Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya kepada pemerintah Indonesia. Saya berharap selama rangkaian masa tugas bisa mengemukakan persoalan ini kepada pejabat yang saya temui dan bisa mendapatkan masukan-masukan dari mereka.” Dukungan masyarakat Kanada Tak henti mencari keadilan, selama seminggu pada bulan Mei, Suciwati bertandang ke Kanada. Dia diundang oleh Internasional Centre for Human Rights and Democratic Development (ICHRDD). Organisasi nonpartispan itu dibentuk Parlemen Kanada pada tahun 1988. Tujuannya adalah mempromosikan dan mendukung penegakan HAM di seluruh dunia. Selain unsur pemerintah, Suciwati juga bertemu dengan media. Rights & Democracy berserta anggota-anggota koalisi organisasi HAM Kanada yang bekerja untuk isu Indonesia bersama KASUM meminta perhatian khusus pemerintah terhadap kasus Munir. Lebih lanjut organisasi-organisasi ini mendorong Pemerintah Kanada membuat sebuah pernyataan publik untuk mendukung diumumkannya hasil laporan tim pencari fakta dan menguatkan investigasi polisi, serta memastikan bahwa isu tersebut dimasukan dalam pertemuan dialog bilateral tentang HAM dengan Indonesia di Vancouver. Sedangkan kepala Asia ICHRDD, Mika Levesque menambahkan, kasus kematian Munir menunjukkan bahwa masalah utama di Indonesia saat ini adalah nihilnya kontrol sipil terhadap militer yang masih menikmati kekebalan atas hukum. Disinilah organisasi kami yang mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia menaruh ke pedulian. Kasus Munir adalah test case,” tambahnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Jean-Louis Roy, Presiden Rights & Democracy. Menurutnya, kasus pembunuhan Munir yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa walaupun telah ada reformasi politik tapi militer tetap jauh dari jangkauan hukum di Indonesia. “Tanpa kontrol masyarakat sipil terhadap militer, budaya impunity akan tetap ada dan terus melemahkan penerapan demokrasi di Indonesia,” tegas Jean. Dok.Kontras “Diskusi apapun tentang hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan fakta bahwa impunity terus meningkat untuk kejahatan seperti pembunuhan suami saya. Kasus pembunuhan Munir yang belum terselesaikan hanya satu dari sekian kasus yang ada di Indonesia, dan keadilan yang didapatkan untuk kasus Munir akan membuka pintu keadilan bagi seluruh kasus di negeri ini”, kata Suciwati. Ongen Memberikan kesaksian di depan PN Jakarta Pusat Gugatan Suciwati kepada Garuda : Ajukan Banding untuk Dorong Profesionalisme Penerbangan Sipil Putusan tak penuhi harapan Gugatan Suciwati terhadap PT Garuda Indonesia dan pihak terkait lainnya, sebagian telah dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam petikan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Andriyani Nurdin dengan anggota Sutiyono dan Kusriyanto, Kamis, (3/5), Pantun Matondang, pilot pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 974, yang ditumpangi oleh Munir dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam, dan PT Garuda Indonesia dinyatakan terbukti lalai menjaga keamanan dan keselamatan salah satu penumpangnya. Pantun dan PT Garuda Indonesia diperintahkan membayar ganti rugi kepada Suciwati sebesar Rp 664,209 juta secara tanggung renteng. Pantun (tergugat IX) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar kaidah kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dipegang pilot. Pantun mengetahui keadaan Munir, tetapi tidak segera berkonsultasi dengan petugas darat (ground of-ficer) untuk meminta izin pendaratan pesawat. Pilot dinilai melanggar hak subyektif Munir. Majelis juga berpendapat, Pantun melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang ditentukan Basic Operator Manual (BOM) dan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan juncto Pasal 40 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2001. Ketentuan itu mengatur bahwa kapten pesawat udara berhak menentukan dan mengambil tindakan demi keselamatan penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penumpang. Dalam BOM 5.2.1. disebutkan, jika penumpang 16 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
