VIZsMW

hukum
Sejumlah aktivis Indonesia
Corruption Watch melakukan
aksi teatrikal "lempar jumrah
untuk mengusir setan" di kantor
ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat
(23/5).
agung pambudhy/detikcom
Jawa Barat.
Sebelumnya, KPK menyita telepon seluler
Anggito Abimanyu. KPK menduga ada banyak
data penting yang bisa diperoleh dari ponsel
milik sang dirjen.
Sedangkan penetapan Suryadharma Ali sebagai
tersangka disayangkan oleh praktisi hukum
Maqdir Ismail, apalagi jika penetapan status
itu hanya berdasarkan laporan PPATK. Sebab,
semestinya lembaga yang menentukan kerugian
negara dalam proses penyelenggaraan haji
dan umrah adalah Badan Pemeriksa Keuangan
melalui proses audit, bukan PPATK. “Penetapan
tersangka pada SDA terlalu prematur. Sebagai
lembaga penegak hukum seharusnya KPK taat
ketentuan dan asas. Jangan dibolak-balik,” ujarnya.
Namun Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja
malah menyebut kemungkinan lembaganya
menjerat Suryadharma dengan pasal tindak
pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan
laporan PPATK tersebut. “Itu (laporan PPATK)
bagian yang akan kami dalami untuk TPPU,”
tutur Adnan di kantornya, Rabu 28 Mei lalu.
Bukan hanya terhadap Suryadharma, Adnan
menegaskan KPK akan segera menetapkan tersangka
lain dalam kasus korupsi penyelenggaraan
haji. “Tunggu saja tanggal mainnya. Yang
pasti SDA enggak sendirian,” ucapnya. Ia pun
mengibaratkan tersangka lain yang bakal menyusul
Suryadharma itu dengan istilah kloter
(kelompok terbang). “Ada kloter ke sana, ada
kloter ke tahanan (KPK),” katanya. Lalu siapa
yang masuk kloter berikutnya itu Mengutip
Adnan, tunggu tanggal mainnya. ■
Deden G., Kustiah, Ikhwanul K., Rivki | Dimas
Majalah detik 2 - 8 juni 2014