Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
S M = Ekspektasi Shahibul Maal/Deposan (%.p.a) = Ekspektasi Mudharib/KJKS (%.p.a) 2) Penetapan bagi hasil Simpanan Dalam perhitungan nisbah bagi hasil Simpanan dilakukan dengan metode distribusi bagi hasil pendapatan. 3) Kebijakan jasa partisipasi dan bagi hasil modal anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib) dari SHU Bagi hasil partisipasi simpanan anggota dari SHU harus berdasarkan prinsip keadilan koperasi yaitu besarnya ditetapkan berdasarkan besar kecilnya nilai partisipasi simpanan anggota kepada KJKS atau UJKS Koperasi. Metoda perhitungannya sebagai berikut: Pembagian SHU atas dasar simpanan anggota SHU bagian anggota partisipan “X” nilai partisipasi simpanan “X” = Total partisipasi modal (simpanan seluruh anggota) x Bagian SHU atas partisipasi simpanan 4) Kebijakan Perlindungan Simpanan Para penyimpan dan para deposan pada lembaga keuangan perbankan mendapat perlindungan dari Bank Indonesia yang mendorong masyarakat untuk menabung di bank, sedangkan para penyimpan dan deposan pada KJKS atau UJKS Koperasi belum ada ketentuan yang mengatur tentang itu. Hal ini perlu dijadikan tantangan bagi pihak manajemen untuk merumuskan kebijakan perlindungan simpanan seperti melakukan kerjasama dengan KJKS dan UJKS Koperasi sekunder atau asosiasi KJKS dan UJKS Koperasi untuk meluncurkan produk perlindungan simpanan bagi KJKS dan UJKS Koperasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 5) Kebijakan Lain-lain a) Simpanan Berjangka yang dijaminkan sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan pemblokiran dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan simpanan tersebut harus diberikan tanda/cap “Dijaminkan”. b) Pengembangan produk-produk Simpanan Berjangka lainnya dapat disusun dan dibuat berdasarkan pada kebijakan umum di atas. 2. Ketentuan Tabungan Wadiah 69
a. Yang dapat menjadi penabung Tabungan Wadiah adalah anggota maupun calon anggota. b. Akad yang digunakan dalam produk Tabungan Wadiah adalah Wadiah Yad Dhamanah di mana atas pengelolaan dana tersebut, pihak KJKS atau UJKS Koperasi dapat memberikan bonus kepada pemilik dana yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan, tetapi tidak diperjanjikan di awal dengan pemilik dana c. Bonus yang diberikan kepada pemilik dana adalah mengambil porsi pendapatan yang diperoleh KJKS atau UJKS Koperasi dan diperlakukan sebagai biaya operasional. d. Setoran dan penarikan Tabungan Wadiah dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja. e. Mitra usaha yang membuka rekening Tabungan Wadiah akan memperoleh buku tabungan sebagai tanda bukti transaksinya. f. Persyaratan pembukaan rekening Tabungan Wadiah: 1) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan mengisi kartu spesimen contoh tanda tangan 2) Membawa KTP asli dan fotocopy 3) Setoran awal minimal Rp. ............... dan setoran selanjutnya Rp..........,- g. Biaya-biaya : 1) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. ............,- 2) Apabila ada permintaaan penggantian buku atau penerbitan buku tabungan baru dikarenakan hilang atau habis, dikenakan biaya Rp. .............,- 3) Biaya penutupan rekening sebesar Rp..............,- 4) Atas bonus yang diperoleh penabung dikenakan biaya pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku h. Form yang digunakan pada produk Tabungan Wadiah: 1) Form pembukaan tabungan dan kartu spesimen 2) Slip setoran 3) Slip penarikan 4) Buku tabungan 5) Penutupan rekening i. Proses administrasi Tabungan Wadiah seperti proses pembukaan, penutupan, penerbitan buku Tabungan Wadiah, buku hilang dan keluhan dari mitra usaha ditangani langsung oleh Seksi Layanan Mitra usaha. j. Sedangkan proses setoran dan pengambilan Tabungan Wadiah ditangani oleh Teller. k. Tanda tangan yang tercantum dalam spesimen adalah tanda tangan dari penabung dan penabung dapat menerbitkan surat kuasa penarikan Tabungan Wadiah kepada pihak lain. l. Teller diberikan batasan/ limit atas proses pengambilan Tabungan Wadiah, besarnya limit ini ditentukan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi. 3. Ketentuan Investasi mudharabah. 70
- Page 21 and 22: 1. Dewan Pengawas Syariah a. Identi
- Page 23 and 24: 3) Memberikan koreksi, saran dan pe
- Page 25 and 26: d. Tugas-Tugas Pokok 1) Menjabarkan
- Page 27 and 28: g) Mengkoordinasi tugas operasional
- Page 29 and 30: Melakukan pengawasan atau kontrol t
- Page 31 and 32: 2. Bagian Operasional & Bagian Pema
- Page 33 and 34: yang bermasalah c) Membuat dan meng
- Page 35 and 36: B. EKSTERNAL 2. Seluruh Bidang Oper
