak proyek secara menyeluruh 

difokuskan pada pengukuran kinerja proyek 

berdasarkan indikator kinerja proyek seperti 

diuraikan pada Tabel 5.3. Hasil evaluasi 

sesuai dengan penugasan akan dilaporkan ke 

pihak pemberi tugas, Tim Pengarah Inter 

Departemen, PMU/Pimpro dan Bank Dunia. 

Tabel 5.3. Indikator Kinerja Proyek P2KP 

No 

Komponen 

Mid term Review 

Phase I Phase II 

Akhir 

Proyek 

Sumber 

Informasi 

I SOSIALISASI 

a. Jumlah kelurahan yang berpartisipasi 

b. Jumlah penduduk kelurahan yang turut 

berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan 

sosialisasi P2KP 

c. *) Jumlah penduduk miskin di kelurahan yang 

hadir, sekurang-kurangnya satu kali, dalam 

pertemuan. 

d. Jumlah pertemuan sosialisasi tiap kelurahan 

sasaran 

e. *) Persentase penduduk kelurahan yang peduli 

dan paham terhadap P2KP serta tujuannya 

II LEMBAGA MASYARAKAT (BKM) 

a. Jumlah Tim Koordinasi tingkat kota/kabupaten 

b. Jumlah BKM terbentuk 

c. Persentase jumlah wanita dalam anggota BKM 

d. Persentase penduduk yang memilih anggota 

BKM dalam proses pemilihan tingkat akhir 

(tkt.Kelurahan) 

Persentase kelurahan sasaran dengan PJM 

e. *) Pronangkis yang telah diselesaikan dan 

disetujui 

1131 

10% 

25% 

24 

30% 

54 

1131 

20% 

30% 

95% 

927 

10% 

25% 

24 

15% 

26 

927 

20% 

30% 

95% 

2058 

10% 

25% 

24 % 

70% 

80 

2058 

20% 

30% 

95% 

MIS 

MIS 

Survey 

MIS 

Survey 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 


No 

Komponen 



Akhir 

Proyek 

Sumber 

Informasi 

f. 

g. *) 

Persentase penduduk yang hadir atau diajak 

konsultansi oleh BKM dalam serangkaian 

rembug warga atau FGD, sebagai salah satu 

bagian dari proses penyiapan PJM Pronangkis 

Persentase penduduk kelurahan yang 

mengetahui, peduli dan paham PJM 

Pronangkis. 

25% 

50% 

25% 

50% 

25% 

50% 

MIS 

Survey 

h. 

i. 

j. 

Jumlah relawan masyarakat tiap kelurahan 

Jumlah Forum BKM yang terbentuk 

Jumlah warga masyarakat (BKM, KSM, UP, 

relawan masyarakat) yang mengikuti pelatihan 

per kelurahan 

3 

54 

20 

3 

26 

20 

3 

80 

20 

MIS 

MIS 

MIS 

k. *) 

Persentase BKM/UP yang melaporkan audit 

independen 

80% 

50% 

80% 

MIS 

l. 

m. 

Persentase BKM/UP dengan laporan audit 

unqualified 

Persentase penyaluran BLM 

75% 

80% 

75% 

20% 

75% 

100% 

MIS 

MIS 

III 

PENYEDIAAN PELAYANAN BLM 

a. 

Jumlah proposal kredit yang diajukan ke UP/ 

BKM per kelurahan 

20 

10 

40 

MIS 

b. 

Jumlah dana yang tersedia (outstanding loans) 

dari persentasi BLM yang dialokasikan untuk 


80% 

40% 

90% 

MIS 

c. 

Tingkat pengembalian (repayment rate) 


75% 

75% 

90% 

MIS 

d. 

Persentase peningkatan kredit bagi usaha 

kecil/ rumah tangga pada tingkat bunga pasar 

20% 

10% 

20% 

Survey 

e. *) 

Persentase Keluarga (KK) yang pendapatannya 

meningkat setelah menerima pinjaman dari 

P2KP 

40% 

30% 

50% 

Survey 

f. 

g. 

Persentase keluarga miskin (Pra KS dan KS1) 

dalam KSM pinjaman bergulir/persentase KK 

miskin kelurahan 

Jumlah proposal pelayanan kegiatan 

lingkungan dan kegiatan sosial yang diajukan 

ke BKM per kelurahan 

1 : 3 

5 

1 : 3 

5 

1 : 3 

10 

MIS 

MIS 

h. 

Persentase proposal pelayanan lainnya (non 

pinjaman bergulir) yang disetujui dan telah 

selesai dilaksanakan 

70% 

50% 

90% 

MIS 

i. *) 

Persentase KK miskin di antara penerima 

manfaat langsung dari penyediaan pelayanan 

kegiatan lingkungan dan sosial / persentase 

KK miskin dari penduduk kelurahan 

1 : 6 

1 : 6 

1 : 6 

Survey 

j. 

