28.11.2014 Views

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4) Pembiayaan kepada calon anggota harus ada jaminan, dan<br />

pembiayaan kepada <strong>Koperasi</strong> lain dan atau anggotanya<br />

harus didukung dengan perjanjian antar <strong>Koperasi</strong> yang<br />

bersangkutan;<br />

5) Pemanfaatan kelebihan dana harus dapat meningkatkan<br />

hasil usaha KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong>.<br />

2. Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan<br />

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon mitra minimal<br />

diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<br />

a. Anggota dan calon anggota KJKS atau <strong>Koperasi</strong> yang memiliki<br />

UJKS bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan KJKS<br />

atau UJKS <strong>Koperasi</strong> yang bersangkutan.<br />

b. Mempunyai usaha/penghasilan tetap.<br />

c. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun<br />

Simpanan Berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.<br />

d. Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan<br />

<strong>Koperasi</strong> maupun pihak lain.<br />

e. Tidak pernah tersangkut masalah pidana.<br />

f. Memiliki karakter dan moral yang baik.<br />

g. Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pembiayaan<br />

.<br />

3. Pelayanan Pembiayaan Kepada Unit Lain (Khusus Untuk UJKS<br />

<strong>Koperasi</strong>)<br />

UJKS <strong>Koperasi</strong> yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada unit<br />

lain dalam koperasinya harus tetap memperhatikan prinsip kehatihatian<br />

seperti halnya pemberian pembiayaan pada mitra usaha<br />

anggota dan calon anggota. Pihak manajemen UJKS <strong>Koperasi</strong> harus<br />

menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)<br />

kepada unit lain dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas UJKS<br />

<strong>Koperasi</strong> dan kelayakan ekonominya.<br />

4. Pelayanan Pembiayaan Kepada <strong>Koperasi</strong> Lain dan atau<br />

Anggotanya<br />

KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong>, wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur<br />

mengenai prosedur pembiayaan kepada koperasi lain dan atau<br />

anggotanya. KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> yang memberikan pelayanan<br />

pembiayaan kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus tetap<br />

memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti halnya pemberian<br />

pembiayaan pada anggota. Manajemen KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong><br />

harus menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)<br />

kepada koperasi lain dan atau anggotanya dengan mempertimbangkan<br />

kondisi likuiditas KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> dan kelayakan<br />

ekonominya.<br />

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!