10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

Langkah Kesembilan
sekarang inipun menjadi berhati hati ketika berhadapan dengan
kedua isu tersebut.
Memang pernah pemerintah pusat melalui Dirjen P2PL yakni
almarhum Dokter Abednego membuat surat keputusan tentang
Penggunaan kondom 100% di Lingkungan Pelacur. Surat keputusan
itu mengundang protes dari Gubernur Jawa Timur yang merasa
tidak terikat oleh surat keputusan itu kalau tidak ada persetujuan
atau perintah dari Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan itu
akhirnya hanya tinggal surat keputusan tanpa ada satupun daerah
lokalisasi di Indonesia yang melaksanakan surat keputusan
tersebut.
Apa yang bisa dipelajari dari Surat Keputusan Dirjen yang tidak
implementaitif itu? Pertama, kebijakan penggunaan kondom 100%
dari dirjen dibuat tergesa-gesa dengan tidak melibatkan orang-orang
dan aparat yang terlibat dalam masalah tersebut. Kedua, kebijakan
itu tidak dibuat melalui proses politik yakni proses legislasi yang
dibuat oleh eksekutif maupun legislative. Ketiga, karena itu isunya
kemudian hanya menjadi isu teknis medis semata. Orang-orang
diluar kesehatan merasa tidak berurusan dan terlibat masalah
tersebut. Padahal aparat setempat terutama Muspika di lingkungan
pelacuran menempati posisi strategis dalam pelaksanaan PPK 100%.
Pada merekalah kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan PPK 100%
dapat dijalankan.
Karena itu sekarang kita perlu berbesar hati untutk mau memulai
proses yang belum kita lalui bersama yakni proses politik untuk
kerja legislasi. Kelompok konsevatif sebaiknya tidak kita musuhi
tetapi kita ajak bersama sama untuk menanggulangi HIV/AIDS.
Untuk mengurangi sensitifitas para eksekutif dan legislatif maka
perlu ada gerkan masyarakat yang mendukung adanya legislasi
untuk melindungi warga negara yang sakit maupun yang sehat
termasuk didalamnya kebijakan tentan PPK 100%
-Ditulis oleh; Esti/ Hotline Surabaya
67