Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Setahun terintimidasi Ternyata penderitaaan yang dialami oleh warga Alas Trogo sudah berlangsung lama, dimana hampir setahun warga terus berada dalam teror dan intimidasi. Dari hasil laporan atas penyidikan yang dilakukan Kontras, LBH Surabaya dan LSM lainnya, sebelum berpuncak pada tragedi hujan peluru tajam dari senjata prajurit marinir, sedikitnya ada lima peristiwa intimidasi sepanjang 2006 yang dialami oleh warga, yaitu mulai 29 Maret, 9 April, 6 Juli, 20 November dan 14 Desember. Sementara pada tahun 2007, tercatat dua kasus teror, yakni pada 10 Januari dan 5 Maret. Semua itu sangat mengelisahkan warga. Rangkaian kekerasan sejak setahun lalu berupa pengambilan paksa alat pertanian, perusakan kebun dan barang (batu bata) oleh tank-tank marinir, pematokan lahan, bahkan sampai pemukulan. Aksi itu sempat mengundang protes warga dengan memblokir jalan propinsi. Kemudian empat hari menjelang peristiwa penembakan maut, pada akhir bulan April, warga Alas Tlogo, mengalami intimidasi beruntun dan ancaman penembakan saat Marinir mengawal pengerjaan lahan oleh PT Rajawali Nusantara. “Saat itu warga meminta PT. Rajawali Nusantara menghentikan pengolahan lahan, namun dijawab Marinir bahwa perintah atasan harus terus dilakukan, “ Ujar Usman Hamid. Sedangkan dari kesaksian warga bernama Musniatu dan Munaji, yang berdiri 1,5 meter dari komandan Marinir saat peristiwa penembakan, terungkap marinir hanya mendapatkan ancaman verbal, bukan senjata tajam seperti yang dituduhkan TNI selama ini. Jumlah warga yang berkumpul di lokasi pun hanya 50-60, bukan 300. Yang lain hanya berdiri di halaman rumah. Arah penembakan ternyata ditujukan pada beberapa warga yang vokal. Dari awal kejadian, Marinir maju hingga 50-60 meter. Mayoritas luka diderita warga juga di belakang tubuh sehingga menegaskan bahwa mereka dikejar, dipukul, dan ditembaki dari belakang, bukan menyerang Marinir. Usman menyimpulkan, Marinir telah menggunakan kekuatan berlebihan. “ Ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat, “ ujarnya. Menuntut pertanggungjawaban Sementara itu, paska terjadinya peristiwa, warga Alas Tlogo menumpahkan kekecewaan, kemarahan dan rasa duka, dengan memblokir jalan propinsi Pantura jurusan Surabaya – Banyuwangi. Warga menutup jalan menuntut pertanggungjawaban TNI-AL atas peristiwa penembakan tersebut dan meminta pemerintah Kabupaten Pasuruan mengatasi persoalan ini. Penutupan jalan dilakukan mulai sekitar pukul 11.00-18.00 WIB. Pada pukul 17.30 WIB, perwakilan warga datang dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan M. Kholil disertai pihak aparat kepolisian, membacakan pernyataan resmi Bupati Pasuruan yang pada intinya menyatakan, meminta agar PT. Rajawali tidak melakukan penggarapan sebelum sengketa selesai dan meminta agar letnan Budi Santoso untuk bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Saat itu Bupati berjanji akan memfasilitasi warga berdialog dengan Pangarmatim, BPN, Dephankam, dengan pejabat Pemkab Pasuruan besok hari (31/ 05). Sementara jalur hukum juga bakal ditempuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid, menunjuk Mahfud MD sebagai kuasa hukum untuk menuntut para pelaku. “Ini negara hukum, bukan rimba belantara. Selesaikan semua masalah secara hukum. Jangan main tembak sendiri. Ini bukan zamannya, “ ujarnya. Potensial sosiologis Insiden 30 Mei di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, jelas menggambarkan sebuah kerumitan berbagai simpul masalah potensial sosiologis di Indonesia, yang dalam konteks tempat dan waktu lain mungkin menghasilkan kisah serupa. Insiden Alas Tlogo merupakan hasil