Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
5) Biaya kantor, seperti listrik, telepon, air, sewa dan pemeliharaan gedung. 6) Penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesai berdasarkan persetujuan Menteri. 7) Kreditur lainnya. c. Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesai dibebankan pada harta kekayaan KJKS atau yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil pencairan harta tersebut. d. Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran. e. Honor Tim Penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan. f. Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa harta kekayaan KJKS, maka sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota KJKS. H. STANDAR PENUTUPAN UJKS KOPERASI 1. Penutupan UJKS Koperasi oleh anggota dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: a. Rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang pembubaran UJKS Koperasi dan membentuk tim Penyelesai. b. Tim Penyelesai diberi wewenang untuk menyelesaikan hak dan kewajiban UJKS Koperasi yang bersangkutan. c. Keputusan pembubaran disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi. d. Tim Penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh UJKS Koperasi. e. Hasil penyelesaian dilaporkan oleh Tim Penyelesai kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan. f. Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang menetapkan penghapusan UJKS Koperasi dari salah satu bidang usaha yang bersangkutan. g. Pengurus koperasi yang bersangkutan mengajukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi kepada Pejabat. h. Pejabat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang UJKS-nya telah ditutup. 2. Apabila dalam proses penutupan UJKS Koperasi oleh anggota terdapat perselisihan, maka penyelesaian dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah. 57
BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN USAHA KJKS DAN UJKS KOPERASI A. STANDAR BATASAN LAYANAN KepMenkop No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan UJKS Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan ’maal’ atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS). SOP pada bagian ini mencakup ketentuan-ketentuan, kebijakan dan seluruh proses prosedur pelayanan penghimpunan dan penyaluran dana KJKS dan UJKS Koperasi. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas KJKS dan UJKS Koperasi kepada para anggotanya yang berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai mitra usahanya (pengguna jasa), pengawas internal koperasi serta pengawas KJKS atau UJKS Koperasi dari pihak pemerintah. Beberapa ketentuan dan kebijakan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pihak manajemen (pengelola) KJKS dan UJKS Koperasi dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana adalah sebagai berikut. B. STANDAR JENIS PENGHIMPUNAN DANA Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongan yaitu : (1) Modal , terdiri dari : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) dan Modal Disetor/ Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi) (2) Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan Berjangka Mudharabah, (3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah, serta (4) Dana Titipan: Simpanan/Tabungan Wadiah Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Koperasi dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu Mudharabah dan Wadiah 1. Mudharabah a. Definisi Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) debagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola 58
- Page 9 and 10: 30. Modal pinjaman adalah modal KJK
- Page 11 and 12: . Misi 1) Misi lebih ditekankan kep
- Page 13 and 14: 2) Pendampingan kepada anggota yang
- Page 15 and 16: a. Anggota, yaitu seseorang yang me
- Page 17 and 18: 4) Ketentuan mengenai kewajiban ang
- Page 19 and 20: g. Anggota yang telah memenuhi pros
- Page 21 and 22: 1. Dewan Pengawas Syariah a. Identi
- Page 23 and 24: 3) Memberikan koreksi, saran dan pe
- Page 25 and 26: d. Tugas-Tugas Pokok 1) Menjabarkan
- Page 27 and 28: g) Mengkoordinasi tugas operasional
- Page 29 and 30: Melakukan pengawasan atau kontrol t
- Page 31 and 32: 2. Bagian Operasional & Bagian Pema
- Page 33 and 34: yang bermasalah c) Membuat dan meng
- Page 35 and 36: B. EKSTERNAL 2. Seluruh Bidang Oper
- Page 37 and 38: e. Wewenang 1) Menerima transaksi t
- Page 39 and 40: a) Mempersiapkan absensi, memonitor
- Page 41 and 42: c) Menandatangani slip pembukaan ta
- Page 43 and 44: 8. Akuntansi/Pembukuan a. Identitas
- Page 45 and 46: . Fungsi Utama Jabatan: Merencanaka
- Page 47 and 48: f. Hubungan Kerja: PIHAK A. INTERNA
- Page 49 and 50: 5) Melakukan monitoring atas ketepa
- Page 51 and 52: c) Menyimpan Tanda Terima Jaminan c
- Page 53 and 54: 2) Memberikan jalan keluar dan lang
- Page 55 and 56: i. Jika pengelola lebih dari satu o
- Page 57 and 58: E. STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
- Page 59: koperasi yang antara lain menetapka
- Page 63 and 64: yang pada intinya memberikan kebeba
- Page 65 and 66: menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS
- Page 67 and 68: ertentangan dengan syariah, dengan
- Page 69 and 70: transaksi di lapangan/pasar ditetap
- Page 71 and 72: dikeluarkan setelah dana untuk pemb
- Page 73 and 74: a. Yang dapat menjadi penabung Tabu
- Page 75 and 76: tangan dari penabung dan penabung d
- Page 77 and 78: . Staf LN memeriksa dan meneliti se
- Page 79 and 80: 1) Bila besar pengambilan Tabungan
- Page 81 and 82: 4) Hasil jumal ad. 4.c. tersebut pa
- Page 83 and 84: 4) Petugas Teller menerima Slip Deb
- Page 85 and 86: 9. Prosedur Bagi Hasil Yang Akan Di
- Page 87 and 88: c) Risiko usaha yang timbul dari pr
- Page 89 and 90: 3. Piutang Murabahah Murabahah adal
- Page 91 and 92: (4) Harus berupa barang berwujud ag
- Page 93 and 94: . Syarat Ijarah: 1) Para pihak yang
- Page 95 and 96: 9. Alternatif Pelaksanaan Gadai a.
