2014_kajian_pkpn_Kajian PPnBM atas HP

KAJIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS SMARTPHONE
Pengertian Smartphone
Seperti dikutip dari www.kompas.com tanggal 8 September 2013, diketahui bahwa Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat, periode Januari hingga Juni 2013, nilai impor telepon selular
terutama yang berteknologi tinggi atau sering disebut smartphone menempati urutan kelima, di
bawah nilai impor oil and gas related yang meliputi kendaraan bermotor, minyak mentah, solar
untuk industri dan bahan bakar diesel lainnya. Tingginya impor smartphone ini menjadi penyumbang
defisitnya neraca perdagangan Indonesia.
Tidak ada definisi yang pasti dari smartphone, namun untuk menggambarkan bagaimana
smartphone tersebut, Tim Peneliti mengutip definisi smartphone dari Oxford Dictionary: "a mobile
phone that is able to perform many of the functions of a computer, typically having a relatively large
screen and an operating system capable of running general-purpose applications"
Meskipun tidak ada definisi standar dari “smartphone”, namun terdapat beberapa hal yang
membantu untuk mengenalinya, yaitu dengan menunjukkan fitur dan kemampuan apa saja yang
dimiliki oleh smartphone serta membedakannya dengan ponsel biasa. Berikut adalah beberapa fitur
yang dimiliki smartphone:
1. Sistem Operasi
Secara umum, smartphone memiliki sistem operasi yang memungkinkannya menjalankan
berbagai aplikasi.
2. Aplikasi
Sementara hampir semua ponsel memiliki beberapa jenis perangkat lunak, smartphone
memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. Smartphone memungkinkan Anda membuat dan
mengedit dokumen Microsoft Office – atau setidaknya melihat file. Smartphone juga
memiliki kemampuan men-download berbagai aplikasi seperti software keuangan, personal
assistant, dan banyak lagi. Smartphone mungkin juga dilengkapi dengan GPS dan
kemampuan editing foto serta memutar musik.
3. Web Access
Smartphone dapat mengakses internet pada kecepatan yang lebih tinggi, berkat
pertumbuhan 4G dan jaringan data 3G, serta penambahan dukungan Wi-Fi untuk banyak
handset.
4. Keyboard QWERTY
Smartphone umumnya sudah dilengkapi dengan keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY bisa
berbentuk fisik maupun virtual (diketik melalui layar sentuh).
5. Messaging
Semua ponsel dapat mengirim dan menerima pesan teks, tapi apa yang membuat
smartphone lebih unggul adalah kemampuannya menangani e-mail. Sebuah smartphone
dapat disinkronisasi dengan akun e-mail sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja.
Praktek Pengenaan Pungutan atas Handphone di Beberapa Negara
Sektor jasa komunikasi termasuk sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi, bukan hanya
di Indonesia, bahkan di dunia. Beberapa kajian dengan data empiris menyebutkan bahwa terdapat
hubungan langsung antara ketersediaan jaringan komunikasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Bahkan kemudahan akses pada harga yang dapat dijangkau pada berbagai tingkatan populasi
penduduk sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan 1 .
Berbagai negara menerapkan berbagai aturan yang berbeda terhadap bisnis handphone.
Terdapat negara yang mengenakan pajak, namun juga ada yang mengenakan cukai. Pengenaan
pajak atau cukai terhadap handphone memiliki dampak yang sangat besar dalam hal kemudahan
untuk memperoleh akses komunikasi.
Besarnya perpajakan atas akses komunikasi ini dapat dilihat dari beberapa cara, yaitu:
1. Perbandingan beban pajak terhadap total biaya kepemilikan
Terdapat berbagai macam pajak yang dikenakan atas kepemilikan handphone, misalnya
pajak atas perangkat handphone, biaya tambahan untuk berlangganan dan airtime. Analisa proporsi
pajak terhadap kepemilikan handphone (the total cost of mobile ownership/ TCMO), dengan
rumusan TCMO termasuk pajak dibagi dengan TCMO tanpa pajak, memperlihatkan bahwa beberapa
negara menetapkan tingkat pajak yang berbeda :
Rata-rata tingkat TCMO dunia adalah sebesar 17,5 %
Negara-negara yang menerapkan TCMO tinggi yaitu Turki, Tanzania, Uganda, Brazil, Ukraina,
Zambia, Republik Dominica, Ekuador, Yunani dan Argentina (di atas 25%)
Sebanyak 4 negara yang menerapkan TCOM yang rendah, yaitu China, Bhutan, Myanmar dan
Swaziland (dibawah 5%)
TCMO di Indonesia masih sekitar 12,5%
Tingginya TCMO di Turki, dengan tax burden sekitar 44,6%, disebabkan karena negara
tersebut mengenakan pajak atas konsumsi, serupa dengan PPN di negara lain ditambah tarif spesifik
berupa: pajak komunikasi khusus sebesar US$ 16.87, biaya ijin berlangganan handphone sebesar
US$ 6.99 dan biaya penggunaan tahunan sebesar US$ 6.99.