dari problem sengketa/konflik agraria yang akut di Indonesia, yang sebagian lahir dari dinamika politik militer pasca kolonial, warisan sistem peradilan yang sangat tidak mandiri dan independen di masa lalu, residu/ warisan watak militer yang belum profesional, dan tidak adanya preseden yang meyakinkan bagaimana supremasi hukum bisa menjamah (menghukum) aparat militer secara memadai, yang secara konseptual dinyatakan sebagai impunitas. Kasus konflik agraria di Indonesia diperkirakan hingga tahun 2007 ini masih tercatat oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 1.753 buah dengan melibatkan 10 juta penduduk, sementara BPN (Badan Pertanahan Nasional) mencatat ada 2.810 kasus. Insiden Alas Tlogo sendiri juga berakar dari sengketa tanah sejak tahun 1960. Sengketa ini terus juga berlangsung, baik itu lewat proses peradilan maupun lewat proses politik. Publik sendiri baru menyaksikan kasus sengketa tanah lain yang tidak kalah rumitnya, yaitu kasus sengketa tanah antara warga Meruya Selatan, Jakarta Barat dengan PT Portanigra. Bahkan kasus sengketa tanah ini sudah diputus oleh putusan hukum tertinggi di tingkat Mahkamah Agung. Sayangnya kali ini di Alas Tlogo, sengketa tanah tersebut memakan korban jiwa. Kecaman juga dilontarkan oleh Ketua MPR, Hidayat Nurwahid. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat lebih tegas mengatur penggunaan lahan. Konflik terkait tanah selama ini terjadi, seperti di Desa Alas Trogo, yang mengakibatkan empat warga tewas, antara lain dipicu pemakain lahan yang tidak sesuai rencana. “Jika TNI AL segera memakai tanah di Desa Alas Trogo sesuai peruntukan awal, yaitu untuk pusat pendidikan, insiden ini mungkin tidak akan terjadi, “ kata Nur Wahid. Kesimpulan itu diambil sebab, menurut Hidayat, awalnya warga Desa Alas Trogo bersedia menjual tanahnya karena akan dipakai untuk Pusat Pendidikan TNI AL. Namun, mereka heran dan kecewa saat ternyata dipakai untuk menanam jarak dan 4 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
BERITA UTAMA palawija. Apalagi saat itu tanah disewakan kepada pihak lain untuk menanam tebu. Padahal, disaat yang sama warga amat membutuhkan lahan itu untuk hidup. Agar peristiwa serupa tak terulang, lanjut Nur Wahid, seharusnya pemerintah, terutama BPN, dapat bertindak lebih tegas, khususnya mengatur penggunaan lahan. Hidayat juga berpendapat penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. “Minta maaf dan menanggung seluruh biaya bagi korban saja tidak cukup. Masalah ini harus diusut tuntas sesuai dengan proses hukum, “ katanya. Sementara Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Usep Setiawan menuturkan, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebenarnya mengatur dengan jelas perihal tata cara penggunaan lahan. Pasal 10 Ayat 1 UU itu menyatakan, setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. Juga disebutkan, mereka yang mendapatkan hak guna usaha atau hak guna bangunan wajib menggunakan lahan itu sesuai rencana semula. “Dalam konteks ini, tindakan TNI AL menyewakan lahan pada pihak lain melanggar Pasal 10 UU PA. Penggunaan lahan itu untuk pertanian juga harus dipertanyakan karena rencana sebelumnya diapaki untuk pusat pendidikan, “ papar Usep. Menurut Usep, BPN seharusnya dapat bertindak tegas sebab disinyalir ada pelanggaran dalam pemakaian lahan itu. Dilakukan dengan sengaja “Polisi harus dipastikan ikut dalam penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan warga Alas Trogo. Hal itu untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan yang adil” ujar Ketua Pansus DPR tentang RUU Peradilan Militer Andreas Pareira. Dari tragedi diatas terlihat jelas bahwa penembakan