You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REMPAH-REMPAH<br />
penegakan hukum secara terang-terangan merupakan<br />
pelanggaran hukum dan konstitusi.<br />
memang hanya bisa membujuk dan mendesak pemerintah<br />
Indonesia untuk melakukan perubahan, “ katanya.<br />
Berkaitan dengan hal tersebut, Hina Jilani juga memberikan<br />
catatan-catatan<br />
khusus, termasuk<br />
selama dirinya<br />
mengetahui langsung<br />
kondisi tersebut di<br />
Indonesia. “Saya<br />
sangat prihatin<br />
mendengar kesaksian<br />
adanya intimidasi<br />
terhadap para<br />
pembela HAM masih<br />
terus berlanjut, “<br />
katanya di Jakarta,<br />
Selasa (12/06).<br />
Jilani mengatakan<br />
intimidasi yang<br />
terjadi ini dilakukan<br />
oleh polisi, militer dan<br />
badan keamanan atau<br />
badan intelijen. Selain<br />
mengintimidasi, kata<br />
dia, mereka juga<br />
Pertemuan Hina Jilani dengan KASUM<br />
melecehkan dan<br />
membatasi akses<br />
pembela HAM kepada<br />
ini.<br />
para korban di daerah-daerah dimana terjadi pelanggaran<br />
HAM, seperti di Papua Barat.<br />
Ia menyatakan mendapatkan laporan dari pihak yang dapat<br />
dipercaya mengenai serangkaian peristiwa yang melibatkan<br />
penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan intimidasi<br />
yang menghambat kebebasan pembela HAM untuk<br />
menyelidiki kasus pelanggaran HAM. Mereka yang berupaya<br />
untuk melindungi lingkungan hidup, hak atas tanah serta<br />
sumber-sumber alam juga tak mendapatkan perlindungan<br />
dari polisi.<br />
“Kondisi pembela HAM di Papua Barat merupakan isu yang<br />
akan saya tindak lanjuti, “ ujarnya. Jilani menyatakan, isu<br />
ini akan ia angkat di Dewan HAM PBB. Ia berharap<br />
pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap<br />
masalah yang terjadi di Papua Barat. “Dalam hal ini, saya<br />
Dalam pernyataannya setelah melakukan kunjungan di Indonesia<br />
sejak 5-12 Juni 2007,<br />
Jilani menyatakan<br />
Dok.KASUM<br />
pula bahwa ia<br />
menaruh perhatian<br />
khusus atas kasus<br />
pembunuhan<br />
Munir. Ia prihatin<br />
dengan munculnya<br />
kekhawatiran<br />
proses pengadilan<br />
dipengaruhi untuk<br />
melindungi pelaku<br />
pembunuhan. Jilani<br />
juga mengingatkan<br />
pemerintah<br />
Indonesia, bahwa<br />
kasus Munir<br />
menggambarkan<br />
situasi HAM secara<br />
umum. Ini<br />
merupakan ujian<br />
bagi pemerintah<br />
untuk melindungi<br />
pembela Hak Asasi<br />
Manusia di negeri<br />
<strong>KontraS</strong> sendiri berharap, pihak Komnas HAM sebagai lembaga<br />
yang kompeten dalam hal ini, memberikan perhatian serius<br />
terhadap maraknya tindakan kekerasan, termasuk yang<br />
ditujukan kepada pembela HAM. Perhatian serius tersebut harus<br />
diupayakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya,<br />
termasuk mendorong kebijakan yang dapat mencegah terjadinya<br />
tindak kekerasan terhadap pembela HAM maupun penyelidikan<br />
atas kekerasan yang menimpa mereka.<br />
Karena segala bentuk tindak kekerasan aparat terhadap para<br />
Pembela HAM ini, jelas-jelas telah melanggar hukum pidana<br />
nasional dan Deklarasi Pembela HAM. Hal ini sangat merugikan,<br />
tidak hanya terhadap para Pembela HAM dan kerja-kerjanya<br />
melakukan promosi dan proteksi terhadap HAM, tetapi juga telah<br />
mencoreng muka Pemerintah Indonesia yang telah berupaya<br />
menunjukkan komitmennya dalam menghormati HAM dan<br />
melindungi para Pembela HAM.***<br />
“Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, untuk<br />
memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia<br />
dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional”.<br />
(Pasal 1 , Deklarasi hak dan kewajiban individu, kelompok dan badan-badan masyarakat untuk pemajuan dan perlindungan<br />
hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal)<br />
28<br />
Berita Kontras No.03/V-VI/2007