Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
pertimbangan suatu keputusan usulan pembiayaan calon mitra pembiayaan yang diajukan oleh Account Officer. d. Keanggotaan Komite Pembiayaan Anggota Komite Pembiayaan terdiri dari : 1) Manajer KJKS atau UJKS Koperasi 2) Kepala Bagian Marketing 3) Kepala Bagian Operasional selaku penanggung jawab ALCO 4) Account officer yang ditunjuk oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi. e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan 1) Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang dan atau jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi berdasarkan keahliannya secara cermat, jujur dan obyektif. 2) Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan. 3) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang bertentangan dengan kebijakan pembiayaan. f. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi dan Manajemen Pembiayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pembiayaan, ketua dan anggota komite pembiayaan harus menjalankan kewajibannya sesuai hirarki organisasi dan selalu menjaga amanah. 1) Manajer KJKS atau UJKS Koperasi a) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rencana kerja KJKS atau UJKS Koperasi serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana. b) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan KPP yang memuat semua aspek yang tercantum dan yang sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Pembiayaan. c) Memastikan bahwa KPP telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Pembiayaan. e) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam pembiayaan yang ditemui oleh Internal Audit. f) Memastikan ketaatan KJKS atau UJKS Koperasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan. 105
g) Menetapkan anggota-anggota Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan. h) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Pengurus disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai: (1) Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan. (2) Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Koperasi dan mitra tertentu. (3) Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan pembiayaan bermasalah. (4) Penyimpangan dan atau pelaksanaan KPP. (5) Temuan-temuan penting dalam pembiayaan yang dilaporkan oleh Internal Audit. (6) Pelaksanaan dan rencana pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja Koperasi. (7) Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan. 2) Satuan Kerja Pembiayaan. a) Cakupan tugas dan kewenangan satuan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Manajer KJKS atau UJKS Koperasi secara tertulis. b) Satuan Kerja Pembiayaan wajib: (1) Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPP. (2) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama. (3) Menghindari diri dari pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan yang dapat merugikan Koperasi. I. PROSEDUR UMUM PEMBIAYAAN 1. Syarat-Syarat Pembiayaan Untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan, bagi setiap pejabat pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi haruslah mengikuti langkahlangkah dan prosedur proses persetujuan pembiayaan yang meliputi: a. Permohonan Pembiayaan 1) KJKS atau UJKS Koperasi hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan yang diajukan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, penambahan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, perubahan syarat pembiayaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh KJKS atau UJKS Koperasi. 106
- Page 57 and 58: E. STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
- Page 59 and 60: koperasi yang antara lain menetapka
- Page 61 and 62: BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSED
- Page 63 and 64: yang pada intinya memberikan kebeba
- Page 65 and 66: menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS
- Page 67 and 68: ertentangan dengan syariah, dengan
- Page 69 and 70: transaksi di lapangan/pasar ditetap
- Page 71 and 72: dikeluarkan setelah dana untuk pemb
- Page 73 and 74: a. Yang dapat menjadi penabung Tabu
- Page 75 and 76: tangan dari penabung dan penabung d
- Page 77 and 78: . Staf LN memeriksa dan meneliti se
- Page 79 and 80: 1) Bila besar pengambilan Tabungan
- Page 81 and 82: 4) Hasil jumal ad. 4.c. tersebut pa
- Page 83 and 84: 4) Petugas Teller menerima Slip Deb
- Page 85 and 86: 9. Prosedur Bagi Hasil Yang Akan Di
- Page 87 and 88: c) Risiko usaha yang timbul dari pr
- Page 89 and 90: 3. Piutang Murabahah Murabahah adal
- Page 91 and 92: (4) Harus berupa barang berwujud ag
- Page 93 and 94: . Syarat Ijarah: 1) Para pihak yang
- Page 95 and 96: 9. Alternatif Pelaksanaan Gadai a.
