Selengkapnya - Direktorat Jenderal KPI

Indonesia-Tunisia
Joint Study Group Bidang Ekonomi dan Perdagangan
1. Latar Belakang
Menindaklanjuti hasil Sidang ke-8 Komisi Bersama Indonesia-Tunisia yang
telah diselenggarakan pada tanggal 21-23 Nopember 2006 di Denpasar,
Bali. Dimana kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan
perdagangan kedua negara dengan membentuk Joint Study Group Bidang
Ekonomi dan Perdagangan;
2. Hambatan Perdagangan Indonesia ke Tunisia;
a. Kebijakan tarif Tunisia terhadap produk impor dari Indonesia sangat
tinggi yaitu mencapai rata-rata 18%-43%, sementara produk dari
negara-negara Arab telah dibebaskan bea masuknya;
b. Perlakuan ijin khusus (special clearance treatment) yang diberikan
kepada eksportir tertentu dalam hal tambahan bea masuk, restribusi dll;
c. Prosedur kepabeanan di Tunisia masih sangat rumit;
d. Sekitar 85% impor Tunisia berasal dari negara yang telah memiliki PTA
ataupun Free Trade Agreement dengan Tunisia
3. Beberapa Pertimbangan Indonesia terkait dengan Joint Study Group PTA
dengan Tunisia
a. Letak geografis yang strategis, pendapatan per kapita tinggi dan kondisi
makro ekonomi yang stabil, serta memiliki akses pasar yang besar ke
negara-negara arab dan Eropa. Kinerja perdagangan Indonesia dengan
Tunisia tumbuh dengan pesat. Total perdagangan Indonesia dengan
Tunisia telah tumbuh 27,23% pada tahun 2010 dan ekspor Indonesia
meningkat lebih pesat lagi dengan pertumbuhan pada 2010 sebesar
42,24%;
b. Persetujuan perdagangan yang telah ditandatangani oleh kedua negara
sudah tidak efektif perlu dilakukan pembaharuan karena sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Tunisia telah melaksanakan
FTA dengan Turki, EFTA, USA dan UE disamping itu Tunisia telah PTA
dengan Yordania, Maroko, Mesir, Kuwait, Irak, Cote d’Ivoire, Ghana,
Guinea;
c. Hasil analisis menunjukkan Kerja sama Ekonomi yang lebih
Komprehensif Indonesia-Tunisia di semua sektor secara umum akan
menguntungkan bagi Indonesia. Keuntungan yang dapat diperoleh
Indonesia adalah dengan adanya peningkatan GDP ($30,6 juta),
peningkatan kesejahteraan ($7,4 juta), dan peningkatan produksi dalam
negeri (0,0002%). Produk yang mengalami peningkatan ekspor dengan
adanya FTA adalah tekstil dan produk tekstil, produk pertanian
terutama minyak tumbuhan, dan produk-produk kimia. Peningkatan
impor dari Tunisia diperkirakan akan terjadi dalam jumlah yang relatif
kecil.

4. Hal-hal yang Perlu Dirumuskan pada The First Meeting of Joint Study
a. Format Joint Study
Format Joint Study Group dapat mengacu pada beberapa pengalaman
yang sudah dilakukan Indonesia dengan negara lain seperti Jepang
sebelum pembentukan IJEPA, dan Joint study Group yang sedang
berlangsung saat ini yaitu Joint Feasibility Study FTA Indonesia-
Australia (Dikoordinasikan oleh badan Litbang) dan dan Joint Study
Group CECA Indonesia-India (Dikoordinasikan oleh DKB II, Ditjen KPI).
b. Pembentukan Tim Joint Study
Dalam pelaksanaan Joint Study group perlu dibentuk Tim Teknis dengan
jumlah anggota terbatas (maksimum 9 orang) yang nantinya
bertanggung jawab dalam pengumpulan dan kompilasi semua data dan
informasi yang dibutuhkan dari Departemen/Instansi terkait yang
berkepentingan dengan isi laporan Joint Study tersebut serta
penyusunan laporan Joint Study.
Sedangkan nara sumber di masing-masing Departemen teknis/terkait
harus ditentukan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan semua
data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim teknis dalam penyusunan
laporan JSG. Untuk pembentukan Tim teknis Joint Study Group dapat
beranggotakan dari Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri,
Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen
Keuangan, Departemen ESDM, Kementrian Negara Koperasi dan UKM,
Asosiasi, dan Tenaga Ahli.
Sementara itu, jika format JSG dilakukan seperti dengan pihak India
sebelum pembentukan CECA, maka perlu dibentuk Working Group (WG)
untuk setiap issu yang akan dibahas pada JSG tersebut. Working group
dapat mencakup antara lain : WG on Trade in Goods, WG on Trade in
Services, WG on Investment, WG On Economic Cooperation , WG On
Other Areas for Bilateral Cooperation.
c. Outline Joint Study
Untuk outline laporan JSG dapat melakukan benchmarking terhadap
beberapa Joint Study FTA yang telah dilakukan dengan beberapa negara
Asia lainnya seperti China, Thailand dan Korea, dengan memodifikasi
beberapa isu yang sesuai dengan kepentingan Indonesia. Sebagai bahan
pertimbangan disajikan beberapa Outline JSG Tunisia dengan Thailand,
China dan Turki.
d. Time Frame

