Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
. Ketentuan mengenai kesamaan perlakuan sebagaimana termaksud pada butir a harus dituangkan secara tertulis dan merupakan salah satu kebijakan KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS, disepakati oleh anggota dalam rapat anggota; c Selisih besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai konsekuensi butir a diakui sebagai modal penyetaraan anggota baru KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS. 9. Pemanfaatan Pelayanan KJKS dan UJKS Koperasi a. KJKS dan UJKS Koperasi dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sepanjang KJKS dan UJKS Koperasi tersebut memiliki kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya. b. Apabila KJKS dan UJKS Koperasi melayani bukan anggota koperasi, maka perlu dipertegas perbedaan perlakuan KJKS dan UJKS Koperasi di antara anggota dan calon anggota sehingga: 1) Keistimewaan dan manfaat menjadi anggota benar-benar dapat dirasakan oleh anggota sebagai pemilik KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS. 2) Mendorong calon anggota untuk mengubah statusnya menjadi anggota koperasi. 10. Permohonan Keluar dari Keanggotaan a. Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS, wajib mempunyai prosedur standar tertulis yang mengatur anggota yang mengajukan permohonan untuk keluar dari keanggotaannya. b. KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS harus memiliki ketentuan tertulis mengenai penambahan simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota yang akan keluar dan atau meninggal dunia. c. Anggota yang akan keluar dari KJKS dan Koperasi yang memiliki mempunyai hak untuk memperoleh tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetorkannya. d. Hak tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pada koperasi diambil dari cadangan KJKS atau cadangan umum pada UJKS Koperasi. e. Besaran tambahan pokok dan simpanan wajib tersebut pada butir 4 di atas harus disesuaikan dengan besarnya cadangan yang dimiliki oleh KJKS dan UJKS Koperasi. f. Anggota yang akan keluar dari KJKS atau Koperasi yang memiliki KJKS seperti pada butir 3) di atas adalah anggota yang keluar dengan alasan meninggal dunia atau pindah kerja dan atau habis masa kerja (bagi koperasi fungsional). 15
g. Anggota yang telah memenuhi prosedur standar permohonan untuk keluar dari keanggotaan KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS maka status keanggotaannya dicabut dan hak serta kewajibannya kepada KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS, menjadi hilang. h. Keanggotaan seseorang pada koperasi berakhir apabila: 1) Anggota tersebut meninggal dunia. 2) Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah. 3) Berhenti atas permintaan sendiri. 4) Dinon-aktifkan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku pada koperasi. 5) Anggota yang dinon-aktifkan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada rapat anggota. 6) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang berlaku pada koperasi. B. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI 1. Kelengkapan Organisasi Organisasi KJKS dan UJKS Koperasi harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut: a. Memiliki struktur organisasi yang jelas menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi. b. Memiliki kantor Koperasi yang jelas status dan kedudukannya. c. Memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota. d. Memiliki kepengurusan yang dipilih dan disetujui oleh rapat anggota. e. Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup: 1) Rencana kerja jangka pendek. 2) Rencana kerja jangka panjang. 3) Rencana operasional pencapaian target kerja. f. Memiliki sistem dan prosedur kerja tertulis. g. Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis. h. Memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target. i. Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis. 16
- Page 1 and 2: Standar Operasional Prosedur Kopera
- Page 3 and 4: H. Audit ..........................
