L - Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, salah satu
prasyarat yang harus dipenuhi adalah terselenggaranya kepemerintahan yang
baik (good governance). Pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik telah
diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan MPR
Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama dan telah
diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (AKIP).
Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut UU Nomor 28 Tahun
1999 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas
dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,
Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban
Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi
instansi pemerintah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
nasional, sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Selain itu sistem akuntabilitas juga dapat dijadikan media
untuk menunjukkan capaian prestasi dari lembaga pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan
Pusat Statisik Tahun 2011, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 1