Untitled - KPPU

More documents

Recommendations

Info

Berikut adsalah data asosiasi anggota Gappindo Bidang Penangkapan (Jumlah Anggota, kpal, daerah operasi, dan jenis ikan) seperti yang ada dalam tabel sebagai berikut : Tabel Nama Asosiasi/Organisasi Gappindo di Bidang Penangkapan Berdasarkan Jumlah Angggota, Jumlah Kapal, Daerah Operasi, dan Jenis Ikan No. Nama Asosiasi Jumlah 1. Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI) 2 Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU) 3. Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (APKPII) 4. Asosiasi Pengusaha Perikanan Nusantara (ASPPEN) 5. Paguyuban Nelayan Mina Santosa (PNMS) 6. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Anggota Jumlah Kapal Daerah Operasi Jenis Ikan 8 87 L.Arafura Udang 34 - L. Arafura, S. Hindia, S. Pasifik 225 614 S. Hindia, S. Pasifik Ikan Campur Tuna 30 68 ZEEI Ikan Campur 24 - S.Hindia, L. Sulawesi, L. Arafura 27 37 L. Jawa, L. Natuna, Slt. Karimatama, Slt. Makassar, S. Hindia 29 300 S. Pasifik, L. Arafura. L. Maluku 30 182 S. Pasifik, L. Sulawesi, L. Maluku 7. Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) 8. Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung (HIPPBI) Total 407 1.288 Catatan : Jumlah Kapal belum termasuk 2(dua) asosiasi (ASPINTU & ASPPEN) Ikan Campur Ikan Campur Ikan Campur Ikan Campur Berberapa permasahan di sektor perikanan Dari hasil diskusi dengan <strong>KPPU</strong> pada hari Senin tanggal 20 April 2009, Gappindo mengemukakan masalah umum industri perikanan di Indonesia. Diantaranya adalah a. Investasi masih dalam jumlah kecil dalam bentuk kapal-kapal yang berasal dari kerjasama dengan negara lain dengan kategori short term capital dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi industri perikanan terutama dalam pemberian 11
lapangan pekerjaan, menjadi agregat ekonomi di daerah demikian juga dengan usaha budidaya (udang, rumput laut, ikan air tawar dan mutiara) dan pengolahan. b. Rating of investment dari S&P belum beranjak dari BB. Berbagai kebijakan pemerintah baik membangun prasarana dasar, persediaan berbagai capital serta berbagai peraturan yang dikeluarkan tidak berhasil mendorong penambahan investasi. c. Paket kebijakan penngembangan dalam “Gerbang Mina Bahari” hanya merupakan retorika yang tidak terimplimentir di lapangan. Faktor yang seharusnya paling tidak menjadi political will tidak juga mendongkrak investasi. Berbagai usaha Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan institusi lain untuk mengkampanyekan investasi di daerahnya tidak berhasil mendongkrak investasi karena di dalamnya terkandung aneka pungutan dan birokrasi yang membelenggu serta ketidakpastian. d. Prasyarat makro sesuai komitmen Pemerintah baru terhadap rekomendasi ekonomi Kadin tidak berfungsi baik. Departemen Kelautan dan Perikanan makin dikembangkan namun terjadi tumpang tindih urusan dan kewenangan sehingga kurang efektif dalam misinya, khususnya dalam pengembangan perikanan. Hubungan kelembagaan di sektor perikanan antara pusat dan daerah kurang harmonis seperti halnya tujuan pembangunan di daerah yang tidak jelas dan terjadi rebutan kewenangan. e. Pemerintah banyak menerbitkan kebijakan namun sering menimbulkan kesulitan bagi industri dan tidak efektif sebagai contoh dengan timbulnya berbagai draf Peraturan Menteri Kelautan Perikanan serta sebagai implementasi UU No.31/2004 tentang perikanan. f. Secara ekonomi, ilegal fishing disebabkan oleh terjadinya kekosongan pada beberapa kawasan fishing ground oleh kapal-kapal legal Indonesia sehingga mendorong kapal-kapal ikan di daerah fishing ground tersebut (antara lain kapal asing) menangkap secara illegal karena tidak diperlukan investasi yang mengikat dengan Indonesia secara jangka panjang. Ini disebabkan karena iklim investasi untuk menanam modal di kawasana tersebut serta di daerah lain pada umumnya kurang kondusif (capital barrier to entry). Ketidakkondusifan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tapi juga disebabkan oleh kerawanan/ketidakpastian/kerumitan/besarnya pungutan yang dilakukan oleh pusat dan daerah dalam berinvestasi di bidang perikanan. 12
Page 2 and 3: ANALISA KPPU TERHADAP KEBIJAKAN PEM
Page 4 and 5: pertimbangan KPPU terhadap kebijaka
Page 6 and 7: Secara umum wilayah laut Indonesia
Page 8 and 9: Pada tahun 2008 terdapat 968 pelabu
Page 10 and 11: nelayan di Indonesia menggunakan ka
Page 14 and 15: g. Investasi yang seharusnya dilaku
Page 16 and 17: perikanan tangkap. Terkait dengan p
Page 18 and 19: Pasal 7 ayat (6), dijelaskan bahwa
Page 20 and 21: 5. Syarat pendaftaran: a) AD/ART yg
Page 22 and 23: DKP. Langkah ini sengaja diambil un
Page 24 and 25: N o Checklist Competition Assessmen
Page 26 and 27: Tangkap paling cepat 6 bulan setela
Page 28 and 29: peraturan dirjen perikanan tangkap

Untitled - KPPU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?