KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANNCE)

DISAJIKAN OLEH ; JOHANES BASUKI 

E_mail ; j_basuki07@yahoo.com

Prof. Dr. Drs. J. Basuki, M.Psi. 

Riwayat Jabatan; 

PNS LAN RI sejak 1973 sd sekarang 

Guru Besar Tetap (IV/e) pada STIA-LAN Jakarta dg tugas sbg 

Ketua STIA-LANRI Jakarta (2007 sd sekarang) 

Direktur Bina Widyaiswara LAN RI 

Direktur Pengembangan SDM-BAPEDAL/MENLH 

Kepala Pusat LITBANG LANRI 

Sekretaris Eksekutif Duta Besar APEC 

Sekretaris Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi 

Asia Pasifik 

Wakil Rektor III Univ. Prof. DR. Mustopo (B) Jakarta 

Direktur AKADEMI SEKRETARI TARAKANITA 

Dosen S1, S2, dan S3, beberapa Perguruan Tinggi Negeri & 

PTS

LATAR BELAKANG “GG” 

PERUBAHAN SITUASI POLITIK PEMERINTAHAN OTORITER 

MENJADI PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS; 

PEREKONOMIAN GLOBAL POSISI PEMERINTAH PD SEKTOR 

EKONOMI MENJADI REGULATOR DAN OPERATOR MINIMALIS 

PRIVATISASI 

BERKEMBANGNYA KERJASAMA REGIONAL BAIK SEKTOR 

PEMERINTAHAN MAUPUN EKONOMI PD BERBAGAI KAWASAN DUNIA 

ASEAN, AFTA, NAFTA DSB. 

OTONOMI DAERAH PERGESERAN DR SENTRALISASI KE 

DESENTRALISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN SEGALA 

BENTUK KORUPSI

HASIL PENELITIAN TERHADAP 212 NEGARA 

YANG MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE 

SUARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN; 

STABILITAS POLITIK DAN TIDAK ADANYA 

KEKERASAN/TERORISME 

EFEKTIVITAS PEMERINTAH; 

KUALITAS PERATURAN; 

PENEGAKAN HUKUM; 

PENGENDALIAN KORUPSI 

Sumber; Worldwide Governance Indicator, proquest, maret 2010

TANTANGAN ABAD 21 PERSPEKTIF 

ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS 

ADMINISTRASI PUBLIK 

TANTANGAN POLITIK 

(KONFLIK HORIZONTAL, 

DSB) 

TANTANGAN HUKUM 

(KEADILAN, MAFIA HKM) 

TANTANGAN EKONOMI 

(KEMISKINAN, 

PENGANGGURAN, DSB) 

TANTANGAN SOSIAL 

(PENDIDIKAN, SOSIAL 

KEMASYARAKATAN) 

TANTANGAN BUDAYA 

(EROSI NILAI-NILAI 

KEBANGSAAN, DSB) 

ADMINISTRASI BISNIS 

MEGAKOMPETISI 

REGULASI 

INKOSISTENSI 

KEBIJAKAN 

PERUBAHAN YG 

CEPAT 

KUALITAS SDM 

EKONOMI PASAR 

PERMODALAN 

AKSES INFORMASI

21 TANTANGAN GOOD GOVERNANCE 

PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK 

• GLOBALISASI EKONOMI 

• PENDIDIKAN 

• PENGANGGURAN 

• TANGGUNGJAWAB SOSIAL 

• PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

• PENINGKATAN KUALITAS HIDUP 

• PENERAPAN NORMA-NORMA MORAL 

DAN ETIKA 

• KEANEKARAGAMAN TENAGA KERJA 

• PERGESERAN KONFIGURASI 

DEMOGRAFI 

• PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN 

IPTEK 

• TANTANGAN BIDANG 

POLITIK 

• MANAJEMEN BENCANA 

(DISASTER MANAGEMENT) 

