Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Account Officer :<br />
- menganalisis kelayakan bisnis mitra usaha, historis usaha Mitra usaha baik dari<br />
segi kualitatif maupun kuantitatif.<br />
- Jika Mitra usaha tidak mempunyai usulan/calon supplier, Account Officer berhak<br />
untuk mencarikan supplier.<br />
4. Unit Support (Administrasi Pembiayaan, Legal): akan menganalisis Mitra<br />
usaha dan supplier dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan<br />
dalam bidang hukum,dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh Mitra usaha.<br />
Hasil pemeriksaan Unit Support akan disampaikan kepada Account Officer.<br />
Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan analisa kualitatif/kuantitatif<br />
account officer akan mempresentasikannya kepada:<br />
5. KOMITE PEMBIAYAAN untuk memperoleh keputusan :<br />
- Bila permintaan Mitra usaha dianggap tidak layak, maka seluruh permintaan ini<br />
dapat dianggap tidak layak untuk mendapat fasilitas ijarah. Maka seluruh<br />
dokumen harus dikembalikan pada Mitra usaha, dan account officer<br />
menyampaikan penolakan tersebut kepada Mitra usaha.<br />
6. Bila permintaan Mitra usaha dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan<br />
memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut :<br />
a. Plafon sewa<br />
b. Biaya sewa per bulan<br />
c. Jangka waktu sewa<br />
d. Jaminan, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi Mitra usaha.<br />
Berdasarkan persetujuan komite, account officer akan mengirimkan :<br />
7. SURAT PERSETUJUAN IJARAH kepada mitra usaha<br />
8. Setelah menerima surat persetujuan Ijarah, Mitra usaha menyatakan<br />
persetujuannya atas seluruh persyaratan yang diajukan termasuk melengkapi<br />
seluruh dokumen yang diminta KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />
9. Mitra usaha membayar UANG JAMINAN untuk menyewa<br />
10. KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> mengeluarkan Tanda Terima Uang Jaminan Sewa<br />
(TTUJS) yang akan ditandatangani Mitra usaha.<br />
11. Bagian Administrasi Pembiayaan dapat mengeluarkan Surat Pemesanan Barang<br />
Pada Supplier (SPBPS) atau lebih dikenal Purchase Order (PO).<br />
12. Supplier menerima PO dan menyatakan BarangTersedia dan siap dikirim ke mitra<br />
usaha.<br />
13. Bagian Administrasi Pembiayaan mempersiapkan AKAD IJARAH, yaitu pengikatan<br />
perjanjian antara KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> dan mitra usaha untuk menyewa<br />
barang/mesin/kendaraan dimaksud dalam jangka waktu tertentu dan di akhir periode<br />
penyewaan mitra usaha akan membeli barang tersebut.<br />
14. Sesuai permintaan KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> (bila masih diperlukan) Supplier<br />
menyiapkan Kelengkapan Dokumen perusahaan dan dokumen<br />
barang/mesin/kendaraan untuk pelaksanaan proses jual beli barang dengan KJKS<br />
atau UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />
15. Selanjutnya antara KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> dengan supplier akan dilangsungkan<br />
Akad Murabahah untuk jual beli barang/mesin/kendaraan yang akan disewakan<br />
kepada mitra usaha.<br />
16. Setelah akad murabahah antara KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> dengan supplier,<br />
otomatis proses pembelian barang telah terlaksana dan Barang Menjadi Milik<br />
KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />
17. Supplier mengeluarkan Surat Permohonan Realisasi Murabahah, kepada KJKS<br />
atau UJKS <strong>Koperasi</strong> yang meminta pelunasan harga beli barang.<br />
18. Bagian Administrasi Pembiayaan dapat melakukan Instruksi pembayaran sejumlah<br />
harga beli barang langsung pada rekening supplier atau melalui cek atau instrumen<br />
lainnya sesuai pernyataan supplier dalam Surat Permohonan Realisasi Murabahah.<br />
281