- Dalam JSG, pihak Indonesia akan melibatkan 7 (delapan)
departemen/kementrian terkait setingkat direktur. Agar pembahasan
berjalan efektif dan efisien, maka dalam JSG akan dibentuk
small/working group sesuai dengan sector/area masing-masing.
Dengan demikian pembahasan akan dilakukan dalam dua cara,
secara pleno yang dilanjutkan dengan pembahasan tingkat
small/working group.
- JSG Meeting 1, di Tunis, Tunisia, merupakan pertemuan G to G. Pada
pertemuan ini dibahas sector/area yang diusulkan oleh masingmasing
pihak. Hasil pertemuan ini dirangkum dalam record of
meeting.
- JSG Meeting II, pada tanggal yang belum ditentukan, direncanakan di
Jakarta merupakan pertemuan antara G to G dan sudah akan
melibatkan pihak swasta dan akademisi.
- JSG Meeting III, tanggal dan yang belum ditetapkan, di Tunis, Tunisia.
Pertemuan ini ditujukan untuk me- review hasil pertemuan pertama
dan kedua, menyimpulkan dan membuat rekomendasi akan langkahlangkah
yang akan dilakukan masing-masing dalam bentuk Report of
the meeting (report of the study.
- Laporan akan mencakup rekomendasi yang berisi, antara lain kapan
kelayakan PTA, cakupan, time schedule, dan level of negotiators.
Laporan tersebut akan ditandatangani oleh pemerintah kedua pihak
(G to G).
5. Scope of work of the joint study group would be to:
a. Identify the strategic and economic benefits that Indonesia and Tunisia
can derive from the establishment of PTA;
b. Develop a policy framework for enhancing trade in goods, services,
investment, and mutual business relation;
c. Review the existing institutional framework, infrastructure and
mechanisms in bilateral trade and economic relation to enhance closer
cooperation and recommend measures to facilitate and optimize such
cooperation;
d. Expedite the expansion of trade in services, progressively liberalize trade
in services on preferential basis with substantial sectoral coverage;

e. Evolve appropriate framework and modalities for investment cooperation
with a view to creating a favorable climate for encouraging investment
flows across border;
f. Enhance economic and technical cooperation in areas of mutual interest
such as handicrafts, industry, energy small & medium enterprises,
finance, agriculture and hydraulic resource, tourism, and business
facilitation; and
g. Subject to feasibility for PTA, to develop a Framework Agreement for
consideration by the Leaders.
6. Reporting Mechanism
a. The Group shall decide on the format of its reporting mechanism to be
finalized at the end of the joint study. The report shall include policy
recommendations including the areas (or scope) of interests and modalities
of possible negotiations, as well as an economic assessment.
b. The final report of the Group, to be completed within one year [within the
next 6 months or by the end of 2009], shall be presented to the competent
Indonesian and Tunisia as a basis for future decisions.
7. The First Meeting of the Indonesia-Tunisia Joint Study Group On Trade and
Economic Cooperation 17-18 June 2009 in Tunis, Tunisia
a. Pertemuan pertama Joint Study Group (JSG) Indonesia-Tunisia Bidang
Ekonomi dan Perdagangan telah diadakan di Tunis, Tunisia pada
tanggal 17-18 Juni 2009. Delegasi Tunisia dipimpin oleh Saida Hachica
Direktur Jenderal Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, Kementrian
Perdagangan dan Handicraft Tunisia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian
Perdagangan RI, didampingi wakil dari Departemen Luar Negeri,
Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan.
b. Ketua Delegasi Tunisia menyambut baik atas persiapan JSG yang telah
dilakukan oleh pihak Indonesia dengan baik. Selain itu beberapa hal
yang ditekankan Tunisia terkait dengan pentingnya pelaksanaan JSG
antara lain: meningkatkan hubungan dagang kedua negara mengingat
volume perdagangan selama ini masih dibawah potensi yang dimiliki
oleh kedua negara; untuk meningkatkan investasi di kedua negara; dan
sebagai sarana tindaklanjut beberapa persetujuan yang telah
ditandatangani oleh kedua negara.
c. Pertemuan JSG sebagai follow up butir 8 dari agreed minutes dari
pertemuan Joint Commission Meeting ke-8 yang telah diselenggarakan di