• PEMANASAN GLOBAL 

• KESENJANGAN SOSIAL 

• MANAJEMEN 

MULTIKULTURAL 

• KOMPETISI GLOBAL 

• PAPERLESS BUREAUCRACY 

• MASALAH PELAYAN PUBLIK 

• KNOWLEDGE BASE 

ECONOMY 

• TIME TO MARKET 

• KUALITAS KEPEMIMPINAN

Perspektif Administrasi Bisnis 

Characteristics 20 th Century 21 st century 

Organization The Pyramid The Web or network 

Focus Internal External 

Style Structured Flexible 

Source of Strength Stability Change 

Structure Self-Sufficiency Interdependencies 

Resource Atoms-Physical Assets Bits-Information 

Operations Vertical Integration Virtual Integration 

Products Mass Production Mass Customization 

Reach Domestic Global 

Financials Quarterly Real-Time 

Inventories Months Hours 

Strategies Top-Down Bottom-Up 

Leadership Dogmatic Inspirational 

Workers Employees Employees/Free Agents 

Job Expectations Security Personal growth 

Motivation To Compete To Build up 

Improvements Incremental Revolutionary 

Quality Affordable Best No Compromise 

13

BEBERAPA INSIDEN KRITIKAL MANUSIA INDONESIA 

(HASIL PENELITIAN FAK. PSIKOLOGI-UI, 1999 S.D. 2007) 

1. DI BERBAGAI KOTA BESAR MUNCUL PERILAKU TERTENTU SEPERTI : KETIDAK ACUHAN, 

KESIBUKAN URUSAN PRIBADI, KETIDAKPEDULIAN THD SESAMA MANUSIA RASA 

KESETIAKAWANAN CENDERUNG MELUNTUR; 

2. MUNCULNYA POLA PERILAKU PEGAWAI YG MENYIMPANG, A.L. JALAN PINTAS, JADWAL 

WAKTU YG TDK DIPENUHI, UNJUK KERJA SEADANYA, TUNTUTAN FASILITAS 

BERLEBIHANMENURUNNYA ETOS KERJA; 

3. MUNCUL PERILAKU MAU MENANG SENDIRI, KURANG PATUH PADA HUKUM, DAN 

PELANGGARAN-2 THD TATA TERTIB YG BERLAKU KECENDERUNGAN MENURUNNYA 

DISIPLIN PRIBADI; 

4. MUNCUL PERILAKU KEKERASAN, PENGRUSAKAN, PERAMPOKAN, PEMBUNUHAN 

MENINGKATNYA AGRESIVITAS MANUSIA INDONESIA; 

5. KESENANGAN YG BERLEBIH THD BARANG2 SIMBOL TEKNOLOGI CANGGIH DAN HIDUP 

NYAMAN TANPA MEMPERHATIKAN KONDISI LINGKUNGANPENDEWAAN THD 

TEKNOLOGI; 

6. MENINGKATNYA FREKUENSI DAN INTENSITAS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK ANAK2, 

REMAJA, NAHASISWA DAN ORANG DEWASA KECENDERUNGAN KURANGNYA 

KEMAMPUAN MENALAR, KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIALOG 

DIANTARA PELAKU; 

7. MOBILITAS KEGIATAN PRIBADI YANG SANGAT TINGGI SEHINGGA SERING MELUPAKAN 

FUNGSINYA DALAM KELUARGA KECENDERUNGAN MELUNTURNYA FUNGSI UTAMA 

KELUARGA

TIGA PENYAKIT NEGARA YANG 

MELANDA INDONESIA 

Pertama, Politik multi partai tidak didukung 

oleh sistem merit politik yg baik shg tidak 

berfungsinya mesin partai politik; 

Kedua, Hukum dibuat tetapi tidak ada 

kepastian dan jaminan perlindungan hukum. 

Ketiga, Birokrasi masih berorientasi 

kekuasaan bukan pelayanan

DAMPAK DARI KETIGA PENYAKIT 

DAMPAK ketiga penyakit tsb terjadinya political corruption, bureaucratic 

corruption, dan judicial corruption. 

DAMPAK JANGKA PANJANG, implikasi negatif dpt dilihat perubahan pola 

perilaku, sbb; 

1. Pola konsumsi dan produksi yg menguras sumber daya alam lebih 

cepat dari upaya konservasi /daur ulang; 

2. Pola pembangunan yg merusak/mencemari lingkungan hidup lebih 

banyak dibandingkan tata pemerintahan untuk memulihkannya kembali; 

3. Pola konsumsi energi berlebihan, kurang disertai pengembangan energi 

terbarukan dan ramah lingkungan; 

4. Pola pembangunan yg masih kurang menghargai keanekaragaman 

hayati dan budaya; 

5. Lahirnya kemiskinan baru yg menimbulkan keterpaksaan perusakan 

lingkungan tanpa kemampuan pengendalian dan perlindungan 

KESIMPULAN: TUNTUTANNYA KEMAMPUAN MELAKUKAN 

ANALISIS KRITIS THD PRAKTEK PENYELENGGARAAN 

MANAJEMEN PEM.

