Buletin Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 10/2010 - Badan ...

Adi Andojo Soetjipto
Dapatkah Acara Peninjauan Kembali (PK)
Digunakan Dalam Sengketa Arbitrase?
Dalam Hukum Acara Perdata – khususnya yang mengatur mengenai peninjauan
kembali – kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, sangat dijunjung tinggi. Bagaimana halnya
dengan putusan Badan Arbitrase? Pasal 60 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Perkara juncto pasal 32 Peraturan Prosedur
BANI menentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak.
Ketentuan ini dikehendaki oleh masyarakat untuk melindungi sendi-sendi
hukum yang asasi yang berlaku dalam masyarakat, meskipun dalam pasal 70
UU No.30 tahun 1999 diakui adanya unsur-unsur yang bisa dijadikan alasan
pembatalan sebuah putusan arbitrase. Dari ketentuan di atas dapat dikatakan
bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak, putusan itu sebenarnya belum memperoleh
kekuatan hukum tetap selama putusan itu masih dimungkinkan untuk
dibatalkan oleh Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.
Jadi apa artinya ketentuan Pasal 60 UU No.30 tahun 1999 jo. Pasal 32 Peraturan
Prosedur BANI? Berarti putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum
tetap apabila para pihak yang bersengketa secara sukarela menerima putusan
itu. Jika tidak maka kekuatan hukum tetap itu baru ada setelah tenggang waktu
90 hari untuk mengajukan pembatalan habis, atau setidak-tidaknya kalau sudah
ada putusan dari Mahkamah Agung, barulah putusan arbitrase boleh dikatakan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
Jika demikian halnya, maka timbul pertanyaan apakah terhadap putusan
Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan Peninjauan
Kembali (PK). Menurut Penulis Mahkamah Agung dapat menerima permohonan
PK tersebut, karena yang dimohonkan PK adalah putusan Mahkamah
10
INDONESIA ARBITRATION - Quarterly Newsletter No. 10/2010