You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REMPAH-REMPAH<br />
Insiden Sutiyoso di Australia,<br />
‘Mengejar’ Pelaku Pelanggar HAM<br />
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso merasa dipermalukan, ketika polisi federal Australia<br />
memintanya memberikan keterangan di pengadilan untuk kasus Balibo. Respon keras muncul<br />
dari Indonesia. Mulai statement pejabat negara yang merasa dilecehkan, hingga demonstrasi<br />
kelompok-kelompok konservatif atas nama nasionalisme. Sikap berlebihan di tengah upaya<br />
bersama di tingkat internasional untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM.<br />
Saat itu orang nomor satu di DKI Jakarta ini sedang berada di<br />
Australia. Tiba-tiba dua orang polisi federal Australia, sersan<br />
Steve Thomas dan detektif senior Constable Scrzvens, menerobos<br />
masuk ke kamar hotel tempat Sutiyoso menginap, Selasa (29/05)<br />
di Hotel Shangri-la, Sydney. Mereka meminta Sutiyoso<br />
menandatangani surat undangan untuk datang ke Pangadilan<br />
Sydney guna memberikan keterangan kasus Balibo. Merasa<br />
diperlakukan tidak sopan, sang gubernur marah besar. Dirinya<br />
menolak menandatangani surat tersebut. Bahkan, Sutiyoso<br />
langsung bergegas pulang dan kembali ke Jakarta.<br />
Insiden Sutiyoso ini langsung mendapat “simpatik” dari<br />
berbagai pejabat tinggi di Indonesia serta sejumlah demonstrasi<br />
yang digelar untuk memprotes aparat Australia terhadap<br />
Sutiyoso saat berada di Australia. Pada akhirnya Perdana<br />
Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW) meminta maaf<br />
dan Sutiyoso pun “memaafkan”. Namun insiden ini<br />
membuktikan berlakunya universalitas HAM, dimana<br />
kewenangan mengadili pihak-pihak yang diduga melakukan<br />
pelanggaran HAM melewati jurisdiksi batas negara.<br />
Kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo terjadi di Timor<br />
Leste pada tahun 1975, yang diduga melibatkan beberapa<br />
anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Kasus ini adalah sebuah<br />
proses pencarian keadilan oleh keluarga korban di Timor Leste<br />
sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.<br />
Harus diadili<br />
Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa<br />
kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib<br />
mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut.<br />
Hal ini juga dipertegas Resolusi PBB 3074 yang disetujui pada 3<br />
Des 1973 oleh Majelis Umum PBB, tentang “Principles of<br />
international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment<br />
of persons quilty of war crimes and crimes against humanity”.<br />
Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Kepolisian Australia<br />
untuk kepentingan proses pengadilan Kasus Balibo merupakan<br />
implementasi dari berbagai prinsip hukum HAM internasional<br />
dan resolusi PBB di atas. Dan seharusnya pemerintah Indonesia<br />
yang menjadi bagian dari anggota PBB dan komunitas<br />
internasional juga mengambil langkah efektif untuk menjamin<br />
terselenggaranya proses pengadilan tersebut, bukan menjadikan<br />
proses hukum ini menjadi masalah politik.<br />
Koordinator Human Right working Group Refendi Djamin,<br />
mengatakan,” Pemerintah Negara Bagian New South Wales<br />
sudah meminta maaf, tetapi tidak berarti perkara selesai.<br />
Pengadilan belum mencabut permintaan bersaksi kepada<br />
Sutiyoso.” Pengadilan New South Wales, kata Rafendi, masih<br />
mungkin mengirimkan surat permohonan ke Sutiyoso untuk<br />
bersaksi atas kasus terbunuhnya lima wartawan ini. Jika<br />
surat tidak ditanggapi, mereka dapat minta bantuan polisi<br />
internasional untuk mendatangkan Sutiyoso.<br />
Peristiwa yang menimpa Sutiyoso ini bukanlah kasus<br />
pertama. Sebelumnya, Jend Wiranto pernah dicekal oleh<br />
pemerintah AS karena terlibat pelanggaran HAM di Timor<br />
Leste, 1999. Sementara Letjen Johny Lumintang, mantan<br />
WAKASAD semasa referendum 1999, digugat perdata oleh<br />
keluarga korban Timor Leste di pengadilan kota Washington,<br />
Amerika Serikat. Nasib serupa diterima Sintong Panjaitan,<br />
yang digugat di pengadilan kota Boston, Amerika Serikat<br />
karena dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan di<br />
makam Santa Cruz, Dili, pada 12 November 1991.<br />
Tak ada alasan<br />
Disisi lain, pemerintah semestinya mengambil langkah<br />
kooperatif dan menjamin kesediaan dan kerjasama siapapun<br />
untuk mengikuti proses pengadilan. Tak ada alasan bagi<br />
Pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendekatan<br />
diplomatik dan menuntut jaminan kekebalan hukum atas<br />
seorang warga negara yang diminta menjadi saksi peristiwa<br />
kejahatan internasional.<br />
Sebagaimana diatur tegas dalam pembukaan UUD 45,<br />
Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berperan<br />
aktif dalam usaha perdamaian dunia. Dalam konteks ini, salah<br />
satu usaha perdamaian tersebut adalah melaksanakan semua<br />
instrumen hukum HAM internasional serta memerangi<br />
semua tindak kejahatan HAM berat yang terjadi di muka<br />
bumi. Sebagai anggota Dewan HAM dan sebagai bagian dari<br />
komunitas Internasional yang tunduk dan terikat dalam<br />
berbagai instrumen hukum HAM internasional, Indonesia<br />
wajib menunjukan implementasi berbagai prinsip hukum<br />
HAM internasional dalam kasus tersebut.<br />
Sikap yang ditunjukkan dengan memberi proteksi berlebihan<br />
terhadap Sutiyoso maupun Yunus Yosfiah atau para tertuduh<br />
lain, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip no<br />
Berita Kontras No.03/V-VI/2007 29