10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK<br />
diantaranya berada di Afrika dan sisanya tersebar di belahan dunia<br />
lain seperti Asia, Amerika Selatan, Australia dan Eropa.<br />
Diperkirakan setiap 13 detik terjadi satu kasus meninggal karena<br />
<strong>AIDS</strong> dan setiap 8 detik terjadi satu kasus infeksi baru. Meskipun<br />
sampai sekarang 75% kasus <strong>AIDS</strong> di seluruh duania diperkirakan<br />
berada di Afrika, namun Asia sekarang sedang menghadapi<br />
peledakan kasus baru HIV/<strong>AIDS</strong>.<br />
HIV/<strong>AIDS</strong> dilaporkan pertama kali di Indonesia pada tahun<br />
1987. Sampai dengan pertengahan 2003 Departemen Kesehatan<br />
memeprkirakan bahwa di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000<br />
pengidap HIV, tapi hampir semua belum tahu bahwa dirinya telah<br />
terinfeksi. Sekitar 4000 orang di Indonesia telah meninggal karena<br />
<strong>AIDS</strong>, sebuah angka yang cukup memprihatinkan.<br />
Sejak HIV/<strong>AIDS</strong> menjadi fenomena yang mendunia, Indonesia<br />
sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Akan<br />
tetapi penanganan yang serius terpadu baru mulai dilaksanakan pada<br />
tahun 1994, ditandai oleh pembentukan Komisi Penanggulangan<br />
<strong>AIDS</strong> di pusat, disusul dengan pembentukan Komisi Penanggulangan<br />
<strong>AIDS</strong> di propinsi dan kabupaten berdasarkan Keputusan Presiden<br />
(Keppres) Republik Indonesia No. 36 Tahun 1994.<br />
Sebagai upaya tindak lanjut dan landasan operasional dari<br />
Keppres tersebut, menteri Koordinator Bidang kesejahteraan<br />
Rakyat yang secara ex officio menjadi Ketua komisi Penanggulangan<br />
<strong>AIDS</strong>, mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang<br />
Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/1995<br />
tentang Program Nasional Penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> Pelita VI yang<br />
kemudian dijadikan sebagai rujukan bagi propinsi dan kabupaten.<br />
Pada awal tahun 2003 Komisi Penanggulangan <strong>AIDS</strong><br />
mengeluarkan Strattegi Nasional Penanggulangan HIV/<strong>AIDS</strong> Tahun<br />
78