Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses dan transparansi pada masyarakat luas atas kasus-kasus yang mereka tangani ini. Sedang sampai pertengahan tahun 2007 ini telah tercatat dua kasus yang massif yaitu kasus pemukulan terhadap petani yang mempertahankan haknya dan penahanan 17 petani di Mariah Hombang yang dilakukan tanpa prosedur hukum. Aparat yang diyakini juga bersama para preman bayaran melakukan intimidasi dan kekerasan. Keberpihakan Polres Simalungun terhadap pemodal kembali dipraktekkan saat buruh harian lepas PTPN IV Dolok Sinumbah berunjuk rasa menuntut hak mereka yang belum terpenuhi. Kapolres Simalungun, Alex Mandalika membubarkan aksi buruh harian lepas PTPN IV Dolok Sinumbah di depan kantor PTPN IV dengan alasan massa aksi tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Padahal para buruh telah mengirim surat pemberitahuan aksi. Tindakan ini jelas mencerminkan represifitas negara dengan mengekang kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945 serta pembungkaman terhadap demokrasi. Abu Dujana Sementara itu, penanganan terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia menjadi catatan kelam tersendiri bagi aparat kepolisian. Lihat saja, bagaimana maraknya protes dari sejumlah pihak terhadap upaya Polri menangkap para tersangka terorisme itu. Yang terakhir adalah kasus penangkapan dan penembakan terhadap Abu Dujana. Dari keterangan sang anak, Sidiq Abdullah (8 thn), Dujana ditembak dalam keadaan menyerah tanpa perlawanan. Ironisnya, peristiwa ini juga terjadi dan dilakukan di hadapan sang anak yang masih kecil. Sedangkan pernyataan Kapolri yang meminta agar penembakan Abu Dujana dimaklumi, justru membenarkan adanya kesalahan. Jelas, hal ini patut di pertanggungjawaban secara hukum. Patut dihargai upaya Polri khususnya Datesemen 88 Anti Teror Mabes Polri untuk menangkap para pelaku kejahatan terorisme di Indonesia. Segala upaya memberantas aksi-aksi peledakan bom atau aksi kekerasan lainnya yang menimbulkan banyak korban jiwa tak bersalah, ketakutan serta rasa tidak aman kalangan masyarakat luas wajib kita dukung. Terlebih, upaya mengakhiri kejahatan terorisme merupakan upaya untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Namun, segala upaya yang dilakukan oleh negara dan setiap lembaga penegak hukum tetap harus memperhatikan kaidahkaidah yang berlaku dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang nasional maupun konvensi PBB membolehkan aparat penegak hukum untuk menggunakan kekuatan, termasuk dengan senjata api. Namun penggunaan kekuatan itu tidak boleh digunakan secara eksesif (berlebihan). Penegak hukum boleh menembak jika keadaan jiwa atau keselamatan orang lain terancam. Alasan Polri bahwa kemungkinan nyawa aparat atau keselamatan orang lain terancam jelas masuk akal. Namun pertanyaannya, apakah ancaman itu bersifat nyata (imminent) atau masih potensial Penggunaan kekuatan hanya boleh jika ancaman itu bersifat nyata. Penegak hukum tidak boleh menembak pelaku kejahatan yang dalam keadaan tidak melawan. Dan, bila Kapolri mengabaikan kritik, maka sikap Kapolri sama saja membiarkan terjadinya penyalahgunaan senjata api dalam tugas. Sikap ini kurang tepat dan bijaksana. Ini bukan kali pertama Densus 88 dikritik. Gaya penangkapan Densus 88 yang lebih mirip aksi penculikan juga sempat diprotes keras masyarakat Poso. Apapun kesalahan para pelaku kriminal, termasuk terorisme, harus dihadapi dengan proses hukum yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan pada di muka peradilan. Penangkapan secara brutal malah dapat menjadi stimulus bagi gerakan terorisme untuk melancarkan aksi balas dendam yang akan berakibat fatal bagi masyarakat umum. Densus 88 sebagai tim khusus anti teror yang didukung oleh Amerika Serikat dan Australia, harus tampil memberi contoh terbaik penghormatan HAM dalam upaya penegakan hukum. *** “Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajin diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut”. (Pasal 10 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik) “Siapapun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya”. (Pasal 9 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik) 24 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
