Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Andreas mengatakan soal olah TKP, visum, uji balistik, dan uji forensik, kemampuan polisi lebih baik daripada aparat hukum lainnya. Sedangkan menurut Hakim Garuda Nusantara Ketua Komnas HAM, dirinya mengkhawatirkan penerapan impunitas dalam peradilan militer. “ Dalam UU TNI tertuang prinsip pengadilan militer, yakni anggota yang melakukan tindak pidana umum di luar tugas kemiliteran seperti perang dapat disidangkan di pengadilan umum. Apabila pimpinan TNI mau mereformasi, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan sipil dan disidik polisi sipil yang lebih netral, “ ujarnya. Sementara itu Komisi I DPR mengeluarkan lima kesimpulan, sekaligus rekomendasi, terkait insiden penembakan empat warga hingga tewas oleh prajurit Marinir TNI Angkatan Laut di Desa Alas Trogo. Kelima hal itu, antara lain, kesimpulan penembakan sebagai bentuk pelanggaran hukum dan harus diproses secara transparan, penilaian penembakan melanggar fungsi dan peran pertahanan TNI sesuai UU, serta desakan agar TNI segera memutus seluruh kontrak kerja sama dengan pihak swasta. Kelima kesimpulan tadi dihasilkan dalam rapat kerja Komisi I dengan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang didampingi ketiga kepala staf angkatan dan seluruh jajaran Markas Besar TNI, (13/06). “Tindakan prajurit Marinir menembak warga desa Alas Trogo yang menewaskan empat orang adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Pelaku harus dihukum apa pun alasannya. Prajurit itu seharusnya tahu kalau mereka tidak sedang menghadapi separatis bersenjata atau serangan negara lain, “ ujar Sutradara Ginting dari F-PDIP. Yuddy Chrisnandi dari F-PG mempertanyakan komitmen Panglima TNI yang menjanjikan proses hukum kasus itu akan dilakukan secara transparan. Transparansi jangan hanya diartikan sebats proses persidangan yang dapat ditonton melalui liputan media massa. Sementara dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM pada persitiwa penembakan warga di Alas Trogo ini. “Ini bisa masuk pada kategori pembunuhan berencana, “ kata Abdul Hakim Garuda Nusantara. Menurutnya, penembakan yang dilakukan oleh marinir bukan rangka bela diri. “Karena masyarakat tidak melakukan penyerangan, “ ujarnya. Para anggota marinir yang menenbaki warga ini ternyata juga dilengkapi peluru karet dan hampa. “Salah seorang prajurit, Budi Santoso, mengaku setiap berpatroli (ke daerah), mereka (Marinir) membawa tiga jenis peluru. Peluru hampa, peluru karet, dan peluru tidak tajam. Agak aneh, situasi panas, kok pimpinannya ngasih ijin bawa peluru, “ kata Garuda. Ia menyayangkan penggunaan peluru tajam oleh anggota marinir saat mereka menghadapi warga. Padahal, mereka dibekali juga dengan peluru karet, bahkan peluru hampa. “Kalau peluru hampa kan tidak mematikan sehingga jatuhnya jatuhnya korban sebenarnya bisa dihindari. Masalahnya yang digunakan peluru tajam sehingga mematikan. Kita masih menelusuri kenapa yang digunakan justru peluru tajam tersebut, bukan yang lainnya, “ jelas Garuda. (Dok. Tim Investigasi Insiden Pasuruan) Suasana penguburan korban Pasuruan Menyerahkan tanah Dari tragedi berdarah ini, Kontras berharap Panglima TNI menyerahkan kasus ini ke Pengadilan di lingkungan peradilan umum, termasuk pengadilan HAM, sebagai terobosan momentum untuk mendorong reformasi TNI. Tuntutan serupa juga diungkapkan oleh mantan Presiden, Gus Dur, yang meminta ke-13 prajurit marinir, yang kini ditahan di Markas Polisi Militer TNI AL di Surabaya, diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan. Sementara itu, Presiden dan Kepala BPN dapat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada warga 11 desa yang terletak di 3 Kecamatan Lekok (9 desa), Nguling (1 desa), Grati (1 desa), Kabupaten Pasuruan. Pemerintah harus membuat kajian dan kebijakan yang pro rakyat terkait dengan sengketa tanah antara warga dan TNI yang banyak terjadi di berbagai daerah. Kontras juga mengusulkan agar Presiden dan Kepala BPN menyediakan Tanah bagi tempat latihan tempur TNI AL di Pasuruan, ke lokasi di luar Pulau Jawa dan yang jauh dari wilayah penduduk. Lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga sipil amat berpotensi bagi terjadinya kekerasan militer terhadap warga sipil. Dalam kasus Pasuruan, kekerasan aparat militer terhadap warga sipil bukan pertama kalinya terjadi di sekitar lokasi tempat latihan militer, melainkan terjadi secara berulang. *** 6 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
BERITA UTAMA Uji Balistik harus Ilmiah, Bebas Intervensi Politik Rencana Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto untuk melakukan uji balistik atas senjata-senjata anggota marinir dalam penembakan warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (30/05) jadi sebuah hal yang baik. Rencana ini adalah perubahan sikap TNI yang positif. Bahkan merupakan langkah yang tepat bila dibandingkan dengan sikap awal petinggi TNI yang cenderung berat sebelah. Namun hendaknya, uji balistik tersebut dilakukan secara transparan, ilmiah dan bebas dari intervensi politik, demi terungkapnya kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini setidaknya dapat menguak dua hal, menyangkut mengidentifikasi senjata dari selongsong atau proyektil yang ditemukan di tubuh korban dan TKP. Serta, mengetahui arah tembakan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Apakah benar karena tembakan pantulan atau ada yang langsung ditujukan pada target tertentu. Uji Balistik juga hendaknya dilakukan dengan mencakup uji balistik luar dan akhir. Uji Balistik juga harus dilanjutkan dengan pengujian senjata dan penggunaan senjata oleh pelaku di tempat kejadian perkara (TKP). Pengujian atas senjata api harus dengan senjata yang digunakan saat peristiwa. Pengujian tersebut juga harus melibatkan warga, saksi dan korban serta ahli balistik, ahli forensik dan institusi independen seperti Komnas HAM. Tidak dilakukan di lokasi peristiwa Sementara, uji penembakan yang digelar Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak. Patut kiranya disesalkan. Tindakan tersebut tidak bisa menggantikan kebutuhan adanya uji balistik yang independen. Sebab tidak dilakukan di lokasi peristiwa (locus delictie) dengan mengunakan jenis senjata dan amunisi yang ditembakkan saat kejadian, 30 Mei 2007. Pengujian tembak oleh Korps Marinir tersebut tidak memenuhi ketentuan dasar pengujian penggunaan senjata api. Untuk kasus Pasuruan, kondisi lapangan seharusnya diatur identik dengan tempat kejadian karena hal ini menyangkut pengujian apakah ini peluru langsung atau pantulan. Uji balistik harus diikuti dengan sebuah proses olah Tempat kejadian perkara (TKP) serta rekonstruksi yang menghadirkan saksi peristiwa, serta 13 tersangka pelaku penembakan. Hal ini untuk menentukan posisi pelaku yang menembak korban sehingga dicapai temuan obyektif tentang peluru memantul (ricochet) atau tembakan langsung yang diarahkan ke korban. Segenap Redaksi Buletin <strong>KontraS</strong> Mengucapkan: Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1428 H Mohon Maaf Lahir dan Batin Berita Kontras No.03/V-VI/2007 7
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?