Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

REMPAH-REMPAH save heaven yang menentang impunitas terhadap kejahatan berat internasional. Sementara itu, pemberian jaminan immunity terhadap siapapun yang terlibat kejahatan itu menyalahi prinsip internasional. Immunity memang masih diakui hukum internasional namun dibatasi terhadap Kepala Negara yang masih menjalankan fungsi pemerintahan. Perkembangan ini sesuai dengan kemajuan Hukum HAM internasional. Apalagi dalam konteks kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa. Kejahatankejahatan seperti ini yang dilakukan oleh siapa saja pasti akan di hukum. Jika pelakunya masih menjadi Kepala Negara maka setelah masa jabatannya berakhir dia akan tetap di adili dan ini menjadi kewajiban seluruh Negara di dunia. Hal ini juga dipertegas dalam doktrin hukum internasional dengan istilah “Hostis Humanis Generis”, musuh seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, siapapun yang diduga terlibat, tidak berhak mendapatkan immunity. Sebagai negara yang memiliki konstitusi yang berisi pernyataan keikutsertaannya dalam perdamian dunia seharusnya langkah yang diambil dalam kasus Sutiyoso cukup dengan memberikan bantuan hukum dengan menyediakan pengacara untuk Sutiyoso maupun para pelaku yang lain. Sekaligus membuktikan komitmennya sebagai Negara beradab dan tunduk pada kesepakatan PBB.*** Reshuffle Harus Bisa Perbaiki Penegakan Hukum & HAM Pada akhirnya, setelah terus “ditekan” hingga menjadi bahan perbincangan di hampir tiap lapisan masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/ 05) pukul 15.00 Wib. Empat menteri dan satu pejabat setingkat menteri dicopot serta dua menteri dirotasi. Menurut Presiden, pencopotan menteri dan kabinet bukanlah suatu musibah. Empat menteri yang dicopot dari kabinet Indonesia bersatu dalam perombakan kabinet kedua adalah Menteri Sekretaris Negara Yusril Ilza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Negara BUMN Sugiarto, dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, serta Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Dari empat menteri yang dicopot tersebut, dua menteri yakni Menteri Hukum dan HAM dipegang oleh Andi Mattalata, sedangkan Jaksa Agung dipercayakan pada Hendarman Supandji. Sementara saat serah terima jabatan dari Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan akan melanjutkan pembaruan kejaksaan melalui pembenahan internal. Ia juga akan bekerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya agar lebih efisian dan efektif. Dalam kesempatan tersebut, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh meminta Hendraman agar tidak melupakan kasus Munir, kasus BLBI dan kasus Soeharto. Sedangkan Menteri Hukum & HAM baru, Andi Mattalata berjanji akan menghilangkan korupsi di departemennya. Ia menegaskan Depkum & HAM sebagai lembaga yang mengurusi hukum harus memberi teladan yang baik bagi departemen lainnya. Menyisakan pekerjaan rumah Pada akhirnya, dengan terpilihnya Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM yang baru, kita berharap akan ada banyak perubahan. Khusus untuk Jaksa Agung baru, Hendarman Supandji, dituntut agar dirinya pro aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini adalah sebuah parameter utama, apakah pejabat Jaksa Agung hasil reshuffle membawa perubahan dibanding sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan lantaran dua setengah tahun perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu Pemerintahan SBY-JK, kinerja Jaksa Agung menyisakan pekerjaan rumah yang selama ini diendapkan. Diantaranya, Jaksa Agung belum menyidik kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Padahal ini adalah janji SBY saat kampanye Pilpres 2004 lalu, yaitu komitmen menyelesaikan kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat yang harus segera disidik adalah tragedi Trisakti Semanggi I dan II, tragedi Mei 1998 serta kasus Wasior dan Wamena. Jaksa Agung baru ada baiknya merubah sikap akhir tahun lalu yang menolak menindaklanjuti kasus penculikan aktivis 1997/1998. Sikap yang akhirnya digunakan DPR untuk mempolitisasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat dalam lembaga rakyat. Baik Jaksa Agung maupun DPR abai terhadap pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarganya. Begitu pula dengan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Jaksa Agung sebaiknya membuat terobosan. Sementara, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Andi Mattalatta, sebaiknya segera mereview semua produk rancangan perundang-undangan yang bertentangan dengan HAM. Review ini digunakan sebagai patokan kebijakan yang dibuat sendiri oleh Pemerintah yaitu, Keputusan Presiden tentang RAN HAM 2003-2008. RUU-RUU itu antara lain RUU Rahasia Negara, RUU Peradilan Militer, RUU Intelijen, RUU KUHP hingga Perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi. Yang paling penting adalah, Jaksa Agung dan Menhukham yang baru, harus dapat membebaskan diri dari kepentingan politik. Keduanya harus menegaskan komitmennya terhadap hukum dan HAM. Agar hasil reshuffle tak sia-sia, keduanya harus mengambil langkah-langkah hukum yang progresif. Terobosan hukum, pertemuan antar lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan para ahli hukum internasional menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan.*** 30 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