Bali. Dalam pertemuan telah mempertukarkan data perdagangan
bilateral Indonesia-Tunisia periode 2004-2009 (Januari-Pebruari) dan
data struktur tariff bea masuk Indonesia tahun 2008.
d. Selain itu, ekspor Indonesia ke Tunisia juga masih menghadapi
hambatan tarif yang relatif tinggi 18%-45%, sehingga masih terbuka
peluang peningkatan ekspor Indonesia ke Tunisia. Kedua pihak
menyadari bahwa Tunisia dan Indonesia mempunyai letak geografis
yang strategis. Bagi Indonesia, Tunisia dapat dijadikan pintu masuk
produk Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan Mediterania,
sedangkan bagi Tunisia, Indonesia dapat dijadikan pintu masuk ke
nagara-negara ASEAN.
e. Menurut Tunisia, volume perdagangan antara RI-Tunisia semakin
meningkat dari tahun ke tahun, meskipun demikian pencapaian volume
perdagangan sebesar itu belum maksimal. Menurut pandangan Tunisia,
dengan volume perdagangan RI dan Tunisia yang masih rendah, terlalu
dini untuk meningkatkan perdagangan kedua negara melalui
pembentukan FTA. Oleh karena itu, kedua negara sepakat untuk
mencari cara dalam meningkatkan perdagangan kedua negara.
f. Disamping itu perlu ditingkatkan kembali upaya kedua negara untuk
mempertemukan pengusaha dari kedua belah pihak, dalam
meningkatkan perdagangan. Upaya lainnya adalah menciptakan tradisi
saling kenal antar pengusaha kedua negara, serta berpartisipasi dalam
pameran-pameran internasional yang diselenggarakan di masing-masing
negara. Kedua pihak menyadari perlunya melakukan study sebagai
referensi dalam merumuskan cara-cara meningkatkan perdagangan dan
investasi antara lain melalui pembentukan PTA maupun FTA.
g. Bagi Indonesia, salah satu hambatan perdagangan ke Tunisia antara
lain tingginya tariff bea masuk produk Indonesia ke Tunisia. Diharapkan
dari hasil study, dapat disepakati bahwa penurunan tarif antar kedua
negara dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
h. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengevaluasi kembali MoU
antara BPEN dan CEPEX mengenai kerjasama bidang promosi
perdagangan, dan mendorong implementasi kerjasama kawasan
Perdagangan Bebas antara BIDA (Indonesia) dengan Bizerta dan Zarzis
(Tunisia).
i. Masing-masing pihak telah menunjuk contact point yang bertugas
sebagai penghubung dalam melakukan pertukaran data dan informasi
yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan
laporan JSG.

j. Pada kesempatan ini, Delri diterima oleh Mr. Chokri Mamoghli, Secretary
of State to the Minister of Commerce and Handicrafts in Charge of Foreign
Trade (Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri) Tunisia. Pada
pertemuan tersebut Menteri menyambut baik perlu dilakukannya studi
untuk mencari upaya-upaya peningkatan perdagangan kedua negara
dan merekomendasikan kemungkinan pembentukan PTA yang
menguntungkan kedua negara.
k. Pertemuan JSG selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan di Jakarta
pada bulan Oktober 2009, bersamaan dengan kedatangan delegasi
Tunisia untuk menghadiri Trade Expo Indonesia 2009.
8. The Second Meeting of the Joint Study Group for Trade and Economic
Cooperation between Indonesia and Tunisia was held in Bali, on June 16-17,
2010.
1. Pertemuan kedua Joint Study Group (JSG) Indonesia-Tunisia Bidang
Ekonomi dan Perdagangan telah diadakan di Denpasar, Bali pada
tanggal 16-17 Juni 2010. Delegasi Tunisia dipimpin oleh Mrs. Saida
Hachicha Direktur Jenderal Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan,
Kementerian Perdagangan dan Handicraft Tunisia, Delegasi Indonesia
dipimpin oleh Mr. Muchtar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
2. Ketua Delegasi Tunisia menyambut baik atas persiapan JSG yang telah
dilakukan oleh pihak Indonesia. Selain itu terdapat beberapa hal yang
ditekankan Tunisia terkait dengan pentingnya pelaksanaan JSG sebagai
referensi dalam merumuskan upaya peningkatan perdagangan kedua
negara dan merekomendasikan kemungkinan pembentukan PTA.
3. Kedua pihak menyampaikan bahwa Indonesia dan Tunisia telah
memiliki perjanjian perdagangan dengan beberapa mitra dagang lainnya.
Tunisia menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni
Eropa, Negara-negara Arab, EFTA, Negara Arab-Mediterania, dan Turki.
Indonesia menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), baik
secara regional maupun bilateral. Dalam forum regional Indonesia telah
melakukan FTA dengan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), ASEAN-
Jepang, ASEAN-Republik Rakyat Cina, ASEAN-Republik Korea, ASEAN-
Australia dan Selandia Baru, dan ASEAN-India. Secara bilateral,
Indonesia telah menandatangani FTA dengan Jepang. Keterlibatan dari
kedua negara dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan
negara-negara lain memberikan kesempatan untuk mengembangkan
hubungan perdagangan yang ada, karena masing-masing negara akan
menjadi gateway bagi yang lain.

