Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

1) Kebijakan pemberian pembiayaan dan piutang penjualan.
2) Klasifikasi atas pembiayaan dan piutang penjualan.
3) Kebijakan penyisihan, taksiran pembiayaan dan piutang
penjualan yang tidak dapat ditagih.
4) Harga perolehan aktiva tetap termasuk kebijakan
penyusutan.
5) Kebijakan biaya termasuk kapitalisasi.
6) Kebijakan cadangan sesuai dengan pasal 45 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan cadangan tujuan khusus
yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
e. Laporan disampaikan kepada Pejabat yang memberikan
pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar
koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan,
dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut di atas.
3. Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi adalah:
a. shahibul maal/pemilik dana;
b. pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
c. pembayar zakat, infak dan shadaqah;
d. anggota Koperasi Jasa Syariah;
e. otoritas pengawasan;
f. Kementerian Koperasi/ Dinas yang membidangi Koperasi;
g. Pemerintah;
h. masyarakat.
Untuk itu, maka laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi harus
memenuhi kriteria yang berlaku umum, yaitu:
a. Dapat dipahami.
b. Relevan – materialistik.
c. Keandalan (penyajian yang jujur, substantial, netral, sehat dan
lengkap).
d. Dapat dibandingkan.
4. Fungsi Laporan Keuangan
Laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi yang disusun harus
berfungsi sebagai:
a. Bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu
periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk
menilai hasil kerja dan prestasi Koperasi;
b. Bagian dari sistem pelaporan keuangan KJKS atau UJKS
Koperasi yang ditujukan untuk pihak eksternal;
1) Mengetahui prestasi KJKS atau UJKS Koperasi yang
bertugas memberikan pelayanan kepada anggota selama
satu periode;
2) Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki KJKS atau
UJKS Koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih (ekuitas)
KJKS atau UJKS Koperasi;
207