JEJAK SANG PENJUANG mengalami sakit serius di pesawat, pilot in command harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan perlu atau tidak meneruskan penerbangan atau mendarat. Bila ragu-ragu, ia harus minta saran medis dari darat. terutama campur tangan pihak tertentu untuk kepentingan yang bukan penerbangan sipil. Dengan tidak dikabulkannya permintaan atas audit Indepentden ini maka spirit gugatan ini menjadi tiada. Pantun bekerja di PT Garuda Indonesia. Karena itu, majelis hakim menyatakan perusahaan itu, selaku tergugat I, otomatis juga melakukan perbuatan melawan hukum. Pantun dan PT Garuda Indonesia diperintahkan membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebebsar Rp 664,209 juta. Nilai ini lebih kecil dari ganti rugi yang dituntut Suciwati, yakni Rp 14,329 miliar. Besaran ganti rugi itu dihitung berdasarkan ganti gaji Munir selama tiga bulan Rp 21,390 juta, uang pendidikan untuk anak Munir hingga jenjang sarjana Rp 557 juta, uang kesehatan Rp 35,7 juta, uang pemakaman Rp 3 juta, serta uang pengganti biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan Munir sebesar Rp 6 juta. Sedangkan terhadap tergugat lain, yaitu mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (tergugat II), Vice President Corporate Ramelgia Anwar (tergugat III), Flight Operator Support Officer Rohainil Aini (tergugat IV), Pollycarpus BP (tergugat V), dan awak GA 974 lain, majelis hakim menyatakan mereka tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Menanggapi putusan itu, kedua belah pihak menyatakan banding. Pengacara PT Garuda Indonesia, Uki Indra, mengatakan pertimbangan hakim tentang kelalaian pilot tak meminta saran dari petugas medis di darat dinilainya tidak tepat. Sementara Suciwati menyatakan menilai putusan tersebut masih jauh dari harapan keadilan dan tujuan gugatan itu sendiri. Alasan pengajuan banding Kuasa hukum Suciwati menilai bahwa kontruksi fakta putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian permintaan dalam gugatan dan menyatakan Garuda bersalah hanya dilandasi oleh kelalaian Garuda dalam penanganan orang sakit. Padahal beberapa fakta yang memang terjadi dan diakui kejadian tersebut ada dan merupakan perbuatan melawan hukum. Namun tidak dimasukkan sebagai kontruksi putusan. Fakta tersebut misalkan saja keberadaan kru dengan surat resmi yang cacat hukum dan pemindahan tempat duduk yang ilegal Yang kedua, tidak ada permintaan maaf atas kesalahan di media publik. Dalam putusan tersebut memang pihak Garuda dinyatakan bersalah. Namun kesalahan tersebut tidak dibarengi dengan permintaan maaf atas perbuatannya yang telah merugikan Suciwati dan keluarga. Harusnya Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan maaf Garuda yang dimuat dalam media publik. Hal ini disebabkan karena pelayanan Garuda selalu berhubungan dengan wilayah publik. Permintaan maaf yang dilakukan di hadapan publik, akan mendorong Garuda lebih baik dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang telah dan akan dilakukan. Kuasa hukum Suciwati menilai bahwa kontruksi fakta putusan putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian permintaan dalam gugatan dan menyatakan Garuda bersalah hanya dilandasi oleh kelalaian Garuda dalam penanganan orang sakit. Padahal beberapa fakta yang memang terjadi dan diakui kejadian tersebut ada dan merupakan perbuatan melawan hukum. Namun tidak dimasukkan sebagai kontruksi putusan. Fakta tersebut misalkan saja keberadaan kru dengan surat resmi yang cacat hukum dan pemindahan tempat duduk yang ilegal. Bagi Suciwati, fakta ini dapat menjadi titik masuk pengungkapan kebenaran pembunuhan Munir dari aspek yang lebih luas. Begitu pula penting bagi penerbangan sipil, terutama Garuda yang menjadikan fakta tersebut sebagai pengalaman yang tidak boleh terjadi lagi. Dua alasan inilah yang menjadi bagian alasan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat. Alasan pengajuan Suciwati untuk mengajukan banding didasarkan karena dua permintaan penting yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, permintaan untuk melakukan Audit Independent. Padahal, permintaan ini merupakan tujuan dari gugatan, yaitu mendorong agar Garuda sebagai perusahaan BUMN yang menyediakan layanan jasa penerbangan sipil agar professional. Tidak dicampuri oleh kepentingan lain dalam pengelolaan perusahaan tersebut, Gugatan PT Garuda Indonesia ini tenyata juga dilakukan oleh Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI menilai awak pesawat Garuda lalai memberikan pertolongan, sehingga aktivis HAM Munir tewas di atas pesawat. Pengurus harian YLKI, Sudaryatmo menyatakan bahwa “materi gugatannya hampir sama dengan gugatan Suciwati terdahulu. Tapi, kini YLKI mengajukan berdasarkan hak legal standingnya.” Penghargaan HAM Princen Munir, mendapatkan penghargaan Poncke Princen Human Rights Prize 2007. Penghargaan itu didasarkan pada kerja-kerjanya sebagai aktivis HAM dan dikategorikan sebagai Human Rights Lifetime Achievement. Selain Munir, panitia Penghargaan Poncke Princen Human Rights Prize juga menetapkan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Inu Kencana, sebagai Human Rights Promotor and Educator dan program pemberitaan Liputan 6 SCTV sebagai Human Rights Campaigner sebagai penerima anugerah itu. Berita Kontras No.03/V-VI/2007 17
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 10 and 11: TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?