blakasuta 07.pdf - Fahmina Institute

Faqihuddin Abdul Kadir 

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. 

Benar seperti yang dikatakan Nabi Muhammad Saw: 

“Bahwa kefakiran itu akan mendekatkan kepada 

kekafiran”. Seringkali, orang bertindak nekat demi 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Mulai dari 

kerja-kerja yang beresiko tinggi, sampai melakukan 

kejahatan pencurian dan menjual diri, dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan makan. Apalagi jika dibarengi 

dengan lunturnya nilai-nilai moral kesabaran dan 

ketabahan. 

Beberapa bulan yang lalu, di Kota Cirebon ini 

pernah mencuat kasus penjualan bayi yang dilakukan 

orang tuanya sendiri yang sehari-hari menjadi tukang 

becak. Penjualan ini telah dilakukannya selama empat 

kali, terhadap keempat bayinya secara berturut-turut 

setiap habis dilahirkan sang isteri. Ketika mau menjual 

yang kelima kalinya, kasus itu terungkap dan dilaporkan ke 

polisi. Alasannya memang klise, terpepet kebutuhan 

ekonomi. Kasus ini terjadi ketika negara tidak lagi mampu 

memberikan lapangan pekerjaan, ketika negara sama 

sekali tidak bisa menjamin kebutuhan dasar dan ketika 

para pejabat kita menghambur-hamburkan uang untuk 

acara dan kegiatan yang sama sekali tidak bersentuhan 

dengan kebutuhan rakyat. Jika demikian, sebenarnya 

siapa yang bersalah? 

Kasus penjualan bayi adalah salah satu kasus 

dari perdaganagn perempuan dan anak, atau apa yang 

dikenal dengan istilah trafficking. Kasus-kasus ini banyak 

dan sering terjadi di hadapan kita. Masih banyak lagi, ada 

penjualan anak kecil untuk kerja mengemis, untuk kerja 

paksa di lepas pantai, penyekapan perempuan untuk 

kerja-kerja rumah tangga, pemaksaan perempuan untuk 

kerja seksual dan masih banyak lagi yang lain. Kejahatan 

ini hampir mirip dengan kasus korupsi, banyak terjadi dan 

banyak korban yang jatuh, tetapi hampir tidak ada pelaku 

yang bisa ditangkap dan diseret ke pengadilan. 

Perdagangan perempuan dan anak adalah 

kejahatan yang sangat biadab. Kejahatan ini dilakukan 

sindikat perdagangan yang sangat rapih dan berjejaring 

satu dengan yang lain. Secara sosial, kejahatan ini 

memperoleh pijakan karena muncul pada kondisi 

masyarakat yang lagi pesimis, tidak terdidik untuk 

bertanggung jawab, tingkat pendidikan rendah, 

kemiskinan mewabah dan pengangguran melanda 

seluruh pelosok negeri. Komersialisme juga sedang 

menjadi trend baru seluruh lapisan masyarakat. Di mana 

keberhasilan dan gengsi seseorang diukur sejauh mana ia 

memiliki barang-barang komoditas, bukan dari kiprahkiprah 

sosial yang dilakukan. 

Secara politik, kejahatan ini muncul pada kondisi 

perpolitikan pemerintah yang sangat lemah dalam banyak 

hal, terutama penegakan hukum. Ketika terjadi kasuskasus 

perdagangan perempuan dan anak, pemerintah 

biasanaya hanya bisa menyalahkan 'rakyat' yang justru 

menjadi korban, karena dianggap menyalahi aturanaturan 

administratif yang ditetapkan pemerintah. Kerja 

tanpa izin orang tua, suami atau yang lain, tanpa memberi 

tahu ke disnaker, membuat KTP dan paspro palsu, 

menaikkan umur, dan kesalahan-kesalahan yang lebih 

banyak ditimpakan kepada 'korban'. Padahal mereka, 

orang-orang yang lugu, tidak mungkin melakukan 

kesalahan-kesalah itu jika tidak diajari sindikat-sindikat 

yang telah memperoleh dukungan aparat pemerintah. 

Dalam banyak kasus, justru rakyat sering diiming-imingi 

untuk melanggar semuat peraturan, karena ada dukungan 

dari aparat pemerintah. 

Mungkin tidak mudah mencari biang penyebab yang 

sesungguhnya. Sekarang ini, telah jatuh banyak korban, 

perempuan dan anak diperdagangkan; ditipu, disekap, 

dipekerjakan tanpa gaji yang memadai, dipaksa menjadi 

pelacur, dan modus-modus yang lain. Saatnya, kita semua 

bekerjasama; pemerintah dan rakyat membendung 

terjadinya peningkatan kejahatan perdagangan 

perempuan dan anak. 

Blakasuta edisi ini mengangkat isu seputar 

kejahtan traffiking. Semoga bisa menjadi bahan refleksi 

untuk menumbuhkan kerja sama yang nyata. 

Selamat membaca. 

Wallahu al-Musta'an, Wassalam. 

02

Kajian Utama: 

FENOMENA TRAFFICKING 

Trafficking atau perdagangan manusia, 

terutama perempuan dan anak 

merupakan jenis perbudakan pada masa 

modern telah menjadi isu besar yang 

menjadi perhatian regional dan global. 

Diperkirakan setiap tahun ada dua juta 

manusia diperdagangkan di dunia ini 

dan sebagaian besarnya adalah 

perempuan dan anak ................. 06 

Susunan Redaksi 

Penanggung Jawab : KH Husein Muhammad, 

Pemimpin Redaksi : Faqihuddin Abdul Kodir, 

Sekretaris Redaksi: Marzuki Rais, Tim Redaksi: 

AamAzmy Al'ab, Asep Saefuddin Jazuli, Ipah 

Jahrotunnasipah, Obeng Nurrosyid, Nuruzzaman, 

Rosidin, Redaktur Tamu: Ade Duryawan, Desain 

Grafis: Anand Administrasi & Keuangan: Ini 

Suartini Penerbit: Fahmina-institute bekerja sama 

dengan Partnership for Governance Reform 

Alamat Redaksi: Jl. Suratno No. 37 Cirebon 

Telp./Fax: (0231) 203789. 

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang berkaitan 

dengan upaya penguatan masyarakat sipil dan 

perbaikan manajemen keuangan daerah. Redaksi 

berhak mengedit tulisan tersebut dengan tidak 

mengubah substansi. Setiap tulisan yang dimuat akan 

mendapat imbalan. Akurasi data dalam Rubrik Opini 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang 

bersangkutan. 

Dari Redaksi 

Tanggung Jawab Bersama atas 

Maraknya Perdagangan 

Perempuan dan Anak 

Oleh : Faqihuddin AK. ................ 03 

Kolom 

Perdagangan Perempuan dan 

Anak; Sebuah Praktek Neo-slavery 

dan Pelanggaran Ham 

Oleh:: Aam Azmy Al'ab............... 04 

Kajian Utama 

Fenomena Trafficking; 

Catatan dari Beberapa Kasus di 

Cirebon dan Indramayu ......... 06 

Kebijakan Pemerintah Daerah 

terhadap Kasus Trafficking .... 14 

Cerita Duka Rusmini; TKW asal 

Indramayu yang Buta Seumur 

Hidup ......................................... 14 

Persepsi Keagamaan yang 

Kondusif terhdap Kejahatan 

Trafficking; Berkaca pada 

Pandangan Tokoh Agama di 

Cirebon dan Indramayu ......... 16 

Info Jaringan 

UU Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga ........... 18 

Info Kegiatan 

Seminar dan Workshop; 

Prospek Pendidikan dan 

Kesehatan di Indramayu ...... 19 

Wawancara 

Edi Sudiana; Pemda Indramayu 

sudah Merspon atas Maraknya 

Kasus Trafficking ..................... 22 

Opini 

Trafficking; sebuah Ancaman 

Kemanusiaan 

Oleh:: Mansur . ......................... 23 

03

PERDAGANGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK 

Sebuah Praktek Neo-slavery dan Pelanggaran Ham 

Oleh: Aam Azmi Al'ab* 

raktek perbudakan (slavery) 

berusia sama dengan usia 

peradaban manusia. Sekalipun Ppraktek perbudakan dalam bentuknya 

yang konvensional itu sendiri telah 

hilang dari masyarakat kita, esensi atau 

ruh dari perbudakan sesungguhnya 

masih hidup dan mewujud dalam 

wajah-wajah baru (neo-slavery). Wajah 

baru perbudakan kini mewujud dalam 

praktek perdagangan perempuan dan 

anak (Trafficking in Women and Children) 

salah satunya. Dalam praktek 

perbudakan dan trafficking, --Kata yang 

biasa digunakan untuk menyebut 

perdagangan perempuan dan anak--- 

terdapat substansi yang sama, seperti, 

ketergantungan ekonomi, hilangnya 

kebebasan individu, pengabsahan 

tindak kekerasan dan berbagai macam 

tindak kekerasan lainya. Seorang budak 

dan orang yang menjadi obyek 

trafficking sama-sama diasumsikan 

sebagai hak milik yang bebas 

diperlakukan semau orang yang merasa 

memiliki meskipun itu di luar batas 

kewajaran dan melampaui batas-batas 

kemanusiaan. Mereka tidak punya 

kebebasan untuk memilih dan 

menikmati hak-hak mereka sebagai 

manusia, sebagai perempuan dan 

sebagai anak, misalnya hak untuk 

istirahat, mendapat makanan yang 

bergizi, mendapat upah yang layak, 

mendapat pendidikan dan jaminan 

kesehatan serta hak untuk tidak 

dieksploitasi (eksploitasi seksual dan 

emosional ). 

Praktek trafficking telah mewabah 

di sekitar kita dan menjadi 

pemandangan keseharian kita. 

Perempuan-perempuan dilacurkan 

untuk menopang ekonomi keluarga, 

pengerahan anak-anak dibawah umur 

untuk menjadi pengemis, 

memanfaatkan keluguan perempuan 

dan anak-anak sebagai pengedar 

narkoba, baik mereka menyadarinya 

atau tidak, bisnis adopsi bayi, 

pernikahan kontrak, buruh migran 

(TKI/TKW) yang tidak mendapat 

jaminan perlindungan hukum atas 

berbagai tindak kekerasan dan 

eksploitasi. Apakah fenomena 

pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan 

tersebut telah direspon oleh masyarakat 

dan pemerintah secara maksimal? Atau 

setidaknya sudahkah kita memulai 

melakukan sesuatu untuk mengakhiri 

tragedi kemanusiaan tersebut? 

Isu trafficking sendiri, pertama kali 

dikemukakan pada sebuah konvensi 

internasional yang diadakan di Paris 

pada tahun 1885. Pada konferensi 

tersebut belum ada konsistensi 

mengenai trafficking dalam peraturan 

negara-negara peserta maupun dalam 

konvensi internasional yang sudah ada. 

Pada tahun 1937 Liga Bangsa-Bangsa, -- 

sekarang PBB--menghasilkan konvensi 

yang mengharuskan negara-negara 

peserta untuk menghukum para pelaku 

yang mengajak atau memfasilitasi 

proses terjadinya prostitusi dan prilaku 

eksploitasi prostitusi terhadap orang 

lain meskipun atas sepengetahuan 

pihak yang dieksploit. Dalam konvensi 

ini masih terdapat kelemahan karena 

dalam pendefinisian trafficking hanya 

ditujukan pada tindak prostitusi. 

Padahal sebagaimana diungkap di awal 

tulisan ini bahwa trafficking perempuan 

dan anak bisa ditujukan tidak hanya 

untuk tujuan prostitusi tetapi juga 

pembantu rumah tangga (PRT), buruh 

ilegal-kontrak maupun non-kontrak, 

perkawinan pesanan, adopsi ilegal, 

pariwisata dan hiburan seks, 

pornografi, pengemis paksa ataupun 

digunakan dalam aktivitas lainya yang 

sifatnya eksploitatif. 

Fenomena Trafficking di Indonesia 

Konsorsium Buruh Migran 

Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan 

1-1,5 juta dari 5 juta buruh migran 

Indonesia (TKI/TKW) adalah korban 

trafficking. Beberapa kasus yang ada 

menunjukan Bandung, Indramayu, 

Cirebon dan beberapa daerah di Jawa 

Barat lain sebagai daerah asal 

perempuan dan anak yang 

diperdagangkan. Meraka biasanya 

diperdagangkan untuk tujuan 

ekspploitasi seksual, perburuhan anak, 

pekerja rumah tangga. Jutaan 

perempuan dan anak usia belasan tahun 

tejebak dalam kondisi kerja 

menyedihkan dan mengenaskan, 

eksploitatif dan penuh kekerasan akibat 

tekanan ekonomi, impian kesejahteraan 

dan terbatasnya pengetahuan/ 

rendahnya pendidikan. Dan tragedi ini 

menimpa anak negeri yang buminya 

dikenal subur, kekayaan alam 

melimpah --gemah ripah loh jinawe--. 

Dalam proses trafficking 

perempuan dan anak mengandung 

unsur kualifikasi kejahatan, antara lain 

penipuan, paksaan, kekerasan yang 

dilakukan dengan kedok perbaikan 

kualitas hidup dan ekonomi adalah 

model-model kejahatan yang dilakukan 

oleh pelaku trafficking. Korban biasanya 

kelompok yang rentan secara sosial, 

ekonomi dan politik serta tidak 

memiliki pilihan pekerjaan lain. Dan itu 

adalah perempuan dan anak sebagai 

kelompok yang dilemahkan oleh sistem 

sosial budaya yang patriarkhi. Stereotype 

dalam budaya patriarkhi bahwa 

perempuan adalah obyek yang sah 

dikomoditaskan, kelompok yang tidak 

perlu mengenyam pendidikan secara 

layak mendorong terjadinya trafficking. 

Akibat dari kejahatan ini biasanya 

berwujud trauma sepanjang hidup, 

tekanan psikis yang berat, kehamilan, 

cacat tubuh bahkan ada beberapa yang 

berakibat kematian. Oleh karenanya 

PBB menetapkan bahwa perdagangan 

manusia merupakan pelanggaran HAM 

berat. Upaya penghapusan berbagai 

bentuk trafficking terhadap perempuan 

04

dan anak telah dilakukan baik dalam 

tingkat regional, nasional maupun 

internasional. Pada tingkat regional 

beberapa propinsi telah mencoba 

merancang berbagai rencana aksi 

penghapusan dan penanggulangan 

perdagangan perempuan dan anak 

dengan membentuk tim kerja anti 

trafficking. Pada tingkat nasional, 

pemerintah telah menerbitkan 

keputusan Presiden Republik Indonesia 

No. 88/th 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Dan 

pada tingkat internasional telah 

dilakukan berbagai konferensi dan 

kerjasama guna penghapusan dan 

penanggulangan korban trafficking. 

Persoalan-Persoalan dalam 

Penghapusan Trafficking 

Meskipun berbagai upaya telah 

dilakukan, tapi belum menampakan 

hasil yang signifikan. Dalam penemuan 

penulis, di mana praktek trafficking kian 

merebak sementara aparat penegak 

hukum dan masyarakat “tidak banyak 

berbuat” atau bahkan tidak berbuat apaapa. 

Penulis pernah menanyai seorang 

Kepala Desa, apakah ada dari warga 

masyarakatnya yang menjadi korban 

trafficking. Dengan fasih Dia menyebut 

satu persatu kasus trafficking yang 

menimpa warganya ada yang sampai 

meninggal karena dianiaya majikan, 

ada yang buta, ada yang dijual ke Batam 

untuk pelacuran dan orang tua 

diharuskan menebus korban seharga 10 

juta. Tapi kemudian ketika ditanya 

upaya apa yang dilakukan Kepala Desa 

atas kasus-kasus tersebut? Dengan mata 

kosong dia menjawab bahwa tak ada 

gunanya memperkarakan kasus-kasus 

tersebut secara hukum, karena toh itu 

akan bikin persoalan kian rumit-sering 

dipanggil, harus bayar ini dan itu. 

