Download - KontraS

KontraS 

KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang 

dan Korban Tindak Kekerasan) 

dibentuk untuk menangani persoalan 

penculikan beberapa aktivis yang 

diduga berhubungan dengan 

kegiatan politik yang mereka lakukan. 

Dalam perjalanannya KontraS tidak 

hanya menangani masalah 

penculikan dan penghilangan orang 

secara paksa tapi juga diminta oleh 

masyarakat korban untuk menangani 

berbagai bentuk kekerasan yang 

terjadi baik secara vertikal di Aceh dan 

Papua maupun secara horizontal 

seperti di Maluku, Sambas, Sampit 

dan Poso. Selanjutnya, ia 

berkembang menjadi organisasi yang 

independen dan banyak berpartisipasi 

dalam membongkar praktek 

kekerasan dan pelanggaran hak asasi 

manusia sebagai akibat dari 

penyalahgunaan kekuasaan. 

KontraS diprakarsai oleh beberapa 

organisasi non pemerintah dan satu 

organisasi mahasiswa, yakni: AJI, 

CPSM, ELSAM, KIPP, PIP-HAM, 

LPHAM, YLBHI dan PMII 

Badan Pekerja: Usman, Edwin, Sri, 

Ndrie, Gian, Abu, Victor, Sinung, Ori, , 

Alam, Haris, Harits, Papang, Helmi, 

Chris, Silly, Yati, Nur’ain, Ade, Rintar, 

Ati, Guan Lee, Agus, Rohman, Heri, 

Daud. 

Federasi Kontras: Oslan P dan 

Bustami. 

Asiyah (Aceh), Diah (Sumatera Utara), 

Pieter Ell (Papua). 

Edmond LS (Kontras Sulawesi) 

Badan Pekerja Kontras dibantu oleh 

relawan-relawan yang tersebar 

di seluruh Indonesia 

Redaksi Berita KontraS menerima 

kritik, saran dan tulisan untuk Berita 

KontraS 

2 

Salam dari Borobudur 

Salam redaksi 

Kekerasan kembali terjadi, korbannya warga kebanyakan dan pelakunya aparat TNI. 

Berita seperti ini seakan tak asing kita dengar. Namun, bila kekerasan itu berakhir 

dengan tercabut empat nyawa warga yang tak bersenjata, yang hanya terbiasa 

mengayuh pacul dilahan subur, atau ibu dan anak yang tengah berdekapan. Tentu 

peristiwa itu akan menjadi sorotan masyarakat, sebagai tragedi kemanusiaan. Tragedi 

Alastlogo, Pasuruan (30/05), kembali menghenyakan kita bahwa aparat kekerasan negara 

masih dengan enteng melepas peluru panas pada rakyatnya sendiri yang seharusnya 

dilindungi. 

Konflik antara warga Alastlogo dan pihak aparat TNI AU di Pasuruan ini bukan kali 

pertama yang memakan korban. Persoalan tanah sengketa menjadi cerita lama yang 

terulang. Cerita bagaimana aparat merasa berhak atas sejumlah hektar tanah yang 

sudah lama menjadi tempat rakyat menyadarkan keberlangsungan hidupnya. Ini bukan 

kali pertama, karena di sejumlah wilayah, konflik memperebutkan tanah juga terjadi. 

Buntutnya, jiwa-jiwa rakyat kecil harus melayang ketika senapan dan kekerasan menjadi 

pilihan yang dilakukan oleh aparat. Tragedi Alastlogo menjadi bahasan utama dalam 

buletin edisi kali ini. 

Sementara itu di sejumlah daerah, kekerasan seakan sebuah cerita yang tak henti 

terulang. Di Medan, Tegal, Makassar, aparat melakukan bertindak bak jagoan dalam 

film-film seri Hollywood ketika berhadapan dengan rakyat kecil. Disisi lain, untuk para 

pembela HAM, jiwa tetap menjadi taruhan yang begitu mahal. Ironisnya setelah 

kedatangan Hina Jilani, kawan-kawan kita di Papua menerima teror dan intimidasi 

untuk apa yang mereka perjuangan. Kekerasan berekpresi juga masih terjadi di sejumlah 

daerah. Inilah sebagian berita yang ada di rubrik kabar daerah. 

Sembilan tahun reformasi, peringatan hari tanpa penyiksaan, perkembangan terbaru 

dari pemilihan anggota Komnas HAM jadi beberapa bagian dari rubrik rempah-rempah. 

Dan sejumlah berita lain juga kami tampilkan. Termasuk perkembangan terbaru dari 

kasus jejak sang pejuang, Munir, yang memunculkan sejumlah saksi-saksi baru dalam 

penyelidikan kepolisian. Kita berharap agar semua ini jadi pertanda baik untuk 

menuntaskan kasus ini. *** 

Berita KontraS 

Diterbitkan oleh: KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). 

Penanggung Jawab: Usman Hamid 

Pemimpin Redaksi: Edwin Partogi 

Redaktur Pelaksana: Hanny Sukmawati. 

Sidang Redaksi: Haris Azhar, Indria Fernida, Papang Hidayat, Abu Said Pelu, M. Harits, Sri 

Suparyati, Mouvty Makarim. 

Design layout: BHOR_14 

Alamat Redaksi: Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat 10320, Indonesia. 

Telp: 62-21-3926983, 62-21-3928564 Fax: 62-21-3926821 

Email: kontras_98@kontras.org. website: www.kontras.org 

KontraS berdiri bersama para korban & keluarga korban untuk membela hak asasi manusia dan 

menentang segala bentuk kekerasan, menerima segala jenis bantuan yang bersifat tidak mengikat 

dan memiliki konsekuensi dalam bentuk apapun yang akan menghambat, mengganggu dan 

berakibat pada berubahnya substansi dan atau pelaksanaan visi dan misi organisasi. Bantuan 

dapat dikirimkan ke rekening atas nama KontraS di BII Cab. Proklamasi No. Rek. 2-072-267196. 

Atau dapat dikirim langsung ke alamat redaksi. 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Edwin Partogi di 3926983 atau kontras_98@kontras.org 

Berita Kontras No.03/V-VI/2007

BERITA UTAMA 

Tumpah Darah Untuk Tanah 

Hari itu 30 Mei 2007, di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terjadi penembakan oleh 

aparat TNI Angkatan Laut yang mengakibatkan empat orang 

warga sipil tewas seketika, dan sekitar delapan orang warga 

sipil mengalami luka-luka. Selain itu terjadi pula kerusakan fisik 

pada beberapa bagian bangunan rumah, dan fasilitas umum 

desa.Tindakan itu dilakukan oleh 13 anggota TNI AL yang tengah 

menjaga lahan yang bersengketa dengan warga. Tindakan 

represif ini menimbulkan penderitaan mental dan psikologis 

pada korban dan keluarga korban, serta 

warga desa pada umumnya. 

Keempat warga tewas tersebut adalah 

seorang ibu Mistin (27), yang anaknya 

(Choirul, 4 tahun) juga menjadi korban 

penembakan, Sutam (45), Dewi Khotijah 

(20) yang sedang hamil, Rohman (41). 

Bocah Choirul bin Sutrisno meninggal 

di rumah sakit setelah dadanya 

tertembus peluru laras panjang SSI. 

Saat terjadi penembakan, ia digendong 

ibunya Mistin, yang berada di rumah. 

Sang ibu, yang juga tertembak di bagian 

kiri dadanya, langsung meninggal. Tiga 

korban lainnya juga tewas secara 

mengenaskan di kampung halamannya 

sendiri. 

Tragedi Berdarah 30 Mei Alas Tlogo, Pasuruan 

Kelima korban itu jadi tumbal sengketa tanah ratusan hektare 

antara warga Alas Togo dan TNI Angkatan Laut (AL). Tanah 

yang dikuasai 256 keluarga itu dipersengketakan sejak 1970-an. 

Ujungnya, Pengadilan Negeri Bangil memenangkan AL pada 

Maret lalu. Kendati kalah, warga meminta agar tanah itu tidak 

diutik-utik karena mereka sedang meminta banding. 

Keinginan warga rupanya tidak dipenuhi. Pusat Latihan 

Tempur TNI AL di Grati, Pasuruan, yang memenangi sengketa 

itu, mengizinkan PT Rajawali Nusantara menggarap tanah 

sengketa. Bentrokan pun terjadi ketika warga mendatangi lahan 

yang digarap oleh perusahaan itu hingga terjadi penembakan 

oleh pasukan AL yang sedang menjaga itu. 

Kejadian itu sendiri terjadi sekitar pukul 09.30 Wib. Sebuah 

traktor berada dilokasi, yang dikawal 13 anggota TNI AL yang 

menggarap lahan, yang sudah ditanami ketela pohon oleh 

warga (yang akan diganti dengan tanaman tebu). Anggota TNI 

AL tersebut terlihat diperlengkapi senjata laras panjang dan 

pistol. Warga yang berjumlah sekitar 50 orang kemudian 

mendatangi lokasi tersebut dan meminta tanah tersebut tidak 

digarap terlebih dahulu sebelum proses hukumnya final. 

Pada pukul 12.00, setelah warga semakin banyak mendatangi 

lokasi, anggota TNI AL tersebut kemudian mengeluarkan 

tembakan peringatan sebanyak dua kali dan setelah itu 

diarahkan ke warga dalam jarak sekitar 15 meter dan sepuluh 

orang jadi korban (empat di antaranya meninggal).Yang aneh 

tembakan tersebut justru menyasar korban yang tidak ikut 

dalam kerumunan massa tersebut. Seorang ibu, Mistin dan 

anaknya, Choirul tertembak di dalam rumahnya setelah 

berusaha lari menghindar dari halaman rumahnya sendiri. 

Versi TNI AL 

Bekas Tembakan anggota TNI-AL 

(Dok. Tim Investigasi Insiden Pasuruan) 

Pihak TNI AL hingga kini masih 

mempertahankan versi mereka 

bahwa penembakan terjadi karena 

prajurit TNI AL merasa terancam dan 

bermaksud membela diri secara 

spontan menghadapi serangan massa 

yang menggunakan senjata tajam. 

Namun, jelas hal ini menimbulkan 

pertanyaan. Mengapa pilihannya 

peluru tajam, padahal aparat TNI AL 

saat itu juga diperlengkapi oleh peluru 

karet dan hampa. 

“Warga yang menyerang lebih dulu, 

“ kata Komandan Korps Marinir 

Mayor Jenderal Safzen Noredin. 

Setelah komandan patroli berhasil 

membujuk warga agar bubar, Safzen 

menjelaskan, tiba-tiba massa datang lagi dengan membawa 

senjata tajam. Dari arah massa katanya, muncul aba-aba 

menyerang. Mereka sempat berhenti ketika senapan seorang 

marinir menyalak. Sejenak kemudian, bentrokan pecah. 

Lemparan batu warga dibalas dengan tembakan. Lima 

marinir luka-luka. 

Safzen mengakui semua anak buahnya dibekali senjata tajam 

lengkap peluru tajam. Dari 13 anggota pasukan, 10 

diantaranya memgang senjata tajam. Dan, di lokasi kejadian 

sendiri ditemukan sedikitnya 33 selongsong peluru yang 

berserakan. 

Sedangkan Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto hingga 

kini masih mempertahankan argumen bahwa tidak ada 

tembakan langsung ke arah massa dan korban yang 

berjatuhan akibat peluru pantulan. Menurutnya bila 

tembakan langsung diarahkan ke kerumunan massa, maka 

jatuhnya jumlah korban seharusnya jauh lebih besar. 

Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh pengacara 13 

marinir tersangka penembakan, Ruhut Sitompul yang 

menyatakan kliennya sedang berpatroli, kemudian mendapat 

hadangan dari warga yang membawa senjata tajam dan juga 

mendapat ancaman ingin dibunuh. 

Berita Kontras No.03/V-VI/2007 3

BERITA UTAMA 

Setahun terintimidasi 

Ternyata penderitaaan yang dialami oleh warga Alas Trogo 

sudah berlangsung lama, dimana hampir setahun warga 

terus berada dalam teror dan intimidasi. Dari hasil laporan 

atas penyidikan yang dilakukan Kontras, LBH Surabaya dan 

LSM lainnya, sebelum berpuncak pada tragedi hujan peluru 

tajam dari senjata prajurit marinir, sedikitnya ada lima 

peristiwa intimidasi sepanjang 2006 yang dialami oleh 

warga, yaitu mulai 29 Maret, 9 April, 6 Juli, 20 November 

dan 14 Desember. 

Sementara pada tahun 2007, tercatat dua kasus teror, yakni 

pada 10 Januari dan 5 Maret. Semua itu sangat mengelisahkan 

warga. Rangkaian kekerasan sejak setahun lalu berupa 

pengambilan paksa alat pertanian, perusakan kebun dan 

barang (batu bata) oleh tank-tank marinir, pematokan lahan, 

bahkan sampai pemukulan. Aksi itu sempat mengundang 

protes warga dengan memblokir jalan propinsi. 

Kemudian empat hari menjelang peristiwa penembakan 

maut, pada akhir bulan April, warga Alas Tlogo, mengalami 

intimidasi beruntun dan ancaman penembakan saat Marinir 

mengawal pengerjaan lahan oleh PT Rajawali Nusantara. 

“Saat itu warga meminta PT. Rajawali Nusantara 

menghentikan pengolahan lahan, namun dijawab Marinir 

bahwa perintah atasan harus terus dilakukan, “ Ujar Usman 

Hamid. 

Sedangkan dari kesaksian warga bernama Musniatu dan 

Munaji, yang berdiri 1,5 meter dari komandan Marinir saat 

peristiwa penembakan, terungkap marinir hanya 

mendapatkan ancaman verbal, bukan senjata tajam seperti 

yang dituduhkan TNI selama ini. Jumlah warga yang 

berkumpul di lokasi pun hanya 50-60, bukan 300. Yang lain 

hanya berdiri di halaman rumah. 

Arah penembakan ternyata ditujukan pada beberapa warga 

yang vokal. Dari awal kejadian, Marinir maju hingga 50-60 

meter. Mayoritas luka diderita warga juga di belakang tubuh 

sehingga menegaskan bahwa mereka dikejar, dipukul, dan 

ditembaki dari belakang, bukan menyerang Marinir. Usman 

menyimpulkan, Marinir telah menggunakan kekuatan 

berlebihan. “ Ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat, 

“ ujarnya. 

Menuntut pertanggungjawaban 

Sementara itu, paska terjadinya peristiwa, warga Alas Tlogo 

menumpahkan kekecewaan, kemarahan dan rasa duka, 

dengan memblokir jalan propinsi Pantura jurusan Surabaya 

– Banyuwangi. Warga menutup jalan menuntut 

pertanggungjawaban TNI-AL atas peristiwa penembakan 

tersebut dan meminta pemerintah Kabupaten Pasuruan 

mengatasi persoalan ini. Penutupan jalan dilakukan mulai 

sekitar pukul 11.00-18.00 WIB. 

Pada pukul 17.30 WIB, perwakilan warga datang dari 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan M. Kholil disertai 

pihak aparat kepolisian, membacakan pernyataan resmi Bupati 

Pasuruan yang pada intinya menyatakan, meminta agar PT. 

Rajawali tidak melakukan penggarapan sebelum sengketa selesai 

dan meminta agar letnan Budi Santoso untuk bertanggung 

jawab atas kekerasan tersebut. Saat itu Bupati berjanji akan 

memfasilitasi warga berdialog dengan Pangarmatim, BPN, 

Dephankam, dengan pejabat Pemkab Pasuruan besok hari (31/ 

05). 

Sementara jalur hukum juga bakal ditempuh Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB). Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid, 

menunjuk Mahfud MD sebagai kuasa hukum untuk menuntut 

para pelaku. “Ini negara hukum, bukan rimba belantara. 

Selesaikan semua masalah secara hukum. Jangan main tembak 

sendiri. Ini bukan zamannya, “ ujarnya. 

Potensial sosiologis 

Insiden 30 Mei di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, jelas 

menggambarkan sebuah kerumitan berbagai simpul masalah 

potensial sosiologis di Indonesia, yang dalam konteks tempat 

dan waktu lain mungkin menghasilkan kisah serupa. Insiden 

Alas Tlogo merupakan hasil dari problem sengketa/konflik 

agraria yang akut di Indonesia, yang sebagian lahir dari 

dinamika politik militer pasca kolonial, warisan sistem peradilan 

yang sangat tidak mandiri dan independen di masa lalu, residu/ 

warisan watak militer yang belum profesional, dan tidak adanya 

preseden yang meyakinkan bagaimana supremasi hukum bisa 

menjamah (menghukum) aparat militer secara memadai, yang 

secara konseptual dinyatakan sebagai impunitas. 

Kasus konflik agraria di Indonesia diperkirakan hingga tahun 

2007 ini masih tercatat oleh KPA (Konsorsium Pembaruan 

Agraria) 1.753 buah dengan melibatkan 10 juta penduduk, 

sementara BPN (Badan Pertanahan Nasional) mencatat ada 2.810 

kasus. Insiden Alas Tlogo sendiri juga berakar dari sengketa 

tanah sejak tahun 1960. Sengketa ini terus juga berlangsung, 

baik itu lewat proses peradilan maupun lewat proses politik. 

Publik sendiri baru menyaksikan kasus sengketa tanah lain yang 

tidak kalah rumitnya, yaitu kasus sengketa tanah antara warga 

Meruya Selatan, Jakarta Barat dengan PT Portanigra. Bahkan 

kasus sengketa tanah ini sudah diputus oleh putusan hukum 

tertinggi di tingkat Mahkamah Agung. Sayangnya kali ini di Alas 

Tlogo, sengketa tanah tersebut memakan korban jiwa. 

Kecaman juga dilontarkan oleh Ketua MPR, Hidayat Nurwahid. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat lebih tegas 

mengatur penggunaan lahan. Konflik terkait tanah selama ini 

terjadi, seperti di Desa Alas Trogo, yang mengakibatkan empat 

warga tewas, antara lain dipicu pemakain lahan yang tidak 

sesuai rencana. “Jika TNI AL segera memakai tanah di Desa Alas 

Trogo sesuai peruntukan awal, yaitu untuk pusat pendidikan, 

insiden ini mungkin tidak akan terjadi, “ kata Nur Wahid. 

Kesimpulan itu diambil sebab, menurut Hidayat, awalnya warga 

Desa Alas Trogo bersedia menjual tanahnya karena akan dipakai 

untuk Pusat Pendidikan TNI AL. Namun, mereka heran dan 

kecewa saat ternyata dipakai untuk menanam jarak dan 

4 


BERITA UTAMA 

palawija. Apalagi saat itu tanah disewakan kepada pihak lain 

untuk menanam tebu. Padahal, disaat yang sama warga amat 

membutuhkan lahan itu untuk hidup. Agar peristiwa serupa 

tak terulang, lanjut Nur Wahid, seharusnya pemerintah, 

terutama BPN, dapat bertindak lebih tegas, khususnya 

mengatur penggunaan lahan. Hidayat juga berpendapat 

penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan permintaan 

maaf. “Minta maaf dan menanggung seluruh biaya bagi korban 

saja tidak cukup. Masalah ini harus diusut tuntas sesuai dengan 

proses hukum, “ katanya. 

Sementara Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria 

Usep Setiawan menuturkan, Undang-Undang nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebenarnya 

mengatur dengan jelas perihal tata cara penggunaan lahan. Pasal 

10 Ayat 1 UU itu menyatakan, setiap orang dan badan hukum 

yang memiliki hak atas tanah pertanian pada azasnya 

diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara 

aktif. Juga disebutkan, mereka yang 

mendapatkan hak guna usaha atau hak 

guna bangunan wajib menggunakan 

lahan itu sesuai rencana semula. 

“Dalam konteks ini, tindakan TNI AL 

menyewakan lahan pada pihak lain 

melanggar Pasal 10 UU PA. 

Penggunaan lahan itu untuk pertanian 

juga harus dipertanyakan karena 

rencana sebelumnya diapaki untuk 

pusat pendidikan, “ papar Usep. 

Menurut Usep, BPN seharusnya dapat 

bertindak tegas sebab disinyalir ada 

pelanggaran dalam pemakaian lahan 

itu. 

Dilakukan dengan sengaja 

“Polisi harus dipastikan ikut 

dalam penyelidikan dan 

penyidikan kasus penembakan 

warga Alas Trogo. Hal itu untuk 

menjamin proses penyelidikan 

dan penyidikan yang adil” ujar 

Ketua Pansus DPR tentang 

RUU Peradilan Militer Andreas 

Pareira. 

Dari tragedi diatas terlihat jelas bahwa penembakan oleh 

pasukan Marinir/TNI AL terhadap warga sipil yang melakukan 

protes damai dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 

kematian dan penderitaan bagi warga yang dianggap musuh 

oleh para pelaku. Hal lainnya, komandan Marinir/TNI AL dalam 

garis komando sampai ke unit pasukan para pelaku 

penembakan, patut menduga mengetahui bahwa peristiwa 

tersebut akan terjadi, tetapi tidak mengambil tindakan 

pencegahan. 

Sayangnya, seperti biasa, Panglima TNI dan Panglima Armada 

Timur cenderung menutupi kebenaran dengan berbagai alasan, 

antara lain alasan pembelaan diri, jatuhnya korban karena 

pantulan peluru, dan pendudukan warga atas tanah untuk 

membenarkan tindak pembunuhan tersebut. 

Padahal terlihat jelas pihak TNI AL telah melakukan kesalahan 

dalam mengamankan asset tanah-yang diklaim sebagai Negarayang 

dikelolanya, dengan mengambil tindakan sendiri, bahkan 

dengan menggunakan kekerasan dan penembakan. Kesalahan 

lainnya, TNI AL telah melakukan komersialisasi asset Negara 

kepada perusahaan PT. Kebun Grati Agung (KGA) dan PT 

Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). 

Seharusnya,pengamanan asset diserahkan pada pemerintah 

daerah dan Polri, apalagi menyangkut tindakan hukum. 

Disisi lain, pasukan Marinir juga telah menggunakan 

kekuatan berlebihan (excessive use of force), yang tak sebanding 

dengan aksi protes warga secara verbal. Aparat marinir 

mengabaikan pertimbangan moral dan tidak 

memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari aksi 

penembakan, baik yang terarah pada target tertentu maupun 

yang diarahkan secara acak. Penggunaan kekuatan secara 

berlebihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

berat terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi jelas terdapat 

pelanggaran HAM (arbitrary execution atau extrajudicial execution), 

yang merupakan pelanggaran atas Pasal 6 Kovenan Hak-Hak 

Sipil Politik, yang sudah diratifikasi Pemerintah lewat UU 

No. 12 Tahun 2005. 

sendiri. 