SASARAN KHUSUS ”GG” 

1. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTEK KORUPSI DI BIROKRASI, 

DARI TATARAN PEJABAT PALING ATAS; 

2. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 

PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, 

PROFESIOANL DAN AKUNTABEL; 

3. TERHAPUSNYA ATURAN, PERATURAN DAN PRAKTEK YANG BERSIFAT 

DISKRIMINATIF THD WN, KELOMPOK ATAU GOLONGAN MASY.; 

4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASY. DLM PENGAMBILAN KEBIJAKAN 

PUBLIK; 

5. TERJAMINNYA KONSISTENSI SELURUH PERATURAN PUSAT DAN 

DAERAH, DAN TIDK BERTENTANGAN DG PERATURAN 

DANPERUNDANGAN DI ATASNYA.

KOMITMEN INDONESIA MENERAPKAN 

GOOD GOVERNANCE 

LANDASAN YURIDIS; TAP MPR NO. XI/MPR/1999 TENTANG 

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN; 

UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG 

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN; 

UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN 

DAERAH; PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2005 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH; 

SASARAN UMUM “TERCIPTANYA TATA 

PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, 

PROFESIONAL, DAN BERTANGGUNGJAWAB, YANG 

DIWUJUDKAN DENGAN SOSOK DAN PERILAKU 

BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA DAPAT 

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA 

MASYARAKAT”

PRINSIP-PRINSIP GG YG DOMINAN 

DITERAPKAN 

DI INDONESIA HASIL KAJIAN LAN-2007) 

KEPENTINGAN UMUM 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

AKUNTABILITAS 

TRANSPARANSI 

DESENTRALISASI

BEBERAPA HAMBATAN 

KESEJAHTERAAN APARATUR 

PROFESIONALISME 

BUDAYA KERJA 

KKN

JUMLAH KEMENTERIAN DI BEBERAPA NEGARA 

No. Negara Jumlah Kementerian 

1. Myanmar 33 

2. Singapura 15 

3. Philipina 21 

4. Thailand 15 

5. Malaysia 27 

6. Vietnam 12 

7. Brunei Darussalam 15 

8. Kamboja 25 

9. Laos 15 

10. Amerika Serikat 15 

11. Inggris 15 

12. Perancis 16 

13. Australia 18 

14. Indonesia 34

PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERBISNIS 

DI ASEAN 

NO. NEGARA 2006 2009 

1. SINGAPURA 1 1 

2. THAILAND 18 12 

3. MALAYSIA 25 23 

4. VIETNAM 104 83 

5. INDONESIA 135 126 

6. PHILIPINA 128 128 

7. KAMBOJA 143 145 

SUMBER: DOING BUSINESS 2010 (WORLD BANK)

PELAYANAN PUBLIK 

No. 

Negara 

Jumlah 

Prosedur 

Jumlah 

Hari 

1. Indonesia 11 76 

2. Malaysia 9 13 

3. Fillipina 15 52 

4. Thailand 8 33 

5. Vietnam 11 50 

7. China 14 40 

8. Kamboja 9 85 

9. India 13 30 

10. Singapura 4 4 

Sumber : Laporan Bank Dunia 2005 (Kompas, 21-2-2006) 

Source: The World Bank, Doing Business, 2009 

24

Government effectiveness 

Masalah-masalah Birokrasi Indonesia 

3 

Birokrasi tidak efektif 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

1996 

2002 

2008 

0 

-0,5 

-1 

SIN MAL KOR THA CHN PLP VIE INA 

Source: The World Bank

Birokrasi tidak efisien

Akuntabilitas Birokrasi Rendah 

Tahun 

Indeks 

Persepsi 

Korupsi 

Rank 

(Negara) 

2000 1,7 85 (90) 

2001 1.9 84 (91) 

2002 1,9 96 (102) 

2003 1,9 122 (133) 

2004 2,0 133 (145) 

2005 2,2 137 (159) 

2008 2,6 126/(180) 

* Corruption Perception Index; 

0 = terburuk; 10 = terbaik 

Sumber: Transparancy International 

Country 

Democracy 

Rank (2006) 

Democracy 

Rank (2008) 

Korea, South 34 33 

Thailand 50 86 

Philippines 59 88 

Indonesia 77 70 

Singapore 83 74 

Malaysia 94 82 

China 128 120 

Vietnam 138 126 

Keterangan: * dari 150 negara (2006), 180 negara (2008) 

