Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

REMPAH-REMPAH penegakan hukum secara terang-terangan merupakan pelanggaran hukum dan konstitusi. memang hanya bisa membujuk dan mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan, “ katanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Hina Jilani juga memberikan catatan-catatan khusus, termasuk selama dirinya mengetahui langsung kondisi tersebut di Indonesia. “Saya sangat prihatin mendengar kesaksian adanya intimidasi terhadap para pembela HAM masih terus berlanjut, “ katanya di Jakarta, Selasa (12/06). Jilani mengatakan intimidasi yang terjadi ini dilakukan oleh polisi, militer dan badan keamanan atau badan intelijen. Selain mengintimidasi, kata dia, mereka juga Pertemuan Hina Jilani dengan KASUM melecehkan dan membatasi akses pembela HAM kepada ini. para korban di daerah-daerah dimana terjadi pelanggaran HAM, seperti di Papua Barat. Ia menyatakan mendapatkan laporan dari pihak yang dapat dipercaya mengenai serangkaian peristiwa yang melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan intimidasi yang menghambat kebebasan pembela HAM untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM. Mereka yang berupaya untuk melindungi lingkungan hidup, hak atas tanah serta sumber-sumber alam juga tak mendapatkan perlindungan dari polisi. “Kondisi pembela HAM di Papua Barat merupakan isu yang akan saya tindak lanjuti, “ ujarnya. Jilani menyatakan, isu ini akan ia angkat di Dewan HAM PBB. Ia berharap pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap masalah yang terjadi di Papua Barat. “Dalam hal ini, saya Dalam pernyataannya setelah melakukan kunjungan di Indonesia sejak 5-12 Juni 2007, Jilani menyatakan Dok.KASUM pula bahwa ia menaruh perhatian khusus atas kasus pembunuhan Munir. Ia prihatin dengan munculnya kekhawatiran proses pengadilan dipengaruhi untuk melindungi pelaku pembunuhan. Jilani juga mengingatkan pemerintah Indonesia, bahwa kasus Munir menggambarkan situasi HAM secara umum. Ini merupakan ujian bagi pemerintah untuk melindungi pembela Hak Asasi Manusia di negeri <strong>KontraS</strong> sendiri berharap, pihak Komnas HAM sebagai lembaga yang kompeten dalam hal ini, memberikan perhatian serius terhadap maraknya tindakan kekerasan, termasuk yang ditujukan kepada pembela HAM. Perhatian serius tersebut harus diupayakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, termasuk mendorong kebijakan yang dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap pembela HAM maupun penyelidikan atas kekerasan yang menimpa mereka. Karena segala bentuk tindak kekerasan aparat terhadap para Pembela HAM ini, jelas-jelas telah melanggar hukum pidana nasional dan Deklarasi Pembela HAM. Hal ini sangat merugikan, tidak hanya terhadap para Pembela HAM dan kerja-kerjanya melakukan promosi dan proteksi terhadap HAM, tetapi juga telah mencoreng muka Pemerintah Indonesia yang telah berupaya menunjukkan komitmennya dalam menghormati HAM dan melindungi para Pembela HAM.*** “Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional”. (Pasal 1 , Deklarasi hak dan kewajiban individu, kelompok dan badan-badan masyarakat untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal) 28 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
REMPAH-REMPAH Insiden Sutiyoso di Australia, ‘Mengejar’ Pelaku Pelanggar HAM Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso merasa dipermalukan, ketika polisi federal Australia memintanya memberikan keterangan di pengadilan untuk kasus Balibo. Respon keras muncul dari Indonesia. Mulai statement pejabat negara yang merasa dilecehkan, hingga demonstrasi kelompok-kelompok konservatif atas nama nasionalisme. Sikap berlebihan di tengah upaya bersama di tingkat internasional untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM. Saat itu orang nomor satu di DKI Jakarta ini sedang berada di Australia. Tiba-tiba dua orang polisi federal Australia, sersan Steve Thomas dan detektif senior Constable Scrzvens, menerobos masuk ke kamar hotel tempat Sutiyoso menginap, Selasa (29/05) di Hotel Shangri-la, Sydney. Mereka meminta Sutiyoso menandatangani surat