- Page 5 and 6: C. SASARAN PEDOMAN STANDAR OPERASIO
- Page 7 and 8: 11. Simpanan adalah dana yang diper
- Page 9 and 10: 30. Modal pinjaman adalah modal KJK
- Page 11 and 12: . Misi 1) Misi lebih ditekankan kep
- Page 13 and 14: 2) Pendampingan kepada anggota yang
- Page 15 and 16: a. Anggota, yaitu seseorang yang me
- Page 17: 4) Ketentuan mengenai kewajiban ang
- Page 21 and 22: 1. Dewan Pengawas Syariah a. Identi
- Page 23 and 24: 3) Memberikan koreksi, saran dan pe
- Page 25 and 26: d. Tugas-Tugas Pokok 1) Menjabarkan
- Page 27 and 28: g) Mengkoordinasi tugas operasional
- Page 29 and 30: Melakukan pengawasan atau kontrol t
- Page 31 and 32: 2. Bagian Operasional & Bagian Pema
- Page 33 and 34: yang bermasalah c) Membuat dan meng
- Page 35 and 36: B. EKSTERNAL 2. Seluruh Bidang Oper
- Page 37 and 38: e. Wewenang 1) Menerima transaksi t
- Page 39 and 40: a) Mempersiapkan absensi, memonitor
- Page 41 and 42: c) Menandatangani slip pembukaan ta
- Page 43 and 44: 8. Akuntansi/Pembukuan a. Identitas
- Page 45 and 46: . Fungsi Utama Jabatan: Merencanaka
- Page 47 and 48: f. Hubungan Kerja: PIHAK A. INTERNA
- Page 49 and 50: 5) Melakukan monitoring atas ketepa
- Page 51 and 52: c) Menyimpan Tanda Terima Jaminan c
- Page 53 and 54: 2) Memberikan jalan keluar dan lang
- Page 55 and 56: i. Jika pengelola lebih dari satu o
- Page 57 and 58: E. STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
- Page 59 and 60: koperasi yang antara lain menetapka
- Page 61 and 62: BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSED
- Page 63 and 64: yang pada intinya memberikan kebeba
- Page 65 and 66: menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS
- Page 67 and 68: ertentangan dengan syariah, dengan
. Ketentuan mengenai kesamaan perlakuan sebagaimana<br />
termaksud pada butir a harus dituangkan secara tertulis dan<br />
merupakan salah satu kebijakan KJKS dan <strong>Koperasi</strong> yang<br />
memiliki UJKS, disepakati oleh anggota dalam rapat anggota;<br />
c Selisih besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai<br />
konsekuensi butir a diakui sebagai modal penyetaraan anggota<br />
baru KJKS atau <strong>Koperasi</strong> yang memiliki UJKS.<br />
9. Pemanfaatan Pelayanan KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
a. KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> dapat dimanfaatkan oleh anggota<br />
koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya<br />
sepanjang KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> tersebut memiliki kelebihan<br />
kemampuan pelayanan kepada anggotanya.<br />
b. Apabila KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> melayani bukan anggota<br />
koperasi, maka perlu dipertegas perbedaan perlakuan KJKS dan<br />
UJKS <strong>Koperasi</strong> di antara anggota dan calon anggota sehingga:<br />
1) Keistimewaan dan manfaat menjadi anggota benar-benar<br />
dapat dirasakan oleh anggota sebagai pemilik KJKS atau<br />
<strong>Koperasi</strong> yang memiliki UJKS.<br />
2) Mendorong calon anggota untuk mengubah statusnya<br />
menjadi anggota koperasi.<br />
10. Permohonan Keluar dari Keanggotaan<br />
a. Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, KJKS atau<br />
<strong>Koperasi</strong> yang memiliki UJKS, wajib mempunyai prosedur standar<br />
tertulis yang mengatur anggota yang mengajukan permohonan<br />
untuk keluar dari keanggotaannya.<br />
b. KJKS dan <strong>Koperasi</strong> yang memiliki UJKS harus memiliki ketentuan<br />
tertulis mengenai penambahan simpanan pokok dan simpanan<br />
wajib bagi anggota yang akan keluar dan atau meninggal dunia.<br />
c. Anggota yang akan keluar dari KJKS dan <strong>Koperasi</strong> yang memiliki<br />
mempunyai hak untuk memperoleh tambahan atas simpanan<br />
pokok dan simpanan wajib yang telah disetorkannya.<br />
d. Hak tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggota<br />
pada koperasi diambil dari cadangan KJKS atau cadangan umum<br />
pada UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />
e. Besaran tambahan pokok dan simpanan wajib tersebut pada butir<br />
4 di atas harus disesuaikan dengan besarnya cadangan yang<br />
dimiliki oleh KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />
f. Anggota yang akan keluar dari KJKS atau <strong>Koperasi</strong> yang memiliki<br />
KJKS seperti pada butir 3) di atas adalah anggota yang keluar<br />
dengan alasan meninggal dunia atau pindah kerja dan atau habis<br />
masa kerja (bagi koperasi fungsional).<br />
15
Change language