Sumber: World Audit (2008); http:/www.worldaudit.org

JUMLAH PNS MENURUT 

TINGKAT PENDIDIKAN UMUM 

KEADAAN 31 DESEMBER 2007 

No 

Tingkat Pendidikan 

Jenis Kelamin 

Pria % Wanita % 

Jumlah % 

1 Sekolah Dasar 103.182 94,7 5.784 5,3 108.966 2,7 

2 SLTP 112.536 87,6 15.949 12,4 128.485 3,2 

3 SLTA 871.269 57,3 649.668 42,7 1.520.937 37,4 

4 Diploma I 28.163 36,6 48.738 63,4 76.901 1,9 

5 Diploma II 258.259 40,6 378.565 59,4 636.824 15,7 

6 Diploma III/Sarjana Muda 167.043 49,3 171.729 50,7 338.772 8,3 

7 Diploma IV 6.577 71,3 2.653 28,7 9.230 0,2 

8 S-1/Sarjana 669.590 58,5 474.384 41,5 1.143.974 28,1 

9 S-2/Magister 69.205 73,0 25.572 27,0 94.777 2,3 

10 S-3/Doktor 6.731 80,8 1.604 19,2 8.335 0,2 

Jumlah 2.292.555 56,4 1.774.646 43,6 4.067.201 100,0 

Catatan: 

1. Pendidikan SD, SLTP, SLTA = 43.3% 3. D IV & S1 = 28.3% 

2. Pendidikan D I, D II, D III/Sarmud = 25.9% 4. S2 (Magister) = 2.3% 

5. S3 (Doktor) = 0.2%

Beberapa indikator penting 2008 

No. Negara Capacity 

of 

innovation 

Regulatory 

quality 

Rule of 

law 

Control of 

corruption 

1. Singapura 18 1.92 1.73 2.34 

2. Korsel 15 0.73 0.79 0.45 

3. Malaysia 25 0.27 0.49 0.14 

4. China 22 -0.22 -0.33 -0.44 

5. Thailand 59 0.26 -0.03 -0.38 

7. Vietnam 33 -0.53 -0.43 -0.78 

8. Indonesia 44 -0.27 -0.66 -0.64 

9. Philippines 70 -0.05 -0.49 -0.75 

Source: The World Bank, 2009, Keterangan:Capacity of innovation adalah ranking

INDEKS KUALITAS TATA PEMERINTAHAN MENURUT 

PROPINSI (Agus Dwiyanto, 2007) 

0,60 

0,50 

0,40 

0,36 

0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42 

0,45 0,46 

0,51 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

PROPINSI

Peringkat Daya Saing Negara 

Versi World Competitiveness Report 2009 

Negara 2008 2006 2005 2004 2002 2000 1998 

USA 2 1 1 1 1 1 1 

Singapura 3 3 3 2 8 2 2 

Malaysia 24 23 28 16 24 26 12 

Korea 19 38 29 35 29 29 36 

Jepang 8 17 21 23 27 21 20 

Cina 29 19 31 24 28 24 21 

Thailand 36 32 27 29 31 31 41 

Indonesia 54 60 59 58 47 43 40 

Argentina 85 55 58 59 48 42 - 

Venezuela 113 61 60 60 46 46 - 

Jumlah negara (n) (n=133) (n= 61) (n = 60) (n = 60) (n = 49) (n = 49) (n = 49)

KPK 

TAHUN 

PENGADU 

AN 

PENYE 

LIDIKAN 

PENYIDIK 

AN 

PENUN 

TUTAN 

PUTUS 

AN TK-I 

UANG NEG. YG. 

DISELEMATKAN 

RP. MIL. 

2006 6879 36 28 10 14 27.750.075.426 

2007 22000 68 20 24 21 119.976.472.962 

2008 - 70 53 43 25 407.890.880.490 

TOTAL 28879 174 101 77 60 555.617.428.878 

SUMBER; DIOLAH DARI DATA KPK, 2009

URUTAN IPK (INDEK PERSEPSI KORUPSI) 

NEGARA-NEGARA DI DUNIA 

NO. URUT 

NAMA NEGARA 

7 AUSTRALIA 

18 USA 

47 MALAYSIA 

72 CHINA 

80 THAILAND 

85 INDIA 

121 VIETNAM 

126 INDONESIA 

141 FILIPINA 

151 LAOS 

166 KAMBOJA 

158 ANGOLA 

178 MYAMAR

Hasil Kinerja Provinsi, Kabupaten/Kota 

Ranking 

Tk. 

