Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

e. Pemanfaatan barang gadai
Pada dasarnya barang gadai tidak dapat dimanfaatkan baik oleh
pemilik ataupun penerima gadai. Hal ini karena status barang
sebagai jaminan utang dan amanat penerimanya. Namun apabila
mendapat ijin dari masing-masing pihak maka barang tersebut
dapat dimanfaatkan, dan hasil dari pemanfaatan itu adalah milik
bersama, pemanfaatan ini bertujuan agar harta tidak mubazir.
f. Pembayaran pelunasan gadai
Apabila sampai waktun yang telah ditentukan, rahin belum bisa
membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh
marhun untuk menjual barang gadaiannya. Kemudian hasilnya
digunakan untuk melunasi utangnya. Pelunasan hutang sebesar
hutang rahin, dan apabila terdapat kelebihan maka murtahin
harus mengembalikan kepada rahin.
g. Prosedur pelelangan barang gadai
Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh
tempo, ini dibolehkan dengan ketentuan:
1) Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin
(penyebab belum melunasi utangnya).
2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pelaksanaan.
3) Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum
melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan
barang gadai kepada murtahin lain seijin rahin.
4) Apabila ketentuan di atas terpenuhi maka murtahin boleh
menjual barang gadai dan kelebihanna uangnya harus
dikembalian kepada rahin.
10. Bentuk dan Pelaksanaan Akad Gadai
a. Mekanisme pelaksanaan akad gadai secara garis besar dapat
djelaskan sebagai berikut :
1) Kategori barang gadai
2) Ketentuan Bagi hasil
3) Prosedur penaksiran
4) Prosedur Pemberian Kredit
5) Prosedur pelunasan
6) Prosedur pelelangan
b. Sedangkan variasi bentuk akad yang dapat dilaksanakan dalam
gadai adalah sebagai berikut :
1) Skema Rahn al Bai Muqayyadah (barter)
Skema ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan
pembiayaan dengan tujuan membeli suatu barang untuk
keperluan investasi, karena akad ini merupakan akad jual
beli maka berlaku hukum dan ketentuan syarat jual beli,
maka pihak KJKS/UJKS sebagai murtahin berhak
menentukan mark up atas harga barang yang dinginkan oleh
nasabah.
93