Persentase wanita dalam KSM 

30% 

30% 

30% 

MIS 


105

No 

Komponen 



Akhir 

Proyek 

Sumber 

Informasi 

IV PENYEDIAAN PELAYANAN PAKET 

a. Jumlah Kota peserta PAKET P2KP terseleksi 

b. Jumlah Pokja PAKET terbentuk 

c. *) Persentase Pemerintah kota/Kabupaten yg 

meng-alokasikan dana kemitraan/pendamping 

PAKET 

d. Jumlah subproyek PAKET yang diselesaikan 

per kota/kabupaten partisipan 

e. Jumlah penduduk kelurahan yang mengetahui 

dan paham PAKET P2KP di kota/kabupaten 

partisipan 

Jumlah staf pemerintah daerah yang 

f. 

mengetahui dan paham PAKET di kota/ 

kabupaten partisipan 

g. *) Persentase penduduk miskin dari penerima 

manfaat langsung pelayanan yang disediakan 

PAKET / persentase KK miskin dalam 

penduduk kota 

17 

17 

25% 

25 

20% 

20% 

1 : 6 

13 

13 

25% 

10 

10% 

10% 

1 : 6 

30 

30 

25% 

40 

30% 

30% 

1 : 6 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

Survey 

Survey 

Survey 

*) Indikator-indikator kunci yang dimonitoring setiap tahunnya 


Bab 

VI 

Transparansi dan Akuntabilitas 

Sumber dana P2KP berasal dari pinjaman luar negeri 

yang harus dikembalikan oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Oleh karena itu, dana P2KP merupakan “Dana Publik” 

yang “di-wakaf-kan” oleh Pemerintah Indonesia ke 

masyarakat di lokasi sasaran P2KP. 

“Dana Publik” pada hakekatnya mengandung makna 

bahwa rakyat Indonesia berhak memperoleh informasi 

keberadaan dan pemanfaatan dana P2KP yang dikelola 

oleh masyarakat di lokasi sasaran P2KP. Pada sisi lain, 

hal ini juga menuntut para pengelola dana P2KP untuk 

senantiasa memberi informasi secara terbuka tentang 

pemanfaatan dana yang dikelolanya, termasuk terbuka 

untuk diperiksa oleh pihak-pihak terkait. 

Sedangkan sifat “Dana Wakaf” bermakna pada 

tanggungjawab pengelola dana P2KP untuk tidak 

menggunakan dana P2KP secara sembarangan, 

melainkan harus selalu dimanfaatkan sepenuhnya bagi 

kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat 

miskin yang ada di wilayahnya. 

6.1. TATA CARA PENYELENGGARAAN 

TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS 

6.1.1. Transparansi 

Transparansi dalam pelaksanaan P2KP pada 

dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan 

akses kepada semua pihak yang berrkepentingan 

ataupun membutuhkan untuk mengetahui 

informasi-informasi mengenai P2KP, kebijakan 

serta pengambilan keputusan, perkembangan 

kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi 

lainnya dari para pelaku P2KP, baik di tingkat 

proyek, daerah dan masyarakat . 

Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan 

dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan 

P2KP harus dipublikasikan dan disebarluaskan 

kepada masyarakat luas serta pihakpihak 

lainnya secara terbuka melalui papanpapan 

informasi, bulletin, dan berbagai media 

yang dimungkinkan. Pada tataran masyarakat 

dan panitia kemitraan, maka notulensi 

pertemuan, kebijakan, kondisi dan laporan 

keuangan bulanan, nama serta jumlah 

pinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan, 

penunggak pinjaman, dan lain-lain juga harus 

disebarluaskan ke masyarakat serta harus 

ditempelkan di papan-papan pengumuman di 

seluruh pelosok kelurahan, khususnya di 

tempat-tempat strategis. 

Di sisi lain, P2KP juga berupaya mendorong 

masyarakat luas untuk menuntut hak atas 

segala informasi yang berkaitan dengan 

pengelolaan kegiatan serta dana bantuan 

P2KP oleh pelaku-pelaku P2KP. Sebaliknya, 

pelaku-pelaku P2KP dan masyarakat 

penerima manfaat didorong pula untuk 

memberi kesempatan seluas-luasnya bagi 

masyarakat serta pihak terkait yang ingin mengetahui 

informasi dana serta kegiatan P2KP. 

Penerapan transparansi secara konsisten oleh 

seluruh pelaku P2KP tersebut pada dasarnya 

dimaksudkan, antara lain; (1) mencegah sedini 

mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

melalui tumbuhnya kesadaran 

masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, 

(2) menghindarkan miss komunikasi ataupun 

salah persepsi, (3) mendorong proses 

masyarakat belajar dan “melembagakan” 

sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat 

terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang 


107

dilaksanakannya, (4) membangun kepercayaan 

semua pihak (trust building) terhadap 

pelaksanaan P2KP secara keseluruhan, serta 

(5) agar pelaksanaan P2KP sesuai dengan 

ketentuan, prinsip dan nilai P2KP. 

Pelaksanaan transparansi oleh seluruh pihak 

yang berkepentingan tersebut dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, misalnya 

Pedoman-Pedoman P2KP, Surat Keputusan 

PMU/Proyek, Keppres, AD/ART, dsb. 

Transparansi dalam P2KP ini harus dilakukan 

di semua tataran, antara lain sebagai berikut: 

a) Di tataran penyelenggara proyek 

Untuk menjaga agar transparansi 

pengelolaan proyek ini dapat selalu dijaga, 

maka di tataran penyelenggara harus 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

• Secara periodik PMU/Pimpro wajib 

mendiseminasikan P2KP secara luas, 

melalui berbagai media masa, seperti 

antara lain; radio, televisi dan koran, 

mengenai apa saja yang disediakan 

proyek ke masyarakat dan pemda serta 

sejauh mana pencapaian proyek; 

• PMU/Pimpro wajib mengembangkan 

dan mengelola situs jaringan internet 

(Web-site) yang dapat diakses dengan 

mudah oleh semua pihak yang berkepentingan 

pada P2KP dan masyarakat 

untuk mendapatkan gambaran terkini 

dari perkembangan P2KP; dan 

• PMU/Pimpro juga wajib menyelenggarakan 

audit proyek baik dari segi 

finansial dan manajemen yang hasilnya 

dilaporkan ke semua pihak terkait. 

b) Di tataran daerah 

Untuk menjaga transparansi pengelolaan 

proyek di daerah, terutama penggunaan 

Dana PAKET, maka pemerintah daerah, 

khususnya penanggung jawab Dana 

PAKET, harus melakukan hal-hal sbb : 

