Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
3) Piutang Murabahah 4) Piutang Salam 5) Piutang Istisna 6) Piutang Ijarah 7) Qardh 8) Ar Rahn b. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. c. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. d. Pembiayaan KJKS atau Koperasi harus diutamakan kepada anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan KJKS dan UJKS Koperasi untuk menutupi seluruh pengeluarannya. e. Pembiayaan kepada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya jika dan hanya jika KJKS atau UJKS Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan mendapat persetujuan rapat anggota. f. Untuk mendorong partisipasi anggota dalam pembiayaan serta merangsang calon anggota agar menjadi anggota Koperasi, perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat keuntungan antara anggota dan calon anggota. g. Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa: 1) Pembiayaan akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan 2) Diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian. h. Kebijakan mengenai jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS kepada anggota harus memperhatikan hal-hal berikut: 1) Pemanfaatan pembiayaan oleh calon mitra pembiayaan. 2) Kemampuan calon mitra pembiayaan untuk membayar kewajibannya. 97
3) Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder. 4) Distribusi risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan atau lembaga penjamin. i. Perjanjian pembiayaan harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati. Apabila jumlah pembiayaan di atas plafon yang telah ditetapkan, disarankan untuk membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan rapat anggota. j. Dalam hal KJKS atau UJKS Koperasi masih memiliki kelebihan dana setelah anggota mendapat pelayanan sepenuhnya, maka pengelola KJKS atau UJKS Koperasi dapat melayani calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang menganggur. k. Tahapan penggunaan kelebihan dana pada KJKS dan UJKS Koperasi: 1) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pembiayaan sepenuhnya, maka pengelola KJKS atau UJKS Koperasi dapat melayani calon anggota. 2) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, pengelola KJKS atau UJKS Koperasi dapat melayani Koperasi lain dan anggotanya berdasarkan perjanjian kerjasama antar Koperasi yang bersangkutan. 3) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pembiayaan (butir a dan b) atas persetujuan rapat anggota, pengelola KJKS atau UJKS Koperasi dapat: a) Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka, pada bank dan lembaga keuangan syariah lainnya. b) Pembelian saham/obligasi syariah melalui pasar modal. c) Menempatkan dana pada sarana investasi syariah lainnya. l. Pemanfaatan kelebihan dana sebagaimana tercantum pada butir di atas memperhatikan hal berikut: 1) Dalam penempatan kelebihan dana untuk pembelian saham, obligasi dan sarana investasi lainnya, pengelola harus mendapat persetujuan rapat anggota terlebih dahulu. 2) Pembiayaan kepada anggota Koperasi lain harus diberikan melalui Koperasinya. 3) Rapat Anggota menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya; 98
- Page 49 and 50: 5) Melakukan monitoring atas ketepa
- Page 51 and 52: c) Menyimpan Tanda Terima Jaminan c
- Page 53 and 54: 2) Memberikan jalan keluar dan lang
- Page 55 and 56: i. Jika pengelola lebih dari satu o
- Page 57 and 58: E. STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN
- Page 59 and 60: koperasi yang antara lain menetapka
- Page 61 and 62: BAB III. STANDAR OPERASIONAL PROSED
- Page 63 and 64: yang pada intinya memberikan kebeba
- Page 65 and 66: menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS
- Page 67 and 68: ertentangan dengan syariah, dengan
- Page 69 and 70: transaksi di lapangan/pasar ditetap
- Page 71 and 72: dikeluarkan setelah dana untuk pemb
- Page 73 and 74: a. Yang dapat menjadi penabung Tabu
- Page 75 and 76: tangan dari penabung dan penabung d
- Page 77 and 78: . Staf LN memeriksa dan meneliti se
- Page 79 and 80: 1) Bila besar pengambilan Tabungan
- Page 81 and 82: 4) Hasil jumal ad. 4.c. tersebut pa
- Page 83 and 84: 4) Petugas Teller menerima Slip Deb
- Page 85 and 86: 9. Prosedur Bagi Hasil Yang Akan Di
- Page 87 and 88: c) Risiko usaha yang timbul dari pr
- Page 89 and 90: 3. Piutang Murabahah Murabahah adal
- Page 91 and 92: (4) Harus berupa barang berwujud ag
- Page 93 and 94: . Syarat Ijarah: 1) Para pihak yang
- Page 95 and 96: 9. Alternatif Pelaksanaan Gadai a.
