Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

BAB1. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.
Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk
mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi
sehingga
dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh
pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No.
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah
perlu ditumbuhkembangkan.
Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah
Koperasi (selanjutnya disebut UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan
ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada
khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian
untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS dan
UJKS Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen
keuangan.
2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen
keuangan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka KJKS dan UJKS Koperasi perlu
memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Jasa Keuangan
Syariah. Diharapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur tersebut
dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha jasa
keuangan syariah oleh Koperasi, sehingga usaha jasa keuangan syariah
pada KJKS dan UJKS Koperasi dapat ditangani secara profesional.
B. TUJUAN.
Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi pengelola KJKS dan UJKS Koperasi dalam
mengelola kelembagaan, usaha dan keuangannya.
1