Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasan Sipil ! Intimidasi dan tindak kekerasan hingga kini masih saja dilakukan oleh sekelompok orang pada kelompok lainnya. Sementara aparat keamanan tak mengambil tindakan hukum untuk menindaknya, bahkan ikut melakukan intimidasi untuk membubarkan kebebasan sipil tersebut. Padahal dengan jelas negara menjamin tiap warga negaranya untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Peristiwa pembubaran paksa terhadap forum sipil kembali terjadi di Solo, 21 Juni 2007. Dengan alasan mendapatkan ancaman dari LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), aparat Polses Colomadu Karanganyar dan Polres Karanganyar, Jawa Tengah membubarkan seminar yang digelar LPH YAPHI dan Insan Emas di Rumah Makan Taman Sari, Solo. Acara bertajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat Sipil Tanpa Kekerasan” tersebut sedianya dimaksudkan untuk membangun ruang komunikasi dan dialog masyarakat agar tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Seminar ini juga berangkat dari maraknya berbagai peristiwa pelarangan membangun tempat beribadah dan kekerasan di Solo, yang antara lain terjadi di Gereja Penyebaran Injil Rajawali (sejak 1995-2007), Gereja Jemaat Kristen Indonesia “Kristus Gembala” (3 Juni 2007) dan Kapel St. Antonius Gombang (September 2005- 2007), maupun aktifitas beribadah di rumah Buntoro, Surakarta (29 Juni 2007). Para pelaku pembubaran (pelaku kekerasan) mengatasnamakan kelompok agama tertentu. Saat itu Kapolsek Colomandu Karanganyar Jateng Kridho Baskara meminta agar kegiatan seminar dibatalkan dan melarang pemilik rumah makan Taman Sari untuk mengeluarkan makanan kecil (snack), sambil marah serta menggebrak meja. Karena ketakutan pemilik rumah makan tersebut menelepon panitia acara yang segera datang sesaat kemudian. Tak lama setelah itu anggota Polres Karanganyar Jateng kembali. Setelah terjadi dialog antara panitia acara seminar dengan pihak kepolisian, akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan seminar boleh dilaksanakan hanya sampai pukul 11.30 Wib. Baru saja acara berlangsung, tiba-tiba datang satu mobil kijang dan satu truk berisi anggota kepolisian lengkap dengan pentungan, siap siaga di sekitar tempat berlangsungnya acara. Mereka meminta acara dibubarkan. Karena situasi tegang, akhirnya panitia acara terpaksa menghentikan acara dan mempersilahkan peserta pulang. Pihak Polres Karanganyar membubarkan acara tersebut dengan alasan ada permintaan dari kelompok yang menamakan diri LUIS. Sehari sebelumnya, pada pukul 23.30 Wib panitia mendapat teror via telepon dari LUIS. LUIS meminta acara seminar “Seyogyanya Polri memberikan perhatian yang serius atas hal ini. Kapolri harus segera menginstruksikan jajarannya untuk melindungi warga yang bermaksud menjalankan hak-hak dasarnya sekaligus mencegah kembali terjadinya aksi kekerasan masyarakat.” dibatalkan. Secara khusus, LUIS menolak kehadiran Dawan Rahardjo selaku salah satu pembicara karena dianggap telah menyebarkan ajaran-ajaran pluralisme yang mencampuradukan agama. Peristiwa serupa juga terjadi di Tasikmalaya. Pelarangan, intimidasi dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadyah kembali terjadi sejak 19 hingga 26 Juni 2007 oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan GERAK (Gerakan Etika Rakyat Anti Korupsi), Taliban dan FPI. Melanggar Hukum Pemasungan berekpresi ini jelas merupakan pelanggaran atas kemerdekaan seseorang yang telah dijamin oleh negara. Negara wajib menjamin hak-hak warganegara untuk bebas menjalankan haknya untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat serta menjalankan agama dan keyakinannya berdasarkan konstitusi RI. Apalagi kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi, dibatasi dan dilanggar dalam bentuk apapun (non derogable rights). Maka sudah sepantasnya Polri berani menindak para pelaku yang melakukan aksi-aksi yang sepihak melanggar hukum, dan bukan justru membiarkan aksi-aksi kekerasan terus berlangsung. Jika Polri tidak mengambil tindakan hukum terhadap pelaku, maka tak heran jika timbul persepsi di masyarakat tentang adanya sikap disriminasi aparat kepolisian terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam menjalankan keyakinannya. Seyogyanya Polri memberikan perhatian yang serius atas hal ini. Kapolri harus segera menginstruksikan jajarannya untuk melindungi warga yang bermaksud menjalankan hak-hak dasarnya sekaligus mencegah kembali terjadinya aksi kekerasan masyarakat. Di sisi lain Pemerintah harus memberikan dukungan yang penuh terhadap setiap inisiatif masyarakat yang hendak membangun ruang komunikasi dan dialog demi mencegah aksi-aksi sepihak yang justru menimbulkan keresahan dan memicu ketegangan hubungan antar masyarakat.*** 18 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