Lain lagi cerita yang berhasil 

dikorek oleh penulis dari kepolisian 

Indramayu, mereka mengeluh pesimis 

menangani korban kasus trafficking 

untuk tujuan prostitusi karena selesai 

perkara si korban akan balik lagi ke 

dunia prostitusi. Keluhan lain adalah 

belum adanya regulasi hukum yang 

khusus tentang trafficking. Yang biasa 

dipakai hanya KUHP pasal 297 yang 

tidak jelas pendefisiannya terhadap 

trafficking dan tidak mengakomodir 

kepentingan korban, perlindungan 

saksi dan sanksi yang terlalu ringan 

untuk pelaku. 

Apatisme masyarakat dan aparat 

penegak hukum tersebut antara lain 

disebabkan; satu, sensitifitas mereka 

terhadap kasus trafficking masih rendah. 

Dua, belum ada regulasi yang khusus 

(UU trafficking). Tiga, beberapa regulasi 

yang biasa digunakan oleh penegak 

hukum untuk trafficking seperti KUHP, 

UU Keimigrasian, UU No.23/1992 

tentang kesehatan dll. ternyata tidak 

dapat melihat perdagangan perempuan 

dan anak secara komprehensif. Regulasiregulasi 

tersebut masih melihat 

kejahatan trafficking sebatas kriminal 

biasa. Hal tersebut menyebabkan 

perlindungan terhadap korban dan 

jeratan hukum bagi para pelaku yang 

terlibat dalam proses trafficking 

perempuan dan anak tidak maksimal. 

Perlunya Advokasi Traffiking 

Perempuan dan Anak 

Banyak orang yang enggan 

melaporkan kasus trafficking yang ada di 

lingkungannya apalagi menyediakan 

diri untuk dihadirkan sebagai saksi. Ini 

terjadi karena kesadaran akan persoalan 

trafficking masih belum dimiliki oleh 

masyarakat, pemerintah dan aparat 

penegak hukum. Untuk itu teramat 

sangat penting dilakukan upaya 

advokasi dalam berbagai bentuk. 

Misalnya menggunakan proses hukum 

yang sudah ada berkaitan dengan 

tindak pidana kejahatan yang dilakukan 

oleh pelaku (trafficker), melakukan 

pressure terhadap pihak-pihak terkait 

agar proses hukum berjalan optimal dan 

kebijakan-kebijakan pemerintah 

membuka peluang bagi terbukanya 

keadilan bagi korban. Agar ada pressure 

dari masyarakat maka harus dilakukan 

upaya penyadaran kolektif yang 

terorganisir. Ini bisa dilakukan melalui 

kampanye isu, pendidikan kritis hak 

asasi perempuan dan anak. Baik melalui 

media cetak, misalnya bulletin 

mingguan, koran harian tabloid remaja 

dan televisi, serta radio. Apalagi kalau 

upaya kampanye dan pendidikan kritis 

ini juga diintegrasikan dengan 

kurikulum dalam pendidikan baik SMP, 

SMA, Perguruan tinggi, pesantren 

maupun jalur pendidikan informal. 

Dalam penanganan trafficking 

perempuan dan anak ini diharapkan 

keterlibatan berbagai pihak mulai dari 

pemerintah, akademisi, media, 

kelompok masyarakat dan individu 

untuk membantu korban trafficking 

maupun untuk turut aktif mendesak 

pemerintah agar mengeluarkan 

kebijakan yang berpihak melindungi 

korban dan menjerat pelaku. Jika kita 

semua yakin bahwa setiap persoalan 

yang dihadapkan pada kita juga diiringi 

penyelesaian. Tinggal bagaimana upaya 

kita menggali bersama penyelesaian 

persoalan tersebut. Akademisi mungkin 

memiliki cara pandang beda terhadap 

persoalan trafficking dengan aktifis yang 

tentunya juga berimbas pada perbedaan 

cara poenyelesaiannya. Perbedaan 

mungkin juga terjadi pada agamawan, 

aparat penegak hukum, politisi, 

professional serta masyarakat pada 

umumnya. Tapi perbedaan tersebut 

tidaklah berarti jika dari semua pihak 

memiliki komitmen dan visi yang sama 

yaitu penegakan Hak Asasi Manusia 

untuk keadilan bagi seluruh umat 

manusia. 

Beberapa hal yang dapat 

dilakukan baik dalam advokasi tingkat 

nasional maupun daerah antara lain; 

1. Capacity building untuk sensitif 

terhadap isu trafficking perempuan 

dan anak bagi pemerintah, aparat 

penegak hukum, media, kalangan 

akademisi, tokoh agama/ 

masyarakat dan semua warga 

masyarakat. 

2. Capacity building komunitas/basis 

daerah mengenai pelayanan hukum 

untuk korban trafficking. 

3. Membangun sistem perlindungan di 

tingkat basis/komunitas, seperti 

pelayanan pemberian informasi 

yang tepat untuk bekerja ke luar 

negeri. 

4. Mengkampanyekan dan mendesak 

disahkannya; 

- Ratifikasi Konfensi 1990 mengenai 

perlindungan buruh migran dan 

keluarganya. 

- UU perlindungan buruh migran 

dan keluarganya. 

- UU anti Trafficking Perempuan dan 

anak. 

- UU Perlindungan korban dan 

saksi. 

Terakhir, upaya sekecil apapun 

yang anda lakukan akan sangat berarti 

untuk membawa perubahan.[] 

*) Penulis adalah pengelola Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Pesantren untuk Penghapusan Trafficking 

Perempuan dan Anak, Fahmina-institute. 

05

FENOMENA TRAFFICKING 

Catatan dari Beberapa Kasus 

di Cirebon-Indramayu 

rafficking atau 

perdagangan 

Tmanusia, terutama 

perempuan dan anak 

merupakan jenis 

perbudakan pada masa 

modern telah menjadi isu 

besar yang menjadi 

perhatian regional dan 

global. Diperkirakan 

setiap tahun ada dua juta 

manusia diperdagangkan 

di dunia ini dan sebagaian 

besarnya adalah 

perempuan dan anak 

(Rachmad Syafaat; 2003). 

Indonesia menjadi 

pemasok utama jaringan 

perdagangan perempuan 

dan anak, dengan tujuantujuan 

eksplotatif; 

pelacuran dan pornografi, 

pengemis, pekerja rumah 

tangga, perdagangan obat 

terlarang, pekerjaanpekerjaan 

yang 

membahayakan (jermal) 

dan perkawinan trans-nasional. 

Menurut laporan pemerintah 

Amerika Serikat yang memonitoring 

fenomena perdagangan manusia di 

seluruh negara, Indonesia pernah 

dikategorikan sebagai negara yang 

berada di tier 3. Posisi ini berada pada 

peringkat terburuk bersama-sama 

dengan Afghanistan, Armenia, 

Bahrain, Belaruss, Bosnia & 

Herzegovina, Burma, Kamboja, 

Yunani, Kyrgys, Lebanon, Qatar, 

Russia, Saudi Arabia, Sudan, 

Tajikistan, Turki dan Uni Emirat Arab. 

Ukuran pemeringkatan ini didasarkan 

pada kuantitas kasus serta upayaupaya 

pencegahan dan adanya 

ketersediaan instrumen pencegahan 

tersebut. 

Indonesia dalam kasus trafficking 

tergolong dalam negara yang 

diasumsikan tidak serius menangani 

masalah ini, karena, tidak memiliki 

perangkat perundang-undangan yang 

dapat mencegah, melindungi dan 

menolong korban, serta tidak memiliki 

perundang-undangan untuk 

melakukan penghukuman pelaku 

perdagangan manusia. Dalam KUHP, 

hanya ada satu pasal yang terkait 

dengan persoalan perdagangan 

perempuan dan anak, yaitu Pasal 297: 

“Perdagangan wanita dan perdagangan 

laki-laki yang belum dewasa, diancam 

dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun”. Kelemahannya adalah tidak 

ada rumusan yang jelas mengenai 

perbuatan apa saja yang dapat 

dikategorikan sebagai bentuk 

perdagangan perempuan dan anak. 

Diperkirakan walaupun belum 

Perempuan seringkali lebih rentan menjadi kortan trafficking. 

ada data resmi sekitar 700.000 sampai 1 

juta anak dan perempuan 

diperdagangkan di Indonesia, di mana 

sebagian besar korban 

diperjualbelikan sebagai para pekerja 

seks komersial di dalam negeri, pekerja 

rumah tangga, pengemis, pengedar 

narkotika dan obat-obat terlarang serta 

bentuk-bentuk lain dari eksploitasi 

kerja seperti di rumah makan dan 

perekebunan. Situasi perdagangan 

perempuan ke luar negeri pun tak 

kalah memprihatinkan, yang mana 

menurut catatan kepolisian RI, pada 

tahun 2000 terungkap 1400 kasus 

pengiriman perempuan secara ilegal 

ke luar negeri (Kompas, 2001). 

Masalah perdagangan 

perempuan dan anak merupakan salah 

06

satu bentuk perlakukan terburuk 

terhadap manusia dan melanggar hak 

asasi manusia. Dalam banyak kasus 

trafficking selalu mengundang unsurunsur 

pemalsuan, penipuan, 

pemaksaan, ancaman bahkan 

kekerasan dan penyalahgunaan 

kekuasaan. Dan yang menjadi korban 

dalam tindak kejahatan ini adalah 

orang-orang yang secara struktur 

lemah, yaitu anak-anak dan 

perempuan. Trafficking selalu 

melibatkan banyak orang dalam 

prakteknya yaitu antara pelaku, 

perantara dan korban. Karakteristik 

jaringan trafficking adalah adanya 

perantara mulai dari tetangga, kawan, 

saudara, guru, bahkan orang tua yang 

terlibat dalam proses-proses yang 

menjerumuskan seseorang pada 

kejahatan trafficking. 

Faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya kejahatan trafficking, asumsi 

penulis sendiri, pelaku maupun 

perantara secara umum dapat dilihat 

disebabkan karena faktor ekonomi dan 

sikap pragmatis untuk memperoleh 

keuntungan materiil secara pintas 

tanpa memperhatikan norma, etika 

dan hukum. Sedangkan bagi korban, 

kondisi kemiskinan, serta rendahnya 

tingkat pengetahuan/pendidikan dan 

kemandirian merupakan hal-hal yang 

mendorong terjadinya trafficking. 

Selain faktor-faktor di atas, faktor 

budaya termasuk agama juga sangat 

dominan dan menjadi penyebab 

terjadinya trafficking. Budaya telah 

menjadi sistem sosial tersendiri dalam 

masyarakat, kenyataan ini dapat 

dilihat dari posisi subordinasi 

perempuan dan anak, menyudutkan 

perempuan dan anak dalam berbagai 

Jumlah Tenaga Kerja dan Jenis Pekerjaan Penduduk 

Kabupaten Cirebon Tahun 2002 

Pekerja 

Jenis Pekerjaan 

Perempuan 

Total 

Laki-laki 

Pertanian 122.388 76.961 

Pertambangan & Penggalian 6.341 453 6.794 

Industri 105.942 54.279 160.221 

Listrik, Gas & air 1.243 355 1.598 

Konstruksi 69.777 1.277 71.054 

Perdagangan 124.579 106.157 230.736 

Angkutan & Komunikasi 55.435 777 56.212 

Keuangan 1.590 1.015 2.605 

Jasa 42.585 24.411 66.996 

Lainnya 277 117 394 

JUMLAH 797.959 

Sumber : Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon 2002 BPS dan 

BAPPEDA Kabupaten Cirebon 

kehidupan sosial, politik dan ekonomi. 

Sedangkan agama dengan berbagai 

ajarannya yang menjadi bagian dari 

budaya menurut pandangan sosial, 

agama adalah bagian dari budaya juga 

ikut bertanggungjawab atas kejahatan 

trafficking. Pemahaman agama yang 

berkembang dalam masyarakat 

banyak mengajarkan kepada 

penganutnya bahwa perempuan 

adalah makhluk yang berada di bawah 

laki-laki. Ajaran-ajaran inilah yang 

menjadi faktor utama pelestarian 

tindak kejahatan trafficking. 

Dengan melihat kondisi tersebut 

di atas tentang faktor-faktor dan pola 

terjadinya trafficking, maka kita bisa 

melihat bagaimana gambaran peta 

trafficking (perdagangan perempuan 

dan anak) di Kabupaten Cirebon dan 

Kabupaten Indramayu. 

Peta Sosial-Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten 

Cirebon sesuai dengan data registrasi 

penduduk Kabupaten Cirebon tahun 

2002 tercatat sebanyak 1.958.446. 

Jumlah ini terdiri dari 983.257 

penduduk laki-laki dan 975.189 

perempuan, dengan sex rasio 

penduduk 100,83 yaitu, setiap 1000 

penduduk perempuan di Kabupaten 

Cirebon terdapat 101 penduduk lakilaki. 

Wilayah dengan penduduk 

terbanyak di Kabupaten Cirebon 

adalah Kecamatan Plumbon dengan 

jumlah 133.126 jiwa dan yang paling 

sedikit jumlahnya adalah kecamatan 

Susukan Lebak dengan jumlah 26.292 

jiwa. Kepadatan rata-rata penduduk di 

Kabupaten Cirebon adalah 1.978 

jiwa/km2, sedangkan kepadatan 

penduduk yang paling tinggi di 

Kabupaten Cirebon adalah 

Kecamatan Weru dengan 

kepadatan 4.456 jiwa/km2 dan 

yang terendah kepadatan 

penduduknya dalah 

Kecamatan Kapetakan dengan 

kepadatan 1.112 jiwa/km2. 

Berdasarkan registrasi 

penduduk Kabupaten Cirebon 

tahun 2001 pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten 

Cirebon sejak tahun 1997 

sampai tahun 2002 adalah 

sebesar 1,64% per tahun. 

Sementara itu berdasarkan 

registrasi penduduk tahun 2002 

diperoleh data bahwa jumlah KK 

(kepala keluarga) di Kabupaten 

Cirebon sebesar 516.210 KK, dengan 

rata-rata jumlah anggota keluarga 

sebanyak 3,8 orang per keluarga. Mata 

pencaharian penduduk Cirebon 

umumnya bergantung pada sektor 

agraris, perdagangan dan jasa hanya 

sebagian kecil saja yang bekerja pada 

sektor-sektor non-agraris, seperti 

nelayan, buruh pabrik dll. 

Prosentase Tingkat Pendidikan Penduduk 

Kabupaten Cirebon Tahun 2002 

Pendidikan % 

Tidak/belum pernah sekolah 9,76 

Tidak belum tamat Tamat SD/MI 28,29 

SD/MI 39,62 

SLTP 10,84 

SLTA 9,32 

Diploma 1-3/Akademi 1,49 

Diploma 4/Universitas 0,68 

Sumber : Tabel dari Indikator Kesejahteraan Penduduk Kabupaten Cirebon 

BPS & BPPD Kab. Cirebon 

Berdasarkan tingkat sosialekonominya, 

jumlah keluarga miskin 

yang tercatat sesuai dengan catatan 

BKKBN Kabupaten Cirebon yang 

melihat jumlah keluarga pra sejahtera 

(Pra S) di Kabupaten Cirebon pada 

tahun 2002 sebesar 131.070 dan 

Keluarga Sejahtera I (KS I) yang 

berjumlah 180.404 keluarga, jadi 

jumlah keluarga miskin yang berada di 

Kabupaten Cirebon sebanyak 311.474 

keluarga. 

Sementara itu, berdasarkan 

tingkat pendidikannya, penduduk 

Kabupaten Cirebon terdiri dari 48.910 

laki-laki dan 103.039 perempuan, 

totalnya 151.949 yang tidak/belum 

pernah sekolah, sedangkan 

tidak/belum tamat SD, 439.979 orang 

dengan rincian 210.154 laki-laki dan 

229.825 perempuan. SD/MI, 616.158 

orang dengan rincian 322.880 laki-laki 

dan 293.278 perempuan. SLTP 168.589 

orang dengan rincian 93.554 laki-laki 

dan 75.039 perempuan. SLTA, 144.901 

dengan rincian 90.554 laki-laki dan 

54.347 perempuan. Diploma 1- 

3/akademi jumlahnya 23.005 dengan 

rincian 13.380 laki-laki dan 9.625 

perempuan. Diploma 4/universitas, 

10.582 orang dengan rincian, 6.706 lakilaki 

dan 3.876 perempuan. Total 

07

penduduk menurut pendidikan adalah 

1.555.163 orang, dengan rincian 

786.134 laki-laki dan 769.029 

perempuan. 

