You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
memperkuat hasil penyelidikan, telah dievaluasi kepolisian agar<br />
hasilnya tidak keliru.<br />
Sementara itu, usai memimpin rapat koordinasi Kapolda se-<br />
Jawa-Bali di Jakarta, Kapolri Jenderal Sutanto, sudah<br />
menyatakan melakukan langkah-langkah penyidikan. Sutanto<br />
menegaskan, siapapun yang mengarah pada tersangka kasus<br />
Munir, pasti akan diperlakukan sama. Ditanya bagaimana jika<br />
tersangka baru mengarah pada petinggi di lingkungan BIN,<br />
Sutanto kembali menegaskan, “Siapa pun, si A atau si B pasti<br />
akan kami usut.”<br />
Nota Kesepakatan Polri dan PT Telkom<br />
Untuk mendukung kinerja penyidikan, Polri melakukan<br />
penandatanganan Nota Kesepahaman<br />
dengan PT Telkom (3/5). Wakil Kepala Polri<br />
Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara<br />
mengatakan bahwa kemampuan teknologi<br />
yang dimiliki Telkom sangat dibutuhkan<br />
Polri dalam kinerjanya. “Kita butuh<br />
dukungan telekomunikasi yang baik karena<br />
jaringan Telkom saat ini tergelar sampai ke<br />
pelosok-pelosok, hingga mencapai<br />
tingkatan polsek,” ujar Makbul.<br />
Untuk penyadapan dalam rangka<br />
penyidikan, Telkom siap membantu selama<br />
tidak bertentangan dengan aturan hukum.<br />
“Selama itu memang secara undang-undang<br />
diizinkan, diperbolehkan, ya kita mengikuti<br />
undang-undang,” ujar Direktur PT Telkom<br />
Rinaldi Firmansyah. Saat ditanya soal kemungkinan Telkom<br />
membantu Polri dalam kasus pembunuhan Munir terkait<br />
dugaan hubungan telepon antara Pollycarpus dengan mantan<br />
Kepala Deputi V BIN Mucdhi PR, Rinaldi hanya menjawab, “Saya<br />
perlu cek dulu ya. Kalau semuanya direkam, itu akan berapa<br />
banyak,” ujarnya.<br />
“Setiap Fakta atau<br />
peristiwa merupakan suatu<br />
hal yang tidak dapat<br />
ditiadakan, dengan tanpa<br />
meniadakan kerugian itu<br />
sendiri, sehingga dengan<br />
demikian dapat dikatakan<br />
bahwa tanpa termaksud,<br />
kerugian itu tidak akan<br />
terjadi.”<br />
JEJAK SANG PENJUANG<br />
JEJAK SANG PEJUANG<br />
Menurutnya, kejaksaan harus menyiapkan novum dengan<br />
alat bukti yang benar-benar kuat. Sebab, jika tidak yakin<br />
dengan novum, upaya PK dapat kandas di tengah jalan.<br />
“Kejaksaan kan hanya punya kesempatan PK satu kali. Nah,<br />
kalau gagal habis kita,” tegas Hendarman tanpa memperjelas<br />
persiapan novum. Yang jelas, upaya tersebut diilustrasikan<br />
seperti membangun fondasi bangunan yang tahan<br />
menghadapi terpaan angin ribut.<br />
Hendarman menambahkan, kejaksaan terus memantapkan<br />
persiapan pengajuan PK. Diantaranya, mengadakan<br />
pertemuan untuk memaparkan bahan-bahan pengajuan PK<br />
pada Senin (14/05). “Kami masih mempelajari bahan-bahan<br />
tersebut,” jelasnya. Hal senada diungkapkan oleh JAM Pidum<br />
Abdul Hakim Ritonga, yang menegaskan bahwa kejaksaan<br />
dan Polri tengah menyatukan pendapat,<br />
antara lain untuk menentukan alasan apa<br />
yang akan digunakan dalam pengajuan PK.<br />
Pada akhirnya, empat hari setelah<br />
penyataan diatas, terungkap bahwa<br />
Kejaksaan Agung akan menganut conditio<br />
sine qua non dalam pembuktian secara<br />
tuntas kasus ini. Hal ini ditegaskan oleh<br />
Jaksa Agung Hendarman Supandji (14/05).<br />
“Opsi conditio qua non merupakan opsi yang<br />
paling bagus dari tiga opsi yang ada,” kata<br />
Hendarman. Meski demikian, ia tidak<br />
menyebutkan dua model yang lainnya.<br />
“Satu model yang dipilih itu adalah<br />
gabungan bentuk A dan B. Rencananya, kita<br />
akan menambahkan model yang gabungan<br />
itu dengan keterangan saksi-saksi,” katanya.<br />
Conditio Sine Qua non : Setiap Fakta atau peristiwa merupakan suatu<br />
hal yang tidak dapat ditiadakan, tanpa meniadakan kerugian itu sendiri,<br />
sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa termaksud,<br />
kerugian itu tidak akan terjadi.<br />
Komitmen Jaksa Agung baru<br />
Setelah dilakukan reshuflle kabinet oleh Presiden SBY (7/05),<br />
dalam acara serah terima jabatan Jaksa Agung, Abdul Rahman<br />
Saleh meminta Hendarman Supandji, Jaksa Agung yang baru<br />
agar tidak melupakan kasus Munir, selain kasus BLBI dan kasus<br />
Soeharto. “Jangan lupakan kasus Munir, tokoh penegak HAM<br />
yang diracun di maskapai penerbangan nasional. Skandal itu<br />
paling memalukan penegak hukum nasional. Saya mendesak Pak<br />
Sutanto (Kapolri) mencari novum dan pembunuh harus<br />
bertanggungjawab, “demikian ditegaskan oleh Abdul Rahman<br />
Saleh saat itu.<br />
Hendarman Supandji menyambut positif. Ia meminta Mabes<br />
Polri untuk melengkapi alat bukti petunjuk yang memungkinkan<br />
dapat memperkuat bukti baru (novum). Ini dilaksanakan<br />
sebelum kejaksaan agung mendaftarkan peninjauan kembali<br />
(PK) atas bebasnya Pollycarpus dalam kasus kematian Munir.<br />
“Permintaan itu diajukan JAM Pidum (pidana umum),” katanya.<br />
Hendarman mengakui bahasa conditio sine qua non sangat<br />
teknis, sehingga kalau diungkapkan, anggota masyarakat<br />
belum tentu mengetahuinya. Ia menjelaskan, opsi itu<br />
pembuktian adanya satu peristiwa pembunuhan, dimana<br />
pembunuhan itu ada. “Mulai dari 41 kali telekomunikasi<br />
telepon, kemudian adanya hubungan antara terdakwa<br />
sampai posisi pembunuhan semua kita perinci, kemudian ada<br />
saksi yang menemukan adanya pertemuan di Changi,<br />
Singapura. Itu kita dalami, kemudian ada saksi sebelum<br />
peristiwa itu menjadi sebab terjadinya suatu tindakan<br />
pidana,” tegas Hendarman.<br />
Terkait dugaan adanya konspirasi atas terbunuhnya Munir,<br />
ia mengutarakan, bukan dalam arti komplotan, tapi yang<br />
harus dibuktikan dulu adalah bahwa pembunuhan itu ada,<br />
seseorang yang melakukan, kemudian dalam pengembangan<br />
selanjutnya itu tidak sendirian.” Itu harus dirumuskan<br />
semuanya. Kita berdiskusi terus dengan polisi untuk fokus<br />
pada conditio sine qua non itu,” katanya.<br />
Berita Kontras No.03/V-VI/2007 13