Daerah 

TAHUN1999-2009 

Sangat 

Tinggi 

Tinggi Rendah Tidk 

Melapor 

Provinsi - 20 3 10 

Kabupate 

n 

9 133 54 202 

Kota 2 42 10 39 

Keterangan: Provinsi 33 (7 Prov hsl pemekaran); Kabupaten 398 (164 

pemekaran), 

Kota, 93 (34 hsl pemekaran)

HASIL PEMEKARAN DAERAH 

(Sumber; POKJA-OTDA, 2008) 

TAHUN PROVINSI KABUPATEN KOTA KAB/KOTA 

SEB. 1999 26 234 59 293 

1999 1 34 9 43 

2000 3 - - 0 

2001 - - 12 12 

2002 1 33 4 37 

2003 1 47 2 49 

2004 1 - - 0 

2005 - - - 0 

2006 - - - 0 

2007 - 21 4 25 

2008 - 28 2 30 

1999-2008 7 163 33 196 

JML 33 397 92 489

EVALUASI PERDA OLEH DEP. KEU & DEP. DAGRI 

(PERDA YG DIBATALKAN YI. PERDA YG TDK KONDUSIF) 

INSTANSI JUMLAH PERDA KETERANGAN 

DEP. KEUANGAN 2431 REKOMENDASI 

MENKEU UNTUK 

DIBATALKAN 

DEP. DALAM 

NEGERI 

980 DIBATALKAN 

MENDAGRI 

Sumber; Pokja OTDA, 2009

PERDA YG DIBATALKAN 

TAHUN JUMLAH % 

2002 19 2% 

2003 105 11% 

2004 236 24% 

2005 136 14% 

2006 114 12% 

2007 150 15% 

2008 220 22% 

SUMBER; POKJA OTDA, 2008,2009)

RANGKING KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR 

2008-2009 

Infrastr 

uctiure 

Argen 

tina 

Indon 

esia 

Philip 

phbin 

es 

Brazil Korea China Vietna 

m 

Thaila 

nd 

Malay 

sia 

89 96 94 98 18 58 97 35 19 

Roads 89 105 94 110 13 51 102 32 17 

Railroa 

d 

76 58 85 86 7 28 66 48 17 

Port 92 104 100 123 29 54 112 48 16 

Air 

Trans 

Electri 

city 

Teleph 

one 

123 75 89 101 26 74 92 28 20 

102 82 82 58 21 68 104 43 71 

57 100 105 62 17 47 37 86 31 

Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Ec. Forum

MASALAH KEMISKINAN 

BPS VS BANK DUNIA 

„96 „98 „99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BPS 

JML 24.1 49.5 47.9 38.7 37.9 38.4 37.3 36.1 35.1 39.3 37.2 35.0 

% 17.5 24.2 19.1 18.4 18.2 17.4 17.4 16.7 16.0 17.8 16.6 15.4 

BANK 

DUNIA 

JML 99.6 NA 135 125. 

3 

125. 

2 

115. 

6 

110 109. 

1 

% 50.5 NA 65.1 59.5 58.7 53.5 50.1 49 45.2 49.6 45.2 42.6 

102. 

1 

113. 

8 

105. 

3 

100. 

7 

Sumber: BPS dan Bank Dunia, 2008-2009

LEVEL ANALITIKAL 

Localized 

Analytical 

Analytical 

Aspirations 

Analytical 

Company 

Analytical 

Competitor 

s 

Analytical 

Impaired 

Sumber; Thomas Davenport; dlm Hardi, 2010

PENJELASAN RINGKAS 5 LEVEL ANALITIKAL 

LEVEL ANALITIKAL 

Analytically Impaired 

Localized Analytics 

Analytical Aspirations 

Analytical Company 

Analytical Competitors 

PENJELASAN RINGKAS 

Level analisis yang paling lemah para manajer 

hanya bertanya apa yg terjadi, bagaimana 

pemasaran ? Dan tdk mendalam 

Organisasi sdh mulai memiliki data di masing 

departemen & digunakan untuk mem berpperbaiki 

dep.nya, tetapi masih berpikir sektoral 

Data dr berbagai sektor mulai dintegrasikan,rsaing 

sdh melihat masa depan dg data masa lalu, sdh 

memiliki tenaga profesional untk memprediksi yad 

Kemampuan analisi untuk membuat inovasi dan 

menciptakan keunggulan bersaing pd , namun 

titik berat masih kualitas produk, dsitribusi dsb 

Level tertinggi, dimana org. menempatkan 

kemampuan analisis menjadi driver utamanya; 