Polisi ikut penyidikan 

Agaknya persoalan tidak hanya berhenti 

sampai disini. Keinginan warga untuk 

mencari keadilan bisa jadi akan terjanggal 

dengan prosedur yang ada, yakni 

menyangkut tata prosedur hukum. Dimana 

seluruh proses penegakan hukum atas 

kasus Alas Tlogo ini, ditangani lewat 

mekanisme Peradilan Militer, yang selama 

ini dikenal tertutup dan tidak bisa bersifat 

mandiri atau independen. Hal ini patut 

disayangkan, karena proses reformasi 

sistem Peradilan Militer Indonesia masih 

sedang berjalan alot di tingkatan 

parlemen. Lagi-lagi insiden Alas Tlogo, 

menunjukkan penundaan reformasi sektor 

militer (peradilan militer) berakibat mahal. 

Kekhawatiran ini jelas masuk akal 

mengingat sejak awal hingga saat ini 

pihak TNI masih bersikukuh 

mempertahankan versi peristiwanya 

Ketua Pansus DPR tentang RUU Peradilan Militer Andreas 

Pareira mengemukakan, polisi harus dipastikan ikut dalam 

penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan warga Alas 

Trogo. Hal itu untuk menjamin proses penyelidikan dan 

penyidikan yang adil. Menurutnya, RUU Peradilan Militer 

memang masih dalam proses perumusan. Jadi, prinsip bahwa 

tindakan pidana sipil oleh militer harus diadili di peradilan 

sipil belum bisa dilaksanakan. 

Namun, tambah anggota F-PDIP itu, prinsip proses hukum 

yang adil terhadap warga sipil harus tetap dipertahankan. 

Caranya dengan melibatkan unsur sipil, yakni kepolisian, 

dalam proses hukumnya. “Untuk menjamin adanya proses 

peradilan yang fair terhadap kasus penembakan warga sipil 

oleh militer ini, polisi harus dilibatkan dalam penyelidikan 

dan penyidikan. Itu cara yang paling mungkin dilakukan, “ 

tandas Andreas. Sedang untuk bentuk keterlibatan polisi, 


BERITA UTAMA 

Andreas mengatakan soal olah TKP, visum, uji balistik, dan 

uji forensik, kemampuan polisi lebih baik daripada aparat 

hukum lainnya. 

Sedangkan menurut Hakim Garuda Nusantara Ketua Komnas 

HAM, dirinya mengkhawatirkan penerapan impunitas dalam 

peradilan militer. “ Dalam UU TNI tertuang prinsip 

pengadilan militer, yakni anggota yang melakukan tindak 

pidana umum di luar tugas kemiliteran seperti perang dapat 

disidangkan di pengadilan umum. Apabila pimpinan TNI 

mau mereformasi, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan sipil 

dan disidik polisi sipil yang lebih netral, “ ujarnya. 

Sementara itu Komisi I DPR mengeluarkan lima kesimpulan, 

sekaligus rekomendasi, terkait insiden penembakan empat 

warga hingga tewas oleh prajurit Marinir TNI Angkatan Laut 

di Desa Alas Trogo. 

Kelima hal itu, antara lain, kesimpulan penembakan sebagai 

bentuk pelanggaran hukum 

dan harus diproses secara 

transparan, penilaian 

penembakan melanggar 

fungsi dan peran pertahanan 

TNI sesuai UU, serta desakan 

agar TNI segera memutus 

seluruh kontrak kerja sama 

dengan pihak swasta. 

Kelima kesimpulan tadi 

dihasilkan dalam rapat kerja 

Komisi I dengan Panglima TNI 

Marsekal Djoko Suyanto yang 

didampingi ketiga kepala staf 

angkatan dan seluruh jajaran 

Markas Besar TNI, (13/06). 

“Tindakan prajurit Marinir 

menembak warga desa Alas 

Trogo yang menewaskan 

empat orang adalah sesuatu 

yang tidak dapat diterima. 

Pelaku harus dihukum apa pun alasannya. Prajurit itu 

seharusnya tahu kalau mereka tidak sedang menghadapi 

separatis bersenjata atau serangan negara lain, “ ujar 

Sutradara Ginting dari F-PDIP. 

Yuddy Chrisnandi dari F-PG mempertanyakan komitmen 

Panglima TNI yang menjanjikan proses hukum kasus itu akan 

dilakukan secara transparan. Transparansi jangan hanya 

diartikan sebats proses persidangan yang dapat ditonton 

melalui liputan media massa. 

Sementara dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan, 

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM 

pada persitiwa penembakan warga di Alas Trogo ini. “Ini 

bisa masuk pada kategori pembunuhan berencana, “ kata Abdul 

Hakim Garuda Nusantara. Menurutnya, penembakan yang 

dilakukan oleh marinir bukan rangka bela diri. “Karena 

masyarakat tidak melakukan penyerangan, “ ujarnya. Para 

anggota marinir yang menenbaki warga ini ternyata juga 

dilengkapi peluru karet dan hampa. 

“Salah seorang prajurit, Budi Santoso, mengaku setiap berpatroli 

(ke daerah), mereka (Marinir) membawa tiga jenis peluru. Peluru 

hampa, peluru karet, dan peluru tidak tajam. Agak aneh, situasi 

panas, kok pimpinannya ngasih ijin bawa peluru, “ kata Garuda. 

Ia menyayangkan penggunaan peluru tajam oleh anggota 

marinir saat mereka menghadapi warga. Padahal, mereka 

dibekali juga dengan peluru karet, bahkan peluru hampa. 

“Kalau peluru hampa kan tidak mematikan sehingga jatuhnya 

jatuhnya korban sebenarnya bisa dihindari. Masalahnya yang 

digunakan peluru tajam sehingga mematikan. Kita masih 

menelusuri kenapa yang digunakan 

justru peluru tajam tersebut, 

bukan yang lainnya, “ jelas Garuda. 


Suasana penguburan korban Pasuruan 

Menyerahkan tanah 

Dari tragedi berdarah ini, Kontras 

berharap Panglima TNI 

menyerahkan kasus ini ke 

Pengadilan di lingkungan peradilan 

umum, termasuk pengadilan HAM, 

sebagai terobosan momentum 

untuk mendorong reformasi TNI. 

Tuntutan serupa juga diungkapkan 

oleh mantan Presiden, Gus Dur, 

yang meminta ke-13 prajurit 

marinir, yang kini ditahan di 

Markas Polisi Militer TNI AL di 

Surabaya, diadili di Pengadilan 

Negeri Pasuruan. 

Sementara itu, Presiden dan Kepala 

BPN dapat menyerahkan tanah 

sengketa tersebut kepada warga 11 desa yang terletak di 3 

Kecamatan Lekok (9 desa), Nguling (1 desa), Grati (1 desa), 

Kabupaten Pasuruan. Pemerintah harus membuat kajian dan 

kebijakan yang pro rakyat terkait dengan sengketa tanah antara 

warga dan TNI yang banyak terjadi di berbagai daerah. 

Kontras juga mengusulkan agar Presiden dan Kepala BPN 

menyediakan Tanah bagi tempat latihan tempur TNI AL di 

Pasuruan, ke lokasi di luar Pulau Jawa dan yang jauh dari 

wilayah penduduk. Lokasi yang berdekatan dengan pemukiman 

warga sipil amat berpotensi bagi terjadinya kekerasan militer 

terhadap warga sipil. Dalam kasus Pasuruan, kekerasan aparat 

militer terhadap warga sipil bukan pertama kalinya terjadi di 

sekitar lokasi tempat latihan militer, melainkan terjadi secara 

berulang. *** 

6 


BERITA UTAMA 

Uji Balistik harus Ilmiah, Bebas Intervensi Politik 

Rencana Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto untuk 

melakukan uji balistik atas senjata-senjata anggota marinir 

dalam penembakan warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (30/05) jadi sebuah hal yang 

baik. Rencana ini adalah perubahan sikap TNI yang positif. 

Bahkan merupakan langkah yang tepat bila dibandingkan 

dengan sikap awal petinggi TNI yang cenderung berat sebelah. 

Namun hendaknya, uji balistik tersebut dilakukan secara 

transparan, ilmiah dan bebas dari intervensi politik, demi 

terungkapnya kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini 

setidaknya dapat menguak dua hal, menyangkut 

mengidentifikasi senjata dari selongsong atau proyektil yang 

ditemukan di tubuh korban dan TKP. Serta, mengetahui arah 

tembakan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka. 

Apakah benar karena tembakan pantulan atau ada yang 

langsung ditujukan pada target tertentu. 

Uji Balistik juga hendaknya dilakukan dengan mencakup uji 

balistik luar dan akhir. Uji Balistik juga harus dilanjutkan 

dengan pengujian senjata dan penggunaan senjata oleh pelaku 

di tempat kejadian perkara (TKP). Pengujian atas senjata api 

harus dengan senjata yang digunakan saat peristiwa. Pengujian 

tersebut juga harus melibatkan warga, saksi dan korban serta 

ahli balistik, ahli forensik dan institusi independen seperti 

Komnas HAM. 

Tidak dilakukan di lokasi peristiwa 

Sementara, uji penembakan yang digelar Korps Marinir di 

Bhumi Marinir Cilandak. Patut kiranya disesalkan. 

Tindakan tersebut tidak bisa menggantikan kebutuhan 

adanya uji balistik yang independen. Sebab tidak dilakukan 

di lokasi peristiwa (locus delictie) dengan mengunakan jenis 

senjata dan amunisi yang ditembakkan saat kejadian, 30 

Mei 2007. 

Pengujian tembak oleh Korps Marinir tersebut tidak 

memenuhi ketentuan dasar pengujian penggunaan senjata 

api. Untuk kasus Pasuruan, kondisi lapangan seharusnya 

diatur identik dengan tempat kejadian karena hal ini 

menyangkut pengujian apakah ini peluru langsung atau 

pantulan. 

Uji balistik harus diikuti dengan sebuah proses olah Tempat 

kejadian perkara (TKP) serta rekonstruksi yang 

menghadirkan saksi peristiwa, serta 13 tersangka pelaku 

penembakan. Hal ini untuk menentukan posisi pelaku yang 

menembak korban sehingga dicapai temuan obyektif 

tentang peluru memantul (ricochet) atau tembakan langsung 

yang diarahkan ke korban. 

Segenap Redaksi Buletin KontraS 

Mengucapkan: 

Selamat Idul Fitri 

1 Syawal 1428 H 

Mohon Maaf Lahir dan Batin 


TUTUR 

Mereka Jadi Saksi Tragedi Alas Tlogo: 

“Sudah ini perintah dari atasan dan dari Bupati, yang macam-macam suruh tembak!” 

Saksi Jamaatun (48 tahun/Tani). 

Pagi hari sebelum terjadi penembakan, Jamaatun sempat 

melihat anaknya yang bernama Dewi Khotijah (25 tahun) 

sedang memarut singkong, dan sedang mengobrol dengan 

beberapa anggota Marinir di teras samping Musholla di depan 

rumahnya. Jamaatun sempat mendengar pembicaraan 

tersebut. Anggota Marinir menanyakan “Apa yang sedang 

dikerjakan Korban menjelaskan, “Mau membuat rengginang.” 

Jamaatun kemudian menggendong cucunya yang merupakan 

anak dari korban tewas Dewi Chotijah, lalu mengajak 

cucunya untuk jalan-jalan ke arah timur jalan. Di depan 

langgar/mushalla yang berada di depan rumah H. Soleh, saksi 

mendengar suara tembakan dan melihat ada korban jatuh. 

Jaamatun menitipkan anaknya. Saksi melihat ada mayat (di 

bawah pohon) di sana ada yang meninggal. Jaamatun juga 

melihat ada seorang wartawan yang lari, mau ditembak oleh 

aparat Marinir. Jaamatun kemudian lari pakai sepeda motor 

ke arah timur. Wartawan itu lalu ikut Jaamatun pakai sepeda 

motor. 

Setelah itu Jamaatun melihat ada pak Wandi intel Kodim. 

Jamaatun minta tolong sama pak Wandi. Terus pak Wandi 

menghubungi seseorang pake HP. Setelah itu terus datanglah 

semua. Jamaatun pulang ke rumah dan melihat di dapur Dewi 

Chotijah tergeletak dan telah meninggal. 

Saksi Munaji (30 tahun/Tani) 

Pada saat insiden terjadi, Munaji sedang duduk di bawah 

pohon Mengkudu, bersama Syaiful dan Samad, 

menyaksikan garapan sambil ngobrol dengan seorang 

tentara, yang Munaji tidak ketahui namanya. Munaji melihat 

ada tentara berjumlah sekitar 12 orang di sekitar musholla 

dan terlihat berbaris mengamankan pengoperasian buldoser. 

Munaji melihat warga berjumlah sekitar 30 orang dijalan 

tidak jauh dari musholla. Munaji mendengar ada seorang 

warga yang berteriak, “Pak, jangan perang dengan saya, perang 

kamu di Timur – Timur.” Munaji tidak tahu siapa yang bicara. 

Aparat Marinir terlihat marah, lalu salah seorang di 

antaranya berteriak “Nah itu, baju putih itu siapa namanya, wah 

suruh sini saja, tak tembak itu. 

Tak lama kemudian, Munaji mendengar tembakan, ‘dor dor’ 

ke atas. Munaji menerangkan, setelah terdengar suara 

tembakan, warga berteriak lagi, “Wah jangan musuhi saya, pak, 

Timor - Timur itu.” Munaji lalu mendengar suara tembakan 

beruntun ‘dor, dor, dor, dor’. Munaji melihat seorang warga 

bernama Sutam tertembak di kepala dan langsung jatuh 

seketika itu, lalu Marinir bergerak maju, warga lari semua, 

dikejar dan tertembak lagi dua orang, Rohman dan Erwanto. 

Munaji masih di tempat semula, dalam posisi duduk sambil 

ditodong senjata, saksi melihat aparat Marinir maju mengejar 

warga dan menembak, termasuk ke arah rumah warga bernama 

Jamaatun. Begitu terdengar tembakan, saksi melihat Chotijah 

lari ke pintu dapur, terus ada tentara menutup pintu, lalu keluar 

sambil menangis. 

Munaji pindah tempat ke seberang, Munaji melihat terus, Munaji 

pura-pura mau kencing ke belakang rumah Saupir. Munaji 

melihat di belakang Nasum minta ampun, tapi tentara tetap 

menembak, Munaji balik lagi ke tempat sebelum kencing, tentara 

teriak ke Munaji, “Balik, kalau ndak balik, saya tembak kamu”. 

Kemudian, ada tentara yang meniup peluit, “Mundur semua”, 

tentara mundur dan berjejer lagi, ada yang bilang “kehabisan 

peluru pak”. 

Munaji dibawa bersama dua orang teman Saksi (Syaiful dan 

Samat), dibawa ke arah barat sambil Munaji terus ditodong pakai 

senjata. Munaji disuruh bawa karpet, karpet ini punya tentara 

yang dibuat untuk duduk – duduk. Dalam perjalanan tentara 

ada yang bilang, “Ada banyak korban, saya menyesal korban banyak”. 

Terus Munaji melihat ada tentara yang naik sepeda motor lewat, 

meninggalkan tentara yang lain. Terus tentara yang lain berteriak 

“jancok” kepada orang yang mengendarai motor. Menurut saksi, 

umpatan ini ditujukan pada yang meninggalkan lokasi dengan 

sepeda motor. Saat itu Munaji masih membawa karpet menuju 

arah barat sekitar 250 meter. Munaji memanggul karpet sendiri. 

Setelah dekat dengan mobil, tentara buru-buru naik mobil, terus 

tentara bilang “Cepat kamu lari, tak tembak kamu nanti”. Munaji lari 

ke utara, terus pulang. 

Saksi Ari alias Pak Misni (59 tahun/Tani). 

Misni berada di lokasi, duduk dibawah pohon beringin, jarak 

antara Misni dan Marinir sekitar 15 meter. Misni melihat 

sejumlah aparat Marinir yang berada di lokasi peristiwa 

berjumlah 13 orang dengan senjata laras panjang. 

Sehari sebelum peristiwa (Selasa, 29/05), Misni mengetahui ada 

seorang Marinir yang belakangan diketahui oleh Misni adalah 

komandan regu mengancam dengan teriakan kepada warga 

“Bahwa siapa saja yang mencoba menghalang-halangi pembajak tanah 

akan ditembak mati, “ sambil berteriak anggota Marinir tadi 

menujukan surat didalam amplop dan menyatakan bahwa dia 

“Marinir” telah mendapat perintah tugas dari bupati. 

Sekitar pukul 10.00 Wib, Misni melihat dari jarak sekitar 15 meter 

Marinir menembak kearah warga dalam posisi datar. Misni 

menyaksikan sekitar 35 warga yang umumnya perempuan 

berkumpul dibawah pohon beringin, sekitar 25 meter dari 

konsentrasi Marinir. Misni mendengar perintah komandan regu 

8 


TUTUR 

(Budi Santoso) kepada prajurit Marinir untuk kokang senjata, 

tidak lama kemudian Misni menyaksikan rentetan tembakan 

diarahkan kearah warga yang berkumpul di bawah pohon 

beringin. Saat rentetan tembakan dari arah Marinir, warga yang 

tadinya berkumpul dibawah pohon beringin lari 

tungganglanggang mencari tempat yang aman, umunya warga 

berlari kearah rumah-rumah warga disekitar lokasi 

penembakan. 

Misni menyaksikan korban dikejar dan ditembak dari jarak 

sekitar 35 meter diarah timur, korban terjatuh setelah tertembak 

di bagian belakang tembus kebagian dada. Korban seorang ibu, 

Mistin yang saat itu mengendong anaknya Choirul Agung 

terjatuh dan peluru menembus dada korban Choirul. Korban 

Mistin tewas sedangkan anaknya Choirul langsung dilarikan 

oleh warga kerumah sakit. 

Saksi Samat (49 tahun), 

laki-laki (Tani) 

Samat berada dilokasi 

persisnya di hadapan 

didepan Marinir. Posisi Samat 

berada di bawah pohon 

mengkudu. Samat melihat jam 

delapan pagi pembajakan di 

sumber Anyer. Saat itu Marinir 

sudah ada disitu. Setelah jam 

sembilan pindah ke Alas Tlogo. 


Samat mendengar ada 

pengumuman di musholla dan 

masjid yang ada pengeras 

suara, mengajak warga untuk 

berkumpul. Samat melihat 

aparat Marinir menyebar ke 

beberapa titik yang letaknya 

tidak jauh dari posisi dirinya. 

Samat melihat ada sejumlah 

warga berkumpul dan diantaranya mengatakan “Jangan dibajak, 

pak, itu lahan sengketa”. Aparat Marinir tak menghiraukan 

perkataan warga. Samat melihat ada seorang warga yang 

mengantarkan sepucuk surat (dari pengadilan Tinggi Surabaya) 

yang isinya mengenai proses hukum di tingkat banding. Namun 

surat tersebut tidak dibaca oleh aparat Marinir. 

Akibat luka tembak oleh TNI-AL di Pasuruan 

Samat mendengar ada aparat Marinir berkata “Mana yang ngantar 

surat tadi itu Sudah tembak saja.”. Samat mendengar seorang warga 

berkata “Tembak apa, pak Paling itu tidak ada pelurunya. Paling peluru 

karet.” Kemudian saksi mendengar ada warga yang mengoceh 

lagi tapi tidak begitu jelas apa yang diocehkan itu. Saksi 

mendengar dari suara dari Marinir yang mengatakan “Sudah 

yang ngoceh ditembak saja”. Samat melihat anggota Marinir yang 

lain tetap diam saja. Samat mendengar warga mengoceh , 

kemudian Samat mendengar Marinir tersebut berkata : “Pasang 

peluru tajam.” Samat melihat dan mendengar pemasangan peluru 

“trek-trek-trek-trek”. Setelah itu Samat mendengar perintah dari 

Marinir “Sudah tembak” , dan terdengar rentetan suara “tret-tettet-tet-tet.” 

Samat mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada tembakan 

peringatan sebelumnya. Samat yang saat itu duduk didekat 

kaki Marinir berdiri dan mengangkat kedua belah tangan 

sambil berkata “Pak-Pak-Pak jangan emosi, seberapa kekuatan 

warga itu pak” Samat mengatakan, setelah berkata seperti itu, 

Marinir berkata : “Melawan kamu !”. Kepala Saksi langsung 

dipukul dengan menggunakan tangan. Samat mengatakan 

mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh lima orang 

anggota Marinir, ditendang dengan menggunakan sepatu lars, 

dipukul dengan menggunakan popor senjata pada rahang 

sebelah kiri. 

Saksi Atini (31 tahun/Tani/Ibu Rumah Tangga). 

Atini mengatakan sebelum 

dan saat ketika kejadian terjadi, penembakan berdiri di 

depan di halaman rumah, 

berdiri bersama ibu yang lain 

sambil memomong anak dan 

berbincang diantara mereka. 

Atini mendengar ada suara 

tembakan dari Marinir, dan 

dirinya sangat terkejut dan 

takut. 

Atini mengatakan ibu-ibu 

yang ada di halaman tersebut 

langsung membubarkan diri 

dan lari ketakutan 

mendengarkan suara 

tembakan tersebut. Atini 

sempat mendengar ucapan 

dari anggota Marinir : “Sudah 

ini perintah dari atasan dan dari 

Bupati, yang macam-macam suruh 

tembak”! Atini mengaku hingga 

saat ini dirinya mengalami 

rasa takut sampai badan 

merasa meriang jika 

mengingat tentara yang menembaki warga secara langsung 

dan membabi buta. 

Saksi Saupir (35 tahun/Tani) 

Saupir berada di depan halaman rumah pada saat kejadian 

yang tidak jauh dari lokasi TKP. Saupir mendengar warga 

yang protes. Saupir melihat sejumlah warga lain. Dirinya 

juga melihat korban Sutam datang membawa sepeda, 

kemudian Sutam berdiri di depan teras rumah warga Saipir. 