- Page 37 and 38: e. Wewenang 1) Menerima transaksi t
- Page 39 and 40: a) Mempersiapkan absensi, memonitor
- Page 41 and 42: c) Menandatangani slip pembukaan ta
- Page 43 and 44: 8. Akuntansi/Pembukuan a. Identitas
- Page 45 and 46: . Fungsi Utama Jabatan: Merencanaka
- Page 47 and 48: f. Hubungan Kerja: PIHAK A. INTERNA
- Page 49 and 50: 5) Melakukan monitoring atas ketepa
- Page 51 and 52: c) Menyimpan Tanda Terima Jaminan c
- Page 53 and 54: 2) Memberikan jalan keluar dan lang
- Page 55 and 56: i. Jika pengelola lebih dari satu o
- Page 57 and 58: E. STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
- Page 59 and 60: koperasi yang antara lain menetapka
- Page 61 and 62: BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSED
- Page 63 and 64: yang pada intinya memberikan kebeba
- Page 65 and 66: menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS
- Page 67 and 68: ertentangan dengan syariah, dengan
- Page 69 and 70: transaksi di lapangan/pasar ditetap
- Page 71: dikeluarkan setelah dana untuk pemb
- Page 75 and 76: tangan dari penabung dan penabung d
- Page 77 and 78: . Staf LN memeriksa dan meneliti se
- Page 79 and 80: 1) Bila besar pengambilan Tabungan
- Page 81 and 82: 4) Hasil jumal ad. 4.c. tersebut pa
- Page 83 and 84: 4) Petugas Teller menerima Slip Deb
- Page 85 and 86: 9. Prosedur Bagi Hasil Yang Akan Di
- Page 87 and 88: c) Risiko usaha yang timbul dari pr
- Page 89 and 90: 3. Piutang Murabahah Murabahah adal
- Page 91 and 92: (4) Harus berupa barang berwujud ag
- Page 93 and 94: . Syarat Ijarah: 1) Para pihak yang
- Page 95 and 96: 9. Alternatif Pelaksanaan Gadai a.
- Page 97 and 98: Besarnya pembiyaan ditentukan di ba
- Page 99 and 100: 4. Fee/ Infaq Marhun Bih 3. Pencair
- Page 101 and 102: 3) Likuiditas koperasi dengan mempe
- Page 103 and 104: 5. Plafon Pembiayaan a. Penetapan P
- Page 105 and 106: a) Jumlah penjualan (A) b) Harga po
- Page 107 and 108: 2. Komite Kebijakan Pembiayaan a. K
- Page 109 and 110: g) Menetapkan anggota-anggota Komit
- Page 111 and 112: 2. Inisiasi a. Pengumpulan Informas
- Page 113 and 114: cross check kepada keluarga, tetang
- Page 115 and 116: Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yan
- Page 117 and 118: 4) Analisis Risiko a) Analisis Risi
- Page 119 and 120: calon mitra. 5) Menguraikan jenis p
- Page 121 and 122: 1) Memenuhi keabsahan dan persyarat
S<br />
M<br />
= Ekspektasi Shahibul Maal/Deposan (%.p.a)<br />
= Ekspektasi Mudharib/KJKS (%.p.a)<br />
2) Penetapan bagi hasil Simpanan<br />
Dalam perhitungan nisbah bagi hasil Simpanan dilakukan<br />
dengan metode distribusi bagi hasil pendapatan.<br />
3) Kebijakan jasa partisipasi dan bagi hasil modal anggota<br />
(simpanan pokok dan simpanan wajib) dari SHU<br />
Bagi hasil partisipasi simpanan anggota dari SHU harus<br />
berdasarkan prinsip keadilan koperasi yaitu besarnya<br />
ditetapkan berdasarkan besar kecilnya nilai partisipasi<br />
simpanan anggota kepada KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />
Metoda perhitungannya sebagai berikut:<br />
Pembagian SHU atas dasar simpanan anggota<br />
SHU bagian anggota<br />
partisipan “X”<br />
nilai partisipasi simpanan “X”<br />
= Total partisipasi modal<br />
(simpanan seluruh anggota)<br />
x<br />
Bagian SHU<br />
atas partisipasi<br />
simpanan<br />
4) Kebijakan Perlindungan Simpanan<br />
Para penyimpan dan para deposan pada lembaga keuangan<br />
perbankan mendapat perlindungan dari Bank Indonesia yang<br />
mendorong masyarakat untuk menabung di bank,<br />
sedangkan para penyimpan dan deposan pada KJKS atau<br />
UJKS <strong>Koperasi</strong> belum ada ketentuan yang mengatur tentang<br />
itu. Hal ini perlu dijadikan tantangan bagi pihak manajemen<br />
untuk merumuskan kebijakan perlindungan simpanan seperti<br />
melakukan kerjasama dengan KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
sekunder atau asosiasi KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> untuk<br />
meluncurkan produk perlindungan simpanan bagi KJKS dan<br />
UJKS <strong>Koperasi</strong> yang tidak bertentangan dengan peraturan<br />
yang berlaku.<br />
5) Kebijakan Lain-lain<br />
a) Simpanan Berjangka yang dijaminkan sebagai jaminan<br />
pembiayaan harus dilakukan pemblokiran dan<br />
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan simpanan<br />
tersebut harus diberikan tanda/cap “Dijaminkan”.<br />
b) Pengembangan produk-produk Simpanan Berjangka<br />
lainnya dapat disusun dan dibuat berdasarkan pada<br />
kebijakan umum di atas.<br />
2. Ketentuan Tabungan Wadiah<br />
69