4. Dalam rangka mengintensifkan dan meningkatkan perdagangan
bilateral, pihak Tunisia menyampaikan draft rancangan PTA yang akan
dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Pihak Indonesia menyambut
baik inisiatif Tunisia dan diinformasikan bahwa perjanjian perdagangan
harus didasarkan pada studi kelayakan terlebih dahulu untuk menilai
manfaat dan berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk proses
negosiasi. Keputusan untuk mendirikan PTA akan diambil oleh masingmasing
otoritas yang relevan melalui saluran diplomatik yang tepat.
5. Sehubungan dengan studi kelayakan PTA, pihak Tunisia setuju dengan
study yang akan dilakukan oleh pihak Indonesia dan hasilnya akan
dinilai oleh kedua belah pihak. Kedua Pihak telah melakukan
pertukaran daftar produk potensial untuk diperdagangkan oleh kedua
negara.
6. Kedua pihak telah mendiskusikan kebijakan dan hambatan
perdagangan, dan melakukan pertukaran informasi tariff duties yang
diterapkan oleh kedua negara. Pihak Tunisia menyampaikan bahwa
tarif yang diterapkan pada tahun 2010 akan diturunkan menjadi ratarata
15% pada tahun 2014.
7. Merujuk pada Agreement on Promotion and Protection of Investment,
kedua negara mendorong peningkatan investasi sebagai sarana untuk
memajukan perdagangan bilateral. Dengan pembentukan PTA,
diharapkan perdagangan bilateral dapat lebih maju lagi. Dalam
pertemuan JSG ke-2 Indonesia menyampaikan peraturan investasi
kepada pihak Tunisia.
8. Disamping itu, isu lain yang dibahas dalam JSG ke-2 yaitu kedua pihak
sepakat untuk mengembangkan kerjasama di bidang investasi, promosi
perdagangan, bea cukai, zona ekonomi khusus, perikanan, industri dan
handicraft.
9. Pertemuan JSG ke-3 disepakati untuk dilaksanakan di Tunisia pada
awal 2011, untuk membahas kerjasama bidang ekonomi dan
perdagangan antara kedua negara dan studi kelayakan tentang promosi
perdagangan.
Pengamatan dan Saran Tindak
1. Selama pertemuan 2(dua) hari, pihak Tunisia memperlihatkan sikap
kooperatif terhadap berbagai isu yang dibahas dalam JSG, serta sangat
terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan materi JSG.

2. Secara umum hasil pertemuan JSG memberikan arah yang positif dan
jelas bagi kedua negara untuk melanjutkan study yang hasilnya dapat
dijadikan sebagai referensi dalam merumuskan cara-cara meningkatkan
kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi melalui pembentukan
PTA.
3. Mengingat terbatasnya waktu yang tersedia dalam menghadapi
pertemuan berikutnya, perlu segera dilakukan koordinasi sesegera
mungkin dengan steakholder/instansi terkait dalam rangka
mempersiapkan bahan-bahan study.
9. Tindak Lanjut
Pertemuan ke-3 JSG yang telah dijadwalkan pada kuartal pertama tahun
2011, ditunda menunggu sampai kondisi politik dan ekonomi Tunisia
membaik dan menunggu terbentuknya pemerintahan baru di Tunisia.
===============================