Pada saat itu Saupir melihat Sutam sedang mengenakan 

caping (topi petani), duduk sambil melinting rokok. Tiba-tiba 

Saupir mendengar suara tembakan dan Saupir seketika itu 

juga langsung lari ke belakang rumah. Dalam upaya melarikan 

diri tersebut, Saupir melihat seorang warga bernama Nasum 

tertembak di depan Saupir. Tapi Saupir terus berusaha 

menghindar dari lokasi kejadian sampai situasi kembali 

tenang dan kemudian akhirnya pulang ke rumahnya. 


TUTUR 

Saksi Misnatun (36 tahun/Tani) 

Sebelum kejadian, korban ada di lokasi menyaksikan 

pembajakan tanah. Rumah korban berada persis di depan 

tempat tentara ngumpul. Misnatun berada dalam jarak posisi 

yang cukup dekat dan mendengarkan pembicaraan Marinir. 

Misnatun mendengar suara warga yang datang dari arah 

timur mengatakan : “Pak kalau mau bertempur jangan disini, di 

Timor-Timur sana !”. Misnatun mendengar ada Marinir yang 

berkata “Nah itu perlu dicatat, nanti ditembak mati, baju apa itu!”. 

Misnatun mendengar Marinir berkata “Mana Kepala desa kalian, 

kalau datang bunuh duluan, nanti seret ke barak”. Saksi tidak 

mendengar adanya suara tembakan peringatan. Misnatun 

mendengar rentetan suara tembakan. Misnatun melihat 

sembilan orang tentara yang 

menggunakan senjata laras 

panjang semuanya melakukan 

penembakan. Misnatun mengenal 

salah satu anggota Marinir 

tersebut bernama Agus. 

Misnatun melihat saksi korban 

Samat dipukuli dengan 

menggunakan popor senjata 

setelah Samat mengatakan “Pak 

jangan emosi pak!” Misnatun 

berjalan pelan-pelan sambil 

mengangkat tangan dan kemudian 

lari kearah utara sampai kuburan. 

Saksi Muchtar, (Tani). 

M 


uchtar mengatakan bahwa 

satu hari sebelum kejadian Rekontruksi peristiwa Alastlogo Pasuruan 

tersebut, yaitu pada hari Selasa/ 

29/05, Ia melihat ada traktor yang 

membajak di lokasi garapan, dan 

saat itu sudah ada tentara disana. Muchtar melihat ada warga 

yang mendatangi lokasi tersebut. Muchtar mendengar ada 

seorang anggota TNI AL yang bertanya “Ada apa ini kok banyak 

orang.” Lalu ada warga yang menjawab, “nggak apa-apa pak, 

dia itu masih ada tanaman di lahan (yang digarap perusahaan) ini.” 

Muchtar mendengar pimpinan tentara yang bernama Budi 

mengatakan : “Siapapun yang menghalangi saya membajak tanah 

ini, saya tembak di tempat karena saya mendapat komando pusat dari jakarta 

dan dari Bupati Pasuruan. Kalau kalian tidak percaya, ini bukti suratnya.” 

Saat itu Budi menunjukkan sebuah amplop surat , tapi tidak 

dibuka. Budi melanjutkan lagi, “Kalau kata komandan hitam ya, hitam, 

kalau merah ya merah. Kalau memang tidak percaya, lihat itu pelurunya”, 

“Tunjukkan pelurunya, ini peluru asli”. Rabu tanggal 30/05, dirinya 

bermaksud ke tempat pembajakan. Sebelum sampai ketempat 

tersebut lebih kurang 30 meter , ia melihat dan mendengar terjadi 

sebuah penembakan disitu. Muchtar lari memutar arah 

menjauhi sumber tembakan tersebut. 

Saksi Solihin (38/Tani). 

Solihin mendengar dari 

beberapa orang warga, 

termasuk juga Muchtar, bahwa 

sebelum peristiwa kekerasan 

pada tanggal 30 Mei, pada hari 

Selasa/29 Mei, sejumlah warga 

telah meminta agar aparat 

penggarapan lahan dihentikan. 

Solihin menerangkan bahwa 

aparat Marinir meminta “Jika 

mau dihentikan panggil tokoh-tokoh 

dulu, nanti tak tembak.” 

Solihin melihat penembakan 

dari jarak jauh, karena datang ke 

lokasi tempat kejadian perkara 

(TKP). Di tengah terjadinya 

peristiwa kekerasan dan 

penembakan. Solihin merasa 

enggan untuk masuk dan berada 

di lokasi TKP karena ia merasa 

masih menjadi TO (Target 

Operasi) bersama Sutam yang 

juga menjadi TO. Solihin 

menerangkan bahwa dirinya menjadi TO karena selama ini 

dinilai cukup keras dalam masalah tanah yang ingin dikuasai 

oleh aparat dan perusahaan Rajawali. Dirinya pernah 

mengalami intimidasi dari aparat, di mana warungnya pernah 

dirobohkan oleh aparat dengan menggunakan tali yang ditarik 

dengan tank militer. *** 

“Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama laki-laki dan 

perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum 

dalam konvenan ini” 

(Pasal 3: Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 

“Negara pihak dalam konvenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk 

asuransi sosial” 

(Pasal 9: Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 

10 


OPINI 

Meneropong 

Alas Tlogo 

Usman Hamid 

Koordinator Badan Pekerja Kontras 

Kita perlu memahami logika sistemik penyebab insiden Alas 

Tlogo, Pasuruan, Jatim, kemudian mencari cara 

penyelesaian yang tepat. Penyelesaian yang tepat punya makna 

strategis bagi korban dan kepentingan umum, khususnya dalam 

konteks penataan reforma agraria. 

Setidaknya ada tiga 

masalah fundamental 

yang terefleksikan dari 

insiden Alas Tlogo pada 30 

Mei lalu. Pertama, 

terjadinya sebuah tindak 

kekerasan dan disertai 

penembakan terhadap 

warga sipil di Desa Alas 

Tlogo, Kecamatan Lekok, 

Kabupaten Pasuruan, 

Jatim. Akibat insiden itu, 

empat warga sipil tewas 

seketika dan delapan lagi 

mengalami luka-luka. 

Selain itu peristiwa ini 

juga menimbulkan 

penderitaan mental dan 

psikologis pada korban 

luka dan keluarga korban, 

serta warga desa pada 

umumnya. 

Kedua, insiden Alas Tlogo 

berakar dari sengketa 

tanah antara warga dan 

TNI-AL sejak 1960. Sengketa ini berlangsung lewat proses 

peradilan maupun lewat proses politik. Ketika itu KKO meminta 

warga Alas Tlogo menyerahkan lahan kepada KKO, dengan 

alasan akan dijadikan landasan pesawat terbang. 

Pada masa Orde Baru, setidaknya hingga 1984, lahan tersebut 

dikelola Puskopal, ditanami pohon jarak dan palawija. Tahun 

1984, keluar SK KSAL Nomor Skep/675/1984 tanggal 28 Maret 

1984 yang menunjuk Puskopal, dalam hal ini Yayasan Sosial 

Bhumyamca (Yasbhum), sebagai pengelola. 

di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 

2.810 kasus konflik agraria. 

Ketiga, ada kesan kuat TNI-AL selalu menyatakan warga 

sebagai pihak yang melanggar hukum dalam sengketa kedua 

belah pihak. Meski proses hukum sementara memihak kepada 

TNI-AL, banyak pihak 

masih mempersoalkan 

manajemen pertanahan 

TNI-AL. 

TNI-AL kemudian 

melakukan komersialisasi 

aset dengan memberikan 

sertifikat hak pakai (hingga 

tahun 2018) seluas 2.600 ha 

(73% lahan) kepada PT 

Kebon Grati Agung yang 

merupakan anak 

perusahaan PT Rajawali 

Nusantara. Komersialisasi 

ini salah dilihat dari aspek 

legal formal. UU Nomor 5 

Tahun 1960 (Pasal 10) 

tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria dan 

Pasal 76 UU Nomor 34/ 

2004 tentang Tentara 

(Dok. Tim Investigasi Insiden Pasuruan) Nasional Indonesia, yang 

Korban wafat peristiwa Pasuruan 30 Mei 2007 

mengharuskan negara 

menghentikan bisnis 

militer. Presiden perlu 

segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk 

mengakhiri bisnis-bisnis militer di mana pun. 

Jadi, pemerintah ditantang memberi jawaban atas masalah 

fundamental itu. Menyerahkan masalah tanah ke pengadilan 

bukan langkah tepat. Karena itu, jika pengadilan 

memenangkan warga, TNI-AL tetap perlu diberi tanah sebagai 

area latihan tempur. Begitu pula jika warga kalah di 

pengadilan, negara tetap wajib menyediakan tanah untuk 

rakyat, khususnya petani miskin di Alas Tlogo. 

Namun Desa Alas Tlogo hanya satu dari sekitar 11 desa yang 

memiliki sengketa dengan TNI-AL. Lebih jauh lagi, wilayah 

Pasuruan hanya satu di antara banyak persoalan sengketa tanah 

Soal kekerasan militer, sebaiknya tak lagi menggunakan 

pengadilan militer. Kita ingin lebih objektif agar kita dapat 

memenuhi amanat reformasi.*** 


JEJAK SANG PENJUANG 

JEJAK SANG PEJUANG 

Saksi Kunci Ongen, Komitmen Jaksa Agung Baru 

dan Kedatangan Hina Jilani 

Penyelidikan kepolisian kian berkembang. Meski masih mengumpulkan bukti-bukti untuk 

membawa Indra Setiawan ke pengadilan, polisi juga tengah memeriksa Ongen Latuihamalo sebagai 

salah satu saksi kunci. Sementara Jaksa Agung yang baru menegaskan komitmennya untuk 

memperkuat bukti-bukti baru dalam pengajuan Peninjauan Kembali. Di sisi lain, Hina Jilani, 

Utusan Khusus PBB untuk Pembela HAM mengingatkan bahwa kasus Munir merupakan ujian bagi 

pemerintah untuk melindungi pembela HAM di Indonesia 

Pada awal Mei, tim penyidik kepolisian masih menyelidiki 

Indra Setiawan, mantan Direktur Garuda Indonesia yang 

mulai ditahan di Mabes Polri sejak April lalu. Dari beberapa 

rangkaian penyidikan yang telah dilakukan, tim penyidik 

mengalami kesulitan membuka satu dari dari handset telepon 

seluler milik Indra Setiawan. 

“Sofware-nya tidak kompatibel,” ujar Heru Susanto, salah satu 

pengacara Indra Setiawan, setelah mendampingi Indra di 

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI (1/05). 

Sedangkan satu handset yang dapat dibuka adalah telepon 

seluler merek Nokia tipe 9300i. Dari handset ini, penyidik 

berhasil membuka data yang dimiliki Indra dari November 

2006 hingga sekarang. Namun penyidik tidak menemukan 

sesuatu yang mencurigakan. Sementara handset telepon 

seluler lainnya tidak bisa dibuka. 

Heru juga menjelaskan, selain handset, penyidik menyita 19 

disket milik Indra. Dari jumlah itu, penyidik baru bisa 

membuka satu disket. “Isinya materi simposium di London,” 

ujarnya. 

Namun, juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sisno 

Adiwinoto, membantah tudingan pengacara Indra itu. 

Menurutnya, penyidikan kasus kematian Munir tidak 

terpaku pada satu barang bukti. Polisi terus mengembangkan 

penyidikan itu dengan mengumpulkan alat bukti yang akan 

dibawa ke pengadilan. “Penyidikan tidak selesai pada dua 

tersangka itu (Rohainil Aini dan Indra Setiawan). Penyidik 

mempunyai alat bukti lain,” ujarnya. Sisno mempersilakan 

pihak pengacara menyampaikan pendapatnya. Penyidik, 

kata dia, tidak akan terpengaruh dengan pernyataan mereka. 

Pertanyaan tentang BIN 

Lebih lanjut pengacara tersangka Indra Setiawan dan 

Rochainil Aini mengatakan bahwa tim penyidik membuka 

telepon Indra Setiawan setelah dia mengaku tidak pernah 

berkomunikasi dengan orang dari BIN. “Seperti pertanyaan 

yang lalu, pertanyaan pada keduanya sama saja. Yakni, 

apakah mengenal orang-orang dari BIN. Dan dijawab yang 

sama pula, kenal dengan orang BIN karena sebagai dirut 

BUMN, tentu sering bertemu dalam acara-acara. Namun, 

tidak pernah berkomunikasi,” ujar Heru. Menurutnya, dalam 

proses itu juga ditanyakan kembali hubungan antara Kepala 

BIN Hendropriyono dengan mantan deputi V BIN Mucdhi 

PR.”Jawabannya juga sama. Sebatas kenal, tapi tidak 

berkomunikasi, “ kata Heru. 

Terkait dengan proses hukum yang tengah dilakukan, kriminolog 

Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai kalau ada 

anggota intelijen tertangkap polisi, berarti ia gagal. Sebab, 

intelijen adalah sebuah aktivitas di luar hukum. Ia bekerja hanya 

dan untuk kepentingan politik negara. 

Namun, kata Andrianus, kegagalan sebuah operasi intelijen tidak 

dilakukan dalam kerangka pertanggungjawaban hukum, tapi 

pertanggungjawaban politik. Menurutnya, cara berpikir yang 

mengaitkan kematian Munir dengan operasi intelijen merupakan 

cara berpikir post hoc facto. “Kita bisa menduga tapi sulit 

menunjuk siapa,” kata Andrianus. 

Relasi antara kekuasaan politik dan operasi intelijen, terwujud 

dalam relasi antara presiden dan kepala BIN. Operasi intelijen, 

juga bisa memakai pihak lain di luar intelijen untuk melancarkan 

tujuan. Karena itu, menurut Andrianus, pengungkapan kasus 

Munir oleh polisi akan sangat sulit jika harus menyentuh sebuah 

skema operasi intelijen. “Polisi harus mengusut unsur barang 

siapanya, bukan ke intelijennya. Kalaupun polisi masuk ke 

intelijen, paling yang terungkap sebatas keterlibatan Indra 

Setiawan,” ungkap Andrianus. 

Polisi menurutnya, juga harus bisa mengonstrusikan sebuah 

bangunan pidana dengan mengungkap sejumlah fakta antara 

lain rekaman telepon antara Pollycarpus BP dan Mucdhi. 

Putusan Garuda jadi pertimbangan 

Di sisi lain, putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan 

sebagian gugatan perdata Suciwati terhadap PT Garuda 

Indonesia (03/05), ternyata juga akan menjadi bahan 

pertimbangan dan evaluasi penyidikan kasus Munir. 

“Apapun yang terkait dengan kasus Munir akan didalami oleh 

penyidik, termasuk evaluasi dan masukan dari hakim, menjadi 

bahan pertimbangan,” ujar Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto. 

Sisno mengatakan putusan yang menyatakan Garuda telah lalai 

menjadi bahan pertimbangan penyelidikan kasus ini. Ia 

menegaskan seluruh hal yang terkait dengan kasus terbunuhnya 

Munir akan diperiksa penyidik. Adapun, hal-hal yang bisa 

12 


memperkuat hasil penyelidikan, telah dievaluasi kepolisian agar 

hasilnya tidak keliru. 

Sementara itu, usai memimpin rapat koordinasi Kapolda se- 

Jawa-Bali di Jakarta, Kapolri Jenderal Sutanto, sudah 

menyatakan melakukan langkah-langkah penyidikan. Sutanto 

menegaskan, siapapun yang mengarah pada tersangka kasus 

Munir, pasti akan diperlakukan sama. Ditanya bagaimana jika 

tersangka baru mengarah pada petinggi di lingkungan BIN, 

Sutanto kembali menegaskan, “Siapa pun, si A atau si B pasti 

akan kami usut.” 

Nota Kesepakatan Polri dan PT Telkom 

Untuk mendukung kinerja penyidikan, Polri melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman 

dengan PT Telkom (3/5). Wakil Kepala Polri 

Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara 

mengatakan bahwa kemampuan teknologi 

yang dimiliki Telkom sangat dibutuhkan 

Polri dalam kinerjanya. “Kita butuh 

dukungan telekomunikasi yang baik karena 

jaringan Telkom saat ini tergelar sampai ke 

pelosok-pelosok, hingga mencapai 

tingkatan polsek,” ujar Makbul. 

Untuk penyadapan dalam rangka 

penyidikan, Telkom siap membantu selama 

tidak bertentangan dengan aturan hukum. 

“Selama itu memang secara undang-undang 

diizinkan, diperbolehkan, ya kita mengikuti 

undang-undang,” ujar Direktur PT Telkom 

Rinaldi Firmansyah. Saat ditanya soal kemungkinan Telkom 

membantu Polri dalam kasus pembunuhan Munir terkait 

dugaan hubungan telepon antara Pollycarpus dengan mantan 

Kepala Deputi V BIN Mucdhi PR, Rinaldi hanya menjawab, “Saya 

perlu cek dulu ya. Kalau semuanya direkam, itu akan berapa 

banyak,” ujarnya. 

“Setiap Fakta atau 

peristiwa merupakan suatu 

hal yang tidak dapat 

ditiadakan, dengan tanpa 

meniadakan kerugian itu 

sendiri, sehingga dengan 

demikian dapat dikatakan 

bahwa tanpa termaksud, 

kerugian itu tidak akan 

terjadi.” 



Menurutnya, kejaksaan harus menyiapkan novum dengan 

alat bukti yang benar-benar kuat. Sebab, jika tidak yakin 

dengan novum, upaya PK dapat kandas di tengah jalan. 

“Kejaksaan kan hanya punya kesempatan PK satu kali. Nah, 

kalau gagal habis kita,” tegas Hendarman tanpa memperjelas 

persiapan novum. Yang jelas, upaya tersebut diilustrasikan 

seperti membangun fondasi bangunan yang tahan 

menghadapi terpaan angin ribut. 

Hendarman menambahkan, kejaksaan terus memantapkan 

persiapan pengajuan PK. Diantaranya, mengadakan 

pertemuan untuk memaparkan bahan-bahan pengajuan PK 

pada Senin (14/05). “Kami masih mempelajari bahan-bahan 

tersebut,” jelasnya. Hal senada diungkapkan oleh JAM Pidum 

Abdul Hakim Ritonga, yang menegaskan bahwa kejaksaan 

dan Polri tengah menyatukan pendapat, 

antara lain untuk menentukan alasan apa 

yang akan digunakan dalam pengajuan PK. 

Pada akhirnya, empat hari setelah 

penyataan diatas, terungkap bahwa 

Kejaksaan Agung akan menganut conditio 

sine qua non dalam pembuktian secara 

tuntas kasus ini. Hal ini ditegaskan oleh 

Jaksa Agung Hendarman Supandji (14/05). 

“Opsi conditio qua non merupakan opsi yang 

paling bagus dari tiga opsi yang ada,” kata 

Hendarman. Meski demikian, ia tidak 

menyebutkan dua model yang lainnya. 

“Satu model yang dipilih itu adalah 

gabungan bentuk A dan B. Rencananya, kita 

akan menambahkan model yang gabungan 

itu dengan keterangan saksi-saksi,” katanya. 

Conditio Sine Qua non : Setiap Fakta atau peristiwa merupakan suatu 

hal yang tidak dapat ditiadakan, tanpa meniadakan kerugian itu sendiri, 

sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa termaksud, 

kerugian itu tidak akan terjadi. 

Komitmen Jaksa Agung baru 

Setelah dilakukan reshuflle kabinet oleh Presiden SBY (7/05), 

dalam acara serah terima jabatan Jaksa Agung, Abdul Rahman 

Saleh meminta Hendarman Supandji, Jaksa Agung yang baru 

agar tidak melupakan kasus Munir, selain kasus BLBI dan kasus 

Soeharto. “Jangan lupakan kasus Munir, tokoh penegak HAM 

yang diracun di maskapai penerbangan nasional. Skandal itu 

paling memalukan penegak hukum nasional. Saya mendesak Pak 

Sutanto (Kapolri) mencari novum dan pembunuh harus 

bertanggungjawab, “demikian ditegaskan oleh Abdul Rahman 

Saleh saat itu. 

Hendarman Supandji menyambut positif. Ia meminta Mabes 

Polri untuk melengkapi alat bukti petunjuk yang memungkinkan 

dapat memperkuat bukti baru (novum). Ini dilaksanakan 

sebelum kejaksaan agung mendaftarkan peninjauan kembali 

(PK) atas bebasnya Pollycarpus dalam kasus kematian Munir. 

“Permintaan itu diajukan JAM Pidum (pidana umum),” katanya. 

Hendarman mengakui bahasa conditio sine qua non sangat 

teknis, sehingga kalau diungkapkan, anggota masyarakat 

belum tentu mengetahuinya. Ia menjelaskan, opsi itu 

pembuktian adanya satu peristiwa pembunuhan, dimana 

pembunuhan itu ada. “Mulai dari 41 kali telekomunikasi 

telepon, kemudian adanya hubungan antara terdakwa 

sampai posisi pembunuhan semua kita perinci, kemudian ada 

saksi yang menemukan adanya pertemuan di Changi, 

Singapura. Itu kita dalami, kemudian ada saksi sebelum 

peristiwa itu menjadi sebab terjadinya suatu tindakan 

pidana,” tegas Hendarman. 

Terkait dugaan adanya konspirasi atas terbunuhnya Munir, 

ia mengutarakan, bukan dalam arti komplotan, tapi yang 

harus dibuktikan dulu adalah bahwa pembunuhan itu ada, 

seseorang yang melakukan, kemudian dalam pengembangan 

selanjutnya itu tidak sendirian.” Itu harus dirumuskan 

semuanya. Kita berdiskusi terus dengan polisi untuk fokus 

pada conditio sine qua non itu,” katanya. 




Jaksa Agung, mengharapkan akhir Mei ini Polri telah 

memeriksa para saksi itu. “Saya sudah meminta JAM Pidsum 

segera berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri guna 

mendapatkan beberapa saksi baru,” kata Hendarman. Sedang 

pada (14/05) secara tertutup, Jaksa Agung melakukan ekspos 

kasus Munir di lingkungan Kejasung. Ekspos yang dilakukan 

Hendarman adalah penjelasan konsep conditio sine qua non. 

Ongen saksi kunci 

Mabes Polri mengatakan bahwa Ongen Latuihamalo sebagai 

saksi kunci dalam kasus terbunuhnya Munir. Karena itu 

Orgen mendapatkan perlindungan khusus dari pihak 

kepolisian. “Terjadinya pembunuhan adalah di Changi 

(bandara di Singapura). Sehingga, ada 

beberapa saksi termasuk Ongen, yang 

merupakan saksi yang betul-betul nantinya 

dapat membuka terjadinya peristiwa 

terhadap Munir,” papar Kepala Bidang 

Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes 

Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Dahuri. 