REMPAH-REMPAH Korban Penculikan Belum Kembali, Tim Mawar Sudah Bebas Negara kembali menunjukkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan sikap politiknya dalam kasus-kasus pelangaran HAM berat yang terjadi sepanjang 1997-1999. Pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supanji yang akan menggunakan mekanisme penyelesaian tindak pidana biasa untuk penyelesaian kasus TSS, Mei dan Penculikan Aktivis, telah menyakiti perasaan korban dan keluarga korban yang telah menanti keadilan selama bertahun-tahun. Pernyataan ini juga jelas mendelegitimasi kerja instansi hukum lainnya, yakni penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan tindakan pelanggaran berat HAM untuk kasus-kasus tersebut. Sementara itu, <strong>KontraS</strong> mendapat informasi yang cukup mengejutkan, yang mengungkapkan beberapa orang terdakwa (Kopassus) pelaku penculikan aktifis yang dikenal sebagai Tim Mawar, mereka justru mendapatkan promosi dan menempati jabatan yang strategis dalam lingkungan TNI. Mereka adalah; 1. Letkol Fausani Syahrial Multhazar, Dandim 0719 Jepara. 2. Letkol Untung Budi Harto, Dandim 1504 Ambon. 3. Letkol Dadang Hendra Yuda, Dandim 0801 Pacitan. 4. Letkol Djaka Budi Utara, DanYon 115 Macan Leuser. Sebelumnya Putusan Tingkat I Mahkamah Militer menjatuhkan pidana dan pemecatan pada lima dari 11 terdakwa tim mawar Kopassus TNI AD tersebut. Enam lainnya hanya dikenai sanksi penjara. Selanjutnya, pada tingkat banding, 10 anggota terdakwa tersebut hanya mendapat hukuman pidana. Sedangkan yang dijatuhi sanksi tambahan berupa pemecatan hanya dikenakan terhadap komandan tim, Mayor Inf Bambang Kristiono. Dari penjelasan Panglima TNI melalui media, dinyatakan bahwa karier militer anggota Tim Mawar sempat terhambat beberapa tahun. “Akan tetapi, itu sudah dihitung dalam perjalanan karier mereka. Memang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa diperlakukan sama dengan yang lainnya, “ ungkap Djoko tanpa merinci persyaratannya. “Jadi, mereka bisa saja aktif lagi. Dihukum, kan, bukan berarti lalu...(tak diteruskan). Kecuali, jika mereka memang dipecat.” (Kompas, 16 Mei 2007). <strong>KontraS</strong> dan keluarga korban (22/05/2007), sebelumnya menanyakan perkembangan kasus ini kepada Mahkamah Agung melalui Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko. Namun, pihak Mahkamah Agung justru menyatakan tidak mengetahui putusan peradilan militer tersebut. Ketertutupan seluruh proses ini membuat kontrol publik terhambat. Paska pertemuan (22/05/2007), Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan menyampaikan dalam siaran persnya bahwa kasus penculikan sembilan aktivis pro demokrasi yang dilakukan Tim Mawar itu, hanya sampai ditingkat banding yakni Mahkamah Militer Agung dan tidak sampai kasasi di tingkat MA. Malah promosi dapat Dari awal, kita dapat menebak bahwa penerapan hukum pidana biasa termasuk pidana militer hanya untuk membatasi pelaku sebatas pelaku di lapangan. Selain itu, akses publik terhadap peradilan militer, sejauh ini dapat dikatakan tertutup bahkan ditutuptutupi. Pemberian jabatan strategis dalam lingkungan TNI Dok.Kontras Persidangan Tim Mawar Kopassus untuk kasus penculikan kepada empat orang terdakwa di atas, mempertegas soal ketertutupan itu. Apalagi sejak 1999 keluarga korban yang mencoba untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus lewat surat maupun permohonan pertemuan tidak pernah direspon. Di sisi lain, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira (salah anggotanya, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono-Kassospol ABRI, ketika itu) pada Agustus 1998 hanya menghukum Letjen Probowo dengan pengakhiran masa tugas, sementara Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Inf Chairawan K. Nusyirwan hanya mendapat sanksi pembebasan tugas dari jabatan. Panglima Kodam Jaya ketika itu Syafrie Syamsudin yang juga diakui keterlibatannya oleh Prabowo tidak tersentuh. Letjen Syafrie Syamsudin justru mendapatkan jabatan sebagai Sekjen Dephan, Muchdi PR sebagai Deputi V BIN dan Brigjen Chairawan, sebagai mantan Berita Kontras No.03/V-VI/2007 31
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?