Data ini menunjukan lebih dari 

separo (77,67%) penduduk Kabupaten 

Cirebon berpendidikan rendah, yang 

terdiri dari tidak/belum pernah 

sekolah, tidak dan belum tamat SD/MI 

dan SD/MI. Sedangkan pendidikan 

menengah bagi penduduk Kabupaten 

Cirebon yaitu SLTP dan SLTA sekitar 

20,16%. Penduduk Kabupaten Cirebon 

yang mengenyam pendidikan tinggi 

baik itu Diploma 1-3/Akademi dan 

Diploma 4/Universitas hanya 2,17%, 

ini menunjukan masih sangat 

rendahnya tingkat pendidikan di 

Kabupaten Cirebon. 

Sementara, berdasarkan hasil 

Survey Sosial Ekonomi Daerah 

(Suseda) BPS Provinsi Jawa Barat, 

sampai dengan awal tahun 2002 

jumlah penduduk Kabupaten 

Indramayu tercatat sebanyak 1.702.030 

jiwa. Jumlah ini terdiri dari 838.596 

penduduk laki-laki dan 863.434 

penduduk perempuan. Sex ratio 

penduduk di kabupaten ini adalah 

97,12. Ini berarti bahwa setiap 100 

penduduk perempuan di Kabupaten 

Indramayu terdapat 98 penduduk lakilaki. 

Wilayah dengan jumlah 

penduduk terbanyak di daerah ini 

adalah Kecamatan Haurgeulis (143.243 

jiwa) dan yang paling sedikit 

jumlahnya adalah Kecamatan 

Balongan (27.892 jiwa). Sementara itu, 

berdasarkan hasil registrasi penduduk 

yang dilakukan ada tahun 2001 

kepadatan rata-rata penduduk di 

Kabupaten Indramayu adalah 837 

jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang 

paling tinggi di kabupaten ini adalah 

Jenis Pekerjaan Penduduk 

Kabupaten Indramayu Tahun 2002 

Pekerjaan % 

Pertanian tanaman pangan 45,51 

Perdagangan 14,90 

Jasa 12,03 

Pertanian lainnya 4,00 

Perikanan 3,99 

Industri pengolahan 3,90 

Angkutan 3,75 

Peternakan 0,64 

Perkebunan 0,37 

Lainnya 10,90 

Kecamatan Jatibarang, yaitu 1.690 

jiwa/km2 dan yang terrendah adalah 

Kecamatan Cantigi, yaitu 270 

jiwa/km2. Berdasarkan catatan hasil 

Survey Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) yang dilaksanakan BPS, laju 

pertumbuhan penduduk di daerah ini 

sejak tahun 1995 hingga tahun 2001 

adalah sebesar 1,66% per tahun. 

Sementara itu berdasarkan 

registrasi penduduk yang dilakukan 

pada tahun 2001 diperoleh data bahwa 

jumlah rumah tangga (Kepala 

Keluarga) di kabupaten ini adalah 

451.563 KK, dengan rata-rata jumlah 

anggota keluarga sebanyak 3,5 orang 

per keluarga. Mata pencaharian 

penduduk Indramayu umumnya 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

Kabupaten Indramayu Tahun 2003 

Pendidikan % 

Tidak/belum pernah 

sekolah/belum tamat SD 48,58 

Tamat SD 23,33 

Tamat SLTP 8,80 

Tamat sekolah menengah 5,20 

Tamat diploma I/II 0,58 

Tamat akademi/diploma I/II 0,63 

Tamat S1/di atasnya 0,66 

Tidak terdata tingkat pendidikannya 18,66 

bergantung pada sektor agraris dan 

hanya sebagian kecil saja yang bekerja 

pada sektor-sektor non-agraris. 

Berdasarkan tingkat sosialekonominya, 

jumlah keluarga miskin 

yang tercatat di Kabupaten Indramayu 

pada tahun 2002 sebesar 113.576 KK 

atau sekitar 25% dari seluruh KK yang 

terdapat di kabupaten tersebut. 

Sementara itu jumlah penduduk 

miskin pada tahun yang sama tercatat 

466.022 orang atau sekitar 28% dari 

jumlah seluruh penduduk. 

Sementara itu, berdasarkan 

tingkat pendidikannya, penduduk 

Kabupaten Indramayu terdiri dari 

652.304 yang tidak/belum pernah 

sekolah/belum tamat SD, 374.990 

orang tamat SD, 141.483 orang tamat 

SLTP, 108.129 orang tamat sekolah 

menengah, 9.431 orang tamat Diploma 

I/II, 10.155 orang tamat 

akademi/dilpoma III, 10.668 orang 

sarjana, serta 299.993 orang yang tidak 

terdata tingkat pendidikannya. Berikut 

adalah tabel tentang tingkat 

pendidikan penduduk Indramayu. 

Data di atas menggambarkan 

bahwa lebih dari separuh (71%) 

penduduk Kabupaten Indramayu 

berpendidikan rendah. Kelompok ini 

mencakup mereka yang tidak pernah 

bersekolah, tidak tamat SD hingga 

tamat SD. Sementara untuk jenjang 

pendidikan menengah baik yang 

tamat SLTP maupun SMU angkanya 

sangat kecil. Bahkan jumlah penduduk 

Indramayu yang mengenyam jenjang 

pendidikan tinggi (di atas SMU) mulai 

dari level diploma 1 hingga di atas 

Strata Satu (S1) jumlahnya tidak 

sampai 2%. 

Di kabupaten ini terdapat 281.319 

penduduk yang bersusia antara 7 

sampai dengan 15 tahun atau 17,5% 

dari seluruh jumlah penduduk. Angka 

tersebut terdiri dari 193.962 penduduk 

yang berusia 7-12 tahun dan 87.357 

penduduk yang berusia 13-15 tahun. 

Jumlah penduduk yang bersekolah 

(dalam arti bukan angkatan kerja) di 

Kabupaten Indramayu hingga tahun 

2003 adalah sebesar 168.944 orang. 

Gambaran Kasus Trafficking 

Untuk menjelaskan temuan dan 

data dari hasil investigasi dari 

gambaran awal perdagangan 

perempuan ini di Kabupaten Cirebon 

dan Indramayu, penulis/ peneliti 

membatasi konsep trafficking atau 


mengacu definisi protocol PBB tahun 

2000, yakni; “Perdagangan perempuan 

dan anak harus diartikan sebagai 

peneriaan, pengangkutan pengiriman, 

penyembunyian atau penerimaan 

orang-orang dengan maksud untuk 

memperlakukan atau menggunakan 

kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan 

lain, dari penculikan, penipuan, 

kecurangan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau suatu kedudukan yang 

sifatnya mudah atau dari pemberian 

atau penerimaan pembayaran atau 

keuntungan-keuntungan guna 

mencapai kesepakatan dari orang yang 

memiliki kontrol tehadap orang-orang 

lain, dengan maksud pemerasan harus 

meliputi pada pada tingkat minimum, 

pemerasan terhadap pelacuran orang 

lain atau bentuk-bentuk pemerasan 

lainya, tenaga kerja atau pelayananpelayanan 

yang dipaksakan, 

08

perbudakan atau praktek-praktek 

yang sama terhadap perbudakan, kerja 

paksa atau penghilangan organ 

tubuh”. 

Definisi trafficking menurut Global 

Allience Agains Traffic in Women 

(GAATW) di Thailand pada tahun 1994 

yaitu, ”Semua usaha atau tindakan 

yang berkaitan dengan perekrutan, 

transportasi di dalam atau melintasi 

perbatasan, pembelian, penjualan, 

transfer, pengiriman atau penerimaan 

seseorang dengan menggunakan 

penipuan atau tekanan termasuk 

penggunaan ancaman atau kekerasan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau 

lilitan hutang dengan tujuan untuk 

menempatkan atau menahan orang 

tersebut, baik dibayar atau tidak untuk 

kerja yang tidak diinginkan (domestik, 

seksual atau reproduktif) dalam kerja 

paksa atau ikatan kerja atau dalam 

kondisi seperti dalam perbudakan di 

dalam suatu lingkungan lain dari 

tempat dimana orang itu tinggal pada 

waktu penipuan, tekanan atau lilitan 

hutang pertama kali” 

Dari kedua definisi di atas, dapat 

ditarik benang merah tentang apa itu 

trafficking. Yaitu korban, karena 

posisinya yang subordinate, dari ras 

manapun dan di manapun memiliki 

peluang untuk menjadi korban 

trafficking terutama perempuan dari 

negara miskin atau dunia ketiga dan 

negara berkembang seperti Indonesia. 

Dan hal itu bisa terjadi bukan hanya 

antar negara atau benua tapi juga antar 

kota atau daerah. Pola dan aktor, aktor 

bisa langsung seperti pada zaman 

perbudakan dahulu, pembeli langsung 

berjumpa dengan korban dan aktor 

utama adalah konsumen. Aktor tidak 

langsung seperti yang sering 

ditemukan pada masa kini. Aktor 

utama adalah perantara misalnya, 

perekrut (calo, sponsor), penjual 

(orang tua, pacar, orang lain yang tidak 

dikenal), mucikari, pemilik rumah 

bordil, majikan, pegawai lainnya, 

pelanggan atau sindikat kriminal. 

Adapun karakteristik aktor utama. 

Umumnya adalah kelompok 

terorganisir dengan pekerjaan yang 

berasal dari lapisan usia dan latar 

belakang pendidikan berbeda-beda. 

Biasanya menutupi pekerjaanya 

dengan usaha lain, seperti pengusaha, 

pencari bakat, atau ibu rumah tangga. 

Menggunakan cara-cara yang 

digunakan organisasi criminal, seperti 

bekerjasama dengan pegawai 

pemerintah yang korup, pemutihan 

uang, menjalin kemesraan dengan 

pihak berwenang maupun gerakan 

kriminal. 

Tujuan dari perdagangan 

perempuan dan anak perempuan 

adalah eksploitasi ekonomi dan 

eksploitasi seksual dalam bentuk 

prostitusi dengan paksaan, pekerja 

rumah tangga, buruh kontrak, buruh 

migran illegal, perkawinan 

kontrak/transnasional, adopsi illegal, 

pariwisata dan hiburan seks, 

pornografi, pengemis, dan digunakan 

dalam aktivitas lainnya. Di tempat 

tujuan biasanya korban hidup dalam 

kondisi yang memprihatinkan, 

misalnya, disekap dalam 

ruangan/rumah, bekerja dalam 

ancaman, bekerja dengan jam kerja 

panjang dan tidak manusiawi, upah 

yang tidak dibayarkan, makanan yang 

tidak layak, kesehatan yang tidak 

terjamin, mengalami kekerasan fisik, 

diperkosa dan pelecehan seksual 

lainya, ditipu untuk terus bekerja 

karena lilitan hutang. 

Modus operandi, biasanya 

dilakukan dengan cara pemindahan 

dari tempat yang dikenal/komunitas 

yang tidak dikenal, penyelewengan 

kekuasaan, penipuan dengan tawaran 

pekerjaan imbalan tinggi, paksaan 

karena korban memiliki hutang, 

paksaan dengan ancaman penggunaan 

kekerasan, paksaan dengan 

penculikan atau perkawinan. 

Seperti yang diceritakan seorang 

anak korban kekerasan oleh majikan 

(di Kecamatan Panguragan Kabupaten 

Cirebon), sebelum para calon tenaga 

kerja berangkat biasanya mereka 

mendaftar atau di datangi oleh para 

calo dengan dirayu bahkan dipaksa 

(sponsor, bahasa yang dikenal di 

Kabupaten Cirebon dan Indramayu). 

Para sponsor sendiri (Y dan X dari PT 

Z) diberi fasilitas oleh agen tenaga kerja 

sebuah sepeda motor untuk bekerja 

mencari calon tenaga kerja di 

kampung-kampung. Mereka ditarget 

satu bulan satu orang menanggung 

biaya sendiri, mulai dari proses 

administrasi sampai biaya 

pemberangkatan, calon tenaga kerja 

lain pihak sponsor yang akan 

menanggung. Bila dalam kurun 2 

bulan pihak sponsor tidak 

memperoleh calon TKI, maka akan 

diberi peringatan oleh agen. Jika tetap 

tidak mendapatkan calon TKI, maka 

kendaraan mereka dicabut. 

Setelah direkrut sponsor, calon 

TKW lalu didaftarkan ke PJTKI. 

Sebelum ada kepastian diterima atau 

tidak, para calon TKW mengikuti 

beberapa proses pemeriksaan mulai 

dari kesehatan (tes uriene dan ronsen). 

Bila dianggap memenuhi, para calon 

TKI di tempatkan di penampungan 

untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, sambil pengurusan paspor 

hingga menunggu visa turun. Calon 

TKI/TKW tujuan negara Arab Saudi, 

Kuwait, Malaysia, Singapura dll, harus 

berada di penampungan. Kecuali TKI 

tujuan Negara Oman, maka tidak 

melewati pendidikan dan pelatihan. 

Mereka diperbolehkan menunggu visa 

di rumah. 

Terkait tahapan proses menjadi 

TKW itu, seorang korban kekerasan 

dari Indramayu bertutur, sekitar 

pertengahan tahun 1999 dirinya 

berniat menjadi TKW ke luar negeri 

bersama dengan beberapa teman lain 

di desa, "saya mendaftarkan diri 

kepada sponsor (calo) yang biasa 

merekrut TKW yang ingin bekerja ke 

luar negeri dengan membayar uang 

untuk biaya paspor dan tes kesehatan 

sebesar Rp. 900.000”, tutur korban. 

Pada bulan berikutnya, korban 

diberangkatkan ke Jakarta untuk 

mendapatkan pelatihan dan 

pendidikan, pembuatan paspor dan 

pemeriksaan kesehatan. Setelah enam 

bulan dari sejak selesai pembuatan 

paspor, korban baru diberangkatkan 

ke Abu Dhabi dengan kontrak sebagai 

pelayan toko aksesoris handphone. 

Tetapi setibanya di Abu Dhabi, 

ternyata dipekerjakan sebagai Pekerja 

Rumah Tangga (PRT). 

Lain halnya dengan kasus di 

Kabupaten Cirebon seperti yang 

diceritakan seorang anak korban. 

Disebutkan bahwa lamanya di 

penampungan bervariasi, paling cepat 

1 bulan dan paling lama 7 bulan, tapi 

umumnya 2-3 bulan. Setelah visa turun 

dan para calon TKI berangkat, ada 

09

eberapa hal yang disepakati antara 

TKI dan PJTKI terutama persoalan 

pembayaran proses administrasi dan 

ini tergantung dari negara tujuan. 

Pembayaran proses administrasi 

sampai keberangkatan, biasanya 

dilakukan dengan pemotongan gaji. 

Tujuan Malaysia akan dipotong gaji 4 

bulan, sedangkan tujuan Singapura 

selama 7 bulan. Bila biaya tiket 

ditanggung sendiri maka tidak ada 

potongan. Tapi bila ditanggung PJTKI, 

akan dipotong 3 bulan, tujuan Kuwait 

dipotong gaji 2 bulan ditambah biaya 

sendiri, Uni Emiret Arab 2 bulan, dan 

Oman 2 bulan gaji. 

Penampungan calon TKI 

biasanya secara fisik sangat 

memprihatinkan. Kapasitas orang 

dengan luas ruangan sangat tidak 

memenuhi kelayakan. Calon TKW 

biasanya berdesakan. Fentilasi 

ruangan juga tidak layak. Para calon 

TKW mendapatkan perlakuan di 

penampungan seperti halnya tahanan. 

Mereka hanya boleh menerima tamu 

satu bulan sekali, lebih dari itu tidak 

diperbolehkan. Seperti yang 

diceritakan korban dari Indramayu; 

“Saya selama enam bulan di 

penampungan hanya diperbolehkan 

tiga kali pulang ke Indramayu. 

Keadaan di penampungan juga 

memprihatinkan, makan seadanya, 

tidak boleh keluar, boleh dikunjungi 

hanya sebulan sekali, boleh menerima 

telepon hanya pada hari minggu saja”, 

tuturnya. 