- Page 97 and 98: Besarnya pembiyaan ditentukan di ba
- Page 99 and 100: 4. Fee/ Infaq Marhun Bih 3. Pencair
- Page 101 and 102: 3) Likuiditas koperasi dengan mempe
- Page 103 and 104: 5. Plafon Pembiayaan a. Penetapan P
- Page 105 and 106: a) Jumlah penjualan (A) b) Harga po
- Page 107: 2. Komite Kebijakan Pembiayaan a. K
- Page 111 and 112: 2. Inisiasi a. Pengumpulan Informas
- Page 113 and 114: cross check kepada keluarga, tetang
- Page 115 and 116: Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yan
- Page 117 and 118: 4) Analisis Risiko a) Analisis Risi
- Page 119 and 120: calon mitra. 5) Menguraikan jenis p
- Page 121 and 122: 1) Memenuhi keabsahan dan persyarat
- Page 123 and 124: ) Hubungi Supplier dan meminta Sura
- Page 125 and 126: (5) Persyaratan lain yang harus dip
- Page 127 and 128: akan membeli barang tersebut. h) Se
- Page 129 and 130: 1) Semua berkas, warkat, dan segala
- Page 131 and 132: 3) Tindakan preventif agar tidak te
- Page 133 and 134: (2) Novasi Perjanjian antara kopera
- Page 135 and 136: untuk membayar. c) Sumber Penghapus
- Page 137 and 138: ) Penerimaan dari penawaran dilakuk
- Page 139 and 140: d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaa
- Page 141 and 142: serius dengan pesanannya. 2) LKS da
- Page 143 and 144: c. Ketentuan Lain: 1) Dalam hal pes
- Page 145 and 146: sanksi kepada mitra usaha. 2) Sanks
- Page 147 and 148: BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- Page 149 and 150: 2. Manajemen Aktiva - Pasiva Dalam
- Page 151 and 152: . Anggaran kas untuk operasional, d
- Page 153 and 154: a) Evaluasi terus menerus (continuo
- Page 155 and 156: Laporan Posisi Kas Harian Bulan :
- Page 157 and 158: 2. Prosedur 5) Pembiayaan kepada ca
pertimbangan suatu keputusan usulan pembiayaan calon mitra<br />
pembiayaan yang diajukan oleh Account Officer.<br />
d. Keanggotaan Komite Pembiayaan<br />
Anggota Komite Pembiayaan terdiri dari :<br />
1) Manajer KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
2) Kepala Bagian Marketing<br />
3) Kepala Bagian <strong>Operasional</strong> selaku penanggung jawab ALCO<br />
4) Account officer yang ditunjuk oleh Manajer KJKS atau UJKS<br />
<strong>Koperasi</strong>.<br />
e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan<br />
1) Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai<br />
dengan batas wewenang dan atau jenis pembiayaan yang<br />
ditetapkan oleh Manajer KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
berdasarkan keahliannya secara cermat, jujur dan obyektif.<br />
2) Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities<br />
Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan.<br />
3) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang<br />
berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk<br />
memberikan persetujuan pembiayaan yang bertentangan<br />
dengan kebijakan pembiayaan.<br />
f. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi dan Manajemen<br />
Pembiayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi<br />
dalam manajemen pembiayaan, ketua dan anggota komite<br />
pembiayaan harus menjalankan kewajibannya sesuai hirarki<br />
organisasi dan selalu menjaga amanah.<br />
1) Manajer KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
a) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan<br />
rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam<br />
rencana kerja KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> serta<br />
memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai<br />
dengan rencana.<br />
b) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan<br />
KPP yang memuat semua aspek yang tercantum dan<br />
yang sekurang-kurangnya mencantumkan masukan<br />
yang disampaikan Komite Kebijakan Pembiayaan.<br />
c) Memastikan bahwa KPP telah diterapkan dan<br />
dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.<br />
d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah<br />
perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang<br />
disampaikan Komite Kebijakan Pembiayaan.<br />
e) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan<br />
atas berbagai penyimpangan dalam pembiayaan yang<br />
ditemui oleh Internal Audit.<br />
f) Memastikan ketaatan KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong><br />
terhadap ketentuan perundang-undangan dan<br />
peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan.<br />
105
Change language