VIZsMW

Kolom
tikan sebagai perang konvensional mengangkat senjata. Sikap tegas, berupa
aksi nyata dari sebuah pernyataan yang tegas dari seorang pemimpin, juga
bisa dimaknai sebagai sikap deterrence dari negara yang bersangkutan.
Indonesia memiliki pengalaman seperti itu pada pemerintahan Presiden
Soeharto pada 1980-an. Kala itu, Australia mencoba “mengganggu” Indonesia.
Akhirnya, atas instruksi Soeharto, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal
Benny Moerdani mengetatkan pelayaran yang masuk maupun ke luar wilayah
Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menuju negara itu. Akibatnya,
Australia kelimpungan karena cost ekonomi yang harus dibayar sangat besar.
Kali ini, pemimpin Indonesia bisa meniru pengalaman itu terhadap Malaysia.
Sayangnya, dalam beberapa kasus yang ada, sikap dan pernyataan seperti
itu tidak pernah terjadi.
Sikap tegas itu juga harus dibarengi dengan kesiapan data dan fakta yang
kuat untuk mendukung klaim. Fakta dan peninggalan otentik kesejarahan
dan fakta adanya kegiatan masyarakat di wilayah tersebut juga harus dipersiapkan
sebaik-baiknya.
Indonesia juga tidak boleh beralasan mengutamakan diplomasi karena
memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap Malaysia, karena
mengirim banyak tenaga kerja. Sebab, Malaysia, terutama para pengusahanya,
juga berkepentingan atas kehadiran TKI. Artinya, jika tidak ada TKI, mereka
juga akan kelimpungan karena kegiatan produksi perusahaan terhenti,
minimal terganggu.
Tidak sedikit pula investor Malaysia yang menanamkan investasinya di
Indonesia, baik di bidang perkebunan, pertambangan, manufaktur, maupun
finansial. Jadi mengapa Indonesia tidak berani bersikap tegas
Majalah Majalah detik 2 detik - 8 juni 2 - 2014 8 juni 2014