Jenis pelatihan dan pendidikan 

yang diterima oleh calon TKW sebatas 

pekerjaan rumah tangga dan bahasa, 

yaitu memasak, menyetrika, dan 

keahlian lain yang berhubungan 

dengan kegiatan rumah tangga. 

Padahal pekerjaan yang ditawarkan 

oleh sponsor dan PJTKI tidak mesti 

sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), 

Seperti yang diceritakan korban dari 

Indramayu, “Saya mendapatkan 

pelatihan bahasa, ketrampilan, masakmemasak, 

setrika, tata laksana meja 

makan di BLK selama seminggu”, 

akunya. Selama bertemu sesama calon 

TKW, korban mendapatkan informasi 

tentang kasus penyiksaan ataupun 

pelecehan seksual di tempat kerja. 

Proses penipuan sering terjadi di 

mulai dari para sponsor (calo) yang 

merayu dan mengajak para 

perempuan untuk bekerja ke luar 

negeri, kemudian menyerahkan 

kepada bos mereka (agen) dan agen 

akan menyerahkan lagi ke PJTKI. 

Kasus tersebut, seperti halnya dialami 

Nur (nama samaran). Keadaan 

ekonomi Nur yang terbatas, 

menyebabkan dirinya tidak mampu 

menanggung biaya proses 

pemberangkatan, mulai dari 

pengurusan surat-surat, paspor dan 

kesehatan yang jumlahnya sekira Rp. 

500 ribu, maka konsekuensinya, Nur 

harus mengganti biaya tersebut 

sebesar 2 bulan gaji, yang akan 

dipotong oleh PJTKI. Kasus ini banyak 

terjadi di beberapa desa di Kecamatan 

Ciwaringin Kabupaten Cirebon 

terutama TKW tujuan Arab Saudi dan 

Malaysia. 

Teknik rekruitmen dan 

pengurusan administrasi biasanya 

dilakukan sponsor bekerjasama 

dengan aparat desa. Cara itu dilakukan 

sebab banyak sekali manipulasi 

perubahan data calon TKW seperti 

umur. Hampir seluruh calon TKI di 

Desa Gintung pasti akan merubah 

umur, karena mayoritas calon TKI 

adalah lulusan SLTP yang rata-rata 

berumur 16-17 tahun. 

Penipuan yang dilakukan oleh 

PJTKI dan sponsor dianggap biasa oleh 

para calon TKW. Jenis penipuan yang 

dilakukan antara lain adalah 

manipulasi data alamat. Hal ini 

dilakukan biasanya terhadap calon 

TKW asal Indramayu dengan tujuan 

utama beberapa negara Timur Tengah, 

Saudi Arabia dan Kuwait. Negaranegara 

tersebut, tidak menyukai TKW 

asal Indramayu, Jadi biasanya calon 

TKI Indramayu dirubah alamatnya 

menjadi Cirebon. Begitu pun dengan 

umur. Umumnya, usia calon TKW 

lebih di mudakan, seperti dialami oleh 

ibu A (40 th), B (39 th). Usia keduanya 

dirubah masing-masing menajdi 39 

dan 35 tahun. Perubahan dilakukan 

sebab para majikan di Timur Tengah 

lebih menyukai TKW yang usianya 

berkisar antara 30-37 tahun. Bagi calon 

TKW, praktik manipulasi usia itu tidak 

dipersoalkan yang penting mereka bisa 

segera berangkat bekerja. Selain data 

alamat dan usia, surat nikahpun 

lumrah dipalsukan, seperti yang 

terjadi pada C (19) dan D (20). Ketika 

terdaftar menjadi TKI usia mereka baru 

17 tahun. Saat membuat paspor, 

keduanya ditolak pihak imigrasi 

dengan alasan belum cukup umur. 

Oleh PJTKI, C dan D dianjurkan 

memakai surat nikah orang lain. 

Praktik itu ternyata turut disaksikan 

oleh pihak KUA setempat. 

Selain penipuan oleh PJTKI, para 

TKW juga sering kali mengalami 

penipuan yang dilakukan oleh para 

calo transportasi di bandara 

kedatangan Soekarno Hatta, seperti 

dialami ibu D (30 th) dan Ibu S (43 th). 

Keduanya dipaksa membayar uang 

transportasi dari bandara sampai 

rumahnya (Cirebon) sebesar 1-2 juta. 

Padahal bila menumpang mobil PJTKI 

cukup mengeluarkan uang sebesar Rp. 

300 ribu. 

Selain penipuan, kekerasan 

majikan yang dialami oleh pekerja 

rumah tangga juga banyak terjadi. 

Korban biasanya hidup dalam kondisi 

memprihatinkan, misalnya, disekap 

dalam ruangan/rumah, bekerja di 

bawah ancaman, bekerja dengan jam 

kerja panjang dan tidak manusiawi, 

upah tidak dibayarkan, makanan tidak 

layak, kesehatan yang tidak terjamin, 

mengalami kekerasan fisik, diperkosa 

dan pelecehan seksual lainnya, atau 

ditipu untuk terus bekerja karena 

lilitan hutang. 

Kekerasan majikan seperti 

diceritakan korban TKW dari 

Indramayu. Pertama kali datang 

korban banyak diam karena sama 

sekali tidak bisa berbahasa Arab. 

Keesokan harinya korban langsung 

kerja. Tidak diberitahu sebelumnya 

apa yang dilarang hanya disuruh 

mematuhi segala perintah majikan. 

Ketika kerja majikan perempuan 

mengawasi dan membentak-bentak 

sambil melayangkan pukulan di 

kepala dengan menggunakan 

gulungan kabel dari gudang. Lagi-lagi 

pekerjaan terhambat dan tak kunjung 

selesai. Waktu habis untuk penyiksaan 

dan korban jadi lambat karena 

menangis kesakitan. Hatinya nelangsa 

tapi hanya bisa meratap. Selain karena 

pekerjaan yang tidak ada habisnya, 

hampir 24 jam non stop. Juga kondisi 

fisiknya yang babak belur dan 

makanan yang tidak layak. 

10

Ketika korban sedang 

menyetrika dan majikan perempuan 

tidak cukup puas dengan hasil 

setrikaan, sang majikan langsung 

mengambil setrika yang masih 

menyala lalu digosokkan dipaha, 

lengan, punggung dan tengkuk 

korban. Tiga kali korban mengalami 

kondisi kritis lantas dibawa berobat ke 

sebuah klinik. Tapi setelah diobati aksi 

penganiayaan itu masih terus 

berlanjut. Majikan laki-laki yang 

tadinya tidak ikut campur dengan 

urusan rumah tangga jadi ikut turun 

tangan gara-gara korban menyenggol 

gelas yang ada di dapur sehingga 

pecah berantakan. Padahal kondisi 

penglihatan korban saat itu sudah 

tidak normal tapi majikan tidak 

percaya dan malah melayangkan 

pukulan di kepala berkali-kali hingga 

kedua telinga korban remuk dan 

korban jatuh pingsan. 

Setiap kali penyiksaan korban 

mengalami luka serius. 3 kali korban 

terpaksa harus dibawa ke rumah sakit 

karena luka-lukanya parah sampai 

yang ke-4 kalinya dokter menyatakan 

bahwa syaraf-syaraf mata korban 

sudah tidak berfungsi lagi. Operasi 

pun, ternyata tidak membuahkan hasil. 

Akhirnya, korban dipulangkan dan 

dipaksa menandatangani perjanjian 

tidak akan menuntut ganti rugi 

apapun. Korban pulang ke Indonesia 

diantar oleh orang yang dibayar oleh 

majikannya sampai Bandara Soekarno 

Hatta. Pada awal tahun 2001 dengan 

dijemput oleh suami dan kakaknya, 

korban pulang dengan membawa uang 

sebesar 20 juta setelah bekerja selama 

16 bulan dengan resiko kehilangan 

penglihatan dan harus menanggung 

sakit dari luka-luka di seluruh 

tubuhnya. (Hasil wawancara dengan 

korban kekerasan dan suaminya 

Indramayu). 

Bentuk-bentuk Trafficking 

Secara umum untuk dapat 

melihat bentuk-bentuk perdagangan 

perempuan dan anak kita dapat 

mengidentifikasinya dengan beberapa 

hal, yaitu; mengacu kepada segala 

perilaku mencakup rekruitmen, 

pemindahan secara paksa atau jual beli 

atas diri (anak-anak) perempuan, di 

dalam maupun melewati batas-batas 

negara, dilakukan dengan 

menggunakan cara-cara yang tidak 

jujur dan licik, penipuan, paksaan, 

ancaman langsung maupun tidak 

langsung, kekerasan, dan 

penyelewengan kekuasaan. Semuanya 

bermaksud menempatkan (anak) 

perempuan di luar keinginan atau 

pengetahuannya, sebagai objek 

eksploitasi untuk mengeruk 

keuntungan. Masuk dalam istilah ini 

bukan saja prostitusi yang dipaksakan 

atau perdagangan seks, melainkan 

juga bentuk-bentuk eksploitasi lain, 

kerja paksa dan praktek perbudakan, 

termasuk penjualan anak dan 

perempuan sebagai pekerja domestik 

dan istri pesanan. Karakteristik utama 

lain dari perdagangan manusia adalah 

adanya perantara yang memainkan 

peran sentral. Perantara bisa individu 

maupun lembaga baik yang 

profesional maupun yang amatir. 

Dari gambaran di atas kita dapat 

mengidentifikasi perdagangan 

perempuan dan anak di kabupaten 

Cirebon dan Indramayu sesuai dengan 

karakteristiknya, yaitu : 

1. Anak-anak dan perempuan dewasa, 

tanpa persetujuan dan kehendak 

mereka dipekerjakan sebagai 

pekerja domestik. Seringkali 

sebelumnya mereka diberi janji-janji 

dan bujukan untuk disekolahkan, 

dipekerjakan di tempat lain, atau 

memperoleh gaji besar, misalnya 

bekerja sebagai pekerja rumah 

tangga. 

2. Kita dapat menyaksikan di sekitar 

kita terutama di daerah Indramayu 

dan Kabupaten Cirebon anak-anak 

dan perempuan berada di jalanan 

untuk menjadi peminta-minta, 

bahkan balita dan bayi pun ikut 

dilibatkan. Ada indikasi balita dan 

bayi itu diperdagangkan atau 

disewakan untuk keperluan 

mengemis. 

3. Anak-anak dan perempuan 

dieksploitasi untuk bekerja di 

tempat-tempat hiburan dan pabrikpabrik. 

4. Anak-anak dan perempuan 

dieksploitasi untuk bekerja di luar 

daerah atau luar negeri (buruh 

migran). 

5. Anak-anak dan perempuan banyak 

yang dipaksa untuk menjadi pelacur 

atau “dilacurkan”, bahkan oleh orang 

tuanya sendiri, seperti kasus yang 

terjadi di Indramayu. 

6. Perdagangan perempuan untuk 

perkawinan trans-nasional, banyak 

terjadi di Indramayu, ketika 

Pertamina mulai beroperasi 

mengeksplorasi tambang minyak, 

banyak orang memasok perempuan 

kepada orang-orang Jepang sebagai 

pekerja untuk dikawini dengan 

jangka waktu yang ditentukan. 

Trafficking untuk Pekerja Domestik 

Kasus perdagangan perempuan 

dan anak yang banyak terjadi di 

beberapa daerah di sekitar Kabupaten 

Cirebon dan Indramayu umumnya 

adalah buruh migran untuk pekerjaan 

domestik (pekerja rumah tangga). 

Realitas itu, bisa terjadi dengan mudah 

karena ada faktor pendorong, yaitu, 

kesulitan ekonomi keluarga, putus 

sekolah, serta harapan besar orang tua 

agar anak tidak lagi menjadi 

tanggungan mereka. Misalnya, salah 

satu desa di Kecamatan Panguragan, 

yang dianggap oleh masyarakat 

desanya sendiri sebagai desa yang 

paling banyak memberangkatkan 

tenaga kerja wanita ke luar negeri dan 

daerah. Dari jumlah penduduk sekitar 

7.000 orang dengan rincian 4.000 

perempuan dan 3.000 laki-laki, sekitar 

600 atau 15% perempuan di sana 

bekerja sebagai TKW di luar negeri dan 

luar daerah. Di desa ini, tingkat 

pendidikan penduduknya rata-rata 

SD, dan mayoritas bekerja sebagai 

buruh tani dan pemulung barangbarang 

bekas. Maka sangat wajar jika 

banyak penduduk desa tersebut 

terutama perempuannya yang bekerja 

ke luar daerahnya bahkan sampai ke 

luar negeri. 

Kasus lain adalah kasus di salah 

satu desa di wilayah Kecamatan 

Ciwaringin Cirebon. Wawancara 

dilakukan dengan dua mantan TKI. 

Keduanya berangkat ke luar negeri 

ketika berumur 16 tahun dengan 

pendidikan lulusan SLTP. Nur (nama 

samaran) pertama kali berangkat ke 

Yordan tahun 1999 kontrak kerja 2 

tahun dengan Gaji yang diterima 

sebesar $ 125 US. Kemudian berangkat 

lagi ke Jeddah 2 tahun dengan gaji 

sebesar Rp. 1.3 juta. Diakui Nur, 

11

motivasi bekerja ke luar negeri dipicu 

persoalan ekonomi keluarga, dan ingin 

meringankan beban orang tua 

membiayai sekolah adik-adiknya. Elis 

(nama samaran) pertama kali 

berangkat untuk bekerja berusia 17 

tahun ke negara Oman dengan gaji 

sebesar 500 Real. 

Atau kasus di Indramayu, korban 

menjadi TKW atas kemauan sendiri, 

didorong oleh keinginan membangun 

rumah, meningkatkan kehidupan 

keluarga dan tergiur karena melihat 

banyak para mantan TKW yang sukses. 

Sebenarnya suami korban melarang 

tapi korban tetap pergi. Calo yang 

merekrutnya adalah orang desanya 

sendiri, yang menginformasikan 

tentang persyaratan untuk menjadi 

TKW yaitu dengan membayar uang 

sebesar Rp. 900 000, negara tujuannya 

adalah Abu Dhabi, kerja sebagai 

pelayan toko aksesoris HP. Tidak ada 

informasi mengenai gaji, jam kerja, 

jaminan sosial, dll. Tidak ada informasi 

tentang hak cuti, bahkan Tidak ada 

informasi kapan dia akan berangkat. 

Trafficking untuk Tujuan PSK 

Ana (nama samaran), gadis usia 

16 tahun warga Kecamatan Sukahaji- 

Indramayu berangkat ke Jakarta atas 

ajakan seorang sponsor/calo (tetangga 

desanya sendiri) yang menjanjikan 

korban pekerjaan di Singapura 

menjadi pelayan sebuah restoran. Di 

Jakarta Ana di tempatkan di sebuah 

penampungan tenaga kerja 

perempuan yang akan berangkat ke 

luar negeri. Alamat dan nama PT yang 

menampungnya Ana tidak ingat. 

Selama di penampungan dia 

mengikuti beberapa proses, 

diantaranya pembuatan paspor, cek 

kesehatan, latihan masak-memasak, 

mencuci, setrika, dan les bahasa 

Inggris. “Waktu di penampungan saya 

dipaksa memotong rambut sampai 

pendek bahkan cepak, katanya orang 

Singapura hanya menyukai pekerja 

yang rapi dan bersih”, kata Ana. Tidak 

lebih dari dua minggu korban 

diterbangkan ke Singapura bersama 3 

perempuan lainnya. Sesampainya di 

Singapura korban dijemput oleh 

seorang laki-laki yang bernama Hong 

Hue yang ternyata adalah majikan lakilakinya. 

Berdasarkan keterangan calo 

yang menawarinya kerja, Ana akan 

dipekerjakan di sebuah restoran. Tapi, 

korban malah dibawa ke sebuah 

rumah tangga dan harus melakukan 

pekerjaan mulai mengasuh bayi, 

membersihkan 7 kamar mandi, sampai 

merapikan delapan kamar tidur dan 

seluruh ruangan lain. 