2. Pajak dan biaya jasa komunikasi handphone
Pajak atas jasa telekomunikasi bersifat lebih sensitif bagi konsumen, karena dapat terus
dikenakan selama ada pemanfaatan jasa komunikasi. Analisa dengan membandingkan pajak
terhadap biaya atas jasa komunikasi (termasuk pajak konsumsi dan biaya yang dikenakan atas sewa
dan penggunaaan handphone) dikenal dengan total cost of mobile services/ TCMS). Hasil analisa
memperlihatkan bahwa:
Rata-rata tingkat TCMS adalah sebesar 17 %
Negara-negara yang menerapkan TCMS tinggi yaitu Turki, Uganda, Brazil, Republik Dominica,
Zambia, Ukraina, Ekuador, Tanzania, Yunani dan Kenya (di atas 25%)
Sebanyak 74 negara mengenakan pajak antara 10% – 20, sementara hanya 5 negara
mengenakan pajak atas konsumsi di atas 20%
Beberapa negara mengenakan TCMS yang rendah, yaitu Angola, Malaysia, Suriah dan China
(dibawah 5%)
TCMS di Indonesia masih sekitar 10%
3. Beban pajak atas perangkat handphone (mobile handsets).
Pajak atas perangkat handphone merupakan variabel yang signifikan yang dipergunakan
untuk menghitung TCMO. Pada dasarnya, pajak yang dikenakan terhadap perangkat handphone
terdiri dari pajak impor (biasanya sudah termasuk dalam harga retail) dan Pajak Pertambahan Nilai
1 Mohsen A. Khalil, Taxation and the Growth of Mobile in East Africa, GSM Association, 2007

(PPN) atau Pajak Penjualan dan pajak-pajak lainnya yang langsung dibayar oleh konsumen. Selain itu,
berdasarkan hasil penghitungan diketahui bahwa:
Rata-rata pajak atas perangkat handphone sebesar 24,8%
Sekitar 45 % dari seluruh negara menerapkan pajak atas impor
Negara-negara yang menerapkan pajak atas perangkat handphone tinggi yaitu Suriah, Iran,
Kamerun, Chad, Rwanda, Brazil dan Tanzania (di atas 50%)
Beberapa negara mengenakan pajak atas perangkat handphone yang rendah, yaitu Thailand,
India, Yordania, Republik Dominika dan Pakistan (dibawah 10%)
Pajak atas perangkat handphone di Indonesia masih sekitar 18%
Suriah menetapkan PPN sebesar 20 % dan pajak impor 10% serta pajak tambahan (fixed
taxes) sebesar US$ 24,00. Sementara Iran menetapkan pajak impor tertinggi (60%) dan Kamerun
menetapkan pajak impor sebesar 30 % dan tambahan berupa PPN sebesar 21%.
Perkembangan Konsumsi Handphone di Indonesia
Pasar handphone di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Business Wire 2 pasar handphone di Indonesia
mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah
pelanggan lebih dari 150 juta pada awal 2010. Tiga tahun sebelumnya jumlah pemakai handphone
baru mencapai 85 juta.
Ke depan nampaknya pasar handphone di Indonesia masih akan terus berkembang,
setidaknya apabila dibandingkan dengan beberapa tetangganya di Asia. Perubahan daya beli di
masyarakat menjadi faktor utama berkembangnya handphone di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari
posisi handphone yang dulunya merupakan barang mewah, namun sekarang masyarakat mulai dari
kelas menengah dapat dengan mudah mendapatkannya dan menjadi salah satu kebutuhan yang
tidak dapat dipisahkan.
Produk handphone diproyeksikan akan menyumbang 23 persen dari belanja konsumen
elektronik di Indonesia pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhan rata-rata untuk penjualan ponsel
adalah sebesar 8 persen dengan 28,2 juta unit. Tingkat pertumbuhan penetrasi pelanggan seluler
diperkirakan mencapai 145 persen. Penjualan tetap didominasi oleh ponsel murah di segmen
massal, namun juga ada lonjakan permintaan untuk telepon pintar.
