Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REMPAH-REMPAH<br />
Korban Penculikan Belum Kembali, Tim Mawar Sudah Bebas<br />
Negara kembali menunjukkan ketidaktegasan dan<br />
ketidakjelasan sikap politiknya dalam kasus-kasus pelangaran<br />
HAM berat yang terjadi sepanjang 1997-1999. Pernyataan Jaksa<br />
Agung Hendarman Supanji yang akan menggunakan<br />
mekanisme penyelesaian tindak pidana biasa untuk<br />
penyelesaian kasus TSS, Mei dan Penculikan Aktivis, telah<br />
menyakiti perasaan korban dan keluarga korban yang telah<br />
menanti keadilan selama bertahun-tahun. Pernyataan ini juga<br />
jelas mendelegitimasi kerja instansi hukum lainnya, yakni<br />
penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan<br />
tindakan pelanggaran berat HAM untuk kasus-kasus tersebut.<br />
Sementara itu, <strong>KontraS</strong> mendapat informasi yang cukup<br />
mengejutkan, yang mengungkapkan beberapa orang terdakwa<br />
(Kopassus) pelaku penculikan aktifis yang dikenal sebagai Tim<br />
Mawar, mereka justru<br />
mendapatkan promosi<br />
dan menempati<br />
jabatan yang strategis<br />
dalam lingkungan TNI.<br />
Mereka adalah;<br />
1. Letkol Fausani<br />
Syahrial Multhazar,<br />
Dandim 0719 Jepara.<br />
2. Letkol Untung Budi<br />
Harto, Dandim 1504<br />
Ambon.<br />
3. Letkol Dadang<br />
Hendra Yuda, Dandim<br />
0801 Pacitan.<br />
4. Letkol Djaka Budi<br />
Utara, DanYon 115<br />
Macan Leuser.<br />
Sebelumnya Putusan<br />
Tingkat I Mahkamah<br />
Militer menjatuhkan<br />
pidana dan pemecatan<br />
pada lima dari 11<br />
terdakwa tim mawar<br />
Kopassus TNI AD tersebut. Enam lainnya hanya dikenai sanksi<br />
penjara. Selanjutnya, pada tingkat banding, 10 anggota<br />
terdakwa tersebut hanya mendapat hukuman pidana.<br />
Sedangkan yang dijatuhi sanksi tambahan berupa pemecatan<br />
hanya dikenakan terhadap komandan tim, Mayor Inf Bambang<br />
Kristiono.<br />
Dari penjelasan Panglima TNI melalui media, dinyatakan bahwa<br />
karier militer anggota Tim Mawar sempat terhambat beberapa<br />
tahun. “Akan tetapi, itu sudah dihitung dalam perjalanan karier<br />
mereka. Memang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi<br />
sehingga mereka bisa diperlakukan sama dengan yang lainnya,<br />
“ ungkap Djoko tanpa merinci persyaratannya. “Jadi, mereka<br />
bisa saja aktif lagi. Dihukum, kan, bukan berarti lalu...(tak<br />
diteruskan). Kecuali, jika mereka memang dipecat.” (Kompas, 16<br />
Mei 2007).<br />
<strong>KontraS</strong> dan keluarga korban (22/05/2007), sebelumnya<br />
menanyakan perkembangan kasus ini kepada Mahkamah<br />
Agung melalui Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko.<br />
Namun, pihak Mahkamah Agung justru menyatakan tidak<br />
mengetahui putusan peradilan militer tersebut. Ketertutupan<br />
seluruh proses ini membuat kontrol publik terhambat.<br />
Paska pertemuan (22/05/2007), Ketua Mahkamah Agung, Bagir<br />
Manan menyampaikan dalam siaran persnya bahwa kasus<br />
penculikan sembilan aktivis pro demokrasi yang dilakukan<br />
Tim Mawar itu, hanya sampai ditingkat banding yakni<br />
Mahkamah Militer Agung dan tidak sampai kasasi di tingkat<br />
MA.<br />
Malah<br />
promosi<br />
dapat<br />
Dari awal, kita dapat<br />
menebak bahwa<br />
penerapan hukum<br />
pidana biasa termasuk<br />
pidana militer hanya<br />
untuk membatasi<br />
pelaku sebatas pelaku<br />
di lapangan. Selain itu,<br />
akses publik terhadap<br />
peradilan militer,<br />
sejauh ini dapat<br />
dikatakan tertutup<br />
bahkan ditutuptutupi.<br />
Pemberian<br />
jabatan strategis<br />
dalam lingkungan TNI<br />
Dok.Kontras<br />
Persidangan Tim Mawar Kopassus untuk kasus penculikan<br />
kepada empat orang<br />
terdakwa di atas,<br />
mempertegas soal<br />
ketertutupan itu.<br />
Apalagi sejak 1999<br />
keluarga korban yang<br />
mencoba untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus<br />
lewat surat maupun permohonan pertemuan tidak pernah<br />
direspon.<br />
Di sisi lain, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan<br />
Kehormatan Perwira (salah anggotanya, Letjen Susilo<br />
Bambang Yudhoyono-Kassospol ABRI, ketika itu) pada<br />
Agustus 1998 hanya menghukum Letjen Probowo dengan<br />
pengakhiran masa tugas, sementara Mayjen Muchdi PR dan<br />
Kolonel Inf Chairawan K. Nusyirwan hanya mendapat sanksi<br />
pembebasan tugas dari jabatan. Panglima Kodam Jaya ketika<br />
itu Syafrie Syamsudin yang juga diakui keterlibatannya oleh<br />
Prabowo tidak tersentuh. Letjen Syafrie Syamsudin justru<br />
mendapatkan jabatan sebagai Sekjen Dephan, Muchdi PR<br />
sebagai Deputi V BIN dan Brigjen Chairawan, sebagai mantan<br />
Berita Kontras No.03/V-VI/2007 31