oleh pasukan Marinir/TNI AL terhadap warga sipil yang melakukan protes damai dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kematian dan penderitaan bagi warga yang dianggap musuh oleh para pelaku. Hal lainnya, komandan Marinir/TNI AL dalam garis komando sampai ke unit pasukan para pelaku penembakan, patut menduga mengetahui bahwa peristiwa tersebut akan terjadi, tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan. Sayangnya, seperti biasa, Panglima TNI dan Panglima Armada Timur cenderung menutupi kebenaran dengan berbagai alasan, antara lain alasan pembelaan diri, jatuhnya korban karena pantulan peluru, dan pendudukan warga atas tanah untuk membenarkan tindak pembunuhan tersebut. Padahal terlihat jelas pihak TNI AL telah melakukan kesalahan dalam mengamankan asset tanah-yang diklaim sebagai Negarayang dikelolanya, dengan mengambil tindakan sendiri, bahkan dengan menggunakan kekerasan dan penembakan. Kesalahan lainnya, TNI AL telah melakukan komersialisasi asset Negara kepada perusahaan PT. Kebun Grati Agung (KGA) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Seharusnya,pengamanan asset diserahkan pada pemerintah daerah dan Polri, apalagi menyangkut tindakan hukum. Disisi lain, pasukan Marinir juga telah menggunakan kekuatan berlebihan (excessive use of force), yang tak sebanding dengan aksi protes warga secara verbal. Aparat marinir mengabaikan pertimbangan moral dan tidak memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari aksi penembakan, baik yang terarah pada target tertentu maupun yang diarahkan secara acak. Penggunaan kekuatan secara berlebihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi jelas terdapat pelanggaran HAM (arbitrary execution atau extrajudicial execution), yang merupakan pelanggaran atas Pasal 6 Kovenan Hak-Hak Sipil Politik, yang sudah diratifikasi Pemerintah lewat UU No. 12 Tahun 2005. sendiri. Polisi ikut penyidikan Agaknya persoalan tidak hanya berhenti sampai disini. Keinginan warga untuk mencari keadilan bisa jadi akan terjanggal dengan prosedur yang ada, yakni menyangkut tata prosedur hukum. Dimana seluruh proses penegakan hukum atas kasus Alas Tlogo ini, ditangani lewat mekanisme Peradilan Militer, yang selama ini dikenal tertutup dan tidak bisa bersifat mandiri atau independen. Hal ini patut disayangkan, karena proses reformasi sistem Peradilan Militer Indonesia masih sedang berjalan alot di tingkatan parlemen. Lagi-lagi insiden Alas Tlogo, menunjukkan penundaan reformasi sektor militer (peradilan militer) berakibat mahal. Kekhawatiran ini jelas masuk akal mengingat sejak awal hingga saat ini pihak TNI masih bersikukuh mempertahankan versi peristiwanya Ketua Pansus DPR tentang RUU Peradilan Militer Andreas Pareira mengemukakan, polisi harus dipastikan ikut dalam penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan warga Alas Trogo. Hal itu untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan yang adil. Menurutnya, RUU Peradilan Militer memang masih dalam proses perumusan. Jadi, prinsip bahwa tindakan pidana sipil oleh militer harus diadili di peradilan sipil belum bisa dilaksanakan. Namun, tambah anggota F-PDIP itu, prinsip proses hukum yang adil terhadap warga sipil harus tetap dipertahankan. Caranya dengan melibatkan unsur sipil, yakni kepolisian, dalam proses hukumnya. “Untuk menjamin adanya proses peradilan yang fair terhadap kasus penembakan warga sipil oleh militer ini, polisi harus dilibatkan dalam penyelidikan dan penyidikan. Itu cara yang paling mungkin dilakukan, “ tandas Andreas. Sedang untuk bentuk keterlibatan polisi, Berita Kontras No.03/V-VI/2007 5
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?