Kecenderungan Smartphone Sebagai E-lifestyle di Indonesia
Orientasi terhadap kepuasan konsumen bahwa fenomena yang ada ternyata tidak bisa lepas
dari pemahaman salah kaprah, terutama terkait dengan permintaan smartphone. Tidak semua
pemilik smartphone memenuhi kriteria simbol status itu karena banyak yang sekadar ingin bergaya
dengan smartphone. Dengan demikian, fungsi smartphone sebagai telepon cerdas tidak
termanfaatkan maksimal. Artinya, banyak kasus ditemukan bahwa pemilik smartphone hanya
dipakai SMS, menelpon dan membuka situs jejaring. Optimalisasi smartphone sangat tergantung
kepada konsumen. Oleh karena itu, jika konsumen tidak optimal memanfaatkan smartphone maka
identifikasi dari smartphone tidak ada bedanya dengan telepon seluler lainnya. Fakta di atas
menunjukan kebutuhan terhadap gadget saat ini semakin berkembang terutama karena adanya
tuntutan e-lifestyle.
Fenomena peningkatan minat pengguna smartphone di Indonesia berdasarkan survei dan
analisis yang dilakukan oleh International Data Corporation (IDC) adalah sebagai berikut:
2
http://www.businesswire.com/news/home/20110406005759/en/Research-Markets-Indonesia---
Mobile-Communications, diunduh 24 April 2012

Tabel 1. Jumlah Penjualan Smartphone tahun 2009-2012 dan Perkiraan Penjualan
Smartphone Tahun 2013 di Indonesia (dalam Juta Unit)
Tahun
Jumlah Penjualan Smartphone
2009 2,04
2010 4,50
2011 9,50
2012 13,20
2013* 15,30
Sumber : Olahan data International Data Coorporation (IDC), dari berbagai sumber, 2013
Keterangan: )* Prediksi Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya
Penjualan smartphone di kawasan Asia Tenggara hingga September 2013 meningkat 61%
atau mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 128,3 triliun. Dikutip dari The Next Web, dalam
catatan GFK Asia Indonesia merupakan penyumbang terbesar dari pencapaian tersebut dengan
total penjualan sebesar US$ 3,33 miliar (sekitar Rp 39,4 triliun) yang seluruhnya berasal dari 14,8
juta unit smartphone yang terjual. Hal ini berarti Indonesia berkontribusi sekitar 30% bagi total
penjualan smartphone di Asia Tenggara.
Pengenaan PPnBM Sebagai Upaya Pemerintah untuk Menekan Pola Konsumsi Smartphone
Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Merah (PPnBM) untuk smartphone diharapkan
dapat menjaga neraca perdagangan, selain itu untuk menekan jumlah impor ponsel yang cukup
tinggi. Karena jenis ponsel yang banyak diminati di dalam negeri terbanyak berasal dari impor, salah
satunya kategori smartphone. Alhasil, pemerintah kesulitan menahan masuknya barang-barang tadi.
Dengan jumlah impor yang tinggi, produk ini ikut bertanggung jawab pada makin lebarnya defisit
perdagangan. Penolakan pengenaan PPnBM muncul karena banyak pihak yang menganggap ponsel
pintar sebagai produk barang modal yang mampu meningkatkan produktivitas.
Atas barang mewah, disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Barang yang
dikategorikan mewah ialah yang bukan bahan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat dengan
penghasilan tertentu, dan dibeli untuk menunjukkan status sosial. Pengenaan PPnBM terhadap
smartphone merupakan upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak dan
sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam
masyarakat. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan bahwa smartphone penggunaannya lebih
menuju lifestyle. Meski cenderung melek internet dan melek teknologi, namun ketertarikan
terhadap smartphone cenderung sebagai lifesytle dan mengabaikan peran – fungsi kebutuhan dan
keinginan terkait kepemilikan smartphone.
Berikut beberapa penelitian terkait dengan smartphone yang telah dilakukan sebelumnya:
Tabel 2 Beberapa Penelitian Sebelumnya Terkait Smartphone
NO Peneliti Temuan Lokasi
1 Verkasalo (2008) Dalam risetnya tentang smartphone di Finlandia
menunjukkan ada beberapa faktor yang
mendasari pembelian smartphone, motivasi
penggunaan serta aspek pertimbangan terkait
Finlandia

NO Peneliti Temuan Lokasi
dengan status sosial.