“Berdasarkan hasil 

visum et repertum 

laboratorium, dapat 

disimpulkan bahwa 

terjadinya intake arsen 

diduga pada saat 

korban berada di 

Changi, 

S i n g a p u r a . ” 

ahli 

kedokteran forensik. 

Penetapan saksi penting ini, termuat dalam Bandara 

alat bukti baru (novum) dalam peristiwa 

terbunuhnya Munir. Dikatakannya, novum keterangan 

itu didapat dari hasil laboratorium di Seattle, 

Amerika Serikat, pemeriksaan saksi ahli, dan 

para saksi lainnya. Dalam hasil laboratorium 

disebutkan, arsen yang masuk ke dalam tubuh korban adalah 

jenis AS+3 dan AS+5. 

April lalu. Setelah itu, ia yang berprofesi sebagai penyanyi 

sempat pentas ke Belanda dan kembali lagi ke Indonesia pada 20 

April 2007. Dua penyidik polisi mengajak Ongen untuk menjalani 

prarekonstruksi di Bandara Changi, Singapura, tanpa 

didampingi penasehat hukumnya. 

Namun, saat itu mereka hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat 

situasi bandara sebab lokasi Coffe Bean, yang disebut-sebut 

merupakan persinggahan Munir, telah berpindah lokasi. Ongen 

mengaku menyaksikan Munir dengan seseorang di Coffe Bean 

itu. Tetapi, ia mengaku tidak pernah berinteraksi dengan Munir 

saat itu. Keberadaannya di Changi dalam rangka kepergiannya 

ke Belanda. 

Terkait dengan hal itu, Kepala Bidang Penerangan 

Umum (Kabidpenum) Divisi Humas Mabes Polri 

Kombes Pol Bambang Kuncoro, membenarkan hasil 

pemeriksaan beberapa kali terhadp Ongen oleh 

Mabes Polri. Pemeriksaan itu menunjukkan adanya 

perkembangan yang signifikan bagi Polri dan 

Kejaksaan, terutama untuk kepentingan guna 

memperkuat novum, “ ujar Bambang. “Keterangan 

Ongen menguatkan novum dalam rangka PK 

melawan Pollycarpus yang telah dinyatakan bebas 

oleh pengadilan karena dalam kasus tersebut hanya 

didakwa memalsukan surat keterangannya. Ada 

hitam di atas putih. Dia (Ongen), kita ambil 

keterangannya guna memperkuat novum, “ ujar 

Bambang. Tapi, ia menambahkan, polisi belum menetapkan 

tersangka baru selain Indra Setiawan dan Rohainil Aini. 

Sedangkan, keterangan ahli toksikologi forensik 

menyimpulkan, intake arsen ke dalam tubuh korban, terjadi 

antara 8-9 jam sebelum kematian. Padahal, korban Munir 

diperkirakan meninggal dunia tiga jam sebelum pesawat 

mendarat di Bandara Schippol, Amsterdam, Belanda. 

Sedangkan, waktu tempuh penerbangan Singapura-Belanda 

12 jam. “Dari keterangan ahli kedokteran forensik, 

berdasarkan hasil visum et repertum laboratorium, dapat 

disimpulkan bahwa terjadinya intake arsen diduga pada saat 

korban berada di Bandara Changi, Singapura.” 

Karena itulah, para saksi yang tampak bersama dengan Munir 

pada saat almarhum transit di Singapura, dalam 

perjalanannya ke Belanda, memegang kunci dalam menguak 

peristiwa tersebut. Saat itu, selain Pollycarpus, Ongen juga 

disebutkan terlihat di dekat Munir di Changi. 

Sementara itu, dalam konferensi pers yang diadakannya, 

Ongen yang didampingi pengacara Ozhak Emanuel Sihotang, 

menegaskan, ia tak mengenal Pollycarpus. Ia juga 

mengatakan tak pernah berinterkasi fisik atau berkomunikasi 

dengan Munir. Ongen merasa hanyalah orang sedang berada 

di tempat yang salah menjelang kematian Munir. 

“Saya memang seperti berada di tempat yang salah. Tetapi, 

itu saya tabah. Saya mencoba lebih dekat dengan Tuhan,” 

katanya. Ongen memutuskan muncul terbuka setelah ia 

beberapa kali memberi keterangan pada kepolisian sejak 2 

Lengkapi Bahan PK 

Hingga minggu pertama bulan Juni, bahan-bahan yang dimiliki 

Kejaksaan Agung masih belum cukup bukti sebagai bukti baru 

untuk mengajukan PK atas keputusan Mahkamah Agung dalam 

perkara pembunuhan Munir. “Masih dibutuhkan lagi 

keterangan dari sejumlah saksi untuk melengkapi bahan-bahan 

yang dinilai masih tercerai-berai, menjadi satu kesatuan, “ kata 

Jaksa muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga 

mengenai bahan-bahan yang saat ini dimiliki Kejaksaan agung 

dalam upaya mengajukan PK (9/05). 

“Dari pertama, keterangan sudah ada, tapi ini belum nyambung. 

Butuh kesaksian. Enggak tahu (saksinya) siapa menurut polisi 

yang pas. Kami hanya menilai sudah cukup alasan atau tidak,” 

katanya. Hari Kamis (7/06), polisi menyerahkan tambahan bukti 

baru berupa kesaksian Ongen yang sudah tertuang dalam berita 

acara pemeriksaan. Hingga saat ini, menurut Ritonga, jaksa tetap 

yakin Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir. “Namun 

hakim tidak yakin,” katanya. 

Sedangkan, polisi kembali (8/05) meminta keterangan dari 

Pollycarpus sebagai saksi. Polly diperiksa sebagai saksi untuk 

tersangka mantan Indra Setiawan. Kadiv Humas Polri Irjen Sisno 

Adiwinoto mengatakan, tidak tertutup kemungkinan penyidik 

polisi mengonfrontasikan hasil pemeriksaan terhadap Ongen 

14 



dengan keterangan dari Pollycarpus atau siapa pun yang 

terkait dengan perkara Munir. 

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supadji mengatakan 

kepolisian menemukan lebih dari 10 motif pembunuhan 

Munir. “Itu terungkap dalam rapat antara kejaksaan dan 

kepolisian,” ujar Hendarman. Penyebab kematian Munir yang 

tewas dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda (07/ 

09/2004), katanya, dipastikan karena diracun. “Tapi tidak ada 

orang yang melihat siapa yang memasukkan racun ke tubuh 

Munir,” ujar Hendarman (8/05). 

Hendarman enggan menjelaskan berbagai motif tersebut. 

Yang jelas, katanya, motif itu sedang didalami oleh penyidik 

Mabes Polri. “Ini untuk lebih menyakinkan apa penyebabnya 

(Munir dibunuh),” katanya. Hendarman, menambahkan, 

bukti baru untuk peninjauan kembali kasus Munir sudah ada, 

berupa kesaksian. Meskipun saksi tidak secara nyata melihat 

proses peracunan. “Rentetan sebab-sebab kematian Munir 

semakin jelas dan terang,” katanya. 

Kapolri Jenderal Sutanto pernah mengungkapkan sejumlah 

motif ini. Di antaranya, kasus ini terkait dengan pemilihan 

presiden tahap kedua pada September 2004 dan karena 

banyaknya kalangan yang tak suka terhadap perjuangan 

Munir membela HAM. Isteri Munir, Suciwati, 

mengungkapkan motif lain, yaitu perihal kebocoran dana 

operasi darurat militer Aceh senilai Rp 2 triliun, 

keberangkatan Munir ke Belanda yang dianggap dapat 

mempersulit pengadaan kapal korvet oleh TNI Angkatan 

Laut, serta pemalsuan uang oleh BIN yang hendak dibongkar 

Munir. 

Kedatangan Hina Jilani 

Di sela-sela proses hukum yang tengah berlangsung, utusan 

khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani 

mengunjungi Indonesia (5/05-13/05). Ia datang untuk 

memantau perkembangan penghormatan HAM pembela 

HAM di Indonesia, termasuk penuntasan kasus pembunuhan 

aktivis HAM Munir. 

Saat bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (KY), Hina 

Jilani, meminta pemerintah pemerintah Indonesia 

memerhatikan perlindungan para pembela HAM. 

Perlindungan terhadap keselamatan semua pembela HAM 

adalah sesuatu yang sangat penting. Ia juga menjelaskan, 

meski ia membawa wacana HAM, ia memfokuskan pada 

perlindungan keselamatan aktivis pembela HAM, termasuk 

bagaimana mereka bekerja. Aktivis pembela HAM itu bisa 

wartawan, pengacara, dan pengiat LSM. 

Hina Jilani juga akan memberikan waktu khusus untuk 

bertemu dengan KASUM. “Dia ingin mengetahui seluk beluk 

penuntasan kasus Munir. Apa yang sesungguhnya terjadi, 

lalu (mengapa) sekarang belum selesai,” ujar Usman Hamid. 

Menurutnya, pertemuan dengan Hina Jilani akan dilakukan 

tertutup. Dia juga mengakui bahwa salah satu alasan 

kedatangan utusan khusus Sekjend PBB itu terkait dengan 

lambannya penuntasan kasus Munir. Sebelumnya, Hina Jilani 

telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia 

untuk mempertanyakan tindak lanjut kasus ini. Namun 

pemerintah Indonesia tidak memberikan tanggapan. 

KASUM bertemu Hina Jilani 


Pada Sabtu (9/06) Hina Jilani mengadakan pertemuan tertutup 

dengan Suciwati dan KASUM di kantor sekretariat KASUM. Pada 

pertemuan yang dimulai pada pukul 18.00, Hina Jilani ditemani 

oleh stafnya, Guillaume, sementara KASUM diwakili Suciwati, 

Asmara Nababan, Usman Hamid, Choirul Anam, Rusdi 

Marpaung, Indria Fernida dan Indra L. 

Seusai pertemuan sekitar pukul 18.40 WIB, Hina yang memakai 

pakaian khas Pakistan dengan warna dominan hitam kepada 

wartawan hanya mengatakan, “Saya bermaksud mendapatkan 

data-data untuk melengkapi laporan saya tentang kasus Munir. 

Hal lain akan saya jelaskan kepada pres pada 12 Juni,” ujar Hina. 

Sedangkan Suciwati mengaku, pasca pertemuan itu ia memiliki 

harapan tinggi agar pemerintah lebih serius menangani kasus 

Munir. “Serius bisa sampai bisa ketemu motifnya. Pertemuan 

itu akan semakin menguatkan dukungan internasional terhadap 

penuntasan kasus ini,” ujarnya. 

Ketua KASUM, Asmara Nababan menyatakan, kedatangan Jilani 

memperkuat fakta bahwa dunia internasional memberi 

perhatian khusus pada kasus Munir. Karena itulah, komitmen 

pemerintah menuntaskan kasus Munir harus jelas bila dikaitkan 

dengan posisi Indonesia yang telah meratifikasi sejumlah 

konvenan HAM serta menjadi anggota Dewan HAM PBB. 

Karenanya, Asmara yakin kedatangan Hina Jilani akan 

membantu kasus Munir. Dia mencontohkan tekanan 

internasional dalam penyelesaian kasus pembantaian Santa 

Cruz 1991. Tekanan itu membuat Indonesia mengubah sikapnya 

terhadap HAM hingga membentuk Komnas HAM. “Itu karena 

tekanan internasional. Kasus Munir dengan Santa Cruz beda. 

Tapi tekanannya juga bisa lebih keras. Karena internasional akan 

mempertanyakan posisi kita sebagai anggota Dewan HAM PBB.” 

Sedangkan Usman Hamid menambahkan, dalam pertemuan itu 

pihaknya menginformasikan penilaian terhadap penyidikan 

kepolisian yang dianggap menunjukkan kemajuan. Namun ia 

juga mengungkapkan kendala yang muncul dalam proses ini. 

Hambatan itu, antara lain kecilnya akses informasi Suciwati 

terhadap hasil penyelidikan Polri. Dan rencana peninjauan 

kembali yang diajukan Kejaksaan Agung. Menurut Usman, 

hambatan terhadap akses itu sudah dialami Suciwati sejak 

Munir meninggal. “Sehingga kita menekankan setelah kunjungan 

Hina Jilani, ada akses yang lebih baik yang dimiliki Suciwati,” 

ujar Usman. Hambatan lain, adalah tertutupnya penyelidikan 

kasus itu saat proses membongkar hubungan telepon Mucdhi 

PR dengan Pollycarpus. 

Dalam siaran persnya (12/06), Hina Jilani menjelaskan soal 

kepedulian internasional terhadap kasus terbunuhnya Munir. 

Ia mengatakan, “Kasus itu secara pribadi merupakan kasus 

istimewa. Saya sudah menyampaikan pemikiran dan 



pandangan saya kepada pemerintah Indonesia. Saya 

berharap selama rangkaian masa tugas bisa mengemukakan 

persoalan ini kepada pejabat yang saya temui dan bisa 

mendapatkan masukan-masukan dari mereka.” 

Dukungan masyarakat Kanada 

Tak henti mencari keadilan, selama seminggu pada bulan Mei, 

Suciwati bertandang ke Kanada. Dia diundang oleh 

Internasional Centre for Human Rights and Democratic Development 

(ICHRDD). Organisasi nonpartispan itu dibentuk Parlemen 

Kanada pada tahun 1988. Tujuannya adalah mempromosikan 

dan mendukung penegakan HAM di seluruh dunia. Selain 

unsur pemerintah, Suciwati juga bertemu dengan media. 

Rights & Democracy berserta anggota-anggota koalisi 

organisasi HAM Kanada yang bekerja untuk isu Indonesia 

bersama KASUM meminta perhatian khusus pemerintah 

terhadap kasus Munir. Lebih lanjut organisasi-organisasi ini 

mendorong Pemerintah Kanada membuat sebuah 

pernyataan publik untuk mendukung diumumkannya hasil 

laporan tim pencari fakta dan menguatkan investigasi polisi, 

serta memastikan bahwa isu tersebut dimasukan dalam 

pertemuan dialog bilateral tentang HAM dengan Indonesia 

di Vancouver. 

Sedangkan kepala Asia ICHRDD, Mika Levesque menambahkan, 

kasus kematian Munir menunjukkan bahwa masalah utama di 

Indonesia saat ini adalah nihilnya kontrol sipil terhadap militer 

yang masih menikmati kekebalan atas hukum. Disinilah 

organisasi kami yang mempromosikan demokrasi ke seluruh 

dunia menaruh ke pedulian. Kasus Munir adalah test case,” 

tambahnya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Jean-Louis Roy, Presiden 

Rights & Democracy. Menurutnya, kasus pembunuhan Munir 

yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa walaupun telah 

ada reformasi politik tapi militer tetap jauh dari jangkauan 

hukum di Indonesia. “Tanpa kontrol masyarakat sipil terhadap 

militer, budaya impunity akan tetap ada dan terus melemahkan 

penerapan demokrasi di Indonesia,” tegas Jean. 

Dok.Kontras 

“Diskusi apapun tentang hak asasi manusia di Indonesia 

menunjukkan fakta bahwa impunity terus meningkat untuk 

kejahatan seperti pembunuhan suami saya. Kasus 

pembunuhan Munir yang belum terselesaikan hanya satu 

dari sekian kasus yang ada di Indonesia, dan keadilan yang 

didapatkan untuk kasus Munir akan membuka pintu 

keadilan bagi seluruh kasus di negeri ini”, kata Suciwati. 

Ongen Memberikan kesaksian di depan PN Jakarta Pusat 

Gugatan Suciwati kepada Garuda : 

Ajukan Banding untuk Dorong Profesionalisme Penerbangan Sipil 

Putusan tak penuhi harapan 

Gugatan Suciwati terhadap PT Garuda Indonesia dan pihak 

terkait lainnya, sebagian telah dikabulkan oleh majelis hakim. 

Dalam petikan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Andriyani Nurdin dengan 

anggota Sutiyono dan Kusriyanto, Kamis, (3/5), Pantun 

Matondang, pilot pesawat Garuda Indonesia dengan nomor 

penerbangan GA 974, yang ditumpangi oleh Munir dalam 

penerbangan Jakarta-Amsterdam, dan PT Garuda Indonesia 

dinyatakan terbukti lalai menjaga keamanan dan keselamatan 

salah satu penumpangnya. 

Pantun dan PT Garuda Indonesia diperintahkan membayar 

ganti rugi kepada Suciwati sebesar Rp 664,209 juta secara 

tanggung renteng. Pantun (tergugat IX) terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar kaidah kepatutan, 

ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dipegang pilot. 

Pantun mengetahui keadaan Munir, tetapi tidak segera 

berkonsultasi dengan petugas darat (ground of-ficer) untuk 

meminta izin pendaratan pesawat. Pilot dinilai melanggar hak 

subyektif Munir. 

Majelis juga berpendapat, Pantun melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang ditentukan 

Basic Operator Manual (BOM) dan Pasal 23 Undang-Undang (UU) 

Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan juncto Pasal 40 

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2001. Ketentuan itu 

mengatur bahwa kapten pesawat udara berhak menentukan dan 

mengambil tindakan demi keselamatan penerbangan serta 

bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan 

penumpang. Dalam BOM 5.2.1. disebutkan, jika penumpang 

16 



mengalami sakit serius di pesawat, pilot in command harus 

berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan perlu atau tidak 

meneruskan penerbangan atau mendarat. Bila ragu-ragu, ia 

harus minta saran medis dari darat. 

terutama campur tangan pihak tertentu untuk kepentingan 

yang bukan penerbangan sipil. Dengan tidak dikabulkannya 

permintaan atas audit Indepentden ini maka spirit gugatan 

ini menjadi tiada. 

Pantun bekerja di PT Garuda Indonesia. Karena itu, majelis hakim 

menyatakan perusahaan itu, selaku tergugat I, otomatis juga 

melakukan perbuatan melawan hukum. Pantun dan PT Garuda 

Indonesia diperintahkan membayar ganti rugi materiil dan 

imateriil sebebsar Rp 664,209 juta. Nilai 

ini lebih kecil dari ganti rugi yang 

dituntut Suciwati, yakni Rp 14,329 

miliar. 

Besaran ganti rugi itu dihitung 

berdasarkan ganti gaji Munir selama 

tiga bulan Rp 21,390 juta, uang 

pendidikan untuk anak Munir hingga 

jenjang sarjana Rp 557 juta, uang 

kesehatan Rp 35,7 juta, uang 

pemakaman Rp 3 juta, serta uang 

pengganti biaya yang dikeluarkan 

untuk pendidikan Munir sebesar Rp 6 

juta. 

Sedangkan terhadap tergugat lain, yaitu 

mantan Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (tergugat II), Vice President 

Corporate Ramelgia Anwar (tergugat 

III), Flight Operator Support Officer Rohainil Aini (tergugat IV), 

Pollycarpus BP (tergugat V), dan awak GA 974 lain, majelis hakim 

menyatakan mereka tidak terbukti melakukan perbuatan 

melawan hukum. 

Menanggapi putusan itu, kedua belah pihak menyatakan 

banding. Pengacara PT Garuda Indonesia, Uki Indra, mengatakan 

pertimbangan hakim tentang kelalaian pilot tak meminta saran 

dari petugas medis di darat dinilainya tidak tepat. Sementara 

Suciwati menyatakan menilai putusan tersebut masih jauh dari 

harapan keadilan dan tujuan gugatan itu sendiri. 

Alasan pengajuan banding 

Kuasa hukum Suciwati menilai 

bahwa kontruksi fakta putusan PN 

Jakarta Pusat yang mengabulkan 

sebagian permintaan dalam gugatan 

dan menyatakan Garuda bersalah 

hanya dilandasi oleh kelalaian 

Garuda dalam penanganan orang 

sakit. Padahal beberapa fakta yang 

memang terjadi dan diakui kejadian 

tersebut ada dan merupakan 

perbuatan melawan hukum. Namun 

tidak dimasukkan sebagai kontruksi 

putusan. Fakta tersebut misalkan saja 

keberadaan kru dengan surat resmi 

yang cacat hukum dan pemindahan 

tempat duduk yang ilegal 

Yang kedua, tidak ada permintaan maaf atas kesalahan di 

media publik. Dalam putusan tersebut memang pihak 

Garuda dinyatakan bersalah. Namun kesalahan tersebut 

tidak dibarengi dengan permintaan maaf atas perbuatannya 

yang telah merugikan Suciwati dan 

keluarga. Harusnya Majelis Hakim juga 

mengabulkan permintaan maaf Garuda 

yang dimuat dalam media publik. Hal 

ini disebabkan karena pelayanan 

Garuda selalu berhubungan dengan 

wilayah publik. Permintaan maaf yang 

dilakukan di hadapan publik, akan 

mendorong Garuda lebih baik dan 

bertanggung jawab atas semua kegiatan 

yang telah dan akan dilakukan. 

Kuasa hukum Suciwati menilai bahwa 

kontruksi fakta putusan putusan PN 

Jakarta Pusat yang mengabulkan 

sebagian permintaan dalam gugatan 

dan menyatakan Garuda bersalah 

hanya dilandasi oleh kelalaian Garuda 

dalam penanganan orang sakit. 

Padahal beberapa fakta yang memang 

terjadi dan diakui kejadian tersebut ada dan merupakan 

perbuatan melawan hukum. Namun tidak dimasukkan 

sebagai kontruksi putusan. Fakta tersebut misalkan saja 

keberadaan kru dengan surat resmi yang cacat hukum dan 

pemindahan tempat duduk yang ilegal. 

Bagi Suciwati, fakta ini dapat menjadi titik masuk 

pengungkapan kebenaran pembunuhan Munir dari aspek 

yang lebih luas. Begitu pula penting bagi penerbangan sipil, 

terutama Garuda yang menjadikan fakta tersebut sebagai 

pengalaman yang tidak boleh terjadi lagi. Dua alasan inilah 

yang menjadi bagian alasan mengajukan banding terhadap 

putusan PN Jakarta Pusat. 