Dalam bekerja Ana diawasi terus 

oleh majikan perempuan. “Kalau 

mencuci kamar mandi saya diharuskan 

menggosok lantai dengan 

menggunakan pembersih lantai yang 

sangat keras dan panas sehingga 

menyebabkan jari-jari tangan dan kaki 

saya melepuh”, tuturnya. Banyaknya 

pekerjaan tersebut, menyita hampir 18 

atau 20 jam sehari. Sehingga waktu 

istirahat yang dimiliki korban sangat 

terbatas. Korban juga tidak diberi 

waktu melakukan ibadah sholat. 

Sebenarnya korban ingin berontak atas 

kerja yang terlalu berat, kurang 

istirahat, tidak adanya waktu sholat 

dan perlakuan lain yang yang memeras 

tenaga dan perasannya. Tapi korban 

tidak tahu harus berbuat apa, sebab 

kemampuan bahasa Inggris korban 

sangat terbatas. Hingga dua bulan 

kemudian majikan tiba-tiba 

memutuskan untuk memulangkan 

Ana ke PT di Jakarta. Lagi-lagi 

tidak ada yang bisa diperbuat oleh 

korban. 

Tiba di Bandara korban langsung 

dijemput oleh seorang petugas PT yang 

dulu memberangkatkanya. Di PT 

korban dibentak-bentak karena 

dianggap telah merugikan. Pihak PT 

menyebutkan majikan korban minta 

ganti rugi atas ketidakbecusan 

kerjanya. Kemudian korban disuruh 

menandatangani surat kontrak/ 

perjanjian yang isinya tidak sempat 

dibaca. Baru dua hari kemudian Ana 

mendengar dari salah seorang 

temannya, bahwa dalam surat 

perjanjian Ana berhutang kepada PT 

sejumlah 10 juta. Untuk melunasinya, 

Ana harus bersedia dipekerjakan di 

Batam. Akhirnya korban diterbangkan 

ke Batam diantar oleh seorang pria. 

Tiba di Batam korban di inapkan di 

sebuah kamar hotel melati. Di sana 

sudah ada tiga orang gadis lain, yakni 

N, Dar dan M. asal Surabaya. Berbeda 

dengan Ana, ketiga gadis itu memang 

dari awal sudah ditawari untuk 

menjadi pelayan kafe di Batam. Setelah 

dua malam ada seorang pria yang 

dipanggil “J” menjemput mereka 

dengan mobil Panther. Setelah hampir 

tiga jam perjalanan korban tiba 

disebuah rumah panggung. Di sana, 

mereka disambut oleh perempuan 

berusia sekitar 45 tahun bernama tante 

Er dengan sangat ramah. Dia 

memberikan satu tas yang berisi baju, 

perlengkapan rias dan aksesoris 

kepada korban dan ketiga gadis lainya. 

Dikatakan bahwa tas itu adalah 

perlengkapan kerja yang harus 

digunakan meraka. 

Hari pertama korban kerja di 

sebuah kafe malam, tugasnya adalah 

mengantarkan minuman ke meja-meja. 

Hari berikutnya, korban diminta 

menemani tamu laki-laki. Korban 

menolak tapi diancam akan dijual 

kalau tidak mau menuruti perintah 

tante. Hampir 6 bulan korban ditekan 

untuk bekerja melayani laki-laki 

hidung belang. Setiap korban 

mengemukakan keinginannya untuk 

pulang selalu Tante Er menyebutkan 

jumlah hutang yang harus dibayar oleh 

korban sebesar 10 juta. Jumlah itu, 

sebagaimana tercantum dalam surat 

persetujuan yang ditandatangani 

korban ditambah dengan biaya yang 

sudah dikeluarkan untuk transpor 

makan dari Jakarta ke Batam serta 

Biaya perlengkapan kerja. 

Setelah 6 tahun korban baru bisa 

melunasi hutang-hutangnya dan 

sedikit tabungan untuk biaya pulang. 

Korban pulang dengan menanggung 

rasa malu, merasa diri kotor dan tidak 

berarti. Korban sempat khawatir 

bahwa keluarga dan masyarakat tidak 

akan menerimanya kembali. Kini 

korban kerja di sebuah pabrik konveksi 

di Tanggerang, hidup bersama seorang 

pria baik hati yang membantunya 

menatap masa depan. Rumah tangga 

yang dibinanya sejak 3 tahun lalu kini 

telah dikaruniai seorang putri. Tapi 

masih dengan sisa trauma yang 

membayanginya dan mungkin tidak 

akan terlupakan sepanjang hidupnya. 

Peristiwa itu sudah berlalu 9 tahun 

yang lalu, tapi perih dan pedih masih 

tersisa di lubuk hatinya yang paling 

12

dalam. (seperti yang diceritakan korban 

kepada penulis). 

Mamluah, warga Kecamatan 

Bongas Kabupaten Indramayu 

menceritakan kasus perdagangan 

perempuan dan anak yang ada di 

desanya. “Di sini ada yang sampe gila 

gara-gara disuruh orang tuanya kerja 

sebagai PSK di Jakarta. Ketiga 

kakaknya sebenarnya telah 

diprostitusikan oleh Ibunya sendiri- 

Dia itu yang bungsu tapi mengadakan 

perlawanan atas perintah orang 

tuanya, sampe sekarang tidak bisa 

dajak bicara, ya kayak orang linglung 

gitu. Orang tuanya sih enak nggak 

kerja menunggu kiriman anakanaknya 

yang kerja tidak benar di 

Jakarta. Perhiasannya banyak, 

pakaiannya bagus, sombong-tidak 

tahu anaknya tersiksa. Kalau ada calo 

yang datang menawar anaknya ya 

ibunya itu yang membuat harga, 

bahkan sampe ikut mengantar ke 

Jakarta. Dan begitu lho kok dia bangga 

serta sama sekali tidak merasa malu”, 

tutur Mamluah. 

Dari cerita korban dan informasi 

lain di masyarakat, kita dapat 

mengetahui ada realitas perdagangan 

perempuan dan anak terjadi di sekitar 

kita. Kita bisa melihat bersama, bahwa 

pada dasarnya kebanyakan tidak ada 

keinginan korban menjadi PSK. Tapi 

kondisi yang memaksa sehingga 

korban melakukan itu. Pada awalnya 

korban berniat bekerja untuk 

membantu orang tuanya, namun dia 

ditipu dan dipaksa oleh pelaku yang 

memperjualbelikan mereka untuk 

dijadikan PSK. 

Data Kepolisian 

Dari data Reskrim Polres Cirebon 

diketahui bahwa Polres Cirebon belum 

pernah sekalipun menangani kasus 

perdagangan manusia. Polres hanya 

sering menangani kasus penipuan 

yang menimpa para calon tenaga kerja 

wanita. 

Berbeda dengan Polres Cirebon, 

Polres Indramayu dalam kurun tahun 

2002-2003 mencatat 19 kasus 


(trafficking in women and children) 

dengan 61 orang korban berusia 

antara 14 sampai 25 tahun. 

Masih menurut keterangan pihak 

Polres Kabupaten Indramayu, kasus 

yang dilaporkan itu hanyalah 50% dari 

kasus yang sebenarnya terjadi di 

masyarakat Indramayu. Banyak kasus 

lain yang menimpa perempuan dan 

anak di Indramayu yang diproses di 

tempat kejadian. Sehingga jumlah di 

atas belum cukup mewakili dari 

keseluruhan warga perempuan 

Indramayu yang sebenarnya menjadi 

korban perdagangan perempuan dan 

anak. 

Temuan di lapangan juga 

menunjukkan banyak kasus yang tidak 

dilaporkan kepada kepolisian dan 

dibiarkan tidak diproses. Di 

Kecamatan Sukra terdapat 2 kasus 

trafficking yang dibiarkan tidak 

diselesaikan secara hukum karena 

masyarakat pesimis terhadap proses 

penyelesaiannya. Mereka sudah cukup 

menerima dengan kembalinya korban 

ke rumah walaupun ada yang harus 

ditebus dengan sejumlah uang. Di 

Kecamatan Bongas ada 4 kasus yang 

juga diabaikan sebagai kasus trafficking 

yang menyebabkan salah seorang 

korban stress karena pelakunya adalah 

orang tua korban. Di Kecamatan 

Arahan tidak diketahui pasti berapa 

jumlah kasus, masalahnya menjadi 

kabur karena prilaku trafficking itu 

sudah sedemikian mengakar dengan 

pola hidup kebanyakan masyarakat 

setempat. Di wilayah itu, seolah-olah 

telah menjadi kesepakatan tidak 

tertulis bahwa mereka tidak perlu 

mempersoalkan orang lain melakukan 

apa, yang terpenting tidak 

mengganggu keamanan masyarakat. 

Kemananan dalam pemahaman 

masyarakat hanya kondisi tidak 

adanya kerusuhan, kekerasan fisik dan 

tindak kriminal. 

Rekomendasi dan Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

bisa direkomendasikan beberapa hal, 

sebagai berikut: 

1. Karena masyarakat tidak menyadari 

apa yang mereka alami dan terjadi 

pada sebagian orang bahwa itu 

adalah perdagangan manusia, maka 

diperlukan upaya penyadaran 

publik secara sistematis dan 

terorganisir terutama pada 

masyarakat korban atau yang rentan 

dijadikan korban; 

2. Pada tataran eksekutif dan legislatif 

ditemukan belum ada kesadaran 

akan adanya tindakan perdagangan 

manusia di tengah masyarakat, 

sehingga diperlukan upaya 

penyadaran kritis tentang 

perdagangan manusia dan 

menumbuhkan komitemen untuk 

memberantas perdagangan 

manusia; 

3.Karena belum ada kebijakan 

pemerintah daerah yang khusus 

menangani perdagangan manusia 

maka perlu upaya advokasi 

kebijakan publik yang melindungi 

dan berpihak pada korban atau yang 

rentan dijadikan korban. 

4. Perlu dibuat PERDA Perlindungan 

korban trafficking dan penghapusan 

tindak trafficking sebagai wujud 

keberpihakan pemerintah terhadap 

masyarakat yang tertindas; 

5. Karena baik Kabupaten Cirebon 

maupun Indramayu adalah 

masyarakat yang menempatkan 

agama sebagai panglima dalam 

kehidupan mereka maka masyarakat 

pesantren, kaum agamawan, perlu 

merumuskan langkah-langkah 

konkrit dalam rangka melakukan 

pencerahan yang mencerahkan; 

6. Masyarakat pesantren yang masih 

dianggap sebagai lokus sosiologis 

dalam tatanan masyrakat Cirebon 

dan Indramayu harus diberdayakan 

untuk bisa melakukan perubahan 

sosial terutama dalam 

pemberantasan perdagangan 

perempuan dan anak; 

7. Karena perdagangan perempuan 

dan anak adalah tindak kejahatan 

yang menodai kehormatan dan 

keluhuran kemunusiaan maka 

semua pihak baik masyarakat, 

pemerintah, masyarakat korban, 

aparat penegak hukum, legislatif, 

media, akademisi, jaringan profesi 

harus dengan tegas menyatakan 

perang terhadap tindak 

trafficking.***** 

13

Kebijakan Pemerintah Daerah 

terhadap 

Kasus Trafficking 

enakar seberapa besar 

komitmen PEMDA 

MCirebon-Indramayu 

dalam menyelesaikan masalahmasalah 

sosial terutama persoalan 


tidaklah mudah. Terkait pula, 

misalnya dengan hambatan teknis 

ketika menelusuri data dan 

informasi kebijakan. Apalagi soal 

anggaran, tidak jarang data APBD 

sulit diakses dengan alasan tidak 

untuk dipublikasikan. Di Kabupaten 

Cirebon, misalnya kita akan cukup 

kesulitan menginput data kebijakan 

PEMDA setempat terkait 

perdagangan perempuan dan anak, 

baik perlindungan maupun 

rehabilitasi. 

Secara umum, “Political Will” 

PEMDA terhadap kepentingan 

perempuan bisa dilihat dari 

kebijakan-kebijakan di Daerah yang 

ditelorkan. Apakah Perda-perda dan 

APBD sudah mencerminkan 

keberpihakan kepada perempuan 

ataukah belum. 

Minimnya Kebijakan Yang 

Berpihak 

Fenomena maraknya praktik 

yang mengarah pada tindakan 

trafficking di wilayah Indramayu, 

tampaknya belum direspon serius 

PEMDA setempat. Kebijakan 

PEMDA terkait perlindungan 

perempuan, --baru tercermin pada 

SK Bupati No. 2260.05/2002 perihal 

pembentukan FKPP (Forum 

Komunikasi Perlindungan 

Perempuan) dan SK Bupati No. 

42/2003 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Rekruitmen CTKI 

(Calon Tenaga Kerja Indonesia)---. 

Itupun kedua SK tersebut, belum 

secara konkret mengatur trafficking. 

SK pertama menyangkut 

pembentukan FKKP, dikeluarkan 

tidak lain sebagai respon positif atas 

maraknya kasus kekerasan terhadap 

perempuan baik berupa 

pemerkosaan, poligami, 

perselingkuhan suami, 

penganiayaan, dan juga trafficking. 

Dalam operasionalnya, FKPP 

diketuai langsung oleh Kesra 

Pemberdayaan Perempuan PEMDA 

Indramayu. Dalam kerja-kerjanya 

FKPP melakukan pola jejaring 

dengan Ormas, OKP, LSM untuk 

melatih konselor-konselor di tingkat 

kecamatan serta sosialisasi lewat 

media radio. Persoalan trafficking 

yang begitu komplek belum cukup 

ditanggulangi dengan pembentukan 

FKKP lewat SK Bupati No. 

2260.05/2002, apalagi sokongan 

dana bagi program-program FKKP 

relatif minim. Problem itu bisa 

menghambat kerja-kerja dan 

program-program FKKP di 

lapangan. 

Sementara itu, Kebijakan 

Pemerintah Indramayu berupa SK 

Bupati No. 42/2003 Tentang Tata 

Cara pelaksanaan rekruitmen calon 

TKI terlihat belum komprehensif. 

Disebutkan bahwa Calon Tenaga 

Kerja Indonesia (CTKI) adalah 

masyarakat Indramayu yang sudah 

menandatangani surat perjanjian 

kerja. Batasan definisi itu, tentu saja 

menimbulkan masalah tersendiri. 

Sebab pada realitasnya, jumlah CTKI 

yang mendaftar atau direkrut 

kebanyakan belum memiliki Job 

Order. Sementara, meskipun dalam 

SK Bupati, juga dicantumkan 

kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh PJTKI. Namun, tidak 

secara jelas saksi-sanksi terhadap 

PJTK yang tidak memenuhi 

kewajibannya secara konkret 

disebutkan. Sehingga peluang PJTKI 

melakuan penyimpangan masih 

terbuka lebar. Selain itu, tidak 

adanya sistem kontrol yang jelas 

terhadap realiasi peraturan SK 

Bupati No. 42/2003, memungkinkan 

kebijakan itu akan mengalami 

distorsi ketika diterapkan. 

Terdapatnya ketimpangan 

serupa, terlihat juga pada PERDA 

No. 05 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

PERDA itu menyebutkan 

tentang hak-hak jaminan kerja dan 

perlindungan bagi tenaga kerja 

menyangkut soal kesehatan, 

kesusilaan, keselamatan, moril kerja, 

dan segala hal yang menyangkut 

martabat manusia. Sementara, disisi 

lain pasal-pasal yang memuat sanksi 

sebagai konsekuensi logis bila hakhak 

pekerja tidak dipenuhi pihak 

yang berkewajiban tidak ditemukan. 

Kepincangan itu bisa memicu 

terbukanya peluang hak-hak pekerja 

relatif dikesampingkan. 

Ketimpangan-ketimpangan di 

dalam SK Bupati No. 42/2003, SK 

Bupati No. 2260.05/2002, dan 

PERDA No. 05 tahun 2003, 

menunjukkan belum komprehensifnya 

kebijakan-kebijakan yang 

diberlakukan PEMDA. Dari sisi 

politis, sekaligus menunjukkan 

14

masih lemahnya komitmen PEMDA 

terhadap persoalan trafficking. 

Kondisi itu, perlu disikapi, misalnya 

lewat pengkajian yang mendalam 

terhadap kebijakan PEMDA oleh 

berbagai elemen masyarakat. 

