Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan sekarang menjabat Kaposwil NAD BIN. Terlepas dari apapun sanksi yang diputus oleh pengadilan, masih aktifnya para pelaku bahkan memperoleh jabatan strategis ini menunjukkan bahwa kejahatan serius yang mereka lakukan hanya dipandang sebagai pelanggaran ringan oleh TNI. Semestinya ada ukuran yang jelas untuk promosi atau kenaikan jabatan strategis TNI, termasuk tidak terlibat dalam tindak pidana apalagi pelanggaran HAM berat. Pemberian jabatan strategis bagi para pelaku tindak pelanggaran HAM berat ini justru mencoreng reformasi TNI. Situasi ini menunjukkan ketiadaan efek jera yang turut menyumbang peran dalam terjadinya kasus pelanggaran HAM lainnya, misalnya pada kasus Munir ‘Terlepas dari apapun sanksi yang diputus oleh pengadilan, masih aktifnya para pelaku bahkan memperoleh jabatan strategis ini menunjukkan bahwa kejahatan serius yang mereka lakukan hanya dipandang sebagai pelanggaran ringan oleh TNI” yang diduga kuat melibatkan Muchdi PR diantara pelakunya. Bila tiada penghukuman yang maksimal bagi para pelaku kejahatan itu, maka sesungguhnya masyarakat luas dalam ancaman hidup bersama diantara para penjahat kemanusiaan. Oleh karenanya, <strong>KontraS</strong> bersama korban dan keluarga korban kembali mendesak Jaksa Agung segera membentuk tim penyidik untuk melakukan penyidikan kasus kasus pelanggaran berat HAM. Sedangkan kenaikan pangkat dan pengangkatan anggota Tim Mawar sebagai perwira dan pejabat strategis di lingkungan TNI, <strong>KontraS</strong> meminta DPR untuk memanggil Panglima TNI mengklarifikasi promosi terhadap mereka itu.*** Jaksa Agung Harus Merujuk Pada Pengadilan HAM Bila ditelaah lebih dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998, maka terdapat beberapa penekanan terpenting pada adanya perbedaan kelompok korban yaitu kelompok korban yang telah kembali dan kelompok korban yang belum diketahui nasib dan keberadaannya. Terhadap 13 orang korban yang hingga sekarang belum kembali harus dipandang berbeda dengan para korban yang telah kembali. Status para korban yang belum kembali adalah bahwa “mereka masih hilang hingga sekarang, belum diketahui dimana nasib dan keberadaannya. “ Dalam kondisi seperti ini, statue of limitation (batas kadaluarsa) tidak berlaku, mengingat nasib dan keberadaan korban belum diketahui. Sehingga terhadap 13 orang korban tersebut, status kasusnya masih berlangsung hingga sekarang atau biasa disebut sebagai kejahatan berkelanjutan (continuing crime). Sebuah analisis instrumen intemasional tentang “Orang Hilang”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997 dalam Amsterdam Law Clinic menyebutkan bahwa: “ Praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation) mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban. Karena hal ini merupakan bagian yang cukup penting dari kejahatan itu sendiri. “ Begitu pun penjelasan dalam Deklarasi Perlindungan terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa - dimana Indonesia juga terikat secara moral sebagai anggota PBB dan sebagai anggota dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan sepanjang nasib korban penghilangan orang secara paksa belum diklarifikasi. Pendapat Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang akan menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Mei 1998 dan Penculikan & Penghilangan aktivis 1997-1998, dalam kerangka pidana biasa, merupakan pencederaan perjuangan keluarga korban-yang telah berjuang sekian lama mencari keadilan dan kebenaran. Selain itu, penyelesaian dengan pidana biasa tidak akan berbeda jauh kualitas penghukumannya dengan proses pengadilan Tim Mawar melalui mahkamah militer, yang gagal membongkar kebijakan, rantai komando kejahatan penghilangan orang serta gagal mengungkap ke 13 orang yang masih tidak diketahui nasib dan keberadaannya. Kegagalan negara menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, seperti penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, seakan memberi jalan bagi para pelaku untuk menikmati impunity bahkan memperoleh promosi. Akhirnya keadilan masih berupa nyanyian sunyi. *** 32 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
REMPAH-REMPAH No Nama Putusan Tingkat I Semuanya mengajukan Banding 1. Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) 2. Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) 3. Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi 4. Kapten Inf Yuius Selvanus 5. Kapten Inf Untung Budi Harto Tabel Hasil Pengadilan Tim Mawar Dipidana 1 tahun 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD Putusan Tingkat II INKRACHT Dipidana 1 tahun 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD Dipidana 3 tahun penjara dan tidak dipecat dari dinas TNI AD Dipidana 2 tahun 10 bulan penjara dan tidak dipecat dari dinas TNI AD Dipidana 2 tahun 6 bulan penjara dan tidak dipecat dari dinas TNI AD Dipidana 2 tahun 6 bulan penjara dan tidak dipecat dari dari dinas TNI AD 6. Kapten Dadang 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan Hendra Yuda 7. Kapten Inf Djaka Budi 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan Utama 8. Kapten Inf Fauka Noor 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan Farid 9. Serka Sunaryo 1 tahun 1 tahun 10. Serka Sigit Sugiarto 1 tahun 1 tahun 11. Sertu Sukadi 1 tahun 1 tahun “Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekwensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional” (Pasal 5 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa) Berita Kontras No.03/V-VI/2007 33
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?