• Secara periodik wajib mendiseminasikan 

proyek P2KP ini secara luas 

melalui berbagai media masa seperti 

antara lain; radio, televisi daerah dan 

koran mengenai apa saja yang 

ditawarkan oleh proyek ke masyarakat 

dan sejauh mana pencapaian proyek 

serta penggunaan Dana PAKET; 

• Kepada penanggung jawab Dana 

PAKET harus dilakukan audit menjelang 

akhir tahun anggaran oleh independen 

auditor, baik dari segi finansial 

maupun manajemen, yang hasilnya 

dilaporkan ke semua pihak terkait; dan 

• Menjamin pelaksanaan pemeriksaan 

pengelolaan keuangan proyek - baik 

untuk BLM maupun PAKET – yang 

dilakukan oleh BPKP maupun auditor 

independen kepada pelaku-pelaku 

P2KP di wilayahnya masing-masing. 

c) Di tataran masyarakat 

Untuk menjaga transparansi pengelolaan 

kegiatan dan penggunaan dana BLM oleh 

BKM maupun dana PAKET oleh Panitia 

Kemitraan, sehingga dapat diketahui oleh 

semua warga, BKM diwajibkan untuk 

menyebarluaskan keputusan-keputusan 

yang telah ditetapkan, PJM dan Renta 

Pronangkis, perkembangan organisasi dan 

kegiatan BKM/UP-UP, laporan posisi 

keuangan, KSM beserta anggota yang 

memperoleh pinjaman, Panitia Kemitraan 

beserta anggotanya, serta informasiinformasi 

lain, dengan cara: 

• Penempelan melalui papan-papan 

informasi di tempat-tempat yang 

strategis, minimal di 5 lokasi, dengan 

ukuran dan bentuk yang mudah dilihat 

dan dibaca oleh semua warga. Jenis 

papan informasi yang diperlukan adalah 

papan informasi kegiatan (proyek), 

papan informasi BKM dan papan 

informasi KSM, papan informasi Panitia 

Kemitraan dan kegiatan PAKET, papanpapan 

informasi kegiatan pembangunan, 

kegiatan sosial, dengan muatan/isi 

sesuai perkembangan terbaru dll; 

• Pertemuan-pertemuan rutin dengan 

KSM, panitia dan masyarakat; 

• Pertemuan-pertemuan rutin dengan 

perangkat kelurahan, lembaga formal 

yang ada dan kelompok peduli 

setempat, demikian pula pertemuan rutin 


masyarakat dengan dinas dan 

kelompok peduli dalam kaitan dengan 

pelaksanaan PAKET. 

• Penyebarluasan melalui surat kepada 

KSM-KSM dan masyarakat 

• Pembuatan dan penyebarluasan media 

warga, leaflet atau buletin, dll 

• Melakukan audit tahunan BKM dan 

hasilnya disebar luaskan ke masyarakat 

melalui rapat tahunan pertanggung 

jawaban BKM (lihat akuntabilitas) 

• BKM, UP-UP serta pelaku P2KP di 

tingkat kelurahan harus bersifat terbuka 

memberikan informasi dan data-data 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pemeriksaan oleh KMW, perangkat 

pemerintah, unsur masyarakat dan atau 

pemantau independen yang dapat 

dilakukan setiap saat serta audit 

independen yang dilakukan sekurangkurangnya 

satu kali dalam setahun. 

6.1.2. Akuntabilitas 

Selain wajib menerapkan prinsip transparansi 

dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan kegiatan serta keuangan, juga wajib 

dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas. 

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati 

secara konsisten oleh semua pelaku P2KP, 

tanpa terkecuali. 

Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan 

dengan memberikan akses kepada semua pihak 

yang berkepentingan untuk melakukan audit, 

bertanya dan atau menggugat 

pertanggunganjawaban para pengambil 

keputusan, baik ditingkat proyek, daerah dan 

masyarakat . Oleh sebab itu semua unit 

pengambilan keputusan dalam semua tataran 

proyek harus melaksanakan proses 

pengambilan keputusan masing-masing sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, misalnya 

Pedoman P2KP, Surat Edaran Dirjen Anggaran, 

Keppres, AD/ART, dsb 

Untuk tataran masyarakat antara lain dapat 

dilakukan sebagai berikut : 

a) Konsultasi Publik 

Dalam hal BKM mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

banyak (misalnya; Peta Kemiskinan, 

Pronangkis, Pencairan dana BLM dan 

PAKET, KSM penerima manfaat dll), maka 

keputusan yang ditetapkan oleh BKM 

harus dikonsultasikan ke masyarakat 

melalui penyebarluasan dan penempelan 

keputusan tersebut di tempat-tempat 

strategis. 

Maksimal dua minggu setelah pelaksanaan 

konsultasi publik, BKM mengadakan rapat 

evaluasi keputusan untuk ditetapkan 

sebagai keputusan yang mengikat atau 

disempurnakan terlebih dahulu sebelum 

ditetapkan, berdasarkan masukan 

masyarakat yang telah diterima. 

b) Rapat Koordinasi Triwulan BKM 

dengan KSM dan Masyarakat 

Anggota-anggota BKM wajib mengadakan 

pertemuan koordinasi triwulanan atau 

sesuai ketentuan AD/ART dengan 

mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), 

KSM, dan perwakilan masyarakat untuk 

menyampaikan perkembangan kegiatan, 

membahas permasalahan serta 

merencanakan kegiatan triwulan 

berikutnya. 

c) Rapat Bulanan Anggota BKM 

Anggota BKM berkewajiban 

menyelenggarakan pertemuaan rutin 

anggota-angota BKM sekurang-kurangnya 

satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain 

membahas berbagai masalah dan 

perkembangan yang ada, juga membahas 

rencana BKM untuk bulan berikutnya. 

Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan 

BKM kepada KSM, masyarakat dan 

pemerintah kelurahan. 

d) Rapat Tahunan BKM 

BKM wajib menyelenggarakan Rapat 

Tahunan BKM yang dilaksanakan minimal 

satu tahun sekali. Rapat tahunan BKM 

tersebut disamping sebagai pertanggung 

jawaban kegiatan dan keuangan kepada 

masyarakat (termasuk penyampaian hasil 

audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan 

penyegaran anggota BKM, apabila 


109

dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART. 

Masyarakat, melalui utusan-utusan yang 

dipilih langsung dari setiap RT/RW, dapat 

menerima atau menolak pertanggungjawaban 

BKM dan menetapkan untuk memperpanjang 

atau mengganti anggota BKM. 

e) Rembug Para-Pihak Tingkat Kelurahan 

BKM, pemerintah kelurahan dan kelompok 

peduli terkait perlu menyelenggarakan 

rembug para-pihak di tingkat kelurahan 

yang dilaksanakan untuk mengambil 

keputusan mengenai program perbaikan 

pelayanan public (good governance) serta 

matching program dalam kaitan dengan 

pelaksanaan PAKET, dll yang menyangkut 

kepentingan seluruh para-pihak. 

f) Komunitas Belajar Kelurahan 

BKM, melalui UPS, mengkoordinir 

relawan-relawan setempat, yang terdiri dari 

orang-orang peduli dan ikhlas, perangkat 

pemerintah kelurahan dan kelompok peduli 

setempat, dalam forum kajian reflektif yang 

disebut dengan Komunitas Belajar 

Kelurahan (KBK). Fungsi utama KBK 

adalah turut membantu masyarakat 

setempat dalam rangka menjaga dan 

melembagakan penerapan nilai-nilai serta 

prinsip-prinsip universal, sehingga kontrol 

sosial masyarakat tetap terbangun dan 

BKM serta UP-UP tetap berorientasi pada 

perbaikan kesejahteraan masyarakat 

miskin maupun pembangunan kelurahan di 

wilayahnya. Pada akhirnya, keberadaan 

KBK juga sebagai embrio dan pondasi 

untuk mendorong keberlanjutan P2KP oleh 

masyarakat secara mandiri.. 

g) Audit dan Pemeriksaan 

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas 

ini, maka BKM wajib melakukan audit 

tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP- 

UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor 

indipenden dan hasilnya disebarluaskan 

kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. 

Disamping itu, BKM dengan semua unitnya 

harus terbuka terhadap berbagai 

pemeriksaan, baik dari manajemen 

proyek, pemerintah maupun masyarakat. 

Demikian pula halnya terkait dengan 

pelaksanaan PAKET, maka para-pihak 

terkait sesuai ketentuan wajib melakukan 

audit pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan dana PAKET yang 

diterimanya, dengan beban pendanaan 

berasal dari swadaya yang bersangkutan. 

Audit ini harus dilakukan oleh auditor 

indipenden dan hasilnya disebarluaskan 

kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. 

Disamping itu, Para pihak terkait di lokasi 

PAKET dengan semua panitia kemitraan 

harus terbuka terhadap berbagai 

pemeriksaan, baik dari manajemen 

proyek, pemerintah maupun masyarakat. 

6.2. MANAJEMEN KEUANGAN DAN 

AUDIT 

6.2.1. Umum 

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa 

pada dasarnya P2KP dalam penyediaan dana 

BLM maupun PAKET menganut sikap menu 

bebas (open menu), dimana masyarakat dapat 

bebas mengajukan usulan kegiatan apapun 

selama terkait langsung dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan, disepakati 

semua pihak, serta harus merupakan 

penjabaran dari PJM & Renta Pronangkis. 

Meskipun demikian, pengambilan keputusan 

masyarakat serta para pihak tingkat kelurahan 

tentang pilihan kegiatan yang akan dilakukannya 

untuk menanggulangi kemiskinan 

harus senantiasa disertai kesadaran akan 

konsekuensi dari keputusan tersebut, yakni 

melakukan kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi dan proses persiapan yang harus 

dilakukan. 

Apapun bentuk kegiatan, secara administrasi 

harus tetap menganut prinsip transparansi dan 

akuntabilitas yang tata cara pelaksanaannya 

dijelaskan di atas. 

6.2.2. Pengelolaan Pinjaman Bergulir 

Apabila masyarakat memutuskan bahwa 

sebagian dana BLM digunakan untuk pinjaman 

bergulir, maka pengelolaanya harus dilakukan 


dengan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan 

pinjaman bergulir yang berorientasi pada 

masyarakat miskin. Pengelolaan pinjaman 

bergulir secara operasional ditangani oleh Unit 

Pengelola, sebagai gugus tugas dari BKM. 

BKM diperkenankan memperkuat kapasitas 

pelayanan kepada orang miskin dengan 

mengembangkan Unit Pengelola Ekonomi 

(UPE), Perusahaan Terbatas dan lain-lain, 

termasuk memfasilitasi pembentukan koperasi 

oleh KSM-KSM atau sekumpulan anggota 

KSM yang telah meningkat kesejahteraannya. 

(Ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman 

bergulir dan pembentukan koperasi atau UPE 

dan PT akan ditetapkan lebih lanjut oleh PMU/ 

Pimpro P2KP)). 