- Page 97 and 98: Besarnya pembiyaan ditentukan di ba
- Page 99 and 100: 4. Fee/ Infaq Marhun Bih 3. Pencair
- Page 101 and 102: 3) Likuiditas koperasi dengan mempe
- Page 103 and 104: 5. Plafon Pembiayaan a. Penetapan P
- Page 105 and 106: a) Jumlah penjualan (A) b) Harga po
- Page 107 and 108: 2. Komite Kebijakan Pembiayaan a. K
- Page 109 and 110: g) Menetapkan anggota-anggota Komit
5) Biaya kantor, seperti listrik, telepon, air, sewa dan<br />
pemeliharaan gedung.<br />
6) Penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya<br />
dilakukan secara berimbang untuk setiap<br />
penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh<br />
Tim Penyelesai berdasarkan persetujuan Menteri.<br />
7) Kreditur lainnya.<br />
c. Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesai dibebankan pada<br />
harta kekayaan KJKS atau yang bersangkutan dan dikeluarkan<br />
terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil pencairan<br />
harta tersebut.<br />
d. Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama<br />
masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang<br />
melakukan pembubaran.<br />
e. Honor Tim Penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan<br />
pembubaran dalam jumlah yang tetap dan berdasarkan<br />
prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.<br />
f. Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya<br />
penyelesaian sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa harta<br />
kekayaan KJKS, maka sisa harta tersebut dibagikan kepada<br />
anggota KJKS.<br />
H. STANDAR PENUTUPAN UJKS KOPERASI<br />
1. Penutupan UJKS <strong>Koperasi</strong> oleh anggota dilaksanakan melalui tata<br />
cara sebagai berikut:<br />
a. Rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang pembubaran<br />
UJKS <strong>Koperasi</strong> dan membentuk tim Penyelesai.<br />
b. Tim Penyelesai diberi wewenang untuk menyelesaikan hak dan<br />
kewajiban UJKS <strong>Koperasi</strong> yang bersangkutan.<br />
c. Keputusan pembubaran disampaikan kepada Kepala Instansi<br />
yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi.<br />
d. Tim Penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk<br />
melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh UJKS<br />
<strong>Koperasi</strong>.<br />
e. Hasil penyelesaian dilaporkan oleh Tim Penyelesai kepada<br />
Pengurus <strong>Koperasi</strong> yang bersangkutan.<br />
f. <strong>Koperasi</strong> menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan<br />
Anggaran Dasar yang menetapkan penghapusan UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
dari salah satu bidang usaha yang bersangkutan.<br />
g. Pengurus koperasi yang bersangkutan mengajukan pengesahan<br />
perubahan Anggaran Dasar koperasi kepada Pejabat.<br />
h. Pejabat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar <strong>Koperasi</strong> yang<br />
UJKS-nya telah ditutup.<br />
2. Apabila dalam proses penutupan UJKS <strong>Koperasi</strong> oleh anggota<br />
terdapat perselisihan, maka penyelesaian dapat diajukan kepada<br />
Badan Arbitrase Syariah.<br />
57
Change language