Dengan begitu, ke depan aspirasi dan 

gagasan yang mengacu pada 

kebutuhan real bagi kepentingan 

perlindungan perempuan dan anak 

bisa terakomodir. 

Krusialnya PERDA Khusus 

Meskipun kasus trafficking 

sudah menjadi fenomena umum 

yang terjadi di wilayah Indramayu 

dan Cirebon, tapi sampai saat ini 

kedua PEMDA tersebut belum 

memiliki PERDA khusus yang 

mengatur Penghapusan 

Perdagangan Perempuan dan Anak. 

Berbagai program kerja yang 

mengarah pada upaya penanggulangan 

trafficking, seperti 

program-program FKPP dalam 

bentuk pelatihan konselor, 

kampanye anti kekerasan terhadap 

perempuan, serta rekruitment 56 

relawan konseling PPTKLN (Pos 

Pelayanan Tenaga Kerja Luar 

CERITA DUKA RUSMINI 

TKW asal Indramayu yang Buta Seumur Hidup 

itemui di rumah sederhana di 

desanya di Kabupaten 

Indramayu beberapa waktu Dlalu, wanita itu terlihat tegar. Rusmini, 

sosok istri yang semula begitu keras 

berkemauan merubah nasib 

keluarganya, kini hanya bisa terpaku 

pasrah. Terlihat, raut mukanya tidak 

begitu mengisyaratkan kesedihan 

berlarut-larut. Pengalaman pahit 

menjadi TKW 4 tahun lalu, 

dianggapnya sebagai “nasib”. 

Anggapan “Takdir”; seolah mampu 

memupuskan segalanya. Baginya, 

derita kehidupan pahit itu tidak perlu 

terlalu lama dipendam. “Buat apa larut 

terlalu dalam kepedihan, toh hal itu tidak 

bisa merubah keadaan” selorohnya. 

Walaupun kini, matanya buta, terlihat 

Rusmini begitu lugas bercerita perihal 

pengalaman getirnya ketika menjadi 

TKW di Abu Dhabi. 

Harapan Penghidupan Lebih Baik 

Dituturkan Rusmini, bermula 

pada pertengahan tahun 1999, dirinya 

berniat menjadi TKW ke luar negeri. 

Bersamaan beberapa perempuan sedesanya, 

Rusmini daftar lewat calo 

yang biasa merekrut calon TKW. 

Bermodal Rp 900 000, sebagai dalih 

untuk biaya paspor dan tes medical, 

Rusmini dijanjikan berangkat. Saat itu, 

tidak ada informasi perihal jumlah gaji, 

jam kerja, hak cuti, maupun jaminan 

sosial. Bahkan ketentuan waktu 

keberangkatannya pun tidak pernah 

ada kepastian yang jelas. 

Bulan berikutnya, Rusmini 

diberangkatkan ke Jakarta untuk 

dilatih, sekaligus mengurus 

pembuatan paspor dan cek medical. 

Semula kepergian Rusmini ditentang 

suaminya. Namun, karena desakan 

kebutuhan biaya membangun rumah, 

tidak urung Rusmini nekad berangkat. 

Waktu itu, baginya tidak ada pilihan 

lain, biarpun harus meninggalkan 

anaknya yang baru berumur 3,5 tahun. 

”Saya ingin membangun rumah, terus 

terang saya tergiur karena banyak 

mantan TKW lain sukses”, katanya. 

Enam bulan sejak pengurusan 

paspor rampung, Rusmini 

diterbangkan ke Abu Dhabi dengan 

kontrak sebagai pelayan toko aksesoris 

handphone. Namun, tiba di sana 

Rusmini justru malah dipekerjakan 

sebagai pekerja rumah tangga (PRT). 

Baginya tidak masalah, bayangan 

kehidupan yang lebih baik begitu kuat 

tertanam. 

Bekerja Tidak Luput dari Siksaan 

Di sebuah apartemen milik 

majikan beranak lima, Rusmini bekerja 

bersama TKW asal Kaliwedi 

Kabupaten Cirebon. Rekan sekerjanya, 

akhirnya tewas terjatuh. Ia meloncat 

dari jendela memakai Sprei ketika 

berusaha melarikan diri. Soal mayat 

rekannya yang naas itu, Rusmini 

mengaku tidak pernah tahu menahu. 

Sejak hari-hari pertama bekerja, 

Rusmini kerapkali mendapati cacimaki 

majikan. Teguran majikan tidak 

hanya lewat ucapan dalam bahasa 

yang tidak pernah dipahami Rusmini. 

Lebih parah lagi, kekesalan Majikan 

ditumpahkan dengan pukulan besi 

dan kabel, tendangan, setrikaan serta 

berbagai bentuk penganiayaan lain. 

“Saya kerja full time 24 jam, tanpa istirahat 

cukup dan makan layak, ditambah majikan 

seringkali marah-marah dan mudah sekali 

memukul”, aku Rusmini. Selama itu, 

Rusmini mengalami depresi mental 

dan penderitaan fisik luar biasa. 

Diakuinya, penganiayaan tidak 

hanya diperbuat majikan perempuan, 

majikan laki-laki turut menyiksanya. 

Akibat dianiaya terus-menerus, 

Rusmini harus kehilangan 

penglihatannya. Tidak hanya itu, 

hampir di seluruh tubuhnya dipenuhi 

luka bekas setrikaan dan pukulan, 

bahkan kedua telinganya nyaris putus. 

Dalam kurun 16 bulan, Rusmini 

sempat tiga kali mengalami kondisi 

kritis. Kondisi badan yang tampak 

lemah, tidak membuat majikannya 

mengurangi penyiksaan. “Dalam 

kondisi kritis ke-4 kalinya, Dokter di sana 

menyatakan syaraf-syaraf mata saya sudah 

Bersambung ke hal. 19 

15

Persepsi Keagamaan yang Kondusif 

terhadap Kejahatan Trafficking 

Berkaca pada Pandangan Tokoh Agama di Cirebon dan Indramayu 

asyarakat Cirebon- 

Indramayu dikenal 

Mreligius. Bukan saja, 

karena mayoritas warganya muslim. 

Historis kemunculan Islam di 

wilayah pesisir utara yang identik 

dengan ketokohan Syeh Syarif 

Hidayatullah turut berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial-kultural 

dan laku keagamaan Wong Cerbon 

dan Dermayu yang cenderung 

Islami. 

Pada wilayah publik, kebijakankebijakan 

Pemda Kabupaten Cirebon 

dan Indramayu secara normatif tidak 

terlepas dari kerangka nilai-nilai 

religi. Setidaknya, Pemda Cirebon 

telah mengeluarkan Perda kewajiban 

siswa muslim SD agar menyertakan 

ijazah Madrasah Diniyah (MD) 

untuk melanjutkan ke tingkat SLTP. 

Ketentuan sama, juga diterapkan 

Pemda Indramayu. Bahkan Bupati 

setempat, sempat menyerukan agar 

warga perempuan berbusana jilbab 

saat beraktivitas di sekolah, kampus, 

atau ketika bekerja di instansi 

pemerintah maupun swasta. 

Identitas religiusitas 

masyarakat Cirebon-Indramayu, 

juga bisa dilihat dari tersebarnya 

pesantren. Di kedua wilayah itu, 

Pesantren merupakan komunitas 

berbasis religius yang mengakar kuat 

dan berpengaruh. Pesantren 

memiliki fungsi strategis dalam 

transformasi sosial-kultural disana. 

Seringkali, Kyai-kyai, santri, ataupun 

ustadz jadi rujukan dalam menyikapi 

berbagai tata laku kehidupan terkait 

urusan ibadah maupun muamalah. 

Soal kasus perdagangan perempuan 

dan anak misalnya, disikapi 

masyarakat Cirebon-Indramayu 

tidak terlepas dari persepsi agama. 

Praktik trafiking dianggap bentuk 

perbudakan baru; dimana hukum 

Islam dengan tegas melarangnya. 

Sayangnya, penolakan itu belum 

dibarengi pemahaman masyarakat 

yang cukup terhadap proses, modus 

maupun unsur-unsur perdagangan 

perempuan yang mengarah praktik 

trafficking. Kondisi itu, menimbulkan 

rendahnya sensitifitas masyarakat 

ketika melihat persoalan-persoalan 

trafficking di sekitarnya terjadi. 

Dalam konteks peran pada 

wilayah transformasi sosial-kultural, 

pesantren dengan ketokohan kyai 

diyakini secara signifikan bisa 

membuka pemahaman dan 

kesadaran kritis masyarakat 

Cirebon-Indramayu terhadap 

persoalan trafficking. 

Perempuan dan Posisi yang 

Dipersalahkan 

Tokoh-tokoh agama dan 

masyarakat Cirebon beranggapan 

bahwa sebagai istri perempuan 

dilarang agama pergi ke luar rumah. 

Apalagi harus menjadi TKW. Sebab, 

akibat buruk dari keluarga 

ditinggalkan oleh istri, tidak sedikit 

suami berpoligami atau ayah 

memperkosa anak kandungnya 

sendiri. “Kewajiban perempuan 

sebenarnya adalah di dalam rumah 

mengurus suami dan anakanaknya”. 

tutur KH. Marzuki Ahal 

pengasuh Pesantren di Babakan 

Ciwaringin. Menurutnya Agama 

jelas melarang perempuan bekerja di 

luar rumah apalagi sampai jauh ke 

luar negeri. Kalaupun keluar rumah, 

perempuan tidak boleh sendiri harus 

didampingi semuhrim tambahnya. 

Lebih luas, tokoh agama lain, 

H. Muntahob, dari PP. Tahsinul 

Akhlak Winong-Cirebon 

menyatakan bahwa persoalan TKW 

bukan sebatas hukum boleh atau 

tidak wanita bekerja di luar negeri. 

Namun, menurut dia harus dilihat 

juga bagaimana fenomena 

merebaknya TKW turut 

berpengaruh terhadap 

perkembangan masyarakat saat ini 

baik secara sosial, ekonomi maupun 

budaya. Selain itu, terbatasnya 

perlindungan terhadap TKW 

dianggap sebagai persoalan lain. 

“agama tidak menghukumi TKW, 

tapi masalahnya para TKW tidak 

memperoleh jalan keluar serta 

perlindungan dari sisi agama”, 

tuturnya. 

Posisi perempuan yang 

dipersalahkan, setidaknya masih 

menjadi pijakan pemikiran ketika 

melihat persoalan TKW. Sebut saja, 

kasus-kasus TKW diperkosa 

majikan, tindak kekerasan atau 

kompensasi gaji tidak dibayar, 

dianggap beberapa tokoh agama dan 

masyarakat Cirebon dan Indramayu 

akibat ulah wanita yang melanggar 

larangan ketentuan agama. Bagi 

mereka, keharusan istri cukup 

beraktivitas di wilayah domestik. 

Anggapan itu tercermin misalnya 

dari pendapat salah seorang aktivis 

perempuan kampus Universitas 

Wiralodra (UNWIR) Indramayu. 

Dikatakan, TKW yang bekerja di luar 

negeri berarti menyalahi kodratnya 

sebagai seorang istri yang 

seharusnya melayani suami. 

16

“Tanggung jawab mencari nafkah 

adalah kewajiban suami”, 

ungkapnya. 

Pandangan serupa, juga 

disampaikan DR. H. Abdullah Ali, 

Dosen STAIN Cirebon dalam surat 

kabar lokal Cirebon, edisi Rabu 27 

Okt 04 lalu. DR. H. Abdullah Ali 

menyebutkan bahwa mengacu 

syariat Islam keberadaan TKW 

sangat bertentangan. Kedudukan 

sorang istri adalah ibu rumah tangga 

yang bila keluar rumah saja harus 

seizin suami. Seorang istri yang 

menjadi TKW, jelas tidak akan bisa 

menjalankan fungsinya sebagai ibu 

rumah tangga dengan baik. Hal itu 

menurut Abdullah Ali, telah 

menyalahi aturan syari'at Islam, 

karena telah mengganggu dan 

merusak keharmonisan hubungan 

dalam berumah tangga. 

Di sisi lain, korban TKW yang 

ditipu, disiksa, dilecehkan dan 

diperlakukan tidak adil, maupun 

wanita yang diprostitusikan 

dianggap sebagai “takdir” dan 

sebuah keniscayaan dari setiap 

pilihan pekerjaan. “Sudah nasib mbak, 

wong kerja baka beli untung ya apes, 

takdir kuwun" (sudah nasib mbak 

orang kerja kalau tidak untung ya 

apes--red). Itu resiko pekerjaan” 

ungkap Sanardi (38) warga desa 

Sukahaji Indramayu. 

Tampak, pandangan 

religiusitas yang masih dangkal dan 

literal menjadi fenomena umum di 

masyarakat Cirebon-Indramayu. 

Meskipun dalam praktek sosial 

kemasyarakatan tidak jarang 

menimbulkan distorsi. Namun, 

pemahaman tekstual seringkali 

dianggap mutlak kebenarannya. 

Sementara, upaya rekonstruksi 

pemikiran, kritisi dan reinterpretasi 

justru masih menuai kendala dan 

resistensi luar biasa. 

Terbatasnya Peran Kyiai 

Bagi warga di beberapa wilayah 

di Cirebon seperti di Desa Kroya dan 

Desa Karanganyar Kecamatan 

Panguragan atau Desa Gintung 

Kecamatan Ciwaringin, bekerja 

sebagai TKW adalah hal lumrah. Hal 

sama juga terjadi di kabupaten 

Indramayu. Di sana beberapa 

wilayah ditengarai sebagai lokus 

trafficking, seperti kecamatan Bongas, 

Gabus, Cikedung, Sukra, dan 

Arahan. 

Berbeda dari realitas itu, 

beberapa kyai dan ustadz setempat 

mengungkapkan ketidak 

setujuannya terhadap perempuan 

yang menjadi TKW. Alasan mereka 

cenderung didasarkan pada sebuah 

argumentasi agama, yakni wanita 

dilarang keluar rumah bila tidak 

dibarengi muhrim. Penolakan Kyai 

dan Ustadz itu, baru sebatas sikap. 

Kenyataannya, belum ada upaya 

serius dari perspektif agama untuk 

merubah kecenderungan yang 

terjadi. Selama ini, peran Kyai dan 

ustadz, lebih pada posisi sebagai 

tokoh berpengaruh terbatas pada 

wilayah penguatan moril-spiritual. 

Karena status ketokohan mereka 

misalnya; kerapkali para kyai 

dimintai do'a oleh para calon TKW 

agar mereka bisa berangkat dan 

berhasil di perantauan. KH. Badawi, 

tokoh keagamaan Desa Gintung, 

Ciwaringin-Cirebon, 

mengungkapkan dirinya seringkali 

didatangi calon TKW untuk dimintai 

do'a. “Selain saya do'akan, juga 

biasanya saya memberikan nasihat 

kepada mereka agar berhati-hati dan 

bisa menjaga diri”, ujarnya. 

Di desa tersebut, jika para calon 

TKW berada di penampungan atau 

sudah terbang ke negara tujuan, 

maka keluarganya mengadakan do'a 

selamatan dan pengajian Yasinan 

selama seminggu sampai sebulan. 

Dalam praktiknya, kebiasaan 

selamatan tidak terlepas dari 

peranan tokoh Kyai setempat. 

***n.zaman/aam 

17

UU PENGHAPUSAN 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

ekerasan terhadap 

perempuan, sudah 

berlangsung lama sejak Ksejarah bangsa ini bergulir. 

Meskipun demikian, isu kekerasan 

terhadap perempuan belum menjadi 

perhatian publik secara luas. Hal ini 

dipicu oleh persepsi bahwa kasuskasus 

tindak kekerasan terhadap 

perempuan seringkali terjadi di 

wilayah domestik-privasi, sehingga 

pihak lain tidak bisa terlibat 

intervensi. Persoalan kekerasan yang 

lebih banyak mengorbankan 

perempuan itu jarang terungkap. 

Terlihat dari data sebuah penelitian 

di Indonesia (dari catatan sebuah 

lembaga di Jakarta) yang 

menyebutkan temuan mengejutkan, 

bahwa --dari 171 kasus kekerasan 

atau penganiayaan terhadap istri---, 

hanya 17 korban (10%) yang 

melaporkan kasusnya kepada polisi. 