Alasan pengajuan Suciwati untuk mengajukan banding 

didasarkan karena dua permintaan penting yang diajukan tidak 

dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, permintaan untuk 

melakukan Audit Independent. Padahal, permintaan ini 

merupakan tujuan dari gugatan, yaitu mendorong agar Garuda 

sebagai perusahaan BUMN yang menyediakan layanan jasa 

penerbangan sipil agar professional. Tidak dicampuri oleh 

kepentingan lain dalam pengelolaan perusahaan tersebut, 

Gugatan PT Garuda Indonesia ini tenyata juga dilakukan oleh 

Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI menilai 

awak pesawat Garuda lalai memberikan pertolongan, 

sehingga aktivis HAM Munir tewas di atas pesawat. 

Pengurus harian YLKI, Sudaryatmo menyatakan bahwa 

“materi gugatannya hampir sama dengan gugatan Suciwati 

terdahulu. Tapi, kini YLKI mengajukan berdasarkan hak legal 

standingnya.” 

Penghargaan HAM Princen 

Munir, mendapatkan penghargaan Poncke Princen Human Rights Prize 2007. Penghargaan itu didasarkan pada kerja-kerjanya 

sebagai aktivis HAM dan dikategorikan sebagai Human Rights Lifetime Achievement. Selain Munir, panitia Penghargaan Poncke 

Princen Human Rights Prize juga menetapkan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Inu Kencana, sebagai Human Rights 

Promotor and Educator dan program pemberitaan Liputan 6 SCTV sebagai Human Rights Campaigner sebagai penerima anugerah 

itu. 


KABAR DARI DAERAH 

Lindungi Kebebasan Sipil ! 

Intimidasi dan tindak kekerasan hingga kini masih saja dilakukan oleh sekelompok 

orang pada kelompok lainnya. Sementara aparat keamanan tak mengambil tindakan 

hukum untuk menindaknya, bahkan ikut melakukan intimidasi untuk membubarkan 

kebebasan sipil tersebut. Padahal dengan jelas negara menjamin tiap warga negaranya 

untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. 

Peristiwa pembubaran paksa terhadap forum sipil kembali 

terjadi di Solo, 21 Juni 2007. Dengan alasan mendapatkan 

ancaman dari LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), aparat 

Polses Colomadu Karanganyar dan Polres Karanganyar, Jawa 

Tengah membubarkan seminar yang digelar LPH YAPHI dan 

Insan Emas di Rumah Makan Taman Sari, Solo. 

Acara bertajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat Sipil 

Tanpa Kekerasan” tersebut sedianya dimaksudkan untuk 

membangun ruang komunikasi dan 

dialog masyarakat agar tidak melakukan 

kekerasan dalam menyelesaikan 

masalah. Seminar ini juga berangkat 

dari maraknya berbagai peristiwa 

pelarangan membangun tempat 

beribadah dan kekerasan di Solo, yang 

antara lain terjadi di Gereja Penyebaran 

Injil Rajawali (sejak 1995-2007), Gereja 

Jemaat Kristen Indonesia “Kristus 

Gembala” (3 Juni 2007) dan Kapel St. 

Antonius Gombang (September 2005- 

2007), maupun aktifitas beribadah di 

rumah Buntoro, Surakarta (29 Juni 2007). 

Para pelaku pembubaran (pelaku 

kekerasan) mengatasnamakan kelompok 

agama tertentu. 

Saat itu Kapolsek Colomandu 

Karanganyar Jateng Kridho Baskara meminta agar kegiatan 

seminar dibatalkan dan melarang pemilik rumah makan 

Taman Sari untuk mengeluarkan makanan kecil (snack), 

sambil marah serta menggebrak meja. Karena ketakutan 

pemilik rumah makan tersebut menelepon panitia acara yang 

segera datang sesaat kemudian. Tak lama setelah itu anggota 

Polres Karanganyar Jateng kembali. Setelah terjadi dialog 

antara panitia acara seminar dengan pihak kepolisian, 

akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan seminar 

boleh dilaksanakan hanya sampai pukul 11.30 Wib. 

Baru saja acara berlangsung, tiba-tiba datang satu mobil 

kijang dan satu truk berisi anggota kepolisian lengkap dengan 

pentungan, siap siaga di sekitar tempat berlangsungnya 

acara. Mereka meminta acara dibubarkan. Karena situasi 

tegang, akhirnya panitia acara terpaksa menghentikan acara 

dan mempersilahkan peserta pulang. Pihak Polres 

Karanganyar membubarkan acara tersebut dengan alasan 

ada permintaan dari kelompok yang menamakan diri LUIS. 

Sehari sebelumnya, pada pukul 23.30 Wib panitia mendapat 

teror via telepon dari LUIS. LUIS meminta acara seminar 

“Seyogyanya Polri 

memberikan perhatian 

yang serius atas hal ini. 

Kapolri harus segera 

menginstruksikan 

jajarannya untuk 

melindungi warga yang 

bermaksud menjalankan 

hak-hak dasarnya 

sekaligus mencegah 

kembali terjadinya aksi 

kekerasan masyarakat.” 

dibatalkan. Secara khusus, LUIS menolak kehadiran Dawan 

Rahardjo selaku salah satu pembicara karena dianggap telah 

menyebarkan ajaran-ajaran pluralisme yang 

mencampuradukan agama. 

Peristiwa serupa juga terjadi di Tasikmalaya. Pelarangan, 

intimidasi dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadyah kembali 

terjadi sejak 19 hingga 26 Juni 2007 oleh 

kelompok tertentu yang mengatasnamakan 

GERAK (Gerakan Etika Rakyat Anti Korupsi), 

Taliban dan FPI. 

Melanggar Hukum 

Pemasungan berekpresi ini jelas merupakan 

pelanggaran atas kemerdekaan seseorang 

yang telah dijamin oleh negara. Negara wajib 

menjamin hak-hak warganegara untuk bebas 

menjalankan haknya untuk berkumpul, 

mengeluarkan pendapat serta menjalankan 

agama dan keyakinannya berdasarkan 

konstitusi RI. Apalagi kebebasan beragama 

dan berkeyakinan merupakan salah satu hak 

asasi manusia yang tidak bisa dikurangi, 

dibatasi dan dilanggar dalam bentuk apapun 

(non derogable rights). 

Maka sudah sepantasnya Polri berani menindak para pelaku 

yang melakukan aksi-aksi yang sepihak melanggar hukum, dan 

bukan justru membiarkan aksi-aksi kekerasan terus 

berlangsung. Jika Polri tidak mengambil tindakan hukum 

terhadap pelaku, maka tak heran jika timbul persepsi di 

masyarakat tentang adanya sikap disriminasi aparat kepolisian 

terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam menjalankan 

keyakinannya. 

Seyogyanya Polri memberikan perhatian yang serius atas hal 

ini. Kapolri harus segera menginstruksikan jajarannya untuk 

melindungi warga yang bermaksud menjalankan hak-hak 

dasarnya sekaligus mencegah kembali terjadinya aksi kekerasan 

masyarakat. Di sisi lain Pemerintah harus memberikan 

dukungan yang penuh terhadap setiap inisiatif masyarakat yang 

hendak membangun ruang komunikasi dan dialog demi 

mencegah aksi-aksi sepihak yang justru menimbulkan keresahan 

dan memicu ketegangan hubungan antar masyarakat.*** 

18 



Buntut Bentrokan, TNI Tangkap Warga di Alue Dua, Aceh 

Kekerasan dibalas dengan kekerasan, begitulah yang dialami 

warga desa Alue Dua, Aceh. Pada kali pertama terjadi keributan 

antara warga dan anggota TNI yang mengakibatkan pemukulan 

terhadap anggota TNI tersebut (21/3) aksi pemukilan tersebut 

dibalas oleh aparat TNI beberapa hari kemudian (24/3). 

Bak operasi khusus yang hendak menangkap seorang pelaku 

kejahatan besar, sekitar pukul 06.30 WIB sejumlah aparat polisi 

dan TNI (8/05), melakukan penggeledahan terhadap rumah 

Ramli (68), warga dusun Drien Kemuneng, Seumirah, Kec. Nisam 

yang diduga sebagai pelaku pemukulan terhadap anggota TNI 

di desa Alue Dua. Berdasarkan pengakuan dari pihak keluarga, 

Ramli Hamid ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan 

sampai saat ini masih ditahan di Polres Lhokseumawe. Padahal 

sebelumnya korban tidak pernah 

menerima surat pemanggilan dan juga 

tidak terdapat namanya dalam list DPO 

(daftar pencarian orang). 

Padahal, jauh-jauh sebelumnya, KontraS 

pernah menyatakan agar TNI tidak terlalu 

jauh masuk dalam urusan penegakan 

hukum, baik tugas-tugas penyelidikan dan 

penyidikan yang notabenenya merupakan 

wewenang penuh kepolisian. Adalah 

sangat tidak bijak apabila TNI masih terus 

memburu pelaku pemukulan terhadap 

anggota TNI di desa Alue Dua, padahal 

pihak TNI sendiri sudah menyatakan 

bahwa kasus ini telah diserahkan kepada 

polisi untuk mengusutnya. 

Kompetensi kepolisian 

Upaya hukum untuk 

menyelesaikan kasus tindak 

kekerasan terhadap ke-empat 

anggota TNI tetap harus 

ditegakkan, lagi-lagi ini harus 

dilakukan oleh polisi bukan 

tentara. Polisi harus mengusut 

tuntas kasus ini untuk 

kepentingan hukum dan tidak 

diskriminatif. Tidak seperti 

pengusutan kasus-kasus 

sebelumnya, kasus Paya Bakong 

misalnya, dimana penyelidikan 

polisi menjadi mentok bila kasus 

tersebut dilakukan oleh aparat 

negara. 

Jika benar seperti yang dikatakan oleh 

Danrem 011/LW, Kolonel Inf Muhammad 

Erwin Syahfitri bahwa keterlibatan TNI dalam proses hukum 

kasus Alue Dua telah dikoordinasikan dengan Polres 

Lhokseumawe karena penyelesaian kasus ini kurang berjalan 

(Serambi, 7/5/07). Seharusnya proses hukum terhadap kasus 

Alue Dua secara hukum merupakan kompetensi kepolisian. Jika 

ternyata ada faktor ketidakmampuan polisi dalam menganani 

kasus ini sehingga membutuhkan bantuan TNI, maka perihal 

tersebut harus dideklarasikan atau dijelaskan oleh pihak 

kepolisian atau atas permintaan otoritas pemerintahan sipil. 

Tentunya, dengan menyebutkan argumentasi yang tepat perihal 

kesulitan yang dialami oleh kepolisian tersebut. 

Menjadi tidak tepat jika TNI mendesak atau mengintervensi polisi 

dalam proses hukum terhadap kasus Alue Dua. Karena diketahui, 

kasus ini juga melibatkan TNI, maka sudah seharusnya polisi 

menunjukkan sikap profesional dan independen dalam 

mengungkap kasus ini. 

Sebelumnya, saat peristiwa pemukulan atas empat anggota 

TNI itu belum terjadi, keberadaan pasukan TNI di SD Alue 

Dua patut dipertanyakan. Apabila menyangkut dengan 

pengamanan seperti yang disampaikan Dandim Aceh Utara, 

Letkol Inf Yogi Gunawan (Rakyat Aceh, 23/3). Karena, hal 

tersebut bertentangan dengan UU TNI No. 34/2004 pasal 5, 6 

dan 7 tentang peran, fungsi dan tugas TNI. Apalagi kondisi 

Aceh sudah damai. Maka tugas kepolisian-lah untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat, TNI hanya terlibat jika 

diminta bantuannya. 

Upaya hukum untuk menyelesaikan 

kasus tindak kekerasan terhadap keempat 

anggota TNI tetap harus 

ditegakkan, lagi-lagi ini harus dilakukan 

oleh polisi bukan tentara. Polisi harus 

mengusut tuntas kasus ini untuk 

kepentingan hukum dan tidak 

diskriminatif. Tidak seperti pengusutan 

kasus-kasus sebelumnya, kasus Paya 

Bakong misalnya, dimana penyelidikan 

polisi menjadi mentok bila kasus 

tersebut dilakukan oleh aparat negara. 

Untuk sebuah penegakan hukum yang 

tidak diskriminatif maka polisi harus 

bertindak lebih profesional dan 

transparan serta berlaku adil dengan 

memberikan perlakuan yang sama 

kepada setiap warga negara di hadapan 

hukum. Karenanya, Kapolda segera 

dapat menjelaskan kepada publik di Aceh 

mengenai pelibatan TNI dalam proses penegakan hukum 

kasus Alue Dua sekaligus menjelaskan peran perbantuan apa 

yang diminta oleh pihak kepolisian kepada TNI dalam 

membantu penanganan kasus tersebut. 

Kapolda hendaknya dapat pula bekerja layaknya polisi 

profesional dengan tetap mengedepankan independensi dan 

kemandirian sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan. 

Selain itu, TNI seharusnya menerima dan 

menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus Alue Dua 

kepada pihak kepolisian sekaligus menjelaskan kepada publik 

Aceh bentuk koordinasi seperti apa yang telah mereka 

lakukan dengan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti 

kasus tersebut.*** 

“ Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam 

negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lainnya, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar tindakan 

penghilangan secara paksa “. 

(Pasal 1 (2) Konvensi Internasional tentang perlindungan semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa) 



Bentrokan Dua Kubu di Kampus UISU Medan 

Konflik dualisme kepemimpinan 

rektorat antara Sahriani Siregar dan 

Helmi Nasution yang telah 

berlangsung sejak tahun lalu, 

akhirnya berujung pada tindak 

kekerasan antar dua kelompok 

bertikai dengan pengerahan massa 

(10/05). Peristiwa serangan subuh 

sekitar pukul 05.00 Wib itu, dilakukan 

oleh kelompok Sahriani terhadap 

kelompok Helmi yang menguasai 

kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Keduanya 

mengklaim berhak atas kepemimpinan di perguruan tinggi 

yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan, itu. 

Mereka saling menyerang dengan batu serta mengacungacungkan 

senjata tajam. Kurang-lebih 400 orang dari kubu 

Sahrani menguasai kampus. Massa merazia mahasiswa, 

anggota satuan pengamanan, dan pengawai kampus yang 

mendukung Helmi. Mereka juga menggeledah sejumlah 

ruangan. Aksi ini mengakibatkan jatuhnya puluhan korban 

luka. Bahkan, sejumlah mahasiswa lainnya hingga kini belum 

diketahui nasibnya. 

Sekitar pukul 08.00 Wib, aparat kepolisian datang, yang 

disusul sejumlah warga yang ikut membantu melerai 

bentrokan. Tak lama kemudian anggota DPRD Sumatera 

Utara, diantaranya Abdul Hakim Siagian dan Nurdin 

Ahmad, tiba. Namun, kedatangan sejumlah pihak ini tak 

berhasil menyelesaikan dualisme kepemimpinan Yayasan 

UISU. Di tengah negosisasi, massa pendukung Sahriani dan 

Helmi kian membeludak. Suasana kampus pun memanas lagi. 

Sekitar pukul 12.30 Wib bentrokan yang kedua pecah. 

Perang batu berlangsung sekitar setengah jam. Satu unit 

mobil ambulans inventaris kampus rusak dan tiga unit 

sepesa motor hangus dibakar. Atap gedung dan jendela kaca 

kampus berantakan. Masjid As-sholihin di lingkungan 

kampus juga tak luput dari sasaran perusakan. 

Kekerasan yang terjadi akibat dualisme kepemimpinan ini 

bukanlah yang pertama. Pada 25 April lalu, sejumlah 

mashasiswa UISU yang melakukan aksi damai 

mempertanyakan kejelasan tentang kepengurusan rektorat 

juga mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan itu 

dilakukan oleh satpam dan pengawai kampus terhadap lima 

mahasiswa peserta aksi. Tindakan penganiayaan yang 

dilakukan pihak kampus itu telah dilaporkan oleh para 

mahasiswa ke Mapoltabes Medan (26/04), namun hingga saat 

ini belum ada tindakan yang jelas terhadap para pelaku. 

Dualisme kepemimpinan di kampus ini, menurut dia, sudah 

beberapa kali memicu keributan di antara dua kelompok yang 

bertikai. Kubu Sahriani merasa paling berhak memimpin 

yayasan karena ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional. Adapun Helmi Nasution 

merasa lebih berhak memimpin UISU karena mendapat 

amanat melalui pemilihan anggota yayasan. 

Diproses secara hukum 

Anggota Komisi II DPR, Arbab Paproeka, meminta kemelut yang 

di terjadi UISU diproses secara hukum. “Dari data dan fakta 

yang saya pelajari menunjukkan apa yang terjadi di UISU 

merupakan rekayasa yang sistematis. Siapapun yang 

mendesainnya harus dibongkar tuntas. Ada indikasi 

keterlibatan oknum di Kepolisian daerah Sumatera Utara di 

balik kekisruhan UISU, “ katanya, Rabu (23/05). Karena itu, ia 

meminta kepada pihak yang berwenang, terutama Kapolri, 

untuk mengungkap rekayasa sistematis yang diduga 

melibatkan oknum pensiunan dan aparat. 

Arbab mengatakan semestinya tugas polisi adalah 

menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di masyarakat. 

Tapi, yang terjadi justru membiarkan sebaliknya; aparat justru 

membiarkan terjadinya kekisruhan. Seharusnya polisi bisa 

mengantisipasi bentrok fisik di kampus UISU. “Medan itu bukan 

sebuah desa terpencil yang susah dijangkau aparat kepolisian. 

Apalagi, sebelum memasuki kampus, pihak yayasan UISU yang 

sah sudah melayangkan permohonan tertulis kepada 

Kapoldassu, “ tegas Arbab, wakil rakyat yang berasal dari 

Fraksi Partai Amanat Nasional. 

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dikumpulkan 

Kontras Medan di lapangan, memang terlihat adanya sesuatu 

yang janggal, khususnya berkenaan dengan profesionalisme 

kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat. Sejumlah 

pertanyaan-pun mengemuka. Antara lain, apakah benar polisi 

mempunyai hubungan bisnis (conflik of interest) dengan PT.Wira 

sebagai outsourcing jasa pengamanan yang digunakan oleh 

kelompok Helmi Nasution 

Hal janggal lainnya, Pihak Sahriani mengklaim bahwa sebelum 

melakukan serangan subuh itu, mereka telah memberitahukan 

kepada pihak Polda. Polsek Medan Kota pun telah 

mempersiapkan diri dengan melakukan apel (sekitar pukul 

04.15). Namun, baru pada pukul 06.30 polisi baru bergerak ke 

lokasi peristiwa. Padahal jarak Polsek dengan tempat perkara 

hanya 200 meter. 

Dari bentrokan ini, kita berharap agar Kapolri dapat bertindak 

profesional dan menjalankan mandatnya untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan melindungi 

keselamatan jiwa, harta benda dan masyarakat dari gangguan 

ketertiban. Disamping itu, polisi harus mengembalikan kampus 

dalam suasana normal, dengan memberikan jaminan 

keamanan bagi berlangsungnya perkuliahan secara normal, 

serta meniadakan keberadaan para preman/jasa pengamanan 

yang digunakan oleh pihak yang bertikai. Ketiadaan jaminan 

akan tindakan polisi ini akan selalu membuahkan tindakan 

main hakim sendiri menjadi kian subur di masyarakat. 

Yang terpenting lainnya, aparat kepolisian segera bisa 

melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk 

memberikan jaminan peradilan yang fair (fair trial) terhadap 

pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab.*** 

20 



Polisi Medan: Sulit Bedakan Penjahat dan Polisi 

Di Medan, Sumatera Utara, polisi dengan dalih menangkap perampok 

malah berulah selayak yang ditargetkan. Dua orang korban aksi polisi 

tersebut merenggang nyawa, sementara harta benda yang mereka 

miliki diambil paksa polisi. Pihak keluarga korban yang 

mempermasalahkan hal ini malah dikriminalkan. 

Peristiwa terjadi pada 11 April sekitar pukul 03.00 Wib dini hari. Sekitar 

30 orang anggota Poltabes Medan dipimpin Kasat Reskrim dan Kanit 

Jahtanras mendatangi rumah Hj. Supiah (kakak kandung Suherman). 

Karena mereka mencari Suherman, Hj Supiah mengatakan 

Suherman tidak berada di rumahnya. Hj Supiah lalu meminta aparat 

langsung mencari ke rumah Suherman yang hanya berjarak 400 

meter dari rumah Hj Supiah. Mendengar jawaban tersebut, ke-30 

anggota Poltabes Medan ini malah menggeledah rumah Hj Supiah 

sembari menodongkan senjata kepada Hj Supiah. Setelah itu, mereka 

mengambi dua unit Handphone dan satu pesawat telepon rumah 

tanpa menunjukkan penggeledahan, surat penyitaan dan tidak 

memberikan berita acara penyitaan. 

Dengan menodongkan senjata api ke suami Hj. Supiah, mereka 

memaksa menunjukkan rumah Suherman. Setibanya di sana, oknumaparat 

polisi ini langsung menangkap Suherman (yang saat itu tidak 

melawan), tanpa menunjukkan surat penangkapan. Tangan dan kaki 

Suherman diborgol dan dibawa ke dalam mobil. Setelah menangkap 

dan membawa Suherman, aparat juga menangkap isteri Suherman, 

dua orang anak Suherman (berumur 7,5 tahun dan 4 tahun), dua 

orang keponakan Suherman berikut seorang pembantu Suherman 

dan seorang tetangga Suherman yang kebetulan berada di rumah 

Suherman. 

Harta benda Suherman yang seluruhnya berjumlah sekitar 2,7 miliar 

(berupa uang tunai, emas berlian, dan 3 sertitifat tanah) juga dirampas 

oleh para aparat. Semua ini dilakukan tanpa menunjukkan surat 

penangkapan, surat penyitaan dan surat penggeledahan. Perbuatan 

ini juga jelas bertentangan dengan prosedur hukum. Di hari yang 

sama kejadian serupa dialami juga oleh Marsudi Triwijaya. 

Tewas dengan luka tembak 

Tak lama setelah penangkapan kedua orang ini, siang harinya, 

keluarga mendapat kabar kalau kedua orang tersebut telah 

meninggal dunia. Diketahui akhirnya, kedua orang ini tewas dengan 

luka tembakan di dada dan luka penganiayaan di tubuh. 

Keluarga almarhum Suherman & Keluarga almarhum Marsudi 

menuntut Polri agar menghukum anggota Poltabes Medan yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan yang juga telah melakukan 

tindak pidana perampokan harta benda senilai sekitar 2,7 miliar (berupa 

uang tunai, emas berlian, dan 3 sertitifat tanah). Namun, tuntutan ini malah 

disikapi Polri secara tidak konsisten dengan mengingkari paradigma 

barunya. Polri lebih cenderung melindungi Poltabes Medan yang 

nota bene anggotanya ketimbang berpihak kepada keluarga korban. 