KABAR DARI DAERAH Buntut Bentrokan, TNI Tangkap Warga di Alue Dua, Aceh Kekerasan dibalas dengan kekerasan, begitulah yang dialami warga desa Alue Dua, Aceh. Pada kali pertama terjadi keributan antara warga dan anggota TNI yang mengakibatkan pemukulan terhadap anggota TNI tersebut (21/3) aksi pemukilan tersebut dibalas oleh aparat TNI beberapa hari kemudian (24/3). Bak operasi khusus yang hendak menangkap seorang pelaku kejahatan besar, sekitar pukul 06.30 WIB sejumlah aparat polisi dan TNI (8/05), melakukan penggeledahan terhadap rumah Ramli (68), warga dusun Drien Kemuneng, Seumirah, Kec. Nisam yang diduga sebagai pelaku pemukulan terhadap anggota TNI di desa Alue Dua. Berdasarkan pengakuan dari pihak keluarga, Ramli Hamid ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan sampai saat ini masih ditahan di Polres Lhokseumawe. Padahal sebelumnya korban tidak pernah menerima surat pemanggilan dan juga tidak terdapat namanya dalam list DPO (daftar pencarian orang). Padahal, jauh-jauh sebelumnya, <strong>KontraS</strong> pernah menyatakan agar TNI tidak terlalu jauh masuk dalam urusan penegakan hukum, baik tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan yang notabenenya merupakan wewenang penuh kepolisian. Adalah sangat tidak bijak apabila TNI masih terus memburu pelaku pemukulan terhadap anggota TNI di desa Alue Dua, padahal pihak TNI sendiri sudah menyatakan bahwa kasus ini telah diserahkan kepada polisi untuk mengusutnya. Kompetensi kepolisian Upaya hukum untuk menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap ke-empat anggota TNI tetap harus ditegakkan, lagi-lagi ini harus dilakukan oleh polisi bukan tentara. Polisi harus mengusut tuntas kasus ini untuk kepentingan hukum dan tidak diskriminatif. Tidak seperti pengusutan kasus-kasus sebelumnya, kasus Paya Bakong misalnya, dimana penyelidikan polisi menjadi mentok bila kasus tersebut dilakukan oleh aparat negara. Jika benar seperti yang dikatakan oleh Danrem 011/LW, Kolonel Inf Muhammad Erwin Syahfitri bahwa keterlibatan TNI dalam proses hukum kasus Alue Dua telah dikoordinasikan dengan Polres Lhokseumawe karena penyelesaian kasus ini kurang berjalan (Serambi, 7/5/07). Seharusnya proses hukum terhadap kasus Alue Dua secara hukum merupakan kompetensi kepolisian. Jika ternyata ada faktor ketidakmampuan polisi dalam menganani kasus ini sehingga membutuhkan bantuan TNI, maka perihal tersebut harus dideklarasikan atau dijelaskan oleh pihak kepolisian atau atas permintaan otoritas pemerintahan sipil. Tentunya, dengan menyebutkan argumentasi yang tepat perihal kesulitan yang dialami oleh kepolisian tersebut. Menjadi tidak tepat jika TNI mendesak atau mengintervensi polisi dalam proses hukum terhadap kasus Alue Dua. Karena diketahui, kasus ini juga melibatkan TNI, maka sudah seharusnya polisi menunjukkan sikap profesional dan independen dalam mengungkap kasus ini. Sebelumnya, saat peristiwa pemukulan atas empat anggota TNI itu belum terjadi, keberadaan pasukan TNI di SD Alue Dua patut dipertanyakan. Apabila menyangkut dengan pengamanan seperti yang disampaikan Dandim Aceh Utara, Letkol Inf Yogi Gunawan (Rakyat Aceh, 23/3). Karena, hal tersebut bertentangan dengan UU TNI No. 34/2004 pasal 5, 6 dan 7 tentang peran, fungsi dan tugas TNI. Apalagi kondisi Aceh sudah damai. Maka tugas kepolisian-lah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, TNI hanya terlibat jika diminta bantuannya. Upaya hukum untuk menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap keempat anggota TNI tetap harus ditegakkan, lagi-lagi ini harus dilakukan oleh polisi bukan tentara. Polisi harus mengusut tuntas kasus ini untuk kepentingan hukum dan tidak diskriminatif. Tidak seperti pengusutan kasus-kasus sebelumnya, kasus Paya Bakong misalnya, dimana penyelidikan polisi menjadi mentok bila kasus tersebut dilakukan oleh aparat negara. Untuk sebuah penegakan hukum yang tidak diskriminatif maka polisi harus bertindak lebih profesional dan transparan serta berlaku adil dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara di hadapan hukum. Karenanya, Kapolda segera dapat menjelaskan kepada publik di Aceh mengenai pelibatan TNI dalam proses penegakan hukum kasus Alue Dua sekaligus menjelaskan peran perbantuan apa yang diminta oleh pihak kepolisian kepada TNI dalam membantu penanganan kasus tersebut. Kapolda hendaknya dapat pula bekerja layaknya polisi profesional dengan tetap mengedepankan independensi dan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan. Selain itu, TNI seharusnya menerima dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus Alue Dua kepada pihak kepolisian sekaligus menjelaskan kepada publik Aceh bentuk koordinasi seperti apa yang telah mereka lakukan dengan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut.*** “ Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lainnya, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar tindakan penghilangan secara paksa “. (Pasal 1 (2) Konvensi Internasional tentang perlindungan semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa) Berita Kontras No.03/V-VI/2007 19
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?