- Page 97 and 98: Besarnya pembiyaan ditentukan di ba
- Page 99: 4. Fee/ Infaq Marhun Bih 3. Pencair
- Page 103 and 104: 5. Plafon Pembiayaan a. Penetapan P
- Page 105 and 106: a) Jumlah penjualan (A) b) Harga po
- Page 107 and 108: 2. Komite Kebijakan Pembiayaan a. K
- Page 109 and 110: g) Menetapkan anggota-anggota Komit
- Page 111 and 112: 2. Inisiasi a. Pengumpulan Informas
- Page 113 and 114: cross check kepada keluarga, tetang
- Page 115 and 116: Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yan
- Page 117 and 118: 4) Analisis Risiko a) Analisis Risi
- Page 119 and 120: calon mitra. 5) Menguraikan jenis p
- Page 121 and 122: 1) Memenuhi keabsahan dan persyarat
- Page 123 and 124: ) Hubungi Supplier dan meminta Sura
- Page 125 and 126: (5) Persyaratan lain yang harus dip
- Page 127 and 128: akan membeli barang tersebut. h) Se
- Page 129 and 130: 1) Semua berkas, warkat, dan segala
- Page 131 and 132: 3) Tindakan preventif agar tidak te
- Page 133 and 134: (2) Novasi Perjanjian antara kopera
- Page 135 and 136: untuk membayar. c) Sumber Penghapus
- Page 137 and 138: ) Penerimaan dari penawaran dilakuk
- Page 139 and 140: d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaa
- Page 141 and 142: serius dengan pesanannya. 2) LKS da
- Page 143 and 144: c. Ketentuan Lain: 1) Dalam hal pes
- Page 145 and 146: sanksi kepada mitra usaha. 2) Sanks
- Page 147 and 148: BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- Page 149 and 150: 2. Manajemen Aktiva - Pasiva Dalam
3) Piutang Murabahah<br />
4) Piutang Salam<br />
5) Piutang Istisna<br />
6) Piutang Ijarah<br />
7) Qardh<br />
8) Ar Rahn<br />
b. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain<br />
dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip<br />
syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah<br />
mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama<br />
Indonesia.<br />
c. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau<br />
kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon<br />
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan<br />
penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang<br />
diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan<br />
pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari<br />
kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan<br />
tersebut.<br />
d. Pembiayaan KJKS atau <strong>Koperasi</strong> harus diutamakan kepada<br />
anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan<br />
KJKS dan UJKS <strong>Koperasi</strong> untuk menutupi seluruh<br />
pengeluarannya.<br />
e. Pembiayaan kepada calon anggota, <strong>Koperasi</strong> lain dan anggotanya<br />
jika dan hanya jika KJKS atau UJKS <strong>Koperasi</strong> memiliki kapasitas<br />
lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi<br />
setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan<br />
mendapat persetujuan rapat anggota.<br />
f. Untuk mendorong partisipasi anggota dalam pembiayaan serta<br />
merangsang calon anggota agar menjadi anggota <strong>Koperasi</strong>, perlu<br />
dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat<br />
keuntungan antara anggota dan calon anggota.<br />
g. Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan<br />
selalu mempertimbangkan bahwa:<br />
1) Pembiayaan akan memberi manfaat kepada yang menerima,<br />
dan<br />
2) Diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh<br />
mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian.<br />
h. Kebijakan mengenai jumlah pembiayaan yang dapat diberikan<br />
oleh KJKS atau <strong>Koperasi</strong> yang memiliki UJKS kepada anggota<br />
harus memperhatikan hal-hal berikut:<br />
1) Pemanfaatan pembiayaan oleh calon mitra pembiayaan.<br />
2) Kemampuan calon mitra pembiayaan untuk membayar<br />
kewajibannya.<br />
97
Change language