VIZsMW

ekonomi renegosiasi tambang
Keharusan mengolah hasil
tambang mineral di dalam
negeri membawa efek
samping. Sejumlah tambang
di Konawe, Sulawesi
Tenggara, terpaksa berhenti
berproduksi.
Ekho Ardiyanto/ANTARA
Jika smelter itu tidak selesai sesuai dengan
jadwal, deposit triliunan rupiah itu bakal menjadi
milik pemerintah. “Kalau pembangunan smelter
itu tidak terjadi, tentu pemerintah Indonesia
punya hak mengambil dana yang didepositkan
sebagai penerimaan negara,” kata Menteri Koordinator
Perekonomian Chairul Tanjung.
Chairul, yang baru beberapa pekan menjadi
menteri menggantikan Hatta Rajasa karena
maju dalam pemilu sebagai wakil presiden, memang
langsung aktif menangani urusan Freeport
dan perusahaan tambang besar pemegang
kontrak karya lain. Hatta meninggalkan sejumlah
pekerjaan rumah, termasuk renegosiasi
kontrak karya pertambangan, untuk dibereskan
Chairul.
Salah satu masalah yang pelik adalah peraturan
baru pemerintah, yang melarang ekspor
bahan mentah. Istilahnya, larangan ekspor
“tanah air” alias tanah dan air dari Indonesia
dikeduk serta dikirim begitu saja ke luar negeri
tanpa diolah. Pemerintah ingin hasil tambang
itu diolah di dalam negeri sehingga memberi
nilai tambah yang besar.
Majalah detik 2 - 8 juni 2014