02.11.2014 Views

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Apendiks<br />

2003-2007. Dokumen Strategi Penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> yang<br />

baru ini disusun tidak saja dimaksud untuk menyesuaikan Keputusan<br />

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/Kep/<br />

Menko/Kesra/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan<br />

HIV/<strong>AIDS</strong>, tetapi juga untuk mengakomodir perkembangan<br />

penanggulangan yang secara global dicanangkan dalam Dokumen<br />

UNGASS (Juni 2001) dan Sidang Khusus Kabinet Sesi Khusus<br />

tahun lalu (Maret 2002) Strategi Nasional 2003-2007 juga<br />

memperhatikan kecenderungan epidemi HIV/<strong>AIDS</strong>, perkembangan<br />

ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengobatan, dan perubahan<br />

sistem pemerintahan ke arah desentralisasi.<br />

Secara umum StrategiNasional yang baru telah menggambarkan<br />

secara komprehensif segala hal yang diperlukan demi suksesnya<br />

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> di Indonesia.<br />

Hal ini terlihat jelas dalam penetapan area prioritas yang meliputi: 1)<br />

Pencegahan HIV/<strong>AIDS</strong>, 2) Perawatan, Pengobatan dan Dukuinga<br />

terhadap ODHA, 3) Surveilans HIV/<strong>AIDS</strong> dan IMS, 4) Penelitian,<br />

5) Lingkungan Kondusif, 6) Koordiansi Multipihak dan, 7)<br />

Kesinambungan Penanggulangan. (Strategi Nasional Penanggulangan<br />

HIV/<strong>AIDS</strong> 2003-2007, Bab III No. 1)<br />

Kendati demikian, dalam mengaplikasikan pelbagai area prioritas<br />

dan program yang ada dalam Strategi Nasional dirasakan masih<br />

ada kendala selain anggaran, khususnya dlam hal belum sinkronnya<br />

kebijakan nasional dan kebijakan daerah (di tingkat propinsi maupun<br />

kabupaten) baik dalam bidang legalitas maupun legitemasi yang<br />

diberikan; juga belum terpadunya program penanggulangan yang<br />

dilakukan oleh berbagai sektor terkait. Setiap propinsi dan kabupaten<br />

disarankan untuk mengembangkan rencana strategis disesuaikan<br />

dengan masalh HIV/<strong>AIDS</strong> di daerahnya.<br />

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!