Download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

TUTUR Saksi Misnatun (36 tahun/Tani) Sebelum kejadian, korban ada di lokasi menyaksikan pembajakan tanah. Rumah korban berada persis di depan tempat tentara ngumpul. Misnatun berada dalam jarak posisi yang cukup dekat dan mendengarkan pembicaraan Marinir. Misnatun mendengar suara warga yang datang dari arah timur mengatakan : “Pak kalau mau bertempur jangan disini, di Timor-Timur sana !”. Misnatun mendengar ada Marinir yang berkata “Nah itu perlu dicatat, nanti ditembak mati, baju apa itu!”. Misnatun mendengar Marinir berkata “Mana Kepala desa kalian, kalau datang bunuh duluan, nanti seret ke barak”. Saksi tidak mendengar adanya suara tembakan peringatan. Misnatun mendengar rentetan suara tembakan. Misnatun melihat sembilan orang tentara yang menggunakan senjata laras panjang semuanya melakukan penembakan. Misnatun mengenal salah satu anggota Marinir tersebut bernama Agus. Misnatun melihat saksi korban Samat dipukuli dengan menggunakan popor senjata setelah Samat mengatakan “Pak jangan emosi pak!” Misnatun berjalan pelan-pelan sambil mengangkat tangan dan kemudian lari kearah utara sampai kuburan. Saksi Muchtar, (Tani). M (Dok. Tim Investigasi Insiden Pasuruan) uchtar mengatakan bahwa satu hari sebelum kejadian Rekontruksi peristiwa Alastlogo Pasuruan tersebut, yaitu pada hari Selasa/ 29/05, Ia melihat ada traktor yang membajak di lokasi garapan, dan saat itu sudah ada tentara disana. Muchtar melihat ada warga yang mendatangi lokasi tersebut. Muchtar mendengar ada seorang anggota TNI AL yang bertanya “Ada apa ini kok banyak orang.” Lalu ada warga yang menjawab, “nggak apa-apa pak, dia itu masih ada tanaman di lahan (yang digarap perusahaan) ini.” Muchtar mendengar pimpinan tentara yang bernama Budi mengatakan : “Siapapun yang menghalangi saya membajak tanah ini, saya tembak di tempat karena saya mendapat komando pusat dari jakarta dan dari Bupati Pasuruan. Kalau kalian tidak percaya, ini bukti suratnya.” Saat itu Budi menunjukkan sebuah amplop surat , tapi tidak dibuka. Budi melanjutkan lagi, “Kalau kata komandan hitam ya, hitam, kalau merah ya merah. Kalau memang tidak percaya, lihat itu pelurunya”, “Tunjukkan pelurunya, ini peluru asli”. Rabu tanggal 30/05, dirinya bermaksud ke tempat pembajakan. Sebelum sampai ketempat tersebut lebih kurang 30 meter , ia melihat dan mendengar terjadi sebuah penembakan disitu. Muchtar lari memutar arah menjauhi sumber tembakan tersebut. Saksi Solihin (38/Tani). Solihin mendengar dari beberapa orang warga, termasuk juga Muchtar, bahwa sebelum peristiwa kekerasan pada tanggal 30 Mei, pada hari Selasa/29 Mei, sejumlah warga telah meminta agar aparat penggarapan lahan dihentikan. Solihin menerangkan bahwa aparat Marinir meminta “Jika mau dihentikan panggil tokoh-tokoh dulu, nanti tak tembak.” Solihin melihat penembakan dari jarak jauh, karena datang ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Di tengah terjadinya peristiwa kekerasan dan penembakan. Solihin merasa enggan untuk masuk dan berada di lokasi TKP karena ia merasa masih menjadi TO (Target Operasi) bersama Sutam yang juga menjadi TO. Solihin menerangkan bahwa dirinya menjadi TO karena selama ini dinilai cukup keras dalam masalah tanah yang ingin dikuasai oleh aparat dan perusahaan Rajawali. Dirinya pernah mengalami intimidasi dari aparat, di mana warungnya pernah dirobohkan oleh aparat dengan menggunakan tali yang ditarik dengan tank militer. *** “Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam konvenan ini” (Pasal 3: Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) “Negara pihak dalam konvenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial” (Pasal 9: Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 10 Berita Kontras No.03/V-VI/2007