6.2.3. Penatabukuan 

Dalam rangka mempersiapkan tertib administrasi 

BKM, khususnya dalam masalah 

administrasi keuangan, maka KMW memberikan 

pelatihan tentang penatabukuan kepada 

BKM dan Unit-Unit Pengelola. Pelatihan sejenis 

diberikan kepada Panitia-Panitia Kemitraan 

PAKET sebelum mereka melaksanakan 

kegiatan yang telah disetujui Pokja PAKET. 

Pada saat pelaksanaan P2KP, maka KMW 

melalui Tim Fasilitator dan Relawan masyarakat 

akan membantu pihak BKM dalam 

memproses penatabukuan BKM, sehingga 

sesudah akhir tahun buku pihak BKM sudah 

siap dalam menerima audit yang akan 

dilakukan oleh akuntan independen. KMW 

melalui koordinator kota dan stafnya juga akan 

membantu Panitia-Panitia Kemitraan PAKET 

serta Para Pihak terkait dalam memproses 

penatabukuan sehingga siap diaudit. 

Tiap kelompok (KSM) wajib menatabukukan 

kegiatannya maupun keuangannya dengan 

cara yang cukup sederhana yang akan di 

siapkan oleh KMW. Penatabukuan ini akan 

dijadikan bahan pelaporan kepada anggota 

BKM pada pertemuan bulanan, sekaligus 

menjadi alat pantau secara dini terhadap 

kedisiplinan pengembalian pinjaman anggota. 

Disamping itu, laporan tersebut juga dapat 

dipakai sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban kepada UP/BKM yang 

telah memberikan pinjaman kepada KSM. 

BKM dan relawan-relawan dapat membantu 

proses penatabukuan ini dalam kapasitas 

sebagai pendamping. Dengan kata lain, BKM 

dan relawan-relawan akan membantu KSM 

yang didampinginya dengan tujuan agar 

pengurus KSM tersebut pada masa berikutnya 

mampu mengerjakannya secara mandiri. 

6.2.4. Audit 

Selain pantauan partisipatif yang dilakukan 

sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, 

akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yang 

tidak terlibat secara langsung dalam proses 

pendampingan. Ada tiga jenis audit dalam 


a) Audit oleh Instansi Pemerintah untuk 

Seluruh Pelaku 

Sebagaimana semua proyek/program 

pemerintah lainnya, maka P2KP juga akan 

diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Pembangunan). Artinya 

bahwa pemerintah (proyek P2KP) 

mempercayakan pelaksanaan audit kepada 

BPKP. Audit dilakukan sekali setiap tahun 

terhadap KSM, BKM/UP, Panitia Kemitraan 

PAKET, PJOK, para konsultan pelaksana, 

serta kantor-kantor bank pemerintah yang 

ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembagalembaga 

pemeriksa akan mengkoordinasikan 

kegiatan ini untuk menghindari 

duplikasi antar mereka. 

Bagi instansi pemerintah pelaksana P2KP, 

Panitia Kemitraan PAKET, konsultan 

pelaksana, dan bank, titik berat pemeriksaan 

adalah pada ada atau tidaknya 

penyimpangan, sedangkan bagi KSM dan 

BKM/UP, lebih pada pendidikan dan pembelajaran 

kepada masyarakat tentang 

penatabukuan yang sehat. 

Audit BPKP terhadap BKM selama masa 

proyek P2KP lebih dititikberatkan pada 

aspek substantif. Sedangkan audit BPKP 

terhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK) 

difokuskan pada audit kegiatan, 

administrasi pembukuan, dan keuangan, 

yang dikelola oleh masing-masing UP. 


111

Laporan pemeriksaan BPKP harus selesai 

pada setiap akhir bulan Maret bagi 

pengeluaran yang terjadi pada tahun fiskal 

sebelumnya. BKM/UP, KSM, Panitia 

Kemitraan PAKET, para konsultan 

pelaksana, dan bank yang ditunjuk harus 

mendokumentasikan catatan-catatan 

kegiatannya selama tiga tahun dan 

menyerahkannya kepada auditor 

independen bila diminta. 

b) Audit Independen untuk Pelaksana 

Kegiatan P2KP 

Masyarakat perlu menyadari pentingnya 

penilaian pihak luar untuk membuktikan 

telah dijalankannya prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahun 

semua lembaga yang langsung terkait 

sebagai pelaksana lapangan P2KP, 

khususnya Pokja PAKET, BKM, dan Parapihak 

terkait harus mengauditkan diri 

kepada auditor independen. Biaya audit 

wajib dialokasikan oleh BKM dan Pokja 

PAKET sendiri sebagai bagian biaya 

operasional pelaksanaan (BOP). 

Audit oleh auditor independent terhadap 

BKM selama masa proyek P2KP lebih 

dititikberatkan pada aspek penyerapan dan 

penyaluran dana BLM tahap 1 hingga tahap 

3. Sedangkan audit terhadap UP-UP (UPL, 

UPS dan UPK) difokuskan pada audit 

administrasi pembukuan dan keuangan, 

yang dikelola oleh masing-masing UP. 

Ketentuan pokok mengenai audit 

independen adalah sebagai berikut: 

1) Pokja PAKET dan BKM melalui 

kesepakatan anggotanya menyewa 

auditor independen untuk melakukan 

audit di lembaga masing-masing dan 

pihak mitra kerja masing-masing, baik 

untuk aspek keuangan maupun untuk 

aspek manajemen. 

2) Auditor independen harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

• Akuntan Publik yang terdaftar di 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau 

Koperasi Jasa Audit, atau perguruan 

tinggi yang memiliki jurusan/program 

studi akuntansi (dengan syarat 

tambahan: tim audit harus dipimpin 

seorang sarjana akuntansi dan hasil 

audit ditandatangani ketua tim audit). 