Pengaduan yang disampaikan ke Dit Reskrim Polda Sumut (16/04) 

dan (20/04) serta pengaduan di Divisi Propam Mabes Polri (26/04), 

hingga kini tetap tidak ada tindak lanjutnya. Selama kurun waktu dua 

bulan ini para pelaku dibiarkan bebas. Bebas untuk mengulangi 

perbuatannya, menghilangkan barang bukti serta mengintimidasi 

dan mengkriminalisasi keluarga korban yang menuntut keadilan. 

Merasa tidak diawasi dan diberi kesempatan untuk mengulangi 

perbuatannya, para pelaku yang diantaranya Pejabat di Poltabes 

Medan kembali menyalahgunakan kewenangannya untuk 

mengintimidasi dan mengkriminalisasi keluarga korban. 

Penyalahgunaan wewenang pertama dilakukan oleh Poltabes 

Medan. Keluarga korban dituduh telah memfitnah Poltabes 

Medan dan akan ditahan di Poltabes Medan karena telah 

menuntut pembunuhan dan perampokan yang dilakukan jajaran 

Poltabes Medan. 

Keluarga korban menuntut harta yang dirampok agar 

dikembalikan dan aparat pelakunya dihukum. Namun, 

Kapoltabes Medan mengatakan bahwa harta benda senilai 2,7 

miliar yang telah dirampok anggotanya tersebut berasal dari 

hasil kejahatan. Selanjutnya Kapoltabes Medan memerintahkan 

penyidikan asal-usul/sumber harta tersebut dengan 

menggunakan Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang 

Pencucian Uang. Hal ini seperti sengaja dilakukan agar dapat 

menahan dan menghukum isteri korban yang tidak ikhlas 

dengan pembunuhan suaminya dan perampokan yang dilakukan 

Poltabes Medan. 

Tak berhenti sampai disini, Poltabes Medan juga menangkap 

dan menahan kakak kandung Suherman yang selama ini sangat 

gigih menuntut keadilan adiknya. Supiah (kakak kandung 

Suherman) ditangkap tanggal 21 Juni 2007 dan hingga kini masih 

ditahan. 

Melihat kebrutalan dan penyalahgunaan kewenangan Poltabes 

Medan yang dibiarkan oleh Kapolda Sumut, Juliana (isteri 

almarhum Suherman) & Rusmini (isteri almarhum Marsudi) 

merasa terancam keselamatan dan keamanannya bila tetap 

berada di wilayah kekuasaan Poltabes Medan. Keduanya 

terpaksa mengungsi dari Sumatera Utara dan meminta 

perlindungan hukum kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

dan Kapolri. 

Dari semua rangkaian kejadian sewenang-wenang diatas, 

Kontras, YLBHI, dan LBH Medan, menghimbau Kapolri dapat 

memberikan tindakan tegas kepada oknum Medan yang terlibat 

dalam pembunuhan dan perampokan Suherman dan Marsudi 

Triwijaya, serta melimpahkannya ke proses persidangan untuk 

dihukum. 

Kapolri harus memberikan perlindungan kepada keluarga korban 

dari upaya intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh 

Poltabes medan. Mengupayakan pengembalian harta benda 

Suherman dan Marsudi yang telah dirampok oleh oknum 

Poltabes Medan. Yang terpenting pula, menjatuhkan tindakan 

tegas pada Kapoltabes Medan karena telah melindungi oknum 

Poltabes Medan yang terlibat pembunuhan Suherman dan 

Marsudi. 

Tak ada kata lain. Kasus kekerasan ini adalah kasus pelanggaran 

hak asasi manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk 

hidup. Kontras juga berharap Komnas HAM bisa segera 

melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung ke Medan. 

Hukum harus ditegakkan. Karena bukan zamannya lagi, 

seseorang termasuk aparat berhak dan mempunyai kekebalan 

melakukan perbuatan yang jelas melanggar hukum di negeri 

ini.*** 



Kekerasan Aparat Masih Terjadi Di Berbagai Daerah 

Kekerasan. Entah mengapa menjadi tontonan yang kerap, bahkan terlalu sering kita 

lihat. Ironisnya, segala bentuk kekerasan itu jadi “santapan rutin” bagi para penegak 

dan pengayom masyarakat. Mereka yang mengingkrarkan diri dan profesinya pada 

hukum dan kebenaran, malah menjadi para pelaku kekerasan itu sendiri. Cerita dari 

kekerasan di berbagai daerah jadi potret bagaimana “janji” untu membela hukum dan 

kebenaran telah dinodai oleh mereka sendiri. 

Cerita kekerasan di bulan Juni jadi awal dari dari begitu 

banyak cerita kekerasan lainnya. Pembunuhan terhadap Caci 

bin Tibu (40 th), warga Dusun Pakkeng, Desa Mamampang 

Kecamatan Tombolo Pao, diduga kuat dilakukan oleh anggota 

Kepolisian Sektor Tombolo Pao. Korban “sengaja dihabisi” 

dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal. 

Korban awalnya ditangkap Selasa (26/06), sekitar pukul 11.00 

WITA, oleh aparat kepolisian ketika hendak menuju ke Kota 

Makasar. Pada saat itu mobil yang ditumpanginya dihentikan 

oleh Kapolsek AKB Abidin WSC. Dari keterangan sopir angkot 

yang sedang makan di rumah makan Bonto Aji, korban 

dibawa oleh polisi (tidak diketahui korban dibawa kemana). 

Penangkapan tersebut tidak diinformasikan pada keluarga. 

Sedang kabar meninggalnya korban diketahui dari Kepala 

Rukun Kampung (RK). dari keterangan Kapolsek (lewat 

telepon yang dilakukan oleh keponakan korban), dikatakan 

bahwa Caci ditangkap dan ditembak karena berusaha 

melawan dan melarikan diri. 

Malam harinya, sekitar pukul 20.00 WITA, Jenasah korban 

tiba di rumah orang tuanya dengan diantar menggunakan 

mobil ambulance Puskesmas Tamaona. Di dalam mobil ini 

terdapat pula tiga orang perawat. Entah mengapa, jenazah 

korban juga diiringi satu mobil kijang pribadi yang 

digunakan aparat Polsek Tombolo Pao, berjumlah sekitar 

lima orang, turut pula kepala dusun (tiga orang aparat 

tersebut membawa senjata laras panjang). 

Korban diserahkan pada pihak keluarga. Dari tubuh korban 

terlihat bahwa korban mengalami luka tembak sebanyak 

lima kali (dua di bagian dada sebelah kanan tembus, satu di 

bagian perut sebelah kanan, satu di paha sebelah kanan 

tembus, dan satu di betis sebelah kanan). Pipi sebelah kiri 

bengkak (memar) warna biru. Selain itu tangan dan kaki 

korban remuk. Pihak keluarga menguburkan korban pada 

pukul 12.20 malam. penguburan ini dilakukan atas 

permintaan kepala dusun, yang meminta korban dikubur 

secara cepat dengan alasan takut membusuk akibat luka 

tembak. 

Esok harinya, Kepala Desa Mamampang membawa dua pucuk 

surat ke rumah orang tua korban dan meminta mereka 

menandatangani surat-surat tersebut. Surat pertama 

menyangkut bukti bahwa jenasah korban sudah diterima 

pihak keluarga, surat kedua menyangkut penolakan autopsi 

oleh orang tua korban. Berada ‘dalam tekanan” kedua surat 

ditandatangani oleh meraka. 

Dua harinya setelah peristiwa (28/06), datang lagi, dua orang 

polisi ditemani salah seorang membawa surat pernyataan untuk 

ditandatangani oleh orang tua korban, berisikan pernyataan 

bahwa, orang tua korban tidak merasa keberatan atas 

meninggalnya korban dan menganggap korban meninggal 

akibat sudah ajal, dan juga karena kelalaian sendiri melarikan 

diri. Dalam surat tersebut, dinyaakan pula bahwa selaku orang 

tua tidak putus-putusnya menasihati untuk tidak berbuat salah, 

namun korban tidak menghiraukan hingga saya (korban) 

menganggap bahwa sudah sepantasnya meninggal dengan jalan 

seperti itu. 

Jumlah surat satu lembar rangkap lima, namun surat tidak 

ditandatangani oleh orang tua korban. Saat itu, keluarga korban 

yang ingin melihat isinya meminta satu rangkap surat tersebut. 

Satu lembar surat tersebut akhirnya diberikan kepada keluarga 

korban. Namun, sekitar pukul 01.30 dini hari, Kepala Desa datang 

kembali meminta surat yang diberikan, dengan alasan akan 

mencari tahu pembuat surat itu (mengatasnamakan Kapolsek 

Tombolo Pao). Kepala Desa berjanji akan mengembalikannya 

setelah mengetahui pembuat surat. Esok harinya, keponakan 

korban menghubungi Kepala Desa (telpon) meminta surat yang 

telah diambil. Namun kepala desa mengatakan, surat telah basah 

dan hancur lantaran ia malam itu terjatuh dengan motornya 

saat menuju kantor Polsek Tombolo Pao. 

Pasca peristiwa tersebut, aparat polsek dan kepala desa 

menggalang dukungan dari masyarakat agar menandatangani 

surat yang mengucapkan terima kasih kepada polisi karena 

sudah menangkap korban (Caci), serta menyukuri tewasnya Caci 

karena yang bersangkutan dianggap pelaku tindak kriminal/ 

kejahatan. 

Tindakan tak terhormat dan tak prikemanusiaan ini jelas adalah 

tindak pidana dan pelanggaran HAM. Semestinya aparat 

kepolisian bertindak profesional dan transparan dalam 

menegakkan hukum, termasuk menindak pihak-pihak yang 

dianggap bersalah dengan menerapkan azas praduga tak 

bersalah serta menghormati HAM. Semestinya pula aparat 

menghindari penggunaan kekerasan dalam upaya menggali 

bukti keterangan dan informasi dari siapapun, termasuk kepada 

pelaku kriminal. 

22 



Di Tegal 

Aksi “main hakim dan sok jagoan” para aparat juga dialami 

oleh Kurniawan (23), seorang tukang becak juga mengalami 

tindakan penyiksaan di Mapolresta Tegal (3/05). Peristiwa 

dimulai saat Kurniawan yang sedang melintas di jalan Brantas 

dengan menggunkan sepeda melihat seorang perempuan yang 

menggunakan sepeda di jalan Brantas. Lantaran menyakini 

perempuan itu adalah pacarnya yang bernama Dewi 

(belakangan diketahui perempuan itu bernama DewiAstuti/30 

thn). Korban menghampiri dan mencolek badannya. Namun, 

ketika perempuan tersebut memalingkan muka, korban kaget 

karena perempuan itu ternyata bukan pacarnya. Ia berbalik arah 

tapi ditarik oleh perempuan tersebut. Buntutnya, sepeda yang 

digunakan korban jatuh dan badannya jatuh pula menimpa 

perempuan ini. 

Seketika perempuan ini berteriak hingga memancing perhatian 

warga. Sekitar sepuluh orang datang langsung memukul dan 

mengeroyok Kurniawan. Bersamaan dengan itu, patroli polisi 

sedang melintas, maka Kurniawan dan perempuan ini dibawa 

ke Mapolresta Tegal. 

Disinilah korban mulai mengalami tindak kekerasan. Dirinya 

dituduh melakukan pencabulan terhadap Dwi Astuti. Penyidik 

polisi lalu memaksa korban mengakui perbuatan ini dengan 

menyuruh korban menaruh jari kakinya di bawah kaki meja, 

kemudian mereka menduduki meja tersebut. Para oknum aparat 

ini juga menendang dada korban dengan menggunakan sepatu. 

Sayang, korban tak bisa mengenali para pelaku karena para 

aparat ini menggunakan kaos. 

Aparat kepolisian menuduh korban telah melanggar pasal 289 

jo 281 KUHP dan menahan korban. Keluarga korban baru dapat 

menjenguk korban (7/05). Saat menjenguk, juga dibatasi hanya 

tiga kali dalam seminggu. Pada (22/05), keluarga korban 

menerima surat penahanan dari Kapolresta Tegal dan surat 

perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Tegal. Hal ini 

kian membuat keluarga kian cemas, karena korban pasti kembali 

mengalami sejumlah tindakan penyiksaan jika ia dipindahkan 

ke LP. 

Di Medan 

Tindak kekerasan berupa penculikan, penganiayaan berat dan 

pembunuhan juga terjadi di Medan. Korban, Ibrahim (37), 

sebelum dirinya dibunuh mengalami penganiayaan yang 

menyebabkan hidung pecah dan berdarah, kepala bagian 

belakang robek berdarah, tangan kanan patah, seluruh tubuh 

lebam akibat pukulan yang diduga dilakukan menggunakan 

rantai. Diduga pelaku pembunuhan dan tindak kekerasan 

berjumlah sekitar delapan orang, dari Paskah TNI AU Lanud 

Polonia Medan, antara lain Serka Sulistiyo, Pratu Gutoyo, 

Hartono, Hadi dan kawan-kawan. 

Peristiwa kekerasan ini bermula (27/03) sekitar pukul 16.00 Wib. 

Ibrahim dijemput teman kerjanya, Buyung Waroka. Dari 

kesaksian Buyung, bahwa beberapa meter setelah keluar rumah 

ternyata sudah ada dua orang anggota Paska TNI AU Lanud 

Polonia Medan yang menunggu Ibrahim yaitu Pratu Gutoyo 

dan Hadi. 

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 20.00 Wib, keluarga 

menerima kabar dari warga sekitar kalau Ibrahim dipukuli 

oleh Serka Sulistiyo di Cafe Erna. Keluarga pun segera menuju 

Cafe Erna, tapi tidak menjumpai Ibrahim disana. Mereka lalu 

menuju klinik Bidan Syam di Jalan Bridjen Katamso Kp. Baru 

Medan. Sebelumnya keluarga menerima telepon dari korban 

yang meminta uang untuk biaya pengobatan. Korban 

meminta uang diserahkan pada Hartono yang akan datang 

ke rumah. 

Atas saran Hartono, keluarga membawa korban ke RS. Auri 

Abdul Muluk di jalan Ir. Juanda Medan. Ketika selesai berobat 

dan akan pulang, tiba-tiba di depan rumah sakit korban 

dibawa secara paksa oleh enam orang anggota Paska TNI AU 

dengan menggunakan mobil patroli (28/03 sektar pukul 01.00 

Wib). Mereka juga mengancam keluarga korban yang 

menghalangi penangkapan paksa ini. 

Esok paginya keluarga melapor ke POM TNI AD, POM TNI 

UA Lanud Medan, Markas Paskas TNI AU Medan. Petugas 

sempat tidak melayani dengan baik. Saat melapor kedua 

kalinya barulah petugas membuatkan laporan tertulis 

namun laporan tersebut tidak diberikan pada keluarga 

korban. 

Setelah 17 hari dinyatakan hilang, pada (14/04) keluarga 

korban mendapat informasi berupa foto-foto hasil outopsi 

dari anggota Polres Aceh Tamiang dan seorang kerabat 

keluarga korban, bahwa Ibrahim telah tewas dan mayatnya 

dtemukan di wilayah Aceh Tamiang. Diperkirakan korban 

tewas beberapa saat sejak ia diculik. Hal ini dibuktikan dari 

berita beberapa harian terbitan Medan (31/03), yang 

memberitakan adanya penemuan mayat “Mr X” di Aceh 

Tamiang. Dari semua bukti yang ada jelas terlihat bahwa 

korban telah dianiaya dan dibunuh secara keji oleh para 

oknum yang menculiknya. 

Di Simalungun 

Sementara itu, kinerja buruk dan perbuatan sewenangwenang 

para oknum polisi juga dapat dicermati di Resort 

Simalungun, Sumatera Utara. Para aparat pengayom 

masyarakat ini malah kerap kali melakukan kekerasan dan 

pembiaran terhadap kasus-kasus yang mengancam hak-hak 

asasi manusia. Pem-backing-an terhadap pemodal, tidak 

berjalannya role of law jadi indikasi kuat dugaan gagalnya 

Polres Simalungun melakukan tugas utamanya yaitu 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

terhadap masyarakat. Perbuatan ini jelas telah 

memburamkan citra polisi yang tengah berupaya mengubah 

paradigmanya menjadi “community police”. 

Tercatat enam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di 

Simalungun. Mulai dari pemerkosaan, penangkapan tanpa 

prosedur, dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota 

Polres Simalungun yang hingga kni tak jelas penyelesaiannya. 



Tak ada ada akses dan transparansi pada masyarakat luas 

atas kasus-kasus yang mereka tangani ini. 

Sedang sampai pertengahan tahun 2007 ini telah tercatat dua 

kasus yang massif yaitu kasus pemukulan terhadap petani 

yang mempertahankan haknya dan penahanan 17 petani di 

Mariah Hombang yang dilakukan tanpa prosedur hukum. 

Aparat yang diyakini juga bersama para preman bayaran 

melakukan intimidasi dan kekerasan. 

Keberpihakan Polres Simalungun terhadap pemodal kembali 

dipraktekkan saat buruh harian lepas PTPN IV Dolok 

Sinumbah berunjuk rasa menuntut hak mereka yang belum 

terpenuhi. Kapolres Simalungun, Alex Mandalika 

membubarkan aksi buruh harian lepas PTPN IV Dolok 

Sinumbah di depan kantor PTPN IV dengan alasan massa 

aksi tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan 

(STTP). Padahal para buruh telah mengirim surat 

pemberitahuan aksi. Tindakan ini jelas mencerminkan 

represifitas negara dengan mengekang kebebasan berekspresi 

yang dijamin oleh UUD 1945 serta pembungkaman terhadap 

demokrasi. 

Abu Dujana 

Sementara itu, penanganan terhadap aksi-aksi terorisme di 

Indonesia menjadi catatan kelam tersendiri bagi aparat 

kepolisian. Lihat saja, bagaimana maraknya protes dari 

sejumlah pihak terhadap upaya Polri menangkap para 

tersangka terorisme itu. Yang terakhir adalah kasus 

penangkapan dan penembakan terhadap Abu Dujana. Dari 

keterangan sang anak, Sidiq Abdullah (8 thn), Dujana 

ditembak dalam keadaan menyerah tanpa perlawanan. 

Ironisnya, peristiwa ini juga terjadi dan dilakukan di 

hadapan sang anak yang masih kecil. 

Sedangkan pernyataan Kapolri yang meminta agar 

penembakan Abu Dujana dimaklumi, justru membenarkan 

adanya kesalahan. Jelas, hal ini patut di pertanggungjawaban 

secara hukum. 

Patut dihargai upaya Polri khususnya Datesemen 88 Anti 

Teror Mabes Polri untuk menangkap para pelaku kejahatan 

terorisme di Indonesia. Segala upaya memberantas aksi-aksi 

peledakan bom atau aksi kekerasan lainnya yang menimbulkan 

banyak korban jiwa tak bersalah, ketakutan serta rasa tidak 

aman kalangan masyarakat luas wajib kita dukung. Terlebih, 

upaya mengakhiri kejahatan terorisme merupakan upaya untuk 

melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia. 

Namun, segala upaya yang dilakukan oleh negara dan setiap 

lembaga penegak hukum tetap harus memperhatikan kaidahkaidah 

yang berlaku dalam hukum nasional maupun 

internasional. Undang-undang nasional maupun konvensi PBB 

membolehkan aparat penegak hukum untuk menggunakan 

kekuatan, termasuk dengan senjata api. Namun penggunaan 

kekuatan itu tidak boleh digunakan secara eksesif (berlebihan). 

Penegak hukum boleh menembak jika keadaan jiwa atau 

keselamatan orang lain terancam. Alasan Polri bahwa 

kemungkinan nyawa aparat atau keselamatan orang lain 

terancam jelas masuk akal. Namun pertanyaannya, apakah 

ancaman itu bersifat nyata (imminent) atau masih potensial 

Penggunaan kekuatan hanya boleh jika ancaman itu bersifat 

nyata. Penegak hukum tidak boleh menembak pelaku kejahatan 

yang dalam keadaan tidak melawan. 

Dan, bila Kapolri mengabaikan kritik, maka sikap Kapolri sama 

saja membiarkan terjadinya penyalahgunaan senjata api dalam 

tugas. Sikap ini kurang tepat dan bijaksana. Ini bukan kali 

pertama Densus 88 dikritik. Gaya penangkapan Densus 88 yang 

lebih mirip aksi penculikan juga sempat diprotes keras 

masyarakat Poso. 

Apapun kesalahan para pelaku kriminal, termasuk terorisme, 

harus dihadapi dengan proses hukum yang benar agar dapat 

dipertanggungjawabkan pada di muka peradilan. Penangkapan 

secara brutal malah dapat menjadi stimulus bagi gerakan 

terorisme untuk melancarkan aksi balas dendam yang akan 

berakibat fatal bagi masyarakat umum. Densus 88 sebagai tim 

khusus anti teror yang didukung oleh Amerika Serikat dan 

Australia, harus tampil memberi contoh terbaik penghormatan 

HAM dalam upaya penegakan hukum. *** 

“Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajin diperlakukan secara manusiawi 

dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut”. 

(Pasal 10 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik) 

“Siapapun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan 

penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan 

padanya”. 

(Pasal 9 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik) 

24 


REMPAH-REMPAH 

Sembilan Tahun Reformasi 

“Jalan Masih Belum Berakhir” 

Sembilan tahun sudah reformasi bergulir, sejak rejim orde baru Soeharto ditumbangkan oleh 

gerakan pemuda dan mahasiswa, yang didukung oleh masyarakat (21 Mei 1998). Meski 

tampuk kepemimpinan dan kekuasan bangsa terus berganti, namun reformasi tetap belum 

menghasilkan perubahan yang berarti bagi kehidupan dan keadilan bagi masyarakat. 

Kasus-kasus pelanggaran HAM terus diabaikan lewat berbagai mekanisme formal. Namun 

perjuangan korban untuk terus mengajak masyarakat ‘mengingat’ tak pernah berhenti. 

