Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
3) Account Officer a) Menganalisis keterangan dan informasi yang diberikan Unit Layanan Mitra usaha. Account Officer memutuskan jumlah Qardh yang bisa diberikan pada Mitra usaha b) Account Officer juga menentukan jangka waktu, besarnya cicilan yang harus dibayar kembali kembali oleh Mitra usaha, dan biaya administrasi yang dibebankan kepada Mitra usaha (pembebanan biaya administrasi merupakan kebijakan intern KJKS atau UJKS Koperasi, oleh karena landasan syariah tidak mewajibkan adanya biaya administrasi) 4) Unit Support a) Bagian Administrasi Pembiayaan mempersiapkan Akad Qardh b) Bagian Administrasi Pembiayaan dapat melakukan Instruksi Pembayaran pada Mitra usaha c) Setelah menerima dana, Mitra usaha akan menyerahkan Tanda Terima Uang Qardh kepada KJKS atau UJKS Koperasi serta Mitra usaha membayar biaya administrasi (jika diminta) d) Mitra usaha dapat melakukan pelunasan Qardh sesuai jangka waktu, jatuh tempo dan besarnya yang telah ditentukan pada Akad. J. DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI 1. Dokumentasi Pembiayaan a. Untuk setiap pemberian pembiayaan harus ada dokumentasi yang lengkap, update dan akurat serta dapat memenuhi persyaratan hukum yang berlaku b. Jenis dokumen pembiayaan yang harus ada dan didokumentasikan meliputi: 1) Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan 2) Dokumen kelengkapan umum berdasar jenis dan atau subyek pemohon pembiayaan (perorangan, kelompok, badan usaha) 3) Memorandum Analisis dan Usulan Pembiayaan dari Account Officer/Officer 4) Keputusan Rapat Komite Pembiayaan 5) Dokumen Jaminan (agunan) 6) Dokumen Akad Pembiayaan beserta segala kelengkapannya c. Pengecekan Keabsahan Dokumen Pembiayaan Sebelum didokumentasikan setiap dokumen harus dicek dan dipastikan keabsahannya serta dipenuhi persyaratan hukumnya. Baik yang diterbitkan oleh koperasi maupun yang diterima dari pemohon pembiayaan. 125
1) Semua berkas, warkat, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan persetujuan pembiayaan yang diterbitkan koperasi harus dicek keaslian dan kebenarannya oleh seksi/urusan support pembiayaan dan Kepala Bagian Operasional. 2) Akta Jual-Beli dengan keterangan SKRT dan Surat Keterangan Tidak Sengketa harus dicek dan dikonfirmasi dengan pihak Kepala Desa dan atau Camat selaku PPAT. 3) SHM dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional setempat di mana lokasi tanah yang bersangkutan berada. 4) BPKB dicocokkan dengan menggesek no. rangka dan no. mesin dari kendaraan yang bersangkutan dan dimintakan blokir. 5) Mesin-mesin spesifikasinya dicocokkan dengan faktur pembelian. 6) Bilyet simpanan berjangka diperiksa dan dimintakan konfirmasi kepada koperasi/bank penerbit. 7) Surat avalist, standing instruction, personal garansi harus dikonfirmasi secara langsung dengan pihak penerbit. d. Penyimpanan Dokumen 1) Seluruh berkas dokumen yang berkenaan dengan pembiayaan (permohonan pembiayaan, kelengkapan umum, analisis dan usulan pembiayaan, keputusan rapat komite pembiayaan, surat persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan, faktur-faktur dan lainnya) disimpan dalam file per mitra pembiayaan secara alfabetis berdasarkan produkakad pembiayaannya. 2) Dokumen jaminan (agunan) disimpan dalam vault berdasarkan jenis jaminannya e. Pengambilan Dokumen 1) Setiap pengambilan dokumen pembiayaan yang bukan berupa dokumen jaminan harus sepengetahuan dan seizin seksi support pembiayaan (Administrasi Pembiayaan). 2) Peminjaman dan atau penukaran dokumen jaminan oleh mitra pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi dalam keadaan mendesak di mana petugas koperasi tidak bisa mengambil alih menyelesaikan keperluan mitra tersebut, maka peminjaman dan atau penukaran dokumen jaminan dapat dilakukan dengan syarat harus mengganti dan atau menukar dengan jaminan yang lain yang nilai dan mutunya minimal sama dengan jaminan yang dipinjam dan atau ditukar. 3) Apabila terjadi peminjaman dan atau penukaran dokumen jaminan maka harus diketahui dan disetujui oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi, dengan dibuatkan nota peminjaman dan atau penukaran dan adendum yang menyatakan bahwa jaminan pengganti yang dimaksud serta merta terikat ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap pengikatan jaminan yang ditukar, ditandatangani oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi dan mitra. 126
- Page 77 and 78: . Staf LN memeriksa dan meneliti se
- Page 79 and 80: 1) Bila besar pengambilan Tabungan
- Page 81 and 82: 4) Hasil jumal ad. 4.c. tersebut pa
- Page 83 and 84: 4) Petugas Teller menerima Slip Deb
- Page 85 and 86: 9. Prosedur Bagi Hasil Yang Akan Di
- Page 87 and 88: c) Risiko usaha yang timbul dari pr
- Page 89 and 90: 3. Piutang Murabahah Murabahah adal
- Page 91 and 92: (4) Harus berupa barang berwujud ag
- Page 93 and 94: . Syarat Ijarah: 1) Para pihak yang
- Page 95 and 96: 9. Alternatif Pelaksanaan Gadai a.
