Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
3) Sighat: a) Serah b) Terima b. Syarat Istishna: 1) Para pihak yang melakukan akad istihna harus dalam kondisi cakap hukum 2) Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni a.l. penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia 3) Pembuat (Produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan 4) Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan 5) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan 6) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istishna: Produk Istishna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. d. Istishna Paralel: Jika KJKS atau UJKS Koperasi bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna, maka hal ini disebut dengan Istishna paralel. 6. Ijarah Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. a. Rukun Ijarah 1) Pihak yang berakad: a) Penyewa b) Pemilik barang yang disewa 2) Obyek yang diakadkan: a) Obyek yang disewakan b) Harga sewa yang disepakati ke-2 belah pihak 3) Sighat: a) Serah b) Terima 89
. Syarat Ijarah: 1) Para pihak yang berakad a) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap hukum b) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada di bawah tekanan c) Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyewaan 2) Obyek yang disewakan a) Obyek ijarah adalah manfaat (penggunaan) asset dan sewa b) Barang yang disewa bukan barang haram c) Harga sewa harus terukur 3) Sighat: a) Serah, dan terima yang merupakan niat dari kedua belah pihak b) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah: Di dalam transaksi Ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset, dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian Ijarah sesungguhnya bukan kelompok dari jual beli. Di dalam implementasi produk ijarah, KJKS dan UJKS Koperasi banyak menerapkan produk Ijara Muntahiya Bit Tamlik / Wa Iqtina dan mengelompokkan produk ini ke dalam akad jual-beli, karena memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan di sisi operasional KJKS dan UJKS Koperasi dalam hal pemeliharaan asset pada masa atau sesudah sewa. 7. Qardh Pinjaman Kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, KJKS dan UJKS Koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KJKS dan UJKS Koperasi pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun. a. Rukun Qardh: 1) Ada peminjam 2) Ada pemberi pinjaman 90
- Page 41 and 42: c) Menandatangani slip pembukaan ta
- Page 43 and 44: 8. Akuntansi/Pembukuan a. Identitas
- Page 45 and 46: . Fungsi Utama Jabatan: Merencanaka
- Page 47 and 48: f. Hubungan Kerja: PIHAK A. INTERNA
- Page 49 and 50: 5) Melakukan monitoring atas ketepa
- Page 51 and 52: c) Menyimpan Tanda Terima Jaminan c
- Page 53 and 54: 2) Memberikan jalan keluar dan lang
- Page 55 and 56: i. Jika pengelola lebih dari satu o
- Page 57 and 58: E. STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
- Page 59 and 60: koperasi yang antara lain menetapka
- Page 61 and 62: BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSED
- Page 63 and 64: yang pada intinya memberikan kebeba
- Page 65 and 66: menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS
- Page 67 and 68: ertentangan dengan syariah, dengan
- Page 69 and 70: transaksi di lapangan/pasar ditetap
- Page 71 and 72: dikeluarkan setelah dana untuk pemb
- Page 73 and 74: a. Yang dapat menjadi penabung Tabu
- Page 75 and 76: tangan dari penabung dan penabung d
- Page 77 and 78: . Staf LN memeriksa dan meneliti se
- Page 79 and 80: 1) Bila besar pengambilan Tabungan
- Page 81 and 82: 4) Hasil jumal ad. 4.c. tersebut pa
- Page 83 and 84: 4) Petugas Teller menerima Slip Deb
- Page 85 and 86: 9. Prosedur Bagi Hasil Yang Akan Di
- Page 87 and 88: c) Risiko usaha yang timbul dari pr
- Page 89 and 90: 3. Piutang Murabahah Murabahah adal
- Page 91: (4) Harus berupa barang berwujud ag
- Page 95 and 96: 9. Alternatif Pelaksanaan Gadai a.
- Page 97 and 98: Besarnya pembiyaan ditentukan di ba
- Page 99 and 100: 4. Fee/ Infaq Marhun Bih 3. Pencair
- Page 101 and 102: 3) Likuiditas koperasi dengan mempe
- Page 103 and 104: 5. Plafon Pembiayaan a. Penetapan P
- Page 105 and 106: a) Jumlah penjualan (A) b) Harga po
- Page 107 and 108: 2. Komite Kebijakan Pembiayaan a. K
- Page 109 and 110: g) Menetapkan anggota-anggota Komit
- Page 111 and 112: 2. Inisiasi a. Pengumpulan Informas
- Page 113 and 114: cross check kepada keluarga, tetang
- Page 115 and 116: Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yan
- Page 117 and 118: 4) Analisis Risiko a) Analisis Risi
- Page 119 and 120: calon mitra. 5) Menguraikan jenis p
- Page 121 and 122: 1) Memenuhi keabsahan dan persyarat
- Page 123 and 124: ) Hubungi Supplier dan meminta Sura
- Page 125 and 126: (5) Persyaratan lain yang harus dip
- Page 127 and 128: akan membeli barang tersebut. h) Se
- Page 129 and 130: 1) Semua berkas, warkat, dan segala
- Page 131 and 132: 3) Tindakan preventif agar tidak te
- Page 133 and 134: (2) Novasi Perjanjian antara kopera
- Page 135 and 136: untuk membayar. c) Sumber Penghapus
- Page 137 and 138: ) Penerimaan dari penawaran dilakuk
- Page 139 and 140: d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaa
- Page 141 and 142: serius dengan pesanannya. 2) LKS da
. Syarat Ijarah:<br />
1) Para pihak yang berakad<br />
a) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap<br />
hukum<br />
b) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan<br />
dipaksa/terpaksa/berada di bawah tekanan<br />
c) Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan<br />
penyewaan<br />
2) Obyek yang disewakan<br />
a) Obyek ijarah adalah manfaat (penggunaan) asset dan<br />
sewa<br />
b) Barang yang disewa bukan barang haram<br />
c) Harga sewa harus terukur<br />
3) Sighat:<br />
a) Serah, dan terima yang merupakan niat dari kedua<br />
belah pihak<br />
b) Tidak mengandung klausul yang bersifat<br />
menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian<br />
yang akan datang atau pada sebuah syarat<br />
c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah:<br />
Di dalam transaksi Ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan<br />
manfaat atas sebuah asset, dan salah satu rukun ijarah adalah<br />
harga sewa. Dengan demikian Ijarah sesungguhnya bukan<br />
kelompok dari jual beli. Di dalam implementasi produk ijarah,<br />
KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> banyak menerapkan produk Ijara<br />
Muntahiya Bit Tamlik / Wa Iqtina dan mengelompokkan produk ini<br />
ke dalam akad jual-beli, karena memberikan pilihan kepada<br />
penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa<br />
sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan di sisi<br />
operasional KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> dalam hal pemeliharaan<br />
asset pada masa atau sesudah sewa.<br />
7. Qardh<br />
Pinjaman Kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui<br />
peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.<br />
Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu<br />
akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka<br />
mewujudkan tanggung-jawab sosial, KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> dapat<br />
memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan<br />
pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya.<br />
Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali<br />
pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk<br />
memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KJKS dan UJKS<br />
<strong>Koperasi</strong> pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan<br />
apapun.<br />
a. Rukun Qardh:<br />
1) Ada peminjam<br />
2) Ada pemberi pinjaman<br />
90
Change language