• bukan warga kelurahan di mana 

BKM yang akan diaudit berada; dan 

bukan anggota Panitia Kemitraan 

PAKET; 

• bersedia mengikuti briefing atau 

pengarahan dari KMW tentang 

model kelembagaan “bkm”, Panitia 

Kemitraan, sistem pembukuan 

P2KP, dan cakupan audit (biaya 

pengarahan ditanggung oleh 

auditor); 

• lulus pengujian yang dilakukan oleh 

KMW (pengujian hanya dilakukan 

atas: kesediaan mengikuti 

pengarahan dan melakukan audit 

sesuai isi pengarahan, calon auditor 

benar-benar bukan warga kelurahan 

di mana BKM yang akan diaudit 

berada, dan berijasah minimal S-1 

akuntansi). 

3) Audit independen harus dilakukan 

setiap tahun selambat-lambatnya satu 

bulan setelah tutup tahun buku. 

4) Hasil audit diumumkan oleh BKM, 

Pokja PAKET dan para pihak terkait 

kepada masyarakat baik dengan cara 

ditempelkan di papan pengumuman, 

penyebarlausan salinan hasil audit 

kepada masyarakat, disebarluaskan 

melalui media massa (untuk Panitia 

Kemitraan PAKET) dan dimasukkan ke 

dalam laporan tahunan dan laporan 

pertanggungjawaban BKM serta laporan 

pertanggungjawaban Pokja PAKET. 

6.2.5.Monitoring Independen oleh Tim Khusus 

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat 

membentuk tim khusus di luar yang telah ada 

untuk melakukan monitoring independen atas 

pelaksanaan P2KP, terutama untuk 

memeriksa apakah proses pelembagaan di 

masyarakat dan proses pendampingan yang 

dilakukan instansi pemerintah pelaksana 

P2KP dan para konsultan pelaksana telah 

dilakukan sebagaimana mestinya. Tim khusus 

ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa 


pemberitahuan terlebih dahulu baik 

keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya 

kepada para pelaku. 

6.2.6. Kelompok Pemantau Independen P2KP 

Disamping audit resmi tersebut, harus 

dibangun mekanisme pengendalian sosial 

(social control). Untuk itu, masyarakat 

kelurahan yang peduli pada P2KP dan 

memiliki komitmen terhadap penanggulangan 

kemiskinan dapat membentuk Kelompok 

pemantau independen P2KP atau sejenisnya. 

Inisiatif masyarakat untuk mengawasi 

pelaksanaan P2KP harus diakomodasi oleh 

BKM dan Pokja PAKET dengan memberikan 

kemudahan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan mereka. Meskipun demikian, 

Kelompok pemantau independen tetap tidak 

memiliki kewenangan untuk menetapkan 

sanksi ataupun kebijakan terhadap BKM dan 

Pokja PAKET. Kelompok pemantau independen 

dapat menyampaikan temuannya kepada 

rembug-rembug warga kelurahan atau instansi 

yang berwenang menangani, atau ke unit 

pengaduan masyarakat (UPM) yang ada. 

Untuk menyiapkan BKM (termasuk UP-UPnya) 

dan Pokja PAKET (termasuk Panitia 

Kemitraan di wilayahnya) mengikuti berbagai 

macam audit tersebut, terutama audit 

manajemen dan audit pendanaan, KMW perlu 

terlebih dahulu mengadakan verifikasi 

manajemen dan pembukuan kepada semua 

BKM, Pokja PAKET dan Panitia Kemitraan di 

wilayah kerja masing-masing. Verifikasi 

dilakukan oleh tenaga ahli KMW untuk 

mengecek kesiapan BKM dan Pokja PAKET 

dalam menerima audit independen. 

6.3. MEKANISME PENERAPAN SANKSI 

6.3.1. Sanksi 

Sanksi adalah pemberlakuan hukuman 

terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau 

aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman 

P2KP maupun aturan yang ditetapkan 

masyarakat, sebagaimana tercantum pada 

AD/ART BKM dan aturan Pokja PAKET. 

6.3.2. Penetapan dan Penerapan Sanksi 

Penerapan sanksi merupakan konsekuensi 

logis dari penegakan prinsip akuntabiltas yang 

bertujuan untuk menghukum yang salah dan 

menyebarkan kebajikan dengan menumbuhkan 

rasa tanggungjawab dari berbagai pihak 

terkait dalam melaksanakan P2KP. Sehingga 

warga masyarakat miskin yang seharusnya 

merasakan manfaat program tidak dirugikan 

dan program dapat berjalan dengan baik serta 

berkelanjutan. 

a) Penetapan dan penerapan sanksi oleh 

Pemerintah 

Pemerintah dapat menetapkan dan 

menerapkan sanksi dalam bentuk : 

• Sanksi hukum yang dapat dikenakan 

pada perangkat pemerintah, konsultan, 

pengurus BKM/UP dan masyarakat, 

sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, terhadap upaya dan/atau 

penyalahgunaan dana, tindak korupsi, 

penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan 

pribadi maupun kelompok; 

• Sanksi pembatalan/pencabutan dana, 

yaitu suatu bentuk sanksi dengan 

dibatalkan/tidak dialokasikannya dana 

P2KP (BLM atau PAKET) pada tahap 

awal atau tahap berikutnya. Ketentuan 

mengenai pembatalan dana dimaksud 

dapat dibaca pada ketentuan umum 

penggunaan dana BLM dan ketentuan 

umum penggunaan dana PAKET di 

Buku Pedoman ini. 

b) Penerapan sanksi oleh masyarakat 

Sanksi yang diterapkan masyarakat dapat 

bersifat formal, artinya merupakan 

keputusan/hasil rembug warga atau bersifat 

non formal dalam bentuk sanksi yang 

dilakukan oleh warga orang per orang; 

seperti cemoohan atau yang bersangkutan 

tidak dihargai lagi, dan sebagainya. 