Sembilan tahun 

Dok.Kontras pula negara 

belum mampu 

menuntaskan 

dan membawa 

para pelaku 

pelanggaran 

berat HAM untuk 

diadili. Sembilan 

tahun tragedi 

Trisakti dan 

Semanggi I dan II 

serta tragedi Mei 

Tabur bunga untuk kasus TSS 

1998, jadi saksi 

bagaimana 

negara telah lalai memberikan keadilan dan kebenaran bagi 

warganya. Pemerintahan SBY-JK maupun wakil rakyat yang 

berkursi di gedung DPR, juga tidak pernah pula bersungguhsungguh 

dalam penyelesaian hukum kasus- kasus pelanggaran 

HAM. 

Kita mungkin tak akan bisa melupakan peristiwa berdarah 

tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menewaskan empat 

mahasiswa kusuma bangsa muda, Elang Mulya Lesmana, 

Hafidhin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hertanto, yang telah 

menjadi pemicu lengsernya Soeharto dari Presiden (21/ Mei/ 

1998). Nyawa merekalah yang kemudian melapangkan jalan 

bagi demokrasi yang ada sekarang ini. Mungkin, tanpa 

pengorbanan para perintis perubahan, kita tetap dibekap junta 

militer, dipasung birokrasi dan digerus oligarki. 

Namun fakta perjalanan penuntasan kasus pelanggaran HAM 

menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR seakan hendak 

melupakan sejarah reformasi. Sikap itu pemerintah SBY 

ditunjukkan melalui Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang 

menolak menindaklanjuti laporan Komnas HAM atas Kasus 

Trisakti, Semanggi I dan II, tragedi Mei 1998. Sedangkan Badan 

Musyawarah DPR menolak usulan Komisi III DPR agar pimpinan 

DPR meminta Presiden SBY segera membentuk pengadilan HAM 

adhoc untuk kasus ini (13/03/07). 

Fakta ini jelas merisaukan keluarga korban pelanggaran HAM. 

Untuk kasus Trisakti yang jelas-jelas turut mengantarkan 

jabatan yang dipangku Presiden dan anggota DPR saat ini saja 

mereka abai, apalagi kasus-kasus lain, seperti kasus pelanggaran 

HAM 1965, Tanjung Priok, Talangsari/Lampung, Tragedi Mei 

1998, Penculikan Aktivis 1997-1998 dan Peristiwa 1965. 

Amanat reformasi 

Pemerintahan di bawah SBY-JK tak bisa dipungkiri memang 

tak menunjukkan “hati” dan keseriuasan atas semua 

peristiwa ini. Hati nurani mereka seolah telah hilang di bawah 

tampuk kekuasaan yang mereka miliki kini. Sementara 

perombakan kabinet terbatas yang baru saja dilakukan 

Presiden, juga belum menampakkan kesungguhan 

menjalankan amanat reformasi, terutama penegakan hukum 

dan HAM. Terbukti kentalnya politik kekuasaan dalam 

perombakan tersebut, yang ditandai tarik-menarik antar 

parpol untuk menduduki kursi menteri. Sehingga jelas bahwa 

sumber masalah adalah pengkhianatan komitmen reformasi 

dengan menelantarkan korban atas nama kepentingan 

kekuasaan. 

Sembilan Hari Peringatan Trisakti dan Mei 1998 

Sementara dalam rangka memperingati sembilan tahun 

reformasi, serangkaian acara digelar oleh korban, keluarga 

korban yang didampingi oleh KontraS. Selama hampir 

sembilan hari pula acara ini dilakukan. Dimulai pada (6/05) 

diskusi korban dengan para pemuda dan masyarakat dalam 

rangka menuntut negara 

menuntaskan kasus Mei. 

Serangkaian aksi juga 

digelar (11/05) ke DPR. Aksi 

tersebut dilakukan untuk 

menuntut para Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) 

mempertanggungjawaban 

penolakan enam fraksi 

membawa kasus TSS ke 

paripurna. Aksi ini 

meminta DPR untuk segera 

m e n g e l u a r k a n 

rekomendasi pembentukan 

pengadilan HAM adhoc 

untuk kasus Mei dan TSS. 

Acara dilanjutkan dengan 

Dok.Kontras 

“Malam refleksi 

aksi tabur bunga untuk 

penuntasan kasus 

korban tragedi Mei 1998 

pelanggaran HAM” (12/05), 

dimana Usman Hamid, 

Romo Sandiyawan, Ibu 

Sumarsih menyampaikan bentuk perenungan bersama atas 


REMPAH-REMPAH 

tragedi ini. Acara juga dilanjutkan dengan pemuntaran film 

dan paduan suara dari PMKRI. Keesokan harinya, bertepatan 

dengan peristiwa Mei 1998 (13/05) diadakan tabur bunga di 

Mall Klender, tabur bunga di depan istana Merdeka dan 

dilanjutkan dengan longmarch dari Istana menuju Hotel 

Indonesia. 

Sedang (14/05), diadakan audiensi ke Kejaksaan Agung. 

Audiensi ini diterima Kapuspenkum, Dirjen HAM (Zainuddin 

Arief), dan para staf-staf Kejaksaan Agung. Terjadi 

perdebatan tentang penafsiran pasal 43 UU 26/2000. Kontras 

dan keluarga korban menolak argumentasi bahwa tidak 

seharusnya Jaksa Agung menunggu pencabutan rekomendasi 

DPR, karena DPR bukan lembaga yudikatif. DPR hanya 

merekomendasikan pengadilan HAM adhoc, bukan 

menunjukkan ada tidaknya pelanggaran HAM berat. Pada 

akhirnya, Dirjen HAM dan Kapuspenku Kejagung 

menjanjikan akan mencari jalan keluar perihal perbedaan 

pendapat tersebut. 

Setelah audiensi acara dilanjutkan dengan ziarah ke Pondok 

Rangon. Puncak acara digelar (15/05) digelar di tempat tinggal 

sebagian korban Mei 1998, Klender, Jakarta Timur, lewat acara 

Panggung Solidaritas “Bersama Mengikat Solidaritas untuk 

Penuntasan Kasus Mei.” Turut hadir dalam acara itu, anggota 

Komisi III DPR RI Nursyahbani Katjasungkana, artis Rike Diah 

Pitaloka, Suciwati, Sri Suparyati dan Mugiyanto. Acara berisi 

renungan, musikalisasi puisi, paduan suara dan pemutaran film 

Mei (Memecah Kebisuan). 

Telah terlalu banyak pengabaian-pengabaian yang dilakukan 

khususnya oleh Presiden dan DPR. Namun, kita tak akan diam 

akan semua pengabaian ini. Apapun kendala yang ada, 

perjuangan belum berakhir. Kita percaya meski telang 

berlangsung selama sembilan tahun, namun semangat untuk 

memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk korban dan 

keluarga korban tak akan berakhir sebelum para pelakunya 

menerima hukuman setimpal dengan apa yang telah 

dilakukannya. Termasuk perjuangan untuk melawan 

ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM lainnya *** 

Rangkaian kegiatan memeperingati tragedi Trisakti 

Doc.Kontras 

26 


REMPAH-REMPAH 

Teror, paska kedatangan Hina Jilani 

Baru pertengahan Juni lalu, pemerintah Indonesia menerima kunjungan Wakil Khusus 

Sekjen PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Hina Jilani (5-12 Juni) serta 

menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi para pembela HAM. 

Namun pasca kepulangan Hina Jilani, masih terjadi beberapa peristiwa kekerasan 

terhadap pembela HAM di berbagai daerah. 

Akhirnya pemerintah Indonesia mengundang Wakil Khusus 

Sekjen PBB untuk Perlindungan Pembela HAM, Hina Jilani untuk 

mencari, menerima, meneliti, dan menjawab informasi 

perlindungan bagi pembela HAM. Hina Jilani juga mengunjungi 

Papua (8/6) dan Aceh (9/6) untuk bertemu dengan aparat 

pemerintah setempat serta mendengar langsung kesaksian para 

pembela HAM yang mengalami intimidasi dan kekerasan saat 

menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. 

Di Jakarta, secara khusus Hina Jilani bertemu dengan Komite 

Solidaritas Aksi untuk Munir untuk mendapatkan informasi 

tentang perkembangan kasus ini. Sementara di Aceh, Hina Jilani 

menitikberatkan pada ketiadaan pencegahan serta 

penghukuman terhadap kasus-kasus kekerasan kepada pembela 

HAM pada saat darurat militer berlangsung. 

Saat bertemu dengan jajaran Muspida di Papua, Hina Jilani 

langsung mengkonfirmasikan kasus-kasus kekerasan terhadap 

para pembela HAM di Papua. Aparat Muspida di Papua, 

termasuk pihak kepolisian dan militer menjamin tidak adanya 

kebijakan untuk menyerang para pembela HAM dan bahkan 

berjanji untuk melindungi mereka. 

Ironisnya, pada hari yang sama kekerasan dan intimidasi justru 

diterima oleh Frederika Korain dan Pdt. Perinus Kogoya dari 

SKP Jayapura. Mobil mereka ditabrak oleh mobil yang 

dikendarai dua aparat yang mengaku sebagai Komandan Intel 

Kodam XVII Trikora dalam perjalanan dari bandara Sentani 

menuju Jayapura. 

Intimidasi juga diterima oleh Albert Rumbekwam Ketua Komnas 

Perwakilan di Papua, setelah bertemu dengan Hina Jilani di 

Papua. Albert menerima ancaman pembunuhan melalui telepon 

serta dibuntuti oleh orang-orang tak dikenal. Kantor Komnas 

HAM juga dikepung sementara rumahnya terus diawasi oleh 

orang-orang tersebut. Walaupun telah melaporkan kepada pihak 

kepolisian, namun intimidasi tersebut terus berlangsung sejak 

11 Juni. 

Hal serupa juga diterima oleh Yan Christian Warinussy Direktur 

Eksekutif LP3BH Manokwari, yang terus dimata-matai 

aktifitasnya, baik ketika berada di rumah maupun ketika berada 

di kantor. Peristiwa terjadi setelah pertemuannya dengan Hina 

Jilani, masing-masing pada (9/06) pukul 20.00 wib dan pukul 

23.00 wib (11, 16, 18, Juni ). 

Ancaman dan teror terhadap para pembela HAM juga diterima 

oleh dua orang staf LBH Medan Oktober Siahaan (Okto) dan 

Ahmad Irwandi, di Pengadilan Negeri Pancur Batu – 

Sumatera Utara (5/06). Pada saat melakukan pembelaan 

terhadap kliennya, mereka diancam dengan menggunakan 

senjata api oleh enam orang aparat TNI AD dari Batalyon 

Kavaleri (Yon Kav) 6 Kodam I/Bukit Barisan yang dipimpin 

oleh Lettu Bina Satria Sembiring dan diancam akan ditikam 

jika LBH meneruskan pembelaan terhadap klien mereka. 

Sementara Lembaga Pengabdian Hukum (LPH) YAPHI dan 

Interaksi Solidaritas antar elemen Masyarakat (Insan Mas) 

Solo mengalami intimidasi dan tindak kekerasan berupa 

ancaman dan pembubaran acara seminar nasional oleh 

Kapolsek Colomadu Karanganyar dan Kasat Intelkam Polres 

Karanganyar, pada (21/06) di Rumah Makan Taman Sari, Solo. 

Seminar Nasional dengan tema “Memperkuat Masyarakat 

Sipil Tanpa Kekerasan” dibubarkan dengan alasan atas 

permintaan kelompok Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). 

Di Jakarta, Jhonson Panjaitan dan kawan-kawan yang 

tergabung dalam Solidaritas Masyarakat untuk Karyawan 

(SEMARAK) RCTI, mengalami tindak kekerasan berupa 

pemukulan, dan perusakan barang dari aparat keamanan 

Security Group Artha (SGA) pada (22/07) di depan gedung 

BEJ, ketika mereka melakukan unjuk rasa berkaitan dengan 

launching penjualan saham PT. MNC ke publik. Tujuan 

Jhonson dkk melakukan unjuk rasa untuk melindungi 

masyarakat calon investor dari kebohongan yang dilakukan 

PT. MNC dalam prosperktusnya di harian Seputar Indonesia. 

KontraS melaporkan peristiwa kekerasan tersebut ke Komnas 

HAM dan aparat kepolisian untuk mendapatkan perhatian 

yang khusus. Namun, baik Komnas HAM maupun aparat 

kepolisian tidak memberikan respon yang cukup untuk 

mendorong berjalannya proses hukum terhadap para pelaku. 

Makin marak 

Dari beberapa kejadian kekerasan dan teror yang diterima 

oleh para pembela HAM diatas, terlihat jelas bahwa sampai 

saat ini cara-cara kekerasan masih diberlakukan untuk 

membungkam kebebasan masyarakat sipil dan jaminan hakhak 

sipil masyarakat. Praktek-praktek intimidasi dan 

kekerasan makin marak dan dipertontonkan secara 

gamblang, baik secara fisik atau psikis. Ironisnya, tak satupun 

dari para pelaku kekerasan tersebut yang diadili secara 

transparan, sementara para korban pun tidak mendapatkan 

perbaikan kondisi secara layak. Kondisi ini yang membuat 

kekerasan terus berulang. Kekerasan dan ketiadaan 


REMPAH-REMPAH 

penegakan hukum secara terang-terangan merupakan 

pelanggaran hukum dan konstitusi. 

memang hanya bisa membujuk dan mendesak pemerintah 

Indonesia untuk melakukan perubahan, “ katanya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Hina Jilani juga memberikan 

catatan-catatan 

khusus, termasuk 

selama dirinya 

mengetahui langsung 

kondisi tersebut di 

Indonesia. “Saya 

sangat prihatin 

mendengar kesaksian 

adanya intimidasi 

terhadap para 

pembela HAM masih 

terus berlanjut, “ 

katanya di Jakarta, 

Selasa (12/06). 

Jilani mengatakan 

intimidasi yang 

terjadi ini dilakukan 

oleh polisi, militer dan 

badan keamanan atau 

badan intelijen. Selain 

mengintimidasi, kata 

dia, mereka juga 

Pertemuan Hina Jilani dengan KASUM 

melecehkan dan 

membatasi akses 

pembela HAM kepada 

ini. 

para korban di daerah-daerah dimana terjadi pelanggaran 

HAM, seperti di Papua Barat. 

Ia menyatakan mendapatkan laporan dari pihak yang dapat 

dipercaya mengenai serangkaian peristiwa yang melibatkan 

penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan intimidasi 

yang menghambat kebebasan pembela HAM untuk 

menyelidiki kasus pelanggaran HAM. Mereka yang berupaya 

untuk melindungi lingkungan hidup, hak atas tanah serta 

sumber-sumber alam juga tak mendapatkan perlindungan 

dari polisi. 

“Kondisi pembela HAM di Papua Barat merupakan isu yang 

akan saya tindak lanjuti, “ ujarnya. Jilani menyatakan, isu 

ini akan ia angkat di Dewan HAM PBB. Ia berharap 

pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap 

masalah yang terjadi di Papua Barat. “Dalam hal ini, saya 

Dalam pernyataannya setelah melakukan kunjungan di Indonesia 

sejak 5-12 Juni 2007, 

Jilani menyatakan 

Dok.KASUM 

pula bahwa ia 

menaruh perhatian 

khusus atas kasus 

pembunuhan 

Munir. Ia prihatin 

dengan munculnya 

kekhawatiran 

proses pengadilan 

dipengaruhi untuk 

melindungi pelaku 

pembunuhan. Jilani 

juga mengingatkan 

pemerintah 

Indonesia, bahwa 

kasus Munir 

menggambarkan 

situasi HAM secara 

umum. Ini 

merupakan ujian 

bagi pemerintah 

untuk melindungi 

pembela Hak Asasi 

Manusia di negeri 

KontraS sendiri berharap, pihak Komnas HAM sebagai lembaga 

yang kompeten dalam hal ini, memberikan perhatian serius 

terhadap maraknya tindakan kekerasan, termasuk yang 

ditujukan kepada pembela HAM. Perhatian serius tersebut harus 

diupayakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, 

termasuk mendorong kebijakan yang dapat mencegah terjadinya 

tindak kekerasan terhadap pembela HAM maupun penyelidikan 

atas kekerasan yang menimpa mereka. 

Karena segala bentuk tindak kekerasan aparat terhadap para 

Pembela HAM ini, jelas-jelas telah melanggar hukum pidana 

nasional dan Deklarasi Pembela HAM. Hal ini sangat merugikan, 

tidak hanya terhadap para Pembela HAM dan kerja-kerjanya 

melakukan promosi dan proteksi terhadap HAM, tetapi juga telah 

mencoreng muka Pemerintah Indonesia yang telah berupaya 

menunjukkan komitmennya dalam menghormati HAM dan 

melindungi para Pembela HAM.*** 

“Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, untuk 

memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional”. 

(Pasal 1 , Deklarasi hak dan kewajiban individu, kelompok dan badan-badan masyarakat untuk pemajuan dan perlindungan 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal) 

28 


REMPAH-REMPAH 

Insiden Sutiyoso di Australia, 

‘Mengejar’ Pelaku Pelanggar HAM 

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso merasa dipermalukan, ketika polisi federal Australia 

memintanya memberikan keterangan di pengadilan untuk kasus Balibo. Respon keras muncul 

dari Indonesia. Mulai statement pejabat negara yang merasa dilecehkan, hingga demonstrasi 

kelompok-kelompok konservatif atas nama nasionalisme. Sikap berlebihan di tengah upaya 

bersama di tingkat internasional untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM. 

Saat itu orang nomor satu di DKI Jakarta ini sedang berada di 

Australia. Tiba-tiba dua orang polisi federal Australia, sersan 

Steve Thomas dan detektif senior Constable Scrzvens, menerobos 

masuk ke kamar hotel tempat Sutiyoso menginap, Selasa (29/05) 

di Hotel Shangri-la, Sydney. Mereka meminta Sutiyoso 

menandatangani surat undangan untuk datang ke Pangadilan 

Sydney guna memberikan keterangan kasus Balibo. Merasa 

diperlakukan tidak sopan, sang gubernur marah besar. Dirinya 

menolak menandatangani surat tersebut. Bahkan, Sutiyoso 

langsung bergegas pulang dan kembali ke Jakarta. 

Insiden Sutiyoso ini langsung mendapat “simpatik” dari 

berbagai pejabat tinggi di Indonesia serta sejumlah demonstrasi 

yang digelar untuk memprotes aparat Australia terhadap 

Sutiyoso saat berada di Australia. Pada akhirnya Perdana 

Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW) meminta maaf 

dan Sutiyoso pun “memaafkan”. Namun insiden ini 

membuktikan berlakunya universalitas HAM, dimana 

kewenangan mengadili pihak-pihak yang diduga melakukan 

pelanggaran HAM melewati jurisdiksi batas negara. 

Kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo terjadi di Timor 

Leste pada tahun 1975, yang diduga melibatkan beberapa 

anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Kasus ini adalah sebuah 

proses pencarian keadilan oleh keluarga korban di Timor Leste 

sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. 

Harus diadili 

Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa 

kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib 

mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. 

Hal ini juga dipertegas Resolusi PBB 3074 yang disetujui pada 3 

Des 1973 oleh Majelis Umum PBB, tentang “Principles of 

international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment 

of persons quilty of war crimes and crimes against humanity”. 

Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Kepolisian Australia 

untuk kepentingan proses pengadilan Kasus Balibo merupakan 

implementasi dari berbagai prinsip hukum HAM internasional 

dan resolusi PBB di atas. Dan seharusnya pemerintah Indonesia 

yang menjadi bagian dari anggota PBB dan komunitas 

internasional juga mengambil langkah efektif untuk menjamin 

terselenggaranya proses pengadilan tersebut, bukan menjadikan 

proses hukum ini menjadi masalah politik. 

Koordinator Human Right working Group Refendi Djamin, 

mengatakan,” Pemerintah Negara Bagian New South Wales 

sudah meminta maaf, tetapi tidak berarti perkara selesai. 

Pengadilan belum mencabut permintaan bersaksi kepada 

Sutiyoso.” Pengadilan New South Wales, kata Rafendi, masih 

mungkin mengirimkan surat permohonan ke Sutiyoso untuk 

bersaksi atas kasus terbunuhnya lima wartawan ini. Jika 

surat tidak ditanggapi, mereka dapat minta bantuan polisi 

internasional untuk mendatangkan Sutiyoso. 

Peristiwa yang menimpa Sutiyoso ini bukanlah kasus 

pertama. Sebelumnya, Jend Wiranto pernah dicekal oleh 

pemerintah AS karena terlibat pelanggaran HAM di Timor 

Leste, 1999. Sementara Letjen Johny Lumintang, mantan 

WAKASAD semasa referendum 1999, digugat perdata oleh 

keluarga korban Timor Leste di pengadilan kota Washington, 

Amerika Serikat. Nasib serupa diterima Sintong Panjaitan, 

yang digugat di pengadilan kota Boston, Amerika Serikat 

karena dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan di 

makam Santa Cruz, Dili, pada 12 November 1991. 

Tak ada alasan 

Disisi lain, pemerintah semestinya mengambil langkah 

kooperatif dan menjamin kesediaan dan kerjasama siapapun 

untuk mengikuti proses pengadilan. Tak ada alasan bagi 

Pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendekatan 

diplomatik dan menuntut jaminan kekebalan hukum atas 

seorang warga negara yang diminta menjadi saksi peristiwa 

kejahatan internasional. 

Sebagaimana diatur tegas dalam pembukaan UUD 45, 

Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berperan 

aktif dalam usaha perdamaian dunia. Dalam konteks ini, salah 

satu usaha perdamaian tersebut adalah melaksanakan semua 

instrumen hukum HAM internasional serta memerangi 

semua tindak kejahatan HAM berat yang terjadi di muka 

bumi. Sebagai anggota Dewan HAM dan sebagai bagian dari 

komunitas Internasional yang tunduk dan terikat dalam 

berbagai instrumen hukum HAM internasional, Indonesia 

wajib menunjukan implementasi berbagai prinsip hukum 

HAM internasional dalam kasus tersebut. 

Sikap yang ditunjukkan dengan memberi proteksi berlebihan 

terhadap Sutiyoso maupun Yunus Yosfiah atau para tertuduh 

lain, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip no 


REMPAH-REMPAH 

save heaven yang menentang impunitas terhadap kejahatan 

berat internasional. 

Sementara itu, pemberian jaminan immunity terhadap 

siapapun yang terlibat kejahatan itu menyalahi prinsip 

internasional. Immunity memang masih diakui hukum 

internasional namun dibatasi terhadap Kepala Negara yang 

masih menjalankan fungsi pemerintahan. 