- Page 97 and 98: Besarnya pembiyaan ditentukan di ba
- Page 99 and 100: 4. Fee/ Infaq Marhun Bih 3. Pencair
- Page 101 and 102: 3) Likuiditas koperasi dengan mempe
- Page 103 and 104: 5. Plafon Pembiayaan a. Penetapan P
- Page 105 and 106: a) Jumlah penjualan (A) b) Harga po
- Page 107 and 108: 2. Komite Kebijakan Pembiayaan a. K
- Page 109 and 110: g) Menetapkan anggota-anggota Komit
- Page 111 and 112: 2. Inisiasi a. Pengumpulan Informas
- Page 113 and 114: cross check kepada keluarga, tetang
- Page 115 and 116: Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yan
- Page 117 and 118: 4) Analisis Risiko a) Analisis Risi
- Page 119 and 120: calon mitra. 5) Menguraikan jenis p
- Page 121 and 122: 1) Memenuhi keabsahan dan persyarat
- Page 123 and 124: ) Hubungi Supplier dan meminta Sura
- Page 125 and 126: (5) Persyaratan lain yang harus dip
- Page 127: akan membeli barang tersebut. h) Se
- Page 131 and 132: 3) Tindakan preventif agar tidak te
- Page 133 and 134: (2) Novasi Perjanjian antara kopera
- Page 135 and 136: untuk membayar. c) Sumber Penghapus
- Page 137 and 138: ) Penerimaan dari penawaran dilakuk
- Page 139 and 140: d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaa
- Page 141 and 142: serius dengan pesanannya. 2) LKS da
- Page 143 and 144: c. Ketentuan Lain: 1) Dalam hal pes
- Page 145 and 146: sanksi kepada mitra usaha. 2) Sanks
- Page 147 and 148: BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- Page 149 and 150: 2. Manajemen Aktiva - Pasiva Dalam
- Page 151 and 152: . Anggaran kas untuk operasional, d
- Page 153 and 154: a) Evaluasi terus menerus (continuo
- Page 155 and 156: Laporan Posisi Kas Harian Bulan :
- Page 157 and 158: 2. Prosedur 5) Pembiayaan kepada ca
- Page 159 and 160: 4) Jangka waktu penggunaan dana. 5)
- Page 161 and 162: 2. Pembukaan kas pengambilan kas Te
- Page 163 and 164: i. Membuat tanda setoran dengan men
- Page 165 and 166: c. Limit dari jumlah uang Kas Kecil
- Page 167 and 168: m. Bukti Pengeluaran Kas Kecil Tgl
- Page 169 and 170: 2. Prosedur 4) Uang Muka Sewa Gedun
- Page 171 and 172: 2. Jenis Audit, Teknik Audit, Dan H
- Page 173 and 174: 2) Pengawasan intern mempunyai wewe
- Page 175 and 176: 3) Tentukan Sampel Yang Akan Diperi
- Page 177 and 178: a. Ketentuan Umum Pelaksanaan proof
3) Account Officer<br />
a) Menganalisis keterangan dan informasi yang diberikan<br />
Unit Layanan Mitra usaha. Account Officer memutuskan<br />
jumlah Qardh yang bisa diberikan pada Mitra usaha<br />
b) Account Officer juga menentukan jangka waktu,<br />
besarnya cicilan yang harus dibayar kembali kembali<br />
oleh Mitra usaha, dan biaya administrasi yang<br />
dibebankan kepada Mitra usaha (pembebanan biaya<br />
administrasi merupakan kebijakan intern KJKS atau<br />
UJKS <strong>Koperasi</strong>, oleh karena landasan syariah tidak<br />
mewajibkan adanya biaya administrasi)<br />
4) Unit Support<br />
a) Bagian Administrasi Pembiayaan mempersiapkan Akad<br />
Qardh<br />
b) Bagian Administrasi Pembiayaan dapat melakukan<br />
Instruksi Pembayaran pada Mitra usaha<br />
c) Setelah menerima dana, Mitra usaha akan<br />
menyerahkan Tanda Terima Uang Qardh kepada<br />
KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> serta Mitra usaha membayar<br />
biaya administrasi (jika diminta)<br />
d) Mitra usaha dapat melakukan pelunasan Qardh sesuai<br />
jangka waktu, jatuh tempo dan besarnya yang telah<br />
ditentukan pada Akad.<br />
J. DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI<br />
1. Dokumentasi Pembiayaan<br />
a. Untuk setiap pemberian pembiayaan harus ada dokumentasi<br />
yang lengkap, update dan akurat serta dapat memenuhi<br />
persyaratan hukum yang berlaku<br />
b. Jenis dokumen pembiayaan yang harus ada dan<br />
didokumentasikan meliputi:<br />
1) Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan<br />
2) Dokumen kelengkapan umum berdasar jenis dan atau<br />
subyek pemohon pembiayaan (perorangan, kelompok,<br />
badan usaha)<br />
3) Memorandum Analisis dan Usulan Pembiayaan dari Account<br />
Officer/Officer<br />
4) Keputusan Rapat Komite Pembiayaan<br />
5) Dokumen Jaminan (agunan)<br />
6) Dokumen Akad Pembiayaan beserta segala kelengkapannya<br />
c. Pengecekan Keabsahan Dokumen Pembiayaan<br />
Sebelum didokumentasikan setiap dokumen harus dicek dan<br />
dipastikan keabsahannya serta dipenuhi persyaratan hukumnya.<br />
Baik yang diterbitkan oleh koperasi maupun yang diterima dari<br />
pemohon pembiayaan.<br />
125
Change language