You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
hukum<br />
PPATK melacak dugaan<br />
transaksi mencurigakan<br />
sebesar miliaran rupiah di<br />
rekening seorang anggota<br />
DPR yang membidangi<br />
masalah haji.<br />
Tap/klik untuk berkomentar<br />
Yusuf menjelaskan, selama melakukan audit<br />
biaya perjalanan ibadah haji pada 2004-2012<br />
dengan total dana Rp 84 triliun, PPATK mengendus<br />
kejanggalan, yakni adanya aliran dana<br />
kepada pihak ketiga dan sejumlah dana<br />
dalam bentuk gelondongan. Misalnya<br />
peruntukan dana US$ 13 juta guna<br />
membayar pesawat. Namun<br />
tidak jelas berapa nilai pembayaran<br />
dan berapa banyak<br />
pesawat yang digunakan.<br />
“Sumbernya ada yang dari<br />
kickback dan untuk travel,”<br />
ujarnya.<br />
Kendati tak menemukan<br />
kejanggalan di rekening<br />
Suryadharma, PPATK berhasil<br />
melacak dugaan transaksi mencurigakan<br />
sebesar miliaran rupiah di<br />
rekening seorang anggota Dewan Perwakilan<br />
Rakyat yang membidangi masalah haji.<br />
Hal yang sama terendus di rekening seorang<br />
pejabat Kementerian Agama berinisial B, dengan<br />
nilai transaksi lebih dari Rp 3 miliar serta di<br />
rekening seorang pengusaha travel.<br />
Namun Yusuf menuturkan, lembaganya tidak<br />
bisa melakukan klarifikasi lebih jauh apakah<br />
transaksi di rekening pejabat B, pengusaha<br />
travel berinisial H, dan politikus F tersebut<br />
berhubungan dengan dana abadi umat serta<br />
biaya penyelenggaraan ibadah haji. “Kami tidak<br />
tahu, ini tugas KPK untuk mengklarifikasi,” ucap<br />
Yusuf.<br />
Penyidik KPK, menurut juru bicara Johan Budi,<br />
memang masih mendalami dugaan aliran dana<br />
mencurigakan di rekening B, H, dan F. Adapun<br />
soal Anggito, komisi antirasuah itu baru akan<br />
melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat.<br />
Status Anggito juga masih saksi. “(Anggito) terlibat<br />
atau tidak, tergantung hasil pemeriksaan,”<br />
kata Johan.<br />
Meski masih berstatus saksi, Anggito mundur<br />
dari jabatannya sebagai Dirjen Penyelenggaraan<br />
Haji pada Jumat, 30 Mei lalu. Permohonan<br />
mundur telah diterima Presiden Yudhoyono<br />
melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan<br />
Rakyat Agung Laksono. “Beliau meminta persetujuan<br />
mundur karena kemungkinan seperti<br />
yang diberitakan di media akan menghadapi<br />
masalah hukum,” kata Agung di Istana Cipanas,<br />
Majalah detik 2 - 8 juni 2014
Change language