Mekanisme penetapan dan penerapan 

sanksi yang lazim dilakukan melalui : 

• Rembug Warga Kelurahan 

Rembug warga merupakan mekanisme 

yang lazim digunakan dalam menetapkan 

sanksi dan penerapannya. Dalam 


113

hal masyarakat melihat terjadi 

penyimpangan prinsip serta nilai P2KP 

oleh anggota BKM dan/atau terdapat 

keputusan BKM yang ditolak oleh 

sebagian besar warga, dan/atau BKM 

dianggap tidak lagi mencerminkan 

kriteria sebagai pimpinan kolektif 

organisasi masyarakat warga, maka 

masyarakat kelurahan berhak untuk 

membubarkan sebagian atau seluruh 

anggota BKM serta memilih penggantinya 

melalui mekanisme Rembug Warga 

Kelurahan. Mekanisme rembug warga 

kelurahan diawali dengan rembug warga 

tingkat RT/RW, rembug warga tingkat 

dusun dan akhirnya rembug warga 

tingkat kelurahan. 

Melalui rembug warga ini dapat ditetapkan 

sanksi sosial dan atau sanksi 

hukum, yaitu dengan menyerahkan 

oknum yang melakukan penyimpangan 

ke pihak yang berwajib. 

• Musyawarah kelompok 

Selain mekanisme rembug warga, yang 

relatif melibatkan banyak orang, sering 

kali juga dilakukan musyawarah 

kelompok untuk membahas persoalan 

di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkan 

dan diterapkan pada umumnya 

adalah bersifat sanksi sosial misalnya 

pengucilan dari kelompok, dsb. 

6.4. PENANGANAN PENGADUAN DAN 

PENYELESAIAN KONFLIK 

Pengaduan pada dasarnya merupakan 

aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap 

implementasi P2KP. Pengaduan dapat 

disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, 

baik ke pelaku P2KP, media massa dll. 

Terlepas dari siapapun dan darimanapun yang 

menyampaikan pengaduan, maka harus 

dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya 

pengaduan disebabkan oleh: 

• pemahaman substansi informasi yang 

kurang utuh, 

• proses kegiatan di lapangan yang kurang 

sempurna, 

• pendekatan yang keliru, 

• tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial 

dari warga masyarakat; 

• mulai tumbuh berkembangnya prinsip dan 

nilai P2KP 

Oleh karena itu, pandangan tidak adanya 

pengaduan menunjukkan indikator keberhasilan 

pendampingan di lapangan adalah 

sangat keliru. Sama kelirunya dengan 

pandangan bahwa banyaknya pengaduan 

merupakan indikator ketidakberhasilan. 

Indikator keberhasilan P2KP sebenarnya 

dapat dilihat dari menurunnya jumlah pengaduan 

secara bertahap melalui proses 

penyempurnaan pelaksanaan P2KP di 

lapangan dan penanganan pengaduan yang 

memberi kontribusi bagi kelancaran P2KP. 

Pengaduan adalah bagaikan mutiara yang 

sangat berharga bagi keberhasilan pencapaian 

proyek P2KP. 

6.4.1. Prinsip Penanganan Pengaduan 

Sistem penanggulangan pengaduan yang 

diterapkan di P2KP pada dasarnya harus 

menganut beberapa kaidah sebagai berikut : 

a) Kemudahan. Masyarakat harus mendapatkan 

kemudahan untuk menyampaikan 

pengaduannya baik dari aspek fisik, 

pendanaan maupun administrasi; 

b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan 

yang masuk harus ditangani dengan cepat 

dan tepat. Instansi yang berwenang 

menangani pengaduan harus tanggap 

terhadap setiap pengaduan yang masuk, 

termasuk melalui surat kabar; 

c) Terbuka. Proses penerimaan dan penanganan 

pengaduan harus terbuka untuk 

pihak umum yang ingin mengetahuinya; 

d) Satu Pintu. Penanganan pengaduan yang 

dikoordinir di Unit Pengaduan Masyarakat 

P2KP pada berbagai tataran; serta 

e) Rahasia dan Aman. Penanganan pengaduan 

harus dapat memberikan jaminan 

kerahasiaan dan rasa aman bagi pelapor. 


6.4.2. Manajemen Pengaduan 

a) Pembentukan Unit pengaduan Masyarakat 

KMP wajib membangun dan memfasilitasi 

jaringan unit pengaduan masyarakat (UPM) 

di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan 

masyarakat/komunitas, yang masingmasing 

bekerja secara independen dalam 

suatu jejaring pengaduan masyarakat. 

Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan 

dengan semua pihak peduli (stakeholders), 

baik pemerintah maupun non pemerintah, 

untuk membangun simpul-simpul jaringan 

pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja 

P2KP (pusat, daerah dan masyarakat). 

Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan 

akan membentuk unit-unit pengaduan 

masyarakat dan akan tetap berfungsi 

setelah masa proyek P2KP selesai, 

sebagai bagian dari partisipasi masyarakat 

dalam mengawal pembangunan. 

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang 

telah ada dapat difungsikan sebagai UPM 

P2KP, apabila UPM dimaksud telah 

memenuhi kriteria dan persyaratan yang 

ditetapkan melalui pedoman P2KP maupun 

ketentuan PMU/Pimpro, berdasarkan hasil 

penilaian dari KMW dan rekomendasi KMP. 

b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan 

serta Keluhan 

Pengaduan dan keluhan dapat berasal 

dari perorangan atau kelompok masyarakat. 