REMPAH-REMPAH Sembilan Tahun Reformasi “Jalan Masih Belum Berakhir” Sembilan tahun sudah reformasi bergulir, sejak rejim orde baru Soeharto ditumbangkan oleh gerakan pemuda dan mahasiswa, yang didukung oleh masyarakat (21 Mei 1998). Meski tampuk kepemimpinan dan kekuasan bangsa terus berganti, namun reformasi tetap belum menghasilkan perubahan yang berarti bagi kehidupan dan keadilan bagi masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran HAM terus diabaikan lewat berbagai mekanisme formal. Namun perjuangan korban untuk terus mengajak masyarakat ‘mengingat’ tak pernah berhenti. Sembilan tahun Dok.Kontras pula negara belum mampu menuntaskan dan membawa para pelaku pelanggaran berat HAM untuk diadili. Sembilan tahun tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II serta tragedi Mei Tabur bunga untuk kasus TSS 1998, jadi saksi bagaimana negara telah lalai memberikan keadilan dan kebenaran bagi warganya. Pemerintahan SBY-JK maupun wakil rakyat yang berkursi di gedung DPR, juga tidak pernah pula bersungguhsungguh dalam penyelesaian hukum kasus- kasus pelanggaran HAM. Kita mungkin tak akan bisa melupakan peristiwa berdarah tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menewaskan empat mahasiswa kusuma bangsa muda, Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hertanto, yang telah menjadi pemicu lengsernya Soeharto dari Presiden (21/ Mei/ 1998). Nyawa merekalah yang kemudian melapangkan jalan bagi demokrasi yang ada sekarang ini. Mungkin, tanpa pengorbanan para perintis perubahan, kita tetap dibekap junta militer, dipasung birokrasi dan digerus oligarki. Namun fakta perjalanan penuntasan kasus pelanggaran HAM menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR seakan hendak melupakan sejarah reformasi. Sikap itu pemerintah SBY ditunjukkan melalui Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang menolak menindaklanjuti laporan Komnas HAM atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, tragedi Mei 1998. Sedangkan Badan Musyawarah DPR menolak usulan Komisi III DPR agar pimpinan DPR meminta Presiden SBY segera membentuk pengadilan HAM adhoc untuk kasus ini (13/03/07). Fakta ini jelas merisaukan keluarga korban pelanggaran HAM. Untuk kasus Trisakti yang jelas-jelas turut mengantarkan jabatan yang dipangku Presiden dan anggota DPR saat ini saja mereka abai, apalagi kasus-kasus lain, seperti kasus pelanggaran HAM 1965, Tanjung Priok, Talangsari/Lampung, Tragedi Mei 1998, Penculikan Aktivis 1997-1998 dan Peristiwa 1965. Amanat reformasi Pemerintahan di bawah SBY-JK tak bisa dipungkiri memang tak menunjukkan “hati” dan keseriuasan atas semua peristiwa ini. Hati nurani mereka seolah telah hilang di bawah tampuk kekuasaan yang mereka miliki kini. Sementara perombakan kabinet terbatas yang baru saja dilakukan Presiden, juga belum menampakkan kesungguhan menjalankan amanat reformasi, terutama penegakan hukum dan HAM. Terbukti kentalnya politik kekuasaan dalam perombakan tersebut, yang ditandai tarik-menarik antar parpol untuk menduduki kursi menteri. Sehingga jelas bahwa sumber masalah adalah pengkhianatan komitmen reformasi dengan menelantarkan korban atas nama kepentingan kekuasaan. Sembilan Hari Peringatan Trisakti dan Mei 1998 Sementara dalam rangka memperingati sembilan tahun reformasi, serangkaian acara digelar oleh korban, keluarga korban yang didampingi oleh <strong>KontraS</strong>. Selama hampir sembilan hari pula acara ini dilakukan. Dimulai pada (6/05) diskusi korban dengan para pemuda dan masyarakat dalam rangka menuntut negara menuntaskan kasus Mei. Serangkaian aksi juga digelar (11/05) ke DPR. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanggungjawaban penolakan enam fraksi membawa kasus TSS ke paripurna. Aksi ini meminta DPR untuk segera m e n g e l u a r k a n rekomendasi pembentukan pengadilan HAM adhoc untuk kasus Mei dan TSS. Acara dilanjutkan dengan Dok.Kontras “Malam refleksi aksi tabur bunga untuk penuntasan kasus korban tragedi Mei 1998 pelanggaran HAM” (12/05), dimana Usman Hamid, Romo Sandiyawan, Ibu Sumarsih menyampaikan bentuk perenungan bersama atas Berita Kontras No.03/V-VI/2007 25
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?