Bahkan sangat sedikit dari jumlah itu 

yang perkaranya kemudian 

dilanjutkan secara hukum. 

Rumitnya, kondisi itu ditambah 

dengan belum tersedianya piranti 

UU yang representatif sebagai acuan 

untuk melindungi perempuan dari 

tindak kekerasan, sekaligus 

membuat pelaku jera, dan bisa dijerat 

secara hukum. 

Perjalanan Panjang RUU Anti 

KDRT 

Upaya Komunitas perempuan 

dalam menggolkan UU 

Penghapusan KDRT (awalnya Anti 

KDRT) tidak dilalui mulus. 

Melainkan lewat proses perjuangan 

panjang yang melelahkan. Bahkan, 

kisah pahit banyak menyelimuti 

perjuangan mereka. Gerakan yang 

dimotori oleh Komnas Perempuan 

dan didukung oleh banyak NGO 

pendampingan perempuan korban 

kekerasan se-Indonesia ini akhirnya 

membuahkan hasil RUU Anti KDRT 

tidak urung dibahas juga, beberapa 

saat sebelum Presiden Megawati 

lengser. 

UU tersebut bagian dari 

gerakan penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan (KTP) di 

Indonesia. Wilayah domestik dinilai 

sebagai area yang lebih banyak 

menyimpan kasus KTP tanpa proses 

penegakkan hukum yang adil bagi 

korban. Banyak pihak menganggap 

di dalam rumah adalah ruang private, 

bukan ruang publik sehingga sulit 

disentuh hukum positive. 

Sebaliknya, UU Anti KDRT ini akan 

menyeret seluruh pelaku KTP di 

dalam “rumah”, dan melindungi 

korban dari berbagai bentuk 

kekerasan. 

Akhirnya, setelah melewati 

proses panjang, secerca harapan 

keadilan bagi perempuan di negeri 

inipun mulai bergulir. Dimulai 

penyampaian surat dan naskah RUU 

Perlindungan terhadap Korban 

KDRT oleh Presiden Megawati 

Soekarno Putri awal Juli 2004 lalu 

kepada Pimpinan DPR. Presiden 

sekaligus menunjuk Menteri 

Pemberdayaan Perempuan sebagai 

wakil eksekutif untuk membahasnya 

bersama-sama DPR. Saat itu, 

meskipun melegakan kalangan 

aktivis perempuan, namun seperti 

diungkapkan Ketua Komnas 

Perempuan, Kamala Chandrakirana; 

--masa tugas DPR yang mau berakhir 

sempat memicu kekhawatiran 

aktivis pembahasan RUU akan 

menuai kendala--, bahkan bisa 

mentah kembali di tangan DPR baru 

nanti. (Kompas; 03/07/2004). Setelah 

satu bulan lebih, --tepatnya Senin 

(23/8) oleh Panitia Khusus Komisi 

VII DPR RI bersama Menteri 

Pemberdayaan Perempuan Sri 

Redjeki Sumaryono, akhirnya RUU- 

Anti KDRT tak urung dibahas juga. 

Eksekutif dan DPR sepakat, RUU 

dibahas secara maraton dengan 

target 08 September naskah akhir 

sudah ditandatangani. Bahkan Sri 

Redjeki pada kesempatan itu, 

menyatakan keseriusan eksekutif 

dalam soal mengundangkan RUU 

tersebut. “Saya minta masyarakat dan 

pers mengikuti perkembangan 

pembahasan dan memberi masukan 

kepada pemerintah untuk 

penyempurnaanya”, katanya. 

(Kompas; 25/08/2004) . 

Rapat lanjutan pembahasan 

RUU Penghapusan KDRT di tingkat 

Pansus antara pemerintah dan 

Komisi VII DPR, Senin (30/08) 

malam, memutuskan 39 sisa bab dan 

pasal masuk daftar inventarisasi 

masalah (DIM) untuk dibahas dalam 

rapat Panitia Kerja (Panja). Hal lain 

yang masuk dalam DIM adalah 

mengatur kewenangan pengadilan 

soal perlindungan korban, perintah 

perlindungan bagi korban, 

pembuktian dalam perkara KDRT, 

gugatan dan ganti rugi oleh korban 

sampai saksi bagi pelaku korban 

(Kompas, 01/09) 

Peluang Pelaku Dijerat, Lebih 

Terbuka 

Dalam pembahasan pasal demi 

pasal RUU Anti KDRT, berjalan 

lamban dan alot. Namun, di tengah 

alotnya pembahasan RUU Anti 

KDRT, pada Minggu (05/09) satu 

terobosan di bidang hukum telah 

diambil, --berupa lolosnya ketentuan 

tentang pembuktian kasus kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT)--; 

yakni perihal keterangan saksi 

korban ditambah satu alat bukti yang 

sah keterangan saksi, ahli, petunjuk, 

18

surat dan keterangan terdakwa 

sudah bisa membuktikan terdakwa 

pelaku KDRT. “Langkah ini 

merupakan respon positif terhadap 

kebutuhan kasus dalam KDRT yang 

langka dan unik karena sifatnya yang 

domestik (pribadi). Ini juga sekaligus 

memberikan proteksi kepada korban atau 

saksi”, komentar praktisi hukum Rita 

Kolibonso, SH., LLM. (Kompas, 

06/08). Menanggapi pasal yang 

memprioritaskan kesaksian korban, 

kelompok perempuan yang terdiri 

atas 60 organisasi pendukung RUU 

anti KDRT seperti Smita 

Notosusanto (CETRO), Kamala 

Candra Kirana (KOMNAS 

PEREMPUAN), Ratna Batara Munti 

(Koordiantor Jangka PKPT) dan 

lembaga aktivis perempuan lainya, 

mendesak DPR agar 

mengesahkannya. Secara 

keseluruhan mereka juga meminta 

Panja RUU Penghapusan KDRT 

mempertahankan pasal-pasal 

substansial yang sudah mereka 

usulkan dalam draf. (Kompas; 

04/09). 

Walaupun pada beberapa pasal 

tercatat sebagai kemajuan tersendiri, 

tapi beberapa hal sempat 

dipersoalkan oleh anggota Komisi 

VII DPR, --seperti tidak seluruhnya 

dalam rumusan pasal-- dicantumkan 

minimal hukuman yang bisa 

dijatuhkan kepada terdakwa--. 

Pengaturan penjatuhan hukuman 

minimal oleh hakim dinilai bisa 

menghindarkan penjatuhan 

hukuman memadai kepada 

terdakwa sehingga dirasa tak adil 

bagi korban. Terkait soal ini, Rita 

Kalibonso menyatakan tidak 

disebutkannya hukuman minimal 

akan membuat banyak kasus seperti 

perkosaan dan kekerasan seksual 

lain hanya mendapat hukuman 

percobaan atau hukuman penjara, 

--terlalu jauh dari hukuman 

maksimal yang bisa diberikan-- 

.(Kompas; 08/08). 

RUU KDRT ke Sidang Paripurna 

Setelah selama dua minggu 

dibahas dalam rapat Komisi, 

akhirnya Komisi VII DPR pada Rabu 

(08/09) malam, sepakat membawa 

RUU Penghapusan KDRT ke sidang 

Paripurna. Ketentuan baru yang 

masuk RUU adalah dicantumkannya 

larangan atas marital rape 

(Pemaksaan hubungan seks secara 

tidak wajar atau dengan cara tak 

disukai) pada pasal 46. Sementara, 

usulan agar RUU memberikan batas 

minimal hukuman bagi semua 

tindak pidana KDRT tidak sempat 

dibahas. (Kompas; 09/09) . 

UU Penghapusan KDRT pada 

dasarnya, dibuat memang untuk 

mencegah agar setiap orang berfikir 

ulang sebelum melakukan kekerasan 

kepada pihak lain--. Terkait upaya 

peningkatan kepedulian itu, --pasal 

15 RUU Penghapusan KDRT yang 

memuat ketentuan bahwa setiap 

orang yang melihat, mendengar, 

atau mengetahui terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga; 

disebutkan wajib untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana dan 

membantu korban KDRT--. Selain 

itu, kewajiban pemerintah adalah 

bertanggungjawab dalam upaya 

pencegahan KDRT. Juga pemerintah 

harus berkoordinasi dengan instansi 

terkait, lembaga sosial untuk 

penghapusan KDRT, memberi 

informasi dan pendidikan 

pencegahan KDRT, sekaligus 

menetapkan standar dan akreditasi 

pelayanan sensitif gender. Pada 

pasal 16, RUU mengatur kewajiban 

polisi menangani laporan KDRT 

sekaligus bekerjasama dengan 

tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan 

pembimbing rohani mendampingi 

korban. Adapun, menyadari fakta 

bahwa korban sering tidak berani 

melapor, RUU dalam pasal 26 

menentukan bahwa korban bisa 

memberikan kuasa kepada keluarga 

atau pihak lain untuk melapor ke 

Polisi. (Kompas; 11/08). 

Setelah melewati proses 

pembahasan cukup pelik, baik di 

tingkat komisi maupun di tingkat 

paripurna, RUU Pencegahan KDRT, 

pada 14 September 2004 akhirnya 

resmi disyahkan. UU yang kemudian 

dikenal dengan UU Penghapusan 

KDRT No. 23 Tahun 2004 itu, 

--merupakan bentuk konkret respon 

negara terhadap maraknya kasuskasus 

kekerasan terhadap 

perempuan--. Sebagai political will 

Negara ; UU tersebut lahir sebagai 

upaya meminimalisir terjadinya 

tindak kekerasan di wilayah 

domestik rumah tangga, yang 

selama ini nyaris sulit tersentuh 

bahkan dalam proses hukum 

sekalipun. ***add. 

Cerita Duka Rusmini sambungan dari hal 15 

tidak berfungsi lagi sehingga harus 

dioperasi”, tuturnya. Namun, bukannya 

dioperasi, Rusmini malah 

dipulangkan. Ia dipaksa 

menandatangani perjanjian tidak akan 

menuntut ganti rugi apapun. 

Pulang dengan Menanggung Derita 

Kepulangan Rusmini pada awal 

tahun 2001 ke Indonesia menyisakan 

kepedihan yang mendalam. Dirinya 

membawa uang sebesar 20 juta, hasil 

jerih payah bekerja selama 16 bulan. 

Bila dihitung, nilai uang itu tidak 

sebanding pengorbanannya. Selain 

mengalami kebutaan, Rusmini harus 

menanggung beban sakit dari lukaluka 

di sekujur tubuhnya. Belum lagi 

tekanan psikologis yang dialaminya. 

Tiba di Indonesia, korban berobat 

di Rumah Sakit di Jakarta atas biaya 

asuransi Tenaga Kerja. Sementara, 

Pihak Pemda, Disosnaker Indramayu 

sendiri, baru mengetahui kasus yang 

menimpa Rusmini dari informasi 

pihak media (Trans TV) dan LSM yang 

membantu mengadvokasi. Walaupun, 

akhirnya Rusmini selamat bisa 

berkumpul kembali bersama 

keluarganya, tapi kini dirinya harus 

rela menanggung cacat kebutaan 

seumur hidup.*****Aam/add. 

19

SEMINAR dan WORKSHOP 

Prospek Pendidikan dan Kesehatan 

di Indramayu 

ahmina-Institut Cirebon, 

CESDA-LP3ES dan NZAID, 

pada Senin, 26 Juli 2004 lalu, Fbertempat di Hotel Prima, Jl. D.I 

Panjaitan Kav. 19 No.85 Indramayu, 

menyelenggarakan seminar sehari 

bertema “Prospek Pendidikan dan 

Kesehatan di Indramayu; Problem dan 

Tantangan”. Seminar menghadirkan 3 

pembicara, Burhanuddin dari LP3ES, 

Faqihuddin A.K. dari Fahmina, dan 

Ahmad Syadili dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Indramayu. 

Kegiatan itu diikuti sekira 60 

orang dari berbagai pihak baik Pemda 

(Dinas Pendidikan dan Kesehatan 

Kabupaten Indramayu), akademisi, 

mahasiswa, pers, praktisi pendidikan, 

pesantren, LSM dan masyarakat 

umum. Namun, disayangkan anggota 

dewan dan Kepala Dinas Pendidikan 

dan Dinas Kesehatan berhalangan 

hadir. 

Dalam paparan, Burhanuddin, 

menyebutkan bahwa kondisi 

pendidikan di Indonesia saat ini masih 

belum mencerminkan keberpihakan 

pada rakyat kecil, apalagi sampai pada 

kondisi bebas biaya atau gratis. Pihak 

sekolah masih menarik berbagai 

pungutan. Pihak pemerintah sendiri, 

sepertinya tidak bisa berbuat banyak. 

Namun demikian, mengacu hasil 

penelitian LP3S, Burhanudin menilai 

kualitas pendidikan di Pulau Jawa 

relatif lebih baik, bila dibandingkan 

dengan di luar Jawa. “Serendahrendahnya 

mutu pendidikan di 

Indramayu, masih lebih baik bila 

dibandingkan dengan pendidikan di NTT 

maupun Papua” katanya. Di kedua 

daerah itu, menurut Burhanuddin 

penduduknya tersebar 

diberbagai wilayah, 

sehingga sekolahsekolah 

umum masih 

kurang. Bahkan, di 

Papua masih sangat 

sedikit sekali 

masyarakat yang 

memperoleh pendidikan 

dan kesehatan 

tambahnya. 

Ahmad Syadili 

dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Indramayu, 

lebih banyak berbicara 

soal kebijakan-kebijakan 

Pemda Indramayu 

terkait pendidikan. 

Syadili melihat Pemda 

Indramayu sudah cukup 

peduli terhadap dunia 

pendidikan. Perhatian 

Pemda menurutnya 

dibuktikan lewat 

dikeluarkannya Renstra 

Wajar Dikdas 2008. Soal ketentuan 

biaya pendidikan, Bupati telah 

mengeluarkan surat edaran (SE) 

mengenai DSB yang besarannya tidak 

boleh melebihi Rp. 400.000,- untuk SD, 

Rp.600.000,- bagi SMP dan Rp. 

700.000,- untuk siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Dari segi 

anggaran, dana bagi sektor pendidikan 

di Indramayu relatif tinggi mencapai 

40%. Selain itu, menurut Syadili, 

Bupati Indramayu melalui 

kebijakannya telah mengeluarkan 

Perda No 2 tahun 2003 terkait 

kewajiban mengikuti pendidikan 

Madrasah Diniyah Awwaliyyah 

(MDA) bagi pelajar SD yang akan 

melanjutkan ke jenjang berikutnya. 

Faqihuddin Abdul Kodir, selaku 

pembicara berikutnya menuturkan 

pengalaman Fahmina dalam 

20

mengadvokasi kebijakan publik di 

Kota Cirebon. Sebagaimana hasil 

investigasi yang dilakukan oleh temanteman 

Fahmina, Faqih menyebutkan 

bahwa Pemda Kota Cirebon hanya 

menganggarkan 6% dari total APBD 

bagi sektor pendidikan. Dari data 

tahun 2004, diketahui sekitar 2100 anak 

usia sekolah tidak bisa melanjutkan 

pendidikan karena tidak bisa 

membayar pungutan sekolah 

tuturnya. 

Seminar kali ini, diakhiri dengan 

menghasilkan beberapa rekomendasi, 

yakni : Pertama, Kegiatan mengkritisi 

dan mengadvokasi kebijakan Pemda 

Indramayu hendaknya terus 

dilakukan. Kedua, Ketika melakukan 

penelitian hendaknya jangan hanya 

mengambil data dari pihak Pemda saja, 

tapi juga dari masyarakat, LSM serta 

praktisi pendidikan. Dan Ketiga, 

Kegiatan seminar ini hendaknya 

mengeluarkan atau memutuskan 

solusi atau rekomendasi yang 

disampaikan kepada Pemda 

Indramayu. 

Sebagai tindak lanjut dari 

Seminar Sehari bertema “Prospek 

Pendidikan dan Kesehatan di 

Indramayu; Problem dan Tantangan", 

pada hari Senin, 26 Juli 2004, maka 

selanjutnya selama 3 hari mulai 

tanggal 27 sampai 29 Juli 2004 

dilangsungkan kegiatan 

workshop. 