Untuk memudahkan penyampaian 

pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan 

ke unit pengaduan masyarakat 

(UPM) terdekat. Penyampaian dapat 

dilakukan dengan berbagai cara: surat/ 

kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, 

email dan sebagainya. Meski pada tiap 

tingkatan pelaku dikembangkan unit pengaduan, 

tetapi yang paling strategis 

adalah di tingkat masyarakat atau BKM, 

hal ini untuk menjamin kesinambungan 

program setelah proyek selesai. 

Pencatatan pengaduan dan keluhan pada 

tiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) 

harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal 

ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan 

dan penanganan penyelesaian pengaduan. 

Untuk memudahkan penanganan perlu 

dikembangkan klasifikasi masalah yang 

bersifat standar dan terkait dengan SIM. 

Sebagai contoh jenis pengaduan dapat 

dikelompokkan dalam katagori: penyalahgunaan 

dana, intervensi politik, proses 

usulan, proses pelaksanaan kegiatan, dll. 

c) Penyelesaian Pengaduan 

Pada dasarnya adanya pengaduan dari 

masyarakat menandakan ketidakpuasan 

dan sengketa antara masyarakat dengan 

pelaku proyek, baik itu sengketa horisontal 

maupun vertikal. Artinya penyelesaian 

pengaduan juga mengacu pada proses 

penyelesaian sengketa. 

Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian 

sengketa dengan cara musyawarah 

dan mufakat. Namun kenyataannya upaya 

penyelesaian sengketa dengan cara ini 

tidak selalu terjadi dengan mudah, 

sehingga diperlukan campur tangan pihak 

ketiga. Untuk itu, cara lain yang juga dapat 

dipakai untuk penyelesaian pengaduan 

adalah melalui arbitrase dan hukum, dll. 

Pada dasarnya penanganan pengaduan 

dilakukan melalui proses investigasi, 

konfirmasi, rekomendasi dan informasi. 

Hasil investigasi yang dilakukan oleh 

UPM harus dikonfirmasikan kepada pihak 

terkait yang tepat. Selanjutnya dari hasil 

konfirmasi, UPM membuat rekomendasi 

ke pihak yang berwenang menangani 

masalahnya. Untuk P2KP, BKM adalah 

lembaga yang paling banyak 

mendapatkan rekomendasi untuk 

menyelesaikan masalahnya. 

Gambaran mekanisme penanganan 

pengaduan dapat dilihat pada Bagan 6.1. 

d) Penyelesaian Secara Hukum 

Proses penyelesaian secara hukum untuk 

pengaduan tentang ketidakpuasan maupun 

sengketa antara masyarakat dengan pelaku 

proyek, baik sengketa horisontal atau 

vertikal, dapat dilakukan dalam hal: 

• Sengketa tidak dapat didamaikan 

melalui mekanisme penanganan 

pengaduan yang disiapkan di P2KP 


115

• Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan 

atau peristiwa tersebut berkaitan dengan 

pelanggaran hukum (pidana maupun 

perdata) 

6.4.3. Penanganan Konflik 

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk 

menyelesaikan konflik antara dua pihak atau 

lebih, dapat diuraikan singkat sebagai berikut: 

a) Identifikasi jenis konflik, apakah konflik 

laten, konflik terbuka ataukah konflik 

permukaan, yang membutuhkan pendekatan 

berbeda dalam penanganannya. 

Konflik laten merupakan konflik tersembunyi 

yang perlu diidentifikasi sejak awal; 

b) Identifikasi akar persoalan dari konflik yang 

terjadi; dan 

c) Formulasikan rencana tindak penanganan 

konflik, yang dapat dikategorikan sbb: 

• Cegah terjadinya konflik sejak dini agar 

terhindar dari munculnya konflik yang 

lebih luas dan keras; 

• Selesaikan konflik melalui pengakhiran 

kekerasan dan pertengkaran; 

• Kelola konflik melalui pengurangan atau 

penghindaran kekerasan maupun 

tindakan yang menjurus kekerasan, 

dengan cara mengembangkan tindakan 

serta perilaku positif yang melibatkan 

semua pihak atau pelaku; serta 

• Transformasikan konflik melalui investigasi 

mendalam secara partisipatif 

untuk menyelesaikan akar konflik, 

dengan cara mentransformasi kekuatan 

negatif menjadi kekuatan-kekuatan 

positif. 


Bagan 6.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan 

Jalur hukum 

Tdk 

Tim InterDept. 

Nasional 

Dapat 

Diselesai 

-kan 

PMU 

Ya 

Tdk 

Dapat 

Diselesaikan 

 

Ya 

P.O.Box 2222 JKPMT 

Atau e-mail ke : 

P2KP001@indosat.net.id 

Website: www.p2kp.org 

KMP 

Tk. Pusat 

Tdk 

Tim Koordinasi 

Propinsi/KPK 

Propinsi 

Dapat 

Diselesaikan 

 

Ya 

PO Box UPM- 

KMW 

KMW 

Tk. Propinsi 

Jalur hukum 

Tdk 

Tim Koordinasi 

Kota/Kabupaten 

& KPK kota/kab 

Dapat 

Diselesaikan 

 

Forum BKM/ 

Pokja PAKET 

Koordinator 

Kota. Kab. 

/ KMW 

Tk. Kota 

Ya 

Kotak Pos UPM- 

Forum BKM / 

Pokja PAKET 

Jalur hukum 

Tdk 

Camat / PJOK 

Dapat 

Diselesaikan 

 

Tim 

Fasilitator 

Tk. Kecamatan 

Ya 

Jalur hukum 

Tdk 

Kepala 

Kelurahan/Desa 

Dapat 

Diselesaikan 

 

B K M 

Fasilitator 

/Kader 

Ya 

Masyarakat 


117

Pedoman Umum Urban Poverty Project PNPM Mandiri Perkotaan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?