undangan untuk datang ke Pangadilan Sydney guna memberikan keterangan kasus Balibo. Merasa diperlakukan tidak sopan, sang gubernur marah besar. Dirinya menolak menandatangani surat tersebut. Bahkan, Sutiyoso langsung bergegas pulang dan kembali ke Jakarta. Insiden Sutiyoso ini langsung mendapat “simpatik” dari berbagai pejabat tinggi di Indonesia serta sejumlah demonstrasi yang digelar untuk memprotes aparat Australia terhadap Sutiyoso saat berada di Australia. Pada akhirnya Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW) meminta maaf dan Sutiyoso pun “memaafkan”. Namun insiden ini membuktikan berlakunya universalitas HAM, dimana kewenangan mengadili pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM melewati jurisdiksi batas negara. Kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo terjadi di Timor Leste pada tahun 1975, yang diduga melibatkan beberapa anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Kasus ini adalah sebuah proses pencarian keadilan oleh keluarga korban di Timor Leste sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Harus diadili Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini juga dipertegas Resolusi PBB 3074 yang disetujui pada 3 Des 1973 oleh Majelis Umum PBB, tentang “Principles of international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons quilty of war crimes and crimes against humanity”. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Kepolisian Australia untuk kepentingan proses pengadilan Kasus Balibo merupakan implementasi dari berbagai prinsip hukum HAM internasional dan resolusi PBB di atas. Dan seharusnya pemerintah Indonesia yang menjadi bagian dari anggota PBB dan komunitas internasional juga mengambil langkah efektif untuk menjamin terselenggaranya proses pengadilan tersebut, bukan menjadikan proses hukum ini menjadi masalah politik. Koordinator Human Right working Group Refendi Djamin, mengatakan,” Pemerintah Negara Bagian New South Wales sudah meminta maaf, tetapi tidak berarti perkara selesai. Pengadilan belum mencabut permintaan bersaksi kepada Sutiyoso.” Pengadilan New South Wales, kata Rafendi, masih mungkin mengirimkan surat permohonan ke Sutiyoso untuk bersaksi atas kasus terbunuhnya lima wartawan ini. Jika surat tidak ditanggapi, mereka dapat minta bantuan polisi internasional untuk mendatangkan Sutiyoso. Peristiwa yang menimpa Sutiyoso ini bukanlah kasus pertama. Sebelumnya, Jend Wiranto pernah dicekal oleh pemerintah AS karena terlibat pelanggaran HAM di Timor Leste, 1999. Sementara Letjen Johny Lumintang, mantan WAKASAD semasa referendum 1999, digugat perdata oleh keluarga korban Timor Leste di pengadilan kota Washington, Amerika Serikat. Nasib serupa diterima Sintong Panjaitan, yang digugat di pengadilan kota Boston, Amerika Serikat karena dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan di makam Santa Cruz, Dili, pada 12 November 1991. Tak ada alasan Disisi lain, pemerintah semestinya mengambil langkah kooperatif dan menjamin kesediaan dan kerjasama siapapun untuk mengikuti proses pengadilan. Tak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendekatan diplomatik dan menuntut jaminan kekebalan hukum atas seorang warga negara yang diminta menjadi saksi peristiwa kejahatan internasional. Sebagaimana diatur tegas dalam pembukaan UUD 45, Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berperan aktif dalam usaha perdamaian dunia. Dalam konteks ini, salah satu usaha perdamaian tersebut adalah melaksanakan semua instrumen hukum HAM internasional serta memerangi semua tindak kejahatan HAM berat yang terjadi di muka bumi. Sebagai anggota Dewan HAM dan sebagai bagian dari komunitas Internasional yang tunduk dan terikat dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, Indonesia wajib menunjukan implementasi berbagai prinsip hukum HAM internasional dalam kasus tersebut. Sikap yang ditunjukkan dengan memberi proteksi berlebihan terhadap Sutiyoso maupun Yunus Yosfiah atau para tertuduh lain, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip no Berita Kontras No.03/V-VI/2007 29
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?