Untitled - KPPU

Pasal 7 ayat (6), dijelaskan bahwa peran asosiasi dalam Dewan Pertimbangan
Pembangunan Perikanan Nasional adalah:
• Mendorong peningkatan eksistensi, partisipasi dan peran asosiasi dalam
pengembangan usaha perikanan tangkap & dalam pengendalian pemanfaatan
SDI
• Mendorong pelaku usaha penangkapan ikan untuk bergabung dalam
kelembagaan asosiasi usaha perikanan tangkap
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.05/2008 tentang Usaha Perikanan
Tangkap,
Berberapa pasal dalam aturan ini mensyaratkan rekomendasi dari asosiasi atau
organisasi di bidang perikanan setempat yang terdaftar di DJPT sebagai salah satu
syarat pengajuan dan perpanjangan SIPI/SIUP, yakni:
• Bagian ke empat pasal 64 huruf f mengenai SIPI, di diatur bahwa untuk
membuat SIPI diperlukan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang
perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan
Perikanan.
• Bab VIII pasal 22 ayat 2 huruf f ,mengenai tata cara penerbitan usaha perizinan
usaha ikan tangkap, dikatakan bahwa salah satu persyaratan Perizinan Usaha
Perikanan Tangkap diantaranya harus mendapat rekomendasi dari asosiasi atau
organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen
Kelautan dan Perikanan.
• Bab VIII pasal 22 ayat 5 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
• Bab XIX pasal 93 Mengenai Ketentuan Peralihan diatur bahwa Kewajiban untuk
melampirkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan
tangkap harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Menteri.
Pada dasarnya peraturan ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yaitu:
• Mendorong terbentuknya kelembagaan yang terdiri atas para pelaku usaha
(asosiasi dan organisasi perikanan setempat) serta kelembagaan yang terdiri
atas para asosiasi/organisasi (GAPPINDO) yang sehat, profesional, transparan,
dan mandiri.
17