Perkembangan ini sesuai dengan kemajuan Hukum HAM 

internasional. Apalagi dalam konteks kejahatan yang 

dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, seperti 

penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa. Kejahatankejahatan 

seperti ini yang dilakukan oleh siapa saja pasti 

akan di hukum. Jika pelakunya masih menjadi Kepala Negara 

maka setelah masa jabatannya berakhir dia akan tetap di adili 

dan ini menjadi kewajiban seluruh Negara di dunia. Hal ini juga 

dipertegas dalam doktrin hukum internasional dengan istilah 

“Hostis Humanis Generis”, musuh seluruh umat manusia. 

Dalam konteks ini, siapapun yang diduga terlibat, tidak berhak 

mendapatkan immunity. Sebagai negara yang memiliki 

konstitusi yang berisi pernyataan keikutsertaannya dalam 

perdamian dunia seharusnya langkah yang diambil dalam kasus 

Sutiyoso cukup dengan memberikan bantuan hukum dengan 

menyediakan pengacara untuk Sutiyoso maupun para pelaku 

yang lain. Sekaligus membuktikan komitmennya sebagai Negara 

beradab dan tunduk pada kesepakatan PBB.*** 

Reshuffle Harus Bisa Perbaiki Penegakan Hukum & HAM 

Pada akhirnya, setelah terus “ditekan” hingga menjadi 

bahan perbincangan di hampir tiap lapisan masyarakat, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan 

perombakan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/ 

05) pukul 15.00 Wib. Empat menteri dan satu pejabat 

setingkat menteri dicopot serta dua menteri dirotasi. 

Menurut Presiden, pencopotan menteri dan kabinet 

bukanlah suatu musibah. 

Empat menteri yang dicopot dari kabinet Indonesia bersatu 

dalam perombakan kabinet kedua adalah Menteri Sekretaris 

Negara Yusril Ilza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM 

Hamid Awaluddin, Menteri Negara BUMN Sugiarto, dan 

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal Saifullah Yusuf, serta Jaksa Agung Abdul Rahman 

Saleh. 

Dari empat menteri yang dicopot tersebut, dua menteri 

yakni Menteri Hukum dan HAM dipegang oleh Andi 

Mattalata, sedangkan Jaksa Agung dipercayakan pada 

Hendarman Supandji. 

Sementara saat serah terima jabatan dari Jaksa Agung 

Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung Hendarman Supandji 

menyatakan akan melanjutkan pembaruan kejaksaan 

melalui pembenahan internal. Ia juga akan bekerjasama 

dengan instansi penegak hukum lainnya agar lebih efisian 

dan efektif. Dalam kesempatan tersebut, mantan Jaksa 

Agung Abdul Rahman Saleh meminta Hendraman agar 

tidak melupakan kasus Munir, kasus BLBI dan kasus 

Soeharto. 

Sedangkan Menteri Hukum & HAM baru, Andi Mattalata 

berjanji akan menghilangkan korupsi di departemennya. Ia 

menegaskan Depkum & HAM sebagai lembaga yang 

mengurusi hukum harus memberi teladan yang baik bagi 

departemen lainnya. 

Menyisakan pekerjaan rumah 

Pada akhirnya, dengan terpilihnya Jaksa Agung dan Menteri 

Hukum dan HAM yang baru, kita berharap akan ada banyak 

perubahan. Khusus untuk Jaksa Agung baru, Hendarman 

Supandji, dituntut agar dirinya pro aktif dalam menyelesaikan 

kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini adalah 

sebuah parameter utama, apakah pejabat Jaksa Agung hasil 

reshuffle membawa perubahan dibanding sebelumnya. 

Hal tersebut dikarenakan lantaran dua setengah tahun 

perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu Pemerintahan SBY-JK, 

kinerja Jaksa Agung menyisakan pekerjaan rumah yang selama 

ini diendapkan. Diantaranya, Jaksa Agung belum menyidik 

kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Padahal ini adalah janji 

SBY saat kampanye Pilpres 2004 lalu, yaitu komitmen 

menyelesaikan kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat. 

Kasus pelanggaran HAM berat yang harus segera disidik 

adalah tragedi Trisakti Semanggi I dan II, tragedi Mei 1998 serta 

kasus Wasior dan Wamena. Jaksa Agung baru ada baiknya 

merubah sikap akhir tahun lalu yang menolak menindaklanjuti 

kasus penculikan aktivis 1997/1998. Sikap yang akhirnya 

digunakan DPR untuk mempolitisasi kasus-kasus pelanggaran 

HAM berat dalam lembaga rakyat. Baik Jaksa Agung maupun 

DPR abai terhadap pemenuhan keadilan bagi korban dan 

keluarganya. Begitu pula dengan kasus pembunuhan aktivis 

HAM Munir, Jaksa Agung sebaiknya membuat terobosan. 

Sementara, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Andi 

Mattalatta, sebaiknya segera mereview semua produk 

rancangan perundang-undangan yang bertentangan dengan 

HAM. Review ini digunakan sebagai patokan kebijakan yang 

dibuat sendiri oleh Pemerintah yaitu, Keputusan Presiden 

tentang RAN HAM 2003-2008. RUU-RUU itu antara lain RUU 

Rahasia Negara, RUU Peradilan Militer, RUU Intelijen, RUU 

KUHP hingga Perda-perda yang bertentangan dengan 

konstitusi. 

Yang paling penting adalah, Jaksa Agung dan Menhukham 

yang baru, harus dapat membebaskan diri dari kepentingan 

politik. Keduanya harus menegaskan komitmennya terhadap 

hukum dan HAM. Agar hasil reshuffle tak sia-sia, keduanya 

harus mengambil langkah-langkah hukum yang progresif. 

Terobosan hukum, pertemuan antar lembaga negara, termasuk 

Mahkamah Agung dan para ahli hukum internasional menjadi 

hal yang penting untuk segera dilakukan.*** 

30 


REMPAH-REMPAH 

Korban Penculikan Belum Kembali, Tim Mawar Sudah Bebas 

Negara kembali menunjukkan ketidaktegasan dan 

ketidakjelasan sikap politiknya dalam kasus-kasus pelangaran 

HAM berat yang terjadi sepanjang 1997-1999. Pernyataan Jaksa 

Agung Hendarman Supanji yang akan menggunakan 

mekanisme penyelesaian tindak pidana biasa untuk 

penyelesaian kasus TSS, Mei dan Penculikan Aktivis, telah 

menyakiti perasaan korban dan keluarga korban yang telah 

menanti keadilan selama bertahun-tahun. Pernyataan ini juga 

jelas mendelegitimasi kerja instansi hukum lainnya, yakni 

penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan 

tindakan pelanggaran berat HAM untuk kasus-kasus tersebut. 

Sementara itu, KontraS mendapat informasi yang cukup 

mengejutkan, yang mengungkapkan beberapa orang terdakwa 

(Kopassus) pelaku penculikan aktifis yang dikenal sebagai Tim 

Mawar, mereka justru 

mendapatkan promosi 

dan menempati 

jabatan yang strategis 

dalam lingkungan TNI. 

Mereka adalah; 

1. Letkol Fausani 

Syahrial Multhazar, 

Dandim 0719 Jepara. 

2. Letkol Untung Budi 

Harto, Dandim 1504 

Ambon. 

3. Letkol Dadang 

Hendra Yuda, Dandim 

0801 Pacitan. 

4. Letkol Djaka Budi 

Utara, DanYon 115 

Macan Leuser. 

Sebelumnya Putusan 

Tingkat I Mahkamah 

Militer menjatuhkan 

pidana dan pemecatan 

pada lima dari 11 

terdakwa tim mawar 

Kopassus TNI AD tersebut. Enam lainnya hanya dikenai sanksi 

penjara. Selanjutnya, pada tingkat banding, 10 anggota 

terdakwa tersebut hanya mendapat hukuman pidana. 

Sedangkan yang dijatuhi sanksi tambahan berupa pemecatan 

hanya dikenakan terhadap komandan tim, Mayor Inf Bambang 

Kristiono. 

Dari penjelasan Panglima TNI melalui media, dinyatakan bahwa 

karier militer anggota Tim Mawar sempat terhambat beberapa 

tahun. “Akan tetapi, itu sudah dihitung dalam perjalanan karier 

mereka. Memang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi 

sehingga mereka bisa diperlakukan sama dengan yang lainnya, 

“ ungkap Djoko tanpa merinci persyaratannya. “Jadi, mereka 

bisa saja aktif lagi. Dihukum, kan, bukan berarti lalu...(tak 

diteruskan). Kecuali, jika mereka memang dipecat.” (Kompas, 16 

Mei 2007). 

KontraS dan keluarga korban (22/05/2007), sebelumnya 

menanyakan perkembangan kasus ini kepada Mahkamah 

Agung melalui Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko. 

Namun, pihak Mahkamah Agung justru menyatakan tidak 

mengetahui putusan peradilan militer tersebut. Ketertutupan 

seluruh proses ini membuat kontrol publik terhambat. 

Paska pertemuan (22/05/2007), Ketua Mahkamah Agung, Bagir 

Manan menyampaikan dalam siaran persnya bahwa kasus 

penculikan sembilan aktivis pro demokrasi yang dilakukan 

Tim Mawar itu, hanya sampai ditingkat banding yakni 

Mahkamah Militer Agung dan tidak sampai kasasi di tingkat 

MA. 

Malah 

promosi 

dapat 

Dari awal, kita dapat 

menebak bahwa 

penerapan hukum 

pidana biasa termasuk 

pidana militer hanya 

untuk membatasi 

pelaku sebatas pelaku 

di lapangan. Selain itu, 

akses publik terhadap 

peradilan militer, 

sejauh ini dapat 

dikatakan tertutup 

bahkan ditutuptutupi. 

Pemberian 

jabatan strategis 

dalam lingkungan TNI 

Dok.Kontras 

Persidangan Tim Mawar Kopassus untuk kasus penculikan 

kepada empat orang 

terdakwa di atas, 

mempertegas soal 

ketertutupan itu. 

Apalagi sejak 1999 

keluarga korban yang 

mencoba untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus 

lewat surat maupun permohonan pertemuan tidak pernah 

direspon. 

Di sisi lain, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan Perwira (salah anggotanya, Letjen Susilo 

Bambang Yudhoyono-Kassospol ABRI, ketika itu) pada 

Agustus 1998 hanya menghukum Letjen Probowo dengan 

pengakhiran masa tugas, sementara Mayjen Muchdi PR dan 

Kolonel Inf Chairawan K. Nusyirwan hanya mendapat sanksi 

pembebasan tugas dari jabatan. Panglima Kodam Jaya ketika 

itu Syafrie Syamsudin yang juga diakui keterlibatannya oleh 

Prabowo tidak tersentuh. Letjen Syafrie Syamsudin justru 

mendapatkan jabatan sebagai Sekjen Dephan, Muchdi PR 

sebagai Deputi V BIN dan Brigjen Chairawan, sebagai mantan 


REMPAH-REMPAH 

Korem Lilawangsa dan sekarang menjabat 

Kaposwil NAD BIN. 

Terlepas dari apapun sanksi yang diputus 

oleh pengadilan, masih aktifnya para pelaku 

bahkan memperoleh jabatan strategis ini 

menunjukkan bahwa kejahatan serius yang 

mereka lakukan hanya dipandang sebagai 

pelanggaran ringan oleh TNI. Semestinya 

ada ukuran yang jelas untuk promosi atau 

kenaikan jabatan strategis TNI, termasuk 

tidak terlibat dalam tindak pidana apalagi 

pelanggaran HAM berat. 

Pemberian jabatan strategis bagi para pelaku 

tindak pelanggaran HAM berat ini justru 

mencoreng reformasi TNI. Situasi ini menunjukkan ketiadaan 

efek jera yang turut menyumbang peran dalam terjadinya 

kasus pelanggaran HAM lainnya, misalnya pada kasus Munir 

‘Terlepas dari apapun 

sanksi yang diputus 

oleh pengadilan, masih 

aktifnya para pelaku 

bahkan memperoleh 

jabatan strategis ini 

menunjukkan bahwa 

kejahatan serius yang 

mereka lakukan hanya 

dipandang sebagai 

pelanggaran ringan oleh 

TNI” 

yang diduga kuat melibatkan Muchdi PR 

diantara pelakunya. Bila tiada 

penghukuman yang maksimal bagi para 

pelaku kejahatan itu, maka sesungguhnya 

masyarakat luas dalam ancaman hidup 

bersama diantara para penjahat 

kemanusiaan. 

Oleh karenanya, KontraS bersama korban 

dan keluarga korban kembali mendesak 

Jaksa Agung segera membentuk tim 

penyidik untuk melakukan penyidikan 

kasus kasus pelanggaran berat HAM. 

Sedangkan kenaikan pangkat dan 

pengangkatan anggota Tim Mawar sebagai 

perwira dan pejabat strategis di 

lingkungan TNI, KontraS meminta DPR untuk memanggil 

Panglima TNI mengklarifikasi promosi terhadap mereka itu.*** 

Jaksa Agung Harus Merujuk Pada Pengadilan HAM 

Bila ditelaah lebih dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998, 

maka terdapat beberapa penekanan terpenting pada adanya perbedaan kelompok korban yaitu kelompok 

korban yang telah kembali dan kelompok korban yang belum diketahui nasib dan keberadaannya. Terhadap 

13 orang korban yang hingga sekarang belum kembali harus dipandang berbeda dengan para korban yang 

telah kembali. Status para korban yang belum kembali adalah bahwa “mereka masih hilang hingga sekarang, 

belum diketahui dimana nasib dan keberadaannya. “ 

Dalam kondisi seperti ini, statue of limitation (batas kadaluarsa) tidak berlaku, mengingat nasib dan keberadaan 

korban belum diketahui. Sehingga terhadap 13 orang korban tersebut, status kasusnya masih berlangsung 

hingga sekarang atau biasa disebut sebagai kejahatan berkelanjutan (continuing crime). Sebuah analisis 

instrumen intemasional tentang “Orang Hilang”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997 

dalam Amsterdam Law Clinic menyebutkan bahwa: “ Praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi 

beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut 

berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation) 

mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban. Karena hal ini merupakan bagian yang cukup 

penting dari kejahatan itu sendiri. “ 

Begitu pun penjelasan dalam Deklarasi Perlindungan terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa - dimana 

Indonesia juga terikat secara moral sebagai anggota PBB dan sebagai anggota dewan HAM PBB untuk 

melakukan penyelidikan sepanjang nasib korban penghilangan orang secara paksa belum diklarifikasi. 

Pendapat Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang akan menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, 

Peristiwa Mei 1998 dan Penculikan & Penghilangan aktivis 1997-1998, dalam kerangka pidana biasa, 

merupakan pencederaan perjuangan keluarga korban-yang telah berjuang sekian lama mencari keadilan 

dan kebenaran. 

Selain itu, penyelesaian dengan pidana biasa tidak akan berbeda jauh kualitas penghukumannya dengan 

proses pengadilan Tim Mawar melalui mahkamah militer, yang gagal membongkar kebijakan, rantai komando 

kejahatan penghilangan orang serta gagal mengungkap ke 13 orang yang masih tidak diketahui nasib dan 

keberadaannya. Kegagalan negara menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, seperti penculikan dan 

penghilangan orang secara paksa 1997-1998, seakan memberi jalan bagi para pelaku untuk menikmati 

impunity bahkan memperoleh promosi. Akhirnya keadilan masih berupa nyanyian sunyi. *** 

32 


REMPAH-REMPAH 

No Nama Putusan Tingkat I 

Semuanya mengajukan Banding 

1. Mayor Inf Bambang 

Kristiono (Komandan 

Tim Mawar) 

2. Kapten Inf Fausani 

Syahrial Multhazar 

(Wakil Komandan Tim 

Mawar) 

3. Kapten Inf Nugroho 

Sulistiyo Budi 

4. Kapten Inf Yuius 

Selvanus 

5. Kapten Inf Untung 

Budi Harto 

Tabel Hasil Pengadilan 

Tim Mawar 

Dipidana 1 tahun 10 bulan penjara 

dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI 

AD 

1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat 

dari dinas ABRI cq TNI AD 







Putusan Tingkat II 

INKRACHT 

Dipidana 1 tahun 10 

bulan penjara dan 

dipecat dari dinas 

ABRI cq TNI AD 

Dipidana 3 tahun 

penjara dan tidak 

dipecat dari dinas 

TNI AD 



tidak dipecat dari 

dinas TNI AD 




dinas TNI AD 




dari dinas TNI AD 

6. Kapten Dadang 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan 

Hendra Yuda 

7. Kapten Inf Djaka Budi 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan 

Utama 

8. Kapten Inf Fauka Noor 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan 

Farid 

9. Serka Sunaryo 1 tahun 1 tahun 

10. Serka Sigit Sugiarto 1 tahun 1 tahun 

11. Sertu Sukadi 1 tahun 1 tahun 

“Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah 

kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku 

dan harus memperoleh konsekwensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional” 

(Pasal 5 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang 

dari Tindakan Penghilangan Paksa) 


REMPAH-REMPAH 

Dendang-Dendang Kebringasan 

(Josef B.Kalengkongan) 

Dendang-dendang kebringasan 

Gubahan komponis-komponis sadis 

Iringi kematian tak wajar berjuta anak banga 


Torehkan sejarah hitam pekat 

Bangsa ranah dan santun jadi bar-bar 

Rekayasa gestok enam lima 

Didendangkan 

Dalam pengingkaran bait-bait supermar 

Bau busuk mayat-mayat terbantai 

Lebih merangsang gairah sang komponis 

Ada dendang khusus di Serambi Mekah Aceh 

Disana juga banyak darah membasahi bumi 

Di Papua ujung timur tanah pertiwi 

Ada Theis dibunuh 

Di pinggiran utara Kota Metropolitan 

Di Tanjung Priuk 

Jamaah dibantai 

Mengikuti alunan dengan-dendang klasik 

Juga korban berjatuhan di Talangsari 

Ada rekayasa kerusuhan Mei Sembilan Delapan 

Penjarahan perampokan 

Penganiayaan pembunuhan dan perkosaan 

Mengisi kalimat-kalimat bait lagu 

Dendang-dendang lewat moncong bedil 

Digelar di Trisakti dan Semanggi 

Disana putera terbaik bangsaku mengerang sakit dan gugur 

Kata orang Republik-ku negara hukum 

Eh, Petrus sang eksekutor melanglang nusantara 

Mengikuti dendang lagu menyebar maut 

Aktivis pro demokrasi diculik dan hilang tak berbekas 

Ada wartawan Udin yang juga merenggang nyawa 

Dihabisi karena tekadnya mengungkap kakaen 

Srikandi Marsinah pahlawan kaum pekerja 

Dengan tabah dan gagah berpacu dengan maut 

Akhirnya tewas oleh konspirasi yang misterius 


dengan aksara-aksara bait yang beda 

ada tangan-tangan berdarah dingin 

hadir di pesta saling bantai bermotif sara 

Ambon Maluku tidak lagi manise 

Dan damai rukun jadi langkah di bumi Poso 

Dendang kebringasan 

Masihkah hilang hati nuranimu 

34 


Peringatan Week Of The Disappeared Di Filipina 

KABAR DARI SEBERANG 

KABAR DARI SEBERANG 

Pada peringatan Week of the Disappeared atau sepekan anti 

penghilangan paksa pada tahun ini, Asean Federation Against 

Involuntary Disappearances (AFAD) memusatkan peringatannya 

di Philipina. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman 

pohon oleh masing-masing anggota AFAD di Manila dan 

pelatihan dokumentasi di Provinsi Ilocos Norte, Philipina. 

Kegiatan ini diikuti oleh Anggota AFAD yang berasal dari 

Kashmir, Nepal, India, Srilangka, Thailand, Philipina dan 

Indonesia. Peserta dari Indonesia diwakili oleh dua orang yaitu, 

Edwin Partogi (KontraS) dan Agnes T. Gurning (IKOHI). Pada 

kegiatan penanaman pohon yang dilakukan pada 30 Mei di tugu 

Bantayog ng Mga Bayani (semacam tugu proklamasi di Jakarta, 

namun tugu ini ditujukan sebagai penghormatan terhadap 

perjuangan menumbangkan rejim Marcos), kegiatan ini dihadiri 

oleh sejumlah duta-duta besar seperti Perancis, Nepal, Belanda, 

dan lainnya. Selain itu juga dihadiri oleh keluarga korban orang 

hilang di Philipina dan pers setempat. 

Pada kesempatan ini turut memberikan sambutan yaitu Duta 

Besar Perancis, diplomat yang pernah ditugaskan di Indonesia 

pada era 70-an ini memprihatinkan masih terjadinya praktek 

penghilangan paksa dan meminta agar negara-negara anggota 

PBB yang khususnya (negara-negara anggota AFAD, red.) 

dimana praktek itu masih berlangsung, untuk meratifikasi 

konvensi anti penghilangan paksa yang diterbitkan oleh PBB. 

Dalam kesempatan itu juga dipertunjukan teaterikal yang 

menggambarkan fenomena orang hilang. 

Dalam kegiatan penanaman pohon, semua anggota AFAD 

menanam tunas pohon yang telah disiapkan dengan nama 

negara atau wilayah masing-masing didepannya. 

Penanaman pohon ini dimaksudkan sebagai bentuk harapan 

yang terus dipupuk untuk tumbuh dan berbuah bagi 

perlindungan dari tidakan penghilangan paksa maupun 

pemulihan hak-hak korban. 

Usai acara Tree Planting, penanaman pohon, para anggota 

AFAD beserta undangan dari 5 perwakilan NGO Philipina, 

mengikuti kegiatan Seminar-Workshop tentang Pencarian 

Fakta dan Dokumentasi dengan tema “Reclaming Stolen 

Lives.” Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari di Fort 

Ilocandia Resort, di propinsi Ilocos Norte, Philipina. 

Peringatan pekan orang hilang dilaksanakan oleh AFAD ini 

sangat bermanfaat bagi forum tukar pengalaman dan 

peningkatan kapasitas antar anggota. Pertemuan semacam 

ini menghadirkan spirit baru bagi perjuangan melawan 

penghilangan paksa. 

Dok.Kontras 

Ketua AFAD Aileen Bacalso saat memberi sambutan 

Aksi teaterikal oleh peserta Week of Disappeared 

Dok.Kontras

Download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?