10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Agar menghasilkan produk hukum yang baik, efektif dan dapat
diterima, proses advokasi perlu dilakukan sepanjang proses
pembuatan perangkat hukum, baik sebelum, pada saat dan
setelahnya.
KPAD memfasilitasi proses pengembangan keputusan dan
kebijakan
Pada waktu yang sama, melakukan advokasi pada penentu
kebijakan di semua tingkat (Gubernur, Bupati, Walikota, ketua
DPRD, anggota KPAD, tokoh agama dll. Dalam rangka
penanggulangan HIV/AIDS).
Advokasi juaga ditujukan kepada pemilik atau pengelola tempat
hiburan, masyarakat dan pihak lain yang terkait.
Proses pembuatan Perda juga perlu koordinasi multipihak. Yang
harus dilibatkan adalah Biro Hukum dari Sekretariat Daerah semua
tingkat, yang perlu diberdayakan untuk menangani hal-hal yang terkait
dengan pengembangan dan penerapan kebijakan tersebut.
Program Legislasi Daerah di tingkat pusat dan Kanwil
Kehakiman dan HAM juga perlu dilibatkan.
Bentuk Perangkat Hukum
Ada berbagai macam perangkat hukum yang dapat
dikembangkan untuk mendukung PPK 100%. Masing-masing punya
keuntungan dan kerugian sendiri.
Surat Edaran:
Keuntungan: Mudah diproses; dapat dipakai sebagai “test
94