10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK
PPK 100% layak untuk diterapkan pada tempat-tempat yang
ada penjaja seks dengan adanya sistem pengelolaan, dan ada
perizinan sebagai tempat hiburan malam, atau sejenisnya dari
sektor pemerintah tertentu, sesuai denga situasi di daerah
masing-masing.
Upaya kesehatan masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka
memotong mata rantai penularan IMS/HIV sehingga menurunkan
angka prevalensi IMS/HIV
PPK 100% adalah intevensi struktural di tempat tertentu yang
dapat diatur pemerintah, dikendalikan dan diawasi dengan
evaluasi yang membuktikan keberhasilannya menurut panduan
standar (Depkes/WHO)
Kebijakan ditujukan pada pengelola tempat untuk
menerapkannya, bukan pada penjaja seks dan pelanggannya,
meskipun merekalah yang menerapkan “penggunaan” kondom
itu sendiri.
Sanksi terfokus pada ssanksi administratif, seperti proses denda
diikuti pencabutan izin.
Sanksi tidak dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.
KUHAP Pasal 281 tidak melarang orang membawa atau
menggunakan kondom, tetapi hanya melarang
mempertontonkan alat kontrasepsi kepada orang dibawah umur.
Produk hukum dari sektor lain serta pengertiannya, yang
bertentangan dan yang dapat mengurangi efektifitas program
kesehatan masyarakat ini agar ditinjau kembali dengan
koordinasi dan pengawasan dari KPAD (sesuai dengan Strategi
92