28.11.2014 Views

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sanksi kepada mitra usaha.<br />

2) Sanksi yang dijatuhkan kepada mitra usaha sebagaimana<br />

dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada--<br />

penjualan barang jaminan.<br />

3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, mitra usaha tetap<br />

harus memenuhi kewajibannya secara penuh.<br />

c. Sumber Dana<br />

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:<br />

1) Bagian modal LKS;<br />

2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan<br />

3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan<br />

penyaluran infaqnya kepada LKS.<br />

d. Ketentuan Lain<br />

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika<br />

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya<br />

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai<br />

kesepakatan melalui musyawarah.<br />

8. Fatwa Tentang Sistem dan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam<br />

LKS<br />

a. Ketentuan Umum<br />

1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual<br />

Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.<br />

2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan<br />

sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi,<br />

dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas<br />

dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).<br />

3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.<br />

4) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil<br />

(Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing)<br />

dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (mitra usaha)-<br />

nya.<br />

5) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini,<br />

pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi<br />

Hasil (Revenue Sharing).<br />

6) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus<br />

disepakati dalam akad.<br />

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika<br />

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka<br />

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah<br />

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<br />

142

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!