Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

3) Penentuan kualitas aktiva produktif dan jumlah minimum
penyisihan kerugian aktiva produktif yang wajib dibentuk
mengacu kepada Peraturan Koperasi Syariah Indonesia, jika
belum ada mengacu kepada Peraturan Bank Syariah
Indonesia.
4) Tindak lanjut dari penghapus bukuan penyelesaian aktiva
produktif dengan cara pengambilalihan agunan sesuai
syariah, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar
kewajiban mitra usaha dikurangi dengan nilai realisasi bersih
dari agunan.
Pengambilalihan agunan sesuai syariah dapat dilakukan
dengan cara:
a) Jual beli antara KJKS atau UJKS Koperasi dengan
mitra usaha atau mitra usaha dengan pihak ketiga, dan
atau
b) Pengambilalihan langsung oleh KJKS atau UJKS
Koperasi, dengan menaksir nilai wajar agunan sesuai
persetujuan mitra usaha sebagai pembayaran
hutangnya.
5) Besarnya aktiva produktif yang dihapus buku dan atau
dihapus tagih adalah seluruh sisa kewajiban mitra usaha
yang dibebankan kepada pos "penyisihan kerugian aktiva
produktif" yaitu sebesar saldo kewajiban dalam neraca.
Sedangkan saldo tagihan di rekening administrasi dilakukan
jurnal balik.
6) Pelaksanaan penghapusbukuan aktiva produktif yang macet
dapat dilakukan bersamaan dengan penghapusan hak tagih
(tergantung keputusan Rapat anggota).
7) Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat,
bulanan dan atau pada setiap tanggal laporan keuangan
interim dan tahunan.
8) Pendapatan dari aktiva produktif performing diakui secara
akrual
9) Pendapatan aktiva produktif non-performing diakui pada saat
pendapatan tersebut diterima (secara kas),
10) Pendapatan non-performing diakui sebagai tagihan
kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian).
11) Apabila diterima setoran dari mitra usaha untuk aktiva
produktif yang non-performing, maka urutan penyelesaian
aktiva produktif dari mitra usaha kepada KJKS atau UJKS
Koperasi sebagai berikut:
a) Jika pembiayaan mudharabah dan musyarakah
dibatalkan maka:
(1) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah
direklasifikasi menjadi piutang kepada mudharib.
(2) Pelunasan yang diterima untuk membayar porsi
pokok dan jika ada kelebihannya untuk membayar
bagi hasil yang sudah dilaporkan tetapi belum
dibayar.
238