OPINI Meneropong Alas Tlogo Usman Hamid Koordinator Badan Pekerja Kontras Kita perlu memahami logika sistemik penyebab insiden Alas Tlogo, Pasuruan, Jatim, kemudian mencari cara penyelesaian yang tepat. Penyelesaian yang tepat punya makna strategis bagi korban dan kepentingan umum, khususnya dalam konteks penataan reforma agraria. Setidaknya ada tiga masalah fundamental yang terefleksikan dari insiden Alas Tlogo pada 30 Mei lalu. Pertama, terjadinya sebuah tindak kekerasan dan disertai penembakan terhadap warga sipil di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Akibat insiden itu, empat warga sipil tewas seketika dan delapan lagi mengalami luka-luka. Selain itu peristiwa ini juga menimbulkan penderitaan mental dan psikologis pada korban luka dan keluarga korban, serta warga desa pada umumnya. Kedua, insiden Alas Tlogo berakar dari sengketa tanah antara warga dan TNI-AL sejak 1960. Sengketa ini berlangsung lewat proses peradilan maupun lewat proses politik. Ketika itu KKO meminta warga Alas Tlogo menyerahkan lahan kepada KKO, dengan alasan akan dijadikan landasan pesawat terbang. Pada masa Orde Baru, setidaknya hingga 1984, lahan tersebut dikelola Puskopal, ditanami pohon jarak dan palawija. Tahun 1984, keluar SK KSAL Nomor Skep/675/1984 tanggal 28 Maret 1984 yang menunjuk Puskopal, dalam hal ini Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum), sebagai pengelola. di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 2.810 kasus konflik agraria. Ketiga, ada kesan kuat TNI-AL selalu menyatakan warga sebagai pihak yang melanggar hukum dalam sengketa kedua belah pihak. Meski proses hukum sementara memihak kepada TNI-AL, banyak pihak masih mempersoalkan manajemen pertanahan TNI-AL. TNI-AL kemudian melakukan komersialisasi aset dengan memberikan sertifikat hak pakai (hingga tahun 2018) seluas 2.600 ha (73% lahan) kepada PT Kebon Grati Agung yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara. Komersialisasi ini salah dilihat dari aspek legal formal. UU Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 10) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 76 UU Nomor 34/ 2004 tentang Tentara (Dok. Tim Investigasi Insiden Pasuruan) Nasional Indonesia, yang Korban wafat peristiwa Pasuruan 30 Mei 2007 mengharuskan negara menghentikan bisnis militer. Presiden perlu segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk mengakhiri bisnis-bisnis militer di mana pun. Jadi, pemerintah ditantang memberi jawaban atas masalah fundamental itu. Menyerahkan masalah tanah ke pengadilan bukan langkah tepat. Karena itu, jika pengadilan memenangkan warga, TNI-AL tetap perlu diberi tanah sebagai area latihan tempur. Begitu pula jika warga kalah di pengadilan, negara tetap wajib menyediakan tanah untuk rakyat, khususnya petani miskin di Alas Tlogo. Namun Desa Alas Tlogo hanya satu dari sekitar 11 desa yang memiliki sengketa dengan TNI-AL. Lebih jauh lagi, wilayah Pasuruan hanya satu di antara banyak persoalan sengketa tanah Soal kekerasan militer, sebaiknya tak lagi menggunakan pengadilan militer. Kita ingin lebih objektif agar kita dapat memenuhi amanat reformasi.*** Berita Kontras No.03/V-VI/2007 11
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA Setahun terintimidasi
Page 6 and 7: BERITA UTAMA Andreas mengatakan soa
Page 8 and 9: TUTUR Mereka Jadi Saksi Tragedi Ala
Page 12 and 13: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 14 and 15: JEJAK SANG PENJUANG JEJAK SANG PEJU
Page 16 and 17: JEJAK SANG PENJUANG pandangan saya
Page 18 and 19: KABAR DARI DAERAH Lindungi Kebebasa
Page 20 and 21: KABAR DARI DAERAH Bentrokan Dua Kub
Page 22 and 23: KABAR DARI DAERAH Kekerasan Aparat
Page 24 and 25: KABAR DARI DAERAH Tak ada ada akses
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAH tragedi ini. Acara ju
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAH penegakan hukum secar
Page 30 and 31: REMPAH-REMPAH save heaven yang mene
Page 32 and 33: REMPAH-REMPAH Korem Lilawangsa dan
Page 34 and 35: REMPAH-REMPAH Dendang-Dendang Kebri

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?