Download - KontraS

REMPAH-REMPAH
Korem Lilawangsa dan sekarang menjabat
Kaposwil NAD BIN.
Terlepas dari apapun sanksi yang diputus
oleh pengadilan, masih aktifnya para pelaku
bahkan memperoleh jabatan strategis ini
menunjukkan bahwa kejahatan serius yang
mereka lakukan hanya dipandang sebagai
pelanggaran ringan oleh TNI. Semestinya
ada ukuran yang jelas untuk promosi atau
kenaikan jabatan strategis TNI, termasuk
tidak terlibat dalam tindak pidana apalagi
pelanggaran HAM berat.
Pemberian jabatan strategis bagi para pelaku
tindak pelanggaran HAM berat ini justru
mencoreng reformasi TNI. Situasi ini menunjukkan ketiadaan
efek jera yang turut menyumbang peran dalam terjadinya
kasus pelanggaran HAM lainnya, misalnya pada kasus Munir
‘Terlepas dari apapun
sanksi yang diputus
oleh pengadilan, masih
aktifnya para pelaku
bahkan memperoleh
jabatan strategis ini
menunjukkan bahwa
kejahatan serius yang
mereka lakukan hanya
dipandang sebagai
pelanggaran ringan oleh
TNI”
yang diduga kuat melibatkan Muchdi PR
diantara pelakunya. Bila tiada
penghukuman yang maksimal bagi para
pelaku kejahatan itu, maka sesungguhnya
masyarakat luas dalam ancaman hidup
bersama diantara para penjahat
kemanusiaan.
Oleh karenanya, KontraS bersama korban
dan keluarga korban kembali mendesak
Jaksa Agung segera membentuk tim
penyidik untuk melakukan penyidikan
kasus kasus pelanggaran berat HAM.
Sedangkan kenaikan pangkat dan
pengangkatan anggota Tim Mawar sebagai
perwira dan pejabat strategis di
lingkungan TNI, KontraS meminta DPR untuk memanggil
Panglima TNI mengklarifikasi promosi terhadap mereka itu.***
Jaksa Agung Harus Merujuk Pada Pengadilan HAM
Bila ditelaah lebih dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998,
maka terdapat beberapa penekanan terpenting pada adanya perbedaan kelompok korban yaitu kelompok
korban yang telah kembali dan kelompok korban yang belum diketahui nasib dan keberadaannya. Terhadap
13 orang korban yang hingga sekarang belum kembali harus dipandang berbeda dengan para korban yang
telah kembali. Status para korban yang belum kembali adalah bahwa “mereka masih hilang hingga sekarang,
belum diketahui dimana nasib dan keberadaannya. “
Dalam kondisi seperti ini, statue of limitation (batas kadaluarsa) tidak berlaku, mengingat nasib dan keberadaan
korban belum diketahui. Sehingga terhadap 13 orang korban tersebut, status kasusnya masih berlangsung
hingga sekarang atau biasa disebut sebagai kejahatan berkelanjutan (continuing crime). Sebuah analisis
instrumen intemasional tentang “Orang Hilang”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997
dalam Amsterdam Law Clinic menyebutkan bahwa: “ Praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi
beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut
berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation)
mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban. Karena hal ini merupakan bagian yang cukup
penting dari kejahatan itu sendiri. “
Begitu pun penjelasan dalam Deklarasi Perlindungan terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa - dimana
Indonesia juga terikat secara moral sebagai anggota PBB dan sebagai anggota dewan HAM PBB untuk
melakukan penyelidikan sepanjang nasib korban penghilangan orang secara paksa belum diklarifikasi.
Pendapat Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang akan menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II,
Peristiwa Mei 1998 dan Penculikan & Penghilangan aktivis 1997-1998, dalam kerangka pidana biasa,
merupakan pencederaan perjuangan keluarga korban-yang telah berjuang sekian lama mencari keadilan
dan kebenaran.
Selain itu, penyelesaian dengan pidana biasa tidak akan berbeda jauh kualitas penghukumannya dengan
proses pengadilan Tim Mawar melalui mahkamah militer, yang gagal membongkar kebijakan, rantai komando
kejahatan penghilangan orang serta gagal mengungkap ke 13 orang yang masih tidak diketahui nasib dan
keberadaannya. Kegagalan negara menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, seperti penculikan dan
penghilangan orang secara paksa 1997-1998, seakan memberi jalan bagi para pelaku untuk menikmati
impunity bahkan memperoleh promosi. Akhirnya keadilan masih berupa nyanyian sunyi. ***
32
Berita Kontras No.03/V-VI/2007