berbasis teori, database, policy & diarahkan untk 

kepuasan pelanggan, membangun image yg kuat, 

dan memiliki daya saing tinggi

ANALISIS PERBANDINGAN BAD 

GOVERNMENT DG GOOD GOVERNANCE 

Bad Government 

Good Governance 

Lamban dan reaktif 

Arogan 

Korup 

Birokratisme 

Boros 

Bekerja seadanya 

Enggan berubah 

Kurang berorientasi pada 

publik 

Proaktif 

Ramah dan Persuasif 

Transparan 

Mengutamakan kualitas dan 

produk 

Proporsional dan profesional 

Bekerja secara sistemik 

Pembelajaran sepanjang hayat 

Menempatkan publik ditempat 

utama

PARADIGMA 

GOOD GOVERNANCE 

GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOOD 

GOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN; 

1. BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU 

MENJADI URUSAN PEMERINTAH. 

2. GOVERNANCE MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI 

GOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERINTAH DAN 

INSTITUSI LAIN,YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGA 

NEGARA. 

3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANG 

PERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKAN 

LEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN 

“GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT”

Konsepsi Good dalam GG 

Pertama, Nilai-nilai yang menjujung tinggi 

keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai 

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat 

yang dalam pencapaian tujuan (nasional) 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan 

dan keadilan sosial; 

Kedua, Aspek-aspek fungsional dari 

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut.

Hakikat Governance 

1. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan 

sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non 

pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 

2. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

melaksanakan penyediaan public goods dan services. Dari segi aspek 

fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah 

berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang 

telah digariskan atau sebaliknya. 

3. Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan 

administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Governance 

adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang komplek 

melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan 

kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi 

atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.

PRASYARAT GOOD GOVERNANCE 

Sumber, Hasil Kajian LAN, 2007 

SISTEM POLITIK, YG MEMUNGKINKAN PARTISIPASI MASY. DLM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA LEBIH EFEKTIF; 

SISTEM HUKUM, YG MAMPU MENEGAKKAN KEADILAN, MENJAMIN HAK 

DAN KEWAJIBAN WN, DAN KETENANGAN 

SISTEM EKONOMI, YG MAMPU MENGHASILKAN PENDAPATAN 

PENG. TEKNIS DG BASIS KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN; 

DAN 

SISTEM SOSIAL & BUDAYA, YG MEMBERIKAN SOLUSI BAGI 

KETEGANGAN OLEH PROSES PEMB. YG MENGABAIKAN KEADILAN DAN 

KESELARASAN SOSIAL; 

SISTEM PRODUKSI YG MENGHARGAI KEWAJIBAN MELINDUNGI 

SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PEMBANGUNAN; 

SISTEM TEKNOLOGI YANG MAMPU TERUS MELAKUKAN PENELITIAN 

DAN MENEMUKAN SOLUSI BARU; 

SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL YG MENDUKUNG POLA 

PERDAGANGAN DAN KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN; DAN 

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA, YANG BERKEMAMPUAN MELAKUKAN 

KOORDINASI ANTAR SEKTOR PEMBANGUNAN SERTA 

MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PELAYANAN PUBLIK

Orientasi Good Governance 

1. Orientasi ideal negara yang mengacu pada demokratisasi dalam 

kehidupan bernegara (legitimacy, akuntabel, dsb); 

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif, efisien 

dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasionalnya. 

3. Memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima 

bantuan, yakni manajemen pembangunan yang sehat , efisien dan 

efektif)1) Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal frame 

work for development, 4). Information, 5). Transparancy. 

4. Kewajiban pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure) 

secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapat 

dipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadap 

masyarakat.

TIGA DOMAIN GOVERNANCE 

NEGARA/ 

PEMERINTAH 

MASYARAKAT 

DUNIA USAHA

PILAR-PILAR GG 

NEGARA; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yg 

stabil; membuat peraturan yg efektif dan berkeadilan; menyediakan 

pelayanan publik yg efektif dan akuntabel; menegakkan HAM; 

melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan 

standar pelayanan publik; 

SEKTOR SWASTA; menjalankan industri; menciptakan lapangan 

kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar 

hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati 

peraturan; transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM; 

MASYARAKAT MADANI; menjaga agar hak-hak masyarakat 

terlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks and 

balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang 

sosial pemerintah; mengembangkan sdm, sarana komunikasi antar 

masyarakat 

Sumber; http://www.transparansi.or.id, 2008

Pemerintah 

• Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang 

berkenan dengan public good. 

• Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. 

• Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan. 

• Menciptakan suatu visi dan identitas nasional. 

• Mengembangkan kebijakan dan program publik. 

• Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infra struktur dan 

pelayanan publik. 

• Mengembangkan anggaran dan implementasinya. 

• Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.

Dunia Usaha Swasta 

• Berfungsi dalam pasar untuk 

menghasilkan barang-barang. 

• Memberikan pelayanan. 

• Menciptakan pekerjaan bagi 

warganegara. 

• Memperkuat perusahaan swasta.

Masyarakat Sipil 

Menggerakkan kelompok warganegara 

untuk berpartisipasi dalam aktivitas 

ekonomi, sosial, dan politik. 

• Menyumbangkan berbagai perspektif 

yang dinamis dan multi-tingkat.

Manfaat Good Governance 

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, 

profesional dan akuntabel. 

3. Terhapusnya peraturan per-UU-an dan tindakan yang bersifat 

diskriminatif terhadap warganegara, kelompok, atau golongan 

masyarakat. 

4. Meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik. 

5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan 

perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Prinsip-prinsip 

Good Governance

Prinsip-prinsip Good Governance 

1. Wawasan ke Depan (Visionary) 

2. Keterbukaan & Transparansi 

(Openness & Transparency) 

3. Partisipasi Masyarakat 

(Participation) 

4. Tanggung Gugat 

(Accountability) 

5. Supremasi Hukum (Rule of 

Law) 

6. Demokrasi (Democracy) 

7. Profesionalisme & Kompetensi 

(Professionalism & 

Competency) 

8. Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

9. Keefisienan & Keefektifan 

(Efficiency & Effectiveness) 

10. Desentralisasi 

(Decentralization) 

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha 

Swasta dan Masyarakat (Private 

Sector & Civil Society 

Partnership) 

12. Komitmen pada Pengurangan 

Kesenjangan (Commitment to 

Reduce Inequality) 

13. Komitmen pada Perlindungan 

Lingkungan Hidup 

(Commitment to Environmental 

Protection) 

14. Komitmen pada Pasar yang Fair 

(Commitment to Fair Market)

INDIKATOR GG 

1. VISI, MISI, DAN STRATEGI YG JELAS, 

DUKUNGAN 

UNTUK 

MEWUJUDKANNYA; 

2. TERSEDIANYA INFORMASI YG 

AKURAT DAN TEPAT WAKTU; 

3. PEMBERDAYAAN MASY. DAN 

KEIKUTSERTAAN DLM PROSES 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

4. KESESUAIN ANTARA 

PELAKSANAAN DG STANDAR DAN 

PROSEDUR; 

5. ADANYA KEPASTIAN & PENEGAKAN 

HUKUM, KEPATUHAN; 

6. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN 

ASPIRASI DAN BERORGANISASI, 

KESEMPATAN YG SAMA 

7. AHLI, KINERJA TINGGI, TAAT AZAS, 

KREATIF, INOVATIF, ETIKA. 

8. TERSEDIANYA MODEL PELAYANAN 

YG MUDAH DIPAHAMI MASY., 

KECEPATAN DLM TINDAK LANJUT 

9. NILAI GUNA TINGGI, WAKTU YG 

TEPAT, EKONOMIS 

10. ADANYA KEJELASAN TUGAS DAN 

WEWENANG DLM BERBAGAI 

TINGKATAN 

11. PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA & 

MASY. DLM LAYANAN UMUM 

12. LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMEMUHAN 

KEBUTUHAN MASY. 

13. PENEGAKAN PD PRINSIP2 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

14. TIDAK ADA MONOPOLI, 

BERKEMBANGNYA EKONOMI 

KERAKYATAN

1. Wawasan ke Depan (Visionary) 

Indikator Minimal 

Perangkat Pendukung Indikator 

• Adanya kejelasan setiap tujuan 

kebijakan dan program; 

• Adanya dukungan dari pelaku 

untuk mewujudkan visi. 

• Perangkat/kebijakan yang 

memberikan kekuatan hukum 

pada perencanaan yang berisi visi 

dan strategi (dalam bentuk 

Keputusan menteri/Pimpinan, 

Keputusan Pimpinan Daerah. 

Peraturan Menteri atau Peraturan 

Daerah; 

• Adanya peraturan yang memuat 

dokumen perencanaan yang 

terukur; 

• Proses penentuan visi dan 

strategi secara partisipatif.

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & 

transparency) 



• Tersedianya informasi yang 

memadai pada setia proses 

penyusunan dan implementasi 

kebijakan publik; 

• Adanya akses pada informasi yang 

siap, mudah dijangkau, bebas 

diperoleh, dan tepat waktu. 

• Peraturan yang menjamin hak untuk 

mendapatkan informasi; 

• Pusat/balai informasi; 

• Website (e-government, e- 

procurement, dsb); 

• Iklan layanan masyarakat; 

• Media cetak dan elektronik; 

• Papan pengumuman; 

• Pameran pembangunan. 

59

3 Partisipasi Masyarakat (Participation) 



• Adanya pemahaman penyelenggara 

negara tentang proses/metode 

partisipatif; 

• Adanya pengambilan keputusan yang 

didasarkan konsensus bersama. 

• Pedoman pelaksanaan proses 

partisipatif; 

• Mekanisme/peraturan 

untuk 

mengakomodasi kepentingan yang 

beragam; 

• Forum konsultasi dan temu publik, 

termasuk forum stakeholders; 

• Media massa nasional maupun media 

lokal sebagai sarana penyaluran 

aspirasi masyarakat.

4 Tanggung Gugat (Accountability) 



• Adanya kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan standar 

prosedur pelaksanaan; 

• Adanya sanksi yang ditetapkan atas 

kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

• Adanya output dan outcome yang 

terukur. 

• Adanya Standard Operating 

Procedure (SOP) dalam 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan atau dalam 

penyelenggaraan 

kewenangan/pelaksanaan kebijakan; 

• Mekanisme pertanggungjawaban 

• Laporan tahunan; 

• Laporan pertanggungjawaban; 

• Sistem pemantauan kinerja 

penyelenggara negara; 

• Sistem pengawasan; 

• Mekanisme reward and punishment.

5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 



• Adanya peraturan perundangundangan 

yang tegas dan 

konsisten; 

• Adanya penegakan hukum yang 

adil dan tidak diskriminatif; 

• Adanya penindakan terhadap 

setiap pelanggar hukum; 

• Adanya kesadaran dan kepatuhan 

kepada hukum. 

• Peraturan perundang-undangan; 

• Sistem peradilan pidana yang 

terpadu/terintegrasi (kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan); 

• Reward and punishment yang 

jelas bagi aparat penegak hukum 

(kepolisian, kehakiman, 

kejaksaan); 

• Sistem pemantauan dan 

pengawasan terhadap lembaga 

penegak hukum yang dilakukan 

secara obyektif, independen, dan 

mudah diakses publik; 

• Sosialisasi peraturan perundangundangan. 

62

6. Demokrasi (Democracy) 



• Adanya hak-hak dasar rakyat 

seperti hak berkumpul, berserikat, 

dan mengeluarkan pendapat; 

• Adanya kesamaan di depan 

hukum; 

• Adanya kesempatan yang sama 

untuk turut serta dalam 

pengambilan keputusan kebijakan 

publik; 


untuk memperoleh berbagai 

informasi publik; 


untuk berusaha dan berprestasi 


untuk berinovasi, berkreasi dan 

berproduktifitas. 

• Peraturan yang menjamin adanya 

hak dan kewajiban yang sama bagi 

anggota masyarakat untuk turut 

serta dalam pengambilan 

keputusan kebijakan publik. 

63

7. Profesionalisme & Kompetisi 

(Profesionalism & Competency) 



• Berkinerja tinggi; 

• Taat asas; 

• Kreatif dan inovatif; 

• Memiliki kualifikasi di 

bidangnya. 

• Standar kompetensi yang 

sesuai dengan fungsinya; 

• Kode etik profesi; 

• Sistem reward and 

punishment yang jelas; 

• Sistem pengembangan 

sumberdaya manusia (SDM); 

• Standar dan indikator kinerja.

8. Daya Tanggap (Responsiveness) 



• Tersedianya layanan pengaduan, 

baik berupa crisis center, Unit 

Pelayanan Masyarakat (UPM), 

kotak saran, dan surat pembaca 

yang mudah diakses masyarakat; 

• Adanya standar dan prosedur 

dalam menindaklanjuti laporan dan 

pengaduan. 

• Standar pelayanan minimal; 

• Prosedur dan layanan pengaduan 

hotline; 

• Fasilitas akses informasi yang 

bebas biaya. 

65

9. Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & 

Effectiveness) 



• Terlaksananya administrasi 

penