10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK<br />
Pada Mulanya Kita Semua Alergi Politik<br />
Pada awalnya, penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> di Indonesia<br />
dikembangkan berdasarkan paradigma kesehatan modern yang<br />
berusaha bekerja profesional berdasarkan bukti-bukti yang ada.<br />
Selain itu pendekatan yang dilakukan masih sektoral, medis ’oriented’<br />
dan belum terpadu dengan mengandalkan kerja Lembaga<br />
Swadaya Masyarakat di lapangan. Sebagai contoh: Departemen<br />
Kesehatan memfokuskan diri pada surveilans di lingkungan<br />
kelompok perilaku resiko tinggi sedangkan Lembaga Swadaya<br />
Masyarakat diarahkan untuk melakukan pencegahan di lingkungan<br />
kelompok perilaku resiko tinggi dengan terutama utnuk program<br />
kampanye, pemasaran dan distribusi kondom. Anehnya kedua<br />
institusi itu hampir tidak pernah bertemu untuk berkoordinasi.<br />
Akibatnya yang terjadi bukan kerja sinergi tapi malah menempatkan<br />
LSM sebagai lembaga pemonitoring dan pengkritik kerja pemerintah<br />
yang tidak mengindahkan kerahasiaan dan informed consent ketika<br />
melakukan survei. Lalu media massa terutama koran sibuk<br />
melaporkan hasil temuan dari surveilans di lingkungan pelacuran<br />
menimbulkan sentimen anti lokalisasi. Anti lokalisasi muncul di Jawa<br />
Timur sejak 1993. Kemudian memuncak dengan demonstrasi<br />
masyarakat menuntut penutupan lokalisasi pelacuran di Jawa Timur.<br />
Sekarang lokalisasi di Jawa Timur banyak yang ditutup secara resmi<br />
oleh pemerintah daerah setempat. Yang masih bertahan adalh<br />
lokalisasi di Surabaya. (Lihat penelitian “Implementasi<br />
Penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> di Indonesia: Studi kasus di Surabaya”)<br />
Kerja sektoral seperti itu sekarang kita rasakan akibatnya yakni<br />
kerja surveilans di lingkungan pelacur dan kebijakan penggunaan<br />
kondom <strong>10</strong>0% di lingkungan pelacur menjadi semakin sulit sekali<br />
dilaksanakan. Para pelacur sekarang banyak yang menyebar di jalanjalan.<br />
Lalu bagaimana policy surveilans, KIE dan PPK <strong>10</strong>0% mau<br />
diterapkan? Pemerintah daerah setempat menjadi lebih berhati-hati<br />
ketika berhadapan dengan isu kondom dan lokalisasi pelacur. Mau<br />
tidak mau isu itu menjadi isu politik yang sensitif dan sama sekali<br />
tidak populer sekarang ini. Kelompok moderat di pemerintah<br />
66
Change language