2 Suki dan Suki (2007) Temuan riset menunjukan bahwa penggunaan
ponsel dan smartphone untuk kepentingan
entertainment adalah dominan dan temuan ini
mendukung temuan dari International Data
Corporation (2006).
3 Chuzaimah, et.al.(2010) Temuan riset antara lain alasan kepemilikan
smartphone yaitu didominasi dari aspek gaya
hidup dan trend tentang ponsel berkarakter
smartphone.
Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2013
Malaysia
Indonesia
Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa smartphone lebih dekat dengan hal
yang terkait dengan aspek status sosial, kepentingan entertainment, dan juga aspek gaya hidup
maupun trend. Jika demikian, melihat dari berbagai penelitian tersebut dapat digolongkan bahwa
smartphone bukan termasuk barang kebutuhan pokok.
Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012
Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, di
Pasal 1 disebutkan mengenai kategori Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet, berikut adalah penjelasannya tiap ayat:
Ayat 1. Telepon Seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang
digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler
dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex.
8517.12.00.00
Ayat 2. Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan
palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld) dengan
Pos Tarif/HS 8471.30.10.00
Ayat 3. Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang
menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan
menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik
atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan Pos
Tarif/HS ex. 8471.30.90.00
Berdasarkan peraturan tersebut maka dilakukan penelusuran berdasarkan kode HS untuk
mengetahui impor atas barang-barang tersebut di atas. Masing-masing kode HS tersebut adalah Pos
Tarif/HS ex. 8517.12.00.00; Pos Tarif/HS 8471.30.10.00; Pos Tarif/HS ex. 8471.30.90.00.
Tabel 3 Total Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
Tahun 2013 dan 2014 (Jan – Feb)

Sumber: BPS
Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa impor tertinggi terdapat pada Telephones
for cellular networks dengan Nilai/Val sebesar US$ 2.78 miliar. Jika merujuk pada pengertian Pasal 1
ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012,
makasmartphone termasuk dalam kategori tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Nilai/Val
impor terhadap smartphone cukup tinggi. Impor terhadap smartphone yang tinggi dikarenakan
tingginya angka permintaan produk tersebut di dalam negeri.
Kelayakan Smartphone untuk Dikenai PPnBM
PPnBM seharusnya diterapkan dengan tidak melihat asal barang, baik dalam negeri maupun
luar negeri, karena yang dikenakan pajak tersebut sebenarnya adalah konsumsinya. PPnBM juga
bersifat umum dan tidak dapat dilakukan diskriminatif, baik barang yang diproduksi di dalam negeri
maupun luar negeri. Apabila ditujukan untuk mengurangi laju impor, maka kebijakan PPnBM
merupakan kebijakan yang kurang tepat. Kebijakan yang lebih tepat dan dapat bersifat diskriminasi
terhadap asal barang adalah Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Impor.
Terkait dengan hal tersebut, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mengurangi produk impor dan defisitnya neraca perdagangan pada tahun 2013, adalah dengan
menerapkan PPh Impor, terutama Produk Ponsel dan Elektronika. Pemerintah tetap akan
memasukkan handphone dan laptop dalam golongan barang yang akan mengalami kenaikan tarif
PPh impor dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen pada awal tahun 2014. Pasalnya, kedua jenis barang
tersebut, khususnya handphone, merupakan barang penyumbang impor terbesar setelah migas.
Menurut Kementerian Keuangan, terdapat sebanyak 870 kategori barang konsumsi dengan
nomor HS 10 digit dan dua jenis barang modal yang akan dikenakan kenaikan tarif PPh impor dari
2,5 persen saat ini menjadi 7,5 persen. Adapun kedua jenis barang modal tersebut, merupakan
handphone dan laptop. Namun, keduanya tersebut adalah barang modal yang tidak bisa diolah lebih
lanjut. Kenaikan PPh impor tersebut hanya dilakukan pada barang final atau bukan merupakan
barang yang digunakan untuk proses produksi dan tidak memberikan dampak signifikan pada inflasi.
Untuk menjamin efektivitas pengenaan PPnBM atas smartphone, perlu didukung upayaupaya
terpadu dari para stakeholder terkait, untuk mencegah makin maraknya peredaran
smartphone selundupan yang disebabkan oleh kenaikan harga smartphone resmi.