Secara umum rangkaian 

kegiatan seminar dan 

workshop, selain bertujuan 

sebagai pendalaman 

pemahaman tentang HESB 

(Hak Ekonomi Sosial dan 

Budaya) khususnya hak 

pendidikan dan kesehatan, 

juga diarahkan untuk 

melakukan penyusunan 

rancangan panduan 

monitoring hak pendidikan 

dan kesehatan di Indramayu, 

serta menyusun pula 

metodeloginya. 

Workshop melibatkan 

20 orang peserta yang terdiri 

dari 5 orang dari LP3ES, 5 

orang dari Fahmina-institute 

dan 10 peserta lainnya berasal 

dari berbagai elemen masyarakat di 

Indramayu meliputi akademisi, 

mahasiswa, wartawan, masyarakat 

biasa, LSM dan praktisi pendidikan. 

Mengenal Lebih Jauh tentang HAM 

Selama tiga hari peserta 

workshop larut dalam eksplorasi dan 

sharing pengalaman tentang HAM 

serta bagaimana melakukan 

monitoring terhadap implemetasi 

HAM oleh Fahmina dan LP3S yang 

akan dikonsentrasikan di wilayah 

Indramayu. Kegiatan pendalaman 

dipandu oleh fasilitator Harry 

Wibowo dari Project Director Human 

Right Education For Journalist & Media 

Practicioners LSPP. 

Dalam kegiatan pendalaman, 

yang lebih banyak diwarnai diskusi, 

Harry Wibowo memfasilitasi peserta 

workshop untuk mengetahui secara 

umum tentang HAM. Beberapa hal 

atau konsep terkait HAM, sempat 

dibahas, di antaranya tentang 

batasan definisi antara hak dan 

kewajiban, DUHAM dalam konteks 

posisi hukum hak-hak manusia, dan 

prinsip-prinsip HAM seperti 

universitalitas, non diskriminasi, tak 

terpisahkan (inalienability), tak 

terenggutkan (indivisbility) dan 

saling tergantung (indepedency). 

Pada kesempatan itu, konsep 

kebebasan berpendapat sebagai hak 

asasi manusia juga dibahas. Terkait 

soal itu, diketahui bahwa kebebasan 

bisa dibatasi dengan alasan; Pertama, 

untuk keamanan nasional dan 

ketertiban umum. Kedua, untuk 

kesehatan dan moral masyarakat 

(publik) (misalnya, dikenakan sensor 

untuk pornografi). Ketiga, untuk 

menghormati hak dan reputasi orang 

lain, dan keempat ketika dalam 

keadaan darurat/perang. 

Pemetaan Langkah Monitoring 

Selanjutnya, workshop HAM 

diarahkan juga pada agenda rencana 

monitoring HAM yang rencananya 

akan difokuskan di wilayah 

Indramayu. Pada sesi ini, peserta 

hanya dikhususkan dari Fahmina 

dan LP3ES yang seluruhnya 

berjumlah 10 orang. 

Dalam Forum, kedua lembaga 

sepakat untuk bekerjasama dalam 

kerja-kerja monitoring HAM di 

Indramayu. Secara lebih rinci, teknis 

dan metode analisis monitoring, 

serta strategi advokasi dan rencana 

tindak lanjut pada kesempatan itu 

dirumuskan secara bersama dipandu 

Harri Wibowo. **MR/add. 

21

Edi Sudiana: 

Pemda Indramayu 

sudah Merespon atas Maraknya Kasus Trafficking 

Beberapa wilayah Indramayu dikenal luas sebagai lokus kasus-kasus trafiking, khususnya eksploitasi 

gadis-gadis bagi industri Seks Komersial. Mengacu data Polres Indramayu, --dalam kurun tahun 2002-2003 

tercatat 19 kasus penjualan gadis dengan 61 orang korban berusia antara 14 sampai 25 tahun--. Mereka 

diperjualbelikan sebagai PSK dibeberapa kota besar di pulau Jawa, Batam, Riau, Palembang, bahkan 

Malaysia. Para korban dihargai berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp.1.300.000. Diduga kuat, masih 

banyak kasus-kasus lain yang tidak terungkap. 

Namun, maraknya kasus-kasus trafiking tampaknya belum disikapi serius. PEMDA Indramayu belum 

memiliki “politikal will” yang jelas dalam menyikapi kasus-kasus trafiking sehingga bisa ditekan. Setidaknya, 

kebijakan khusus dari PEMDA agar para pelaku yang terlibat dalam jaringan trafiking menjadi jera dirasa 

mendesak. Bagaimana keseriusan PEMDA Indramayu terhadap penanganan persoalan trafiking ini? Berikut 

wawancara Aam Azmiah dari Blakasuta dengan Edi Sudiana, Kesra Pemberdayaan Perempuan PEMDA 

Indramayu sekaligus Ketua FKPP (Forum Komunikasi Perlindungan Perempuan), pada Jum'at 17 

September 2004 lalu. 

Apa latar belakang FKKP dibentuk? 

FKKP (Forum Komunikasi Perlindungan 

Perempuan) dibentuk sebagai respon atas 

maraknya kasus kekerasan terhadap 

perempuan baik berupa pemerkosaan, 

poligami, perselingkuhan, penganiayaan dan 

traffiking. FKKP dibentuk tahun 2002 lewat 

SK Bupati No. 2260.05/2002. Dalam 

operasionalnya FKKP diketuai langsung oleh 

Kesra Pemberdayaan Perempuan PEMDA 

Indramayu. 

Apa progam FKKP sekarang? 

Setiap minggu FKKP rutin mengisi 

talkshow di radio membahas tema seputar 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

termasuk juga persolaan trafiking. FKPP 

sendiri terkait soal trafiking tidak melakukan 

kerja teknis. Kita berjejering dengan temanteman 

LSM, PKK, Pramuka, Karang Taruna, 

GOW (Gabungan Organisasi Wanita), serta 

organisasi-organisasi keagamaan 

perempuan seperti Fayatat-NU dan Aisiyah- 

Muhammadiyah. 

Bentuk kerjasamanya seperti apa? 

Kita koordinasi untuk mengadakan 

konseling di beberapa kecamatan yang 

ditengarai sebagai lokus trafiking. Beberapa 

jejaring FKKP secara teknis bergerak 

melakukan penanganan langsung terhadap 

kasus-kasus trafiking yang ada di 

masyarakat. Ya... mereka kita honor 

seadanya sebab FKPP sendiri belum 

memiliki dana yang memadai. Sementara 

dari APBD untuk program pemberdayaan 

perempuan hanya dialokasikan dana sebesar 

40 juta setahun. 

Berarti termasuk kecil, apa pihak PEMDA 

sendiri tidak melihat bahwa persoalan 

perempuan semisal kekerasan, 

pelecehan, KDRT, atau trafiking telah 

menjadi persoalan khusus di Indramayu? 

Kita sama-sama sudah tahu, bupati 

sendiri saya lihat cukup memiliki komitmen 

terhadap masalah-masalah kekerasan 

perempuan, termasuk trafiking dengan 

membentuk FKKP. FKKP sendiri sudah 

mencanangkan beberapa program dan di 

antaranya sudah kita realisasikan, seperti 

beberapa waktu lalu FKKP mengemas acara 

Kemping Pramuka se- Kabupaten Indramayu 

yang melibatkan sekitar 3000 siswa diisi 

dengan sosialisasi trafiking. Kami juga 

menggelar spanduk anti trafiking yang 

kemudian ditandantangani oleh peserta. 

Pada level PEMDA sendiri, bagaimana 

keseriusannya terhadap persoalan 

trafiking? 

Saya menilai bupati cukup serius dalam 

soal itu. Buktinya anggaran pendidikan 

dialokasikan dari APBD sebesar 23%. Sebab 

memang setelah diidentifikasi akar persoalan 

trafiking adalah rendahnya tingkat 

pendidikan. Bahkan bupati sendiri, tidak 

segan-segan turun langsung untuk 

memonitor realisasi dana pendidikan 

tersebut, selain juga dibentuk Badan 

Pengawas Khusus (BPK). 

Jika persoalan trafiking dilihat secara 

luas, maka akan terkait pula dengan 

persoalan ketimpangan sistem dan struktur, 

Bagaimana upaya legislasi sebagai 

perwujudan “Good Will” dan 

keberpihakan PEMDA Indramayu 

terhadap perempuan ? 

Untuk upaya legislasi, PEMDA lewat 

BAPPEDA akan melakukan hearing dengan 

DPRD. Untuk itu kita menguatkan jejaring 

dengan berbagai elemen masyarakat, 

Ormas, dan LSM guna bersama-sama 

mendesak DPRD tentang pentingnya 

legislasi yang khusus menangani persoalanpersoalan 

perempuan termasuk trafiking 

sebagai salah satu agenda utama. Soal 

alokasi dalam APBD sendiri, --kita pesimis 

bahwa persoalan perempuan akan 

diprioritaskan. 

Soal terbatasnya dana, apa yang 

dilakukan oleh FKKP sendiri ? 

FKKP bekerjasama dengan Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Indramayu, misalnya dengan 

mengalokasikan dana bantuan bagi 

perawatan korban kekerasan perempuan. 

Persoalan trafiking terkait pula dengan 

power persepsi agama dalam kehidupan 

masyarakat, di Indramayu sendiri apakah 

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat 

yang berbasis pemahaman keagamaan 

sudah pernah dilakukan ? 

Sementara ini, saya belum pernah 

melihat ke arah itu. ****** 

22

Oleh : Mansur 

Maraknya kasus trafficking (perdagangan perempuan dan 

anak) akhir-akhir ini berawal dari adanya anggapan yang hanya 

memandang perempuan sebagai obyek dan benda mati. 

Perempuan, dalam konteks ini dianggap sebagai barang komoditi 

yang bisa dipindah-pindahkan untuk diperdagangkan dengan cara 

memanipulasi, mengeksploitasi dan bahkan menjualnya secara 

paksa. 

Dalam prakteknya, 'perdagangan perempuan' ini 

menyangkut segala perilaku yang melingkupi rekruitmen, 

pemindahan secara paksa dan atau jual beli, atas diri perempuan, 

di dalam maupun melewati batas-batas negara, dengan 

menggunakan cara-cara tidak jujur, atau menipu, mengancam 

secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan 

menempatkan perempuan di luar keinginan atau 

sepengetahuannya. 

Yang masuk dalam istilah 'perdaganan perempuan', tidak 

saja pelacuran yang dipaksakan atau perdagangan seks, 

melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi lain, kerja paksa dan 

praktek perbudakan, termasuk penjualan perempuan sebagai 

pembantu rumah tangga atau isteri simpanan. 

Agama manapun, termasuk Islam tentu tidak merestui 

praktek-praktek 'perdagangan' seperti ini. Tetapi kita tidak 

sepantasnya menyalahkan mereka yang menjadi korban 

'perdagangan' tersebut sebagai perempuan yang tidak berakhlak 

dan tidak bertanggung jawab. Karena mereka adalah korban, dari 

sebuah sistem sosial yang tidak pernah memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk bisa hidup layak sebagai manusia yang 

memiliki harga diri. 

Kebodohan dan kemiskinan perempuan, seringkali menjadi 

penyebab utama dan membuat mereka menjadi rentan terhadap 

praktek-praktek perdagangan atau trafficking. Karena itu, 

kemandirian ekonomi perempuan dan pendidikan perempuan 

menjadi suatu keharusan untuk diprioritaskan. Baik pada tingkat 

keluarga, masyarkat, maupun kebijakan negara di pusat dan di 

daerah. 

Islam adalah agama yang senantiasa menebarkan 

rahmatan lil 'alamin dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 

Islam melarang dan menentang keras berbagai tindakan yang 

melanggar hak-hak kemanusiaan termasuk praktik-praktik 

perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Hal ini 

sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt: "Dan sungguh 

telah Kami muliakan anak-ana Adam (manusia)" (QS, al-Isra, 17: 

70). 

Kalau diamati secara cermat, Perdagangan perempuan dan 

anak pada dasarnya bukan masalah baru dalam konteks 

peradaban umat manusia. Ini adalah masalah purba yang 

dimodernisasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah legal, benar, 

dan sesuai dengan trend peradaban manusia kontemporer. 

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, yang sering disebut 

dengan masyarakat jahiliyah, praktik-praktik yang merendahkan 

martabat kemanusiaan ini sudah terjadi. Di mana manusia yang 

lemah diperbudak oleh meraka yang kuat dan berkuasa, 

perempuan diperlakukan sebagai barang yang diwariskan, dikubur 

hidup-hidup karena menanggung malu (aib), dipertukarkan 

dengan kepentingan tertentu, dijadikan pemuas nafsu seksual 

bagi para pembesar dan pemenang perang, dan dijadikan budak 

yang dapat diperjual-belikan oleh siapapun yang memiliki uang 

dan kekuasaan. 

Setelah Islam datang yang dibawa oleh Muhammad, 

berbagai bentuk perlakuan yang merendahkan derajat 

kemanusiaan tersebut sedikit demi sedikit dihapuskan. Islam 

datang dengan membawa derajat kesamaan tanpa membedakan 

manusia berdasarkan ras, etnis dan jenis kelamin. Sistem 

perbudakan dihapus, martabat perempuan diangkat dan 

disejajarkan dengan laki-laki. 

Kasus-kasus perdagangan manusia yang sudah terungkap 

di media sudah cukup banyak, apalagi jika digabungkan dengan 

yang tidak terungkap akan banyak sekali jumlahnya. Kasus-kasus 

ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk: Pertama, 

Perdagangan anak untuk dipekerjakan di jermal (lepas pantai); 

Kedua, Perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pekerja 

domestik. Seringkali, awalnya para perempuan atau anak 

dijanjikan untuk disekolahkan dengan gratis, atau perempuan 

akan memperoleh gaji besar, padahal mereka dipekerjakan dalam 

wilayah domestik (pembantu di dalam rumah), tanpa persetujuan 

dan sepengetahuan mereka; Ketiga, Perdagangan untuk dijadikan 

pengemis. Fenomena pengemis yang terjadi di pinggir jalan atau di 

lampu merah, banyak sekali dari mereka yang dikoordinir oleh 

seseorang yang dengan paksa merekrut anak-anak, bahkan bayi, 

dan perempuan untuk mengemis di jalan-jalan; Keempat, 

Perdagangan untuk peredaran narkotika dan obat-obat terlarang; 

Kelima, Perdagangan anak/perempuan untuk dipekerjakan 

sebagai pekerja seks. Dalam suatu penelitian, hampir 30 % dari 

pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak yang berumur di 

bawah 18 tahun, yang pasti direkrut dengan cara paksa, atau 

melalui penipuan yang terorganisir. Bahkan, yang sudah 

dewasapun, kebanyakan dari mereka terjerumus karena jeratan 

para pelaku perdagangan manusia (trafficking); Keenam, 

Perdagangan perempuan untuk kepentingan 'perkawinan palsu' 

antar negara, hanya untuk pemuasan nafsu belaka; dan Ketujuh, 

Perdagangan melalui adopsi palsu untuk kepentingan yang sama 

sekali tidak jelas, dan tidak menguntungkan korban. 

Kasus perdagangan manusia di atas memerlukan komitmen 

yang tegas dari seluruh komponen masyarakat, terutama para 

penegak hukum. Jika tidak, maka korban yang jatuh akan terus 

bertambah. Hari ini orang lain, esok mungkin tetangga kita, 

saudara, atau mungkin kita sendiri yang menjadi korban. 

Kemanusiaan kita memang sedang diuji, apakah kita mampu 

mengatasinya atau malah melanggengkannya. Trafficking menjadi 

sebuah ancaman besar bagi nilai-nilai kemanusiaan kita. 

Dan bagi para pelaku trafficking ingatlah akan pesan Nabi 

Saw yang menyatakan bahwa: “Diantara orang yang menjadi 

musuh Allah di akhirat nanti, adalah orang yang mempekerjakan 

buruh, menerima manfaat darinya, tetapi ia tidak memberikan 

upahnya (yang semestinya)” [HR, Muslim]. 

23

blakasuta 07.pdf - Fahmina Institute

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?