Download - KontraS

BERITA UTAMA
Andreas mengatakan soal olah TKP, visum, uji balistik, dan
uji forensik, kemampuan polisi lebih baik daripada aparat
hukum lainnya.
Sedangkan menurut Hakim Garuda Nusantara Ketua Komnas
HAM, dirinya mengkhawatirkan penerapan impunitas dalam
peradilan militer. “ Dalam UU TNI tertuang prinsip
pengadilan militer, yakni anggota yang melakukan tindak
pidana umum di luar tugas kemiliteran seperti perang dapat
disidangkan di pengadilan umum. Apabila pimpinan TNI
mau mereformasi, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan sipil
dan disidik polisi sipil yang lebih netral, “ ujarnya.
Sementara itu Komisi I DPR mengeluarkan lima kesimpulan,
sekaligus rekomendasi, terkait insiden penembakan empat
warga hingga tewas oleh prajurit Marinir TNI Angkatan Laut
di Desa Alas Trogo.
Kelima hal itu, antara lain, kesimpulan penembakan sebagai
bentuk pelanggaran hukum
dan harus diproses secara
transparan, penilaian
penembakan melanggar
fungsi dan peran pertahanan
TNI sesuai UU, serta desakan
agar TNI segera memutus
seluruh kontrak kerja sama
dengan pihak swasta.
Kelima kesimpulan tadi
dihasilkan dalam rapat kerja
Komisi I dengan Panglima TNI
Marsekal Djoko Suyanto yang
didampingi ketiga kepala staf
angkatan dan seluruh jajaran
Markas Besar TNI, (13/06).
“Tindakan prajurit Marinir
menembak warga desa Alas
Trogo yang menewaskan
empat orang adalah sesuatu
yang tidak dapat diterima.
Pelaku harus dihukum apa pun alasannya. Prajurit itu
seharusnya tahu kalau mereka tidak sedang menghadapi
separatis bersenjata atau serangan negara lain, “ ujar
Sutradara Ginting dari F-PDIP.
Yuddy Chrisnandi dari F-PG mempertanyakan komitmen
Panglima TNI yang menjanjikan proses hukum kasus itu akan
dilakukan secara transparan. Transparansi jangan hanya
diartikan sebats proses persidangan yang dapat ditonton
melalui liputan media massa.
Sementara dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan,
Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM
pada persitiwa penembakan warga di Alas Trogo ini. “Ini
bisa masuk pada kategori pembunuhan berencana, “ kata Abdul
Hakim Garuda Nusantara. Menurutnya, penembakan yang
dilakukan oleh marinir bukan rangka bela diri. “Karena
masyarakat tidak melakukan penyerangan, “ ujarnya. Para
anggota marinir yang menenbaki warga ini ternyata juga
dilengkapi peluru karet dan hampa.
“Salah seorang prajurit, Budi Santoso, mengaku setiap berpatroli
(ke daerah), mereka (Marinir) membawa tiga jenis peluru. Peluru
hampa, peluru karet, dan peluru tidak tajam. Agak aneh, situasi
panas, kok pimpinannya ngasih ijin bawa peluru, “ kata Garuda.
Ia menyayangkan penggunaan peluru tajam oleh anggota
marinir saat mereka menghadapi warga. Padahal, mereka
dibekali juga dengan peluru karet, bahkan peluru hampa.
“Kalau peluru hampa kan tidak mematikan sehingga jatuhnya
jatuhnya korban sebenarnya bisa dihindari. Masalahnya yang
digunakan peluru tajam sehingga mematikan. Kita masih
menelusuri kenapa yang digunakan
justru peluru tajam tersebut,
bukan yang lainnya, “ jelas Garuda.
(Dok. Tim Investigasi Insiden Pasuruan)
Suasana penguburan korban Pasuruan
Menyerahkan tanah
Dari tragedi berdarah ini, Kontras
berharap Panglima TNI
menyerahkan kasus ini ke
Pengadilan di lingkungan peradilan
umum, termasuk pengadilan HAM,
sebagai terobosan momentum
untuk mendorong reformasi TNI.
Tuntutan serupa juga diungkapkan
oleh mantan Presiden, Gus Dur,
yang meminta ke-13 prajurit
marinir, yang kini ditahan di
Markas Polisi Militer TNI AL di
Surabaya, diadili di Pengadilan
Negeri Pasuruan.
Sementara itu, Presiden dan Kepala
BPN dapat menyerahkan tanah
sengketa tersebut kepada warga 11 desa yang terletak di 3
Kecamatan Lekok (9 desa), Nguling (1 desa), Grati (1 desa),
Kabupaten Pasuruan. Pemerintah harus membuat kajian dan
kebijakan yang pro rakyat terkait dengan sengketa tanah antara
warga dan TNI yang banyak terjadi di berbagai daerah.
Kontras juga mengusulkan agar Presiden dan Kepala BPN
menyediakan Tanah bagi tempat latihan tempur TNI AL di
Pasuruan, ke lokasi di luar Pulau Jawa dan yang jauh dari
wilayah penduduk. Lokasi yang berdekatan dengan pemukiman
warga sipil amat berpotensi bagi terjadinya kekerasan militer
terhadap warga sipil. Dalam kasus Pasuruan, kekerasan aparat
militer terhadap warga sipil bukan pertama kalinya terjadi di
sekitar lokasi tempat latihan militer, melainkan terjadi secara
berulang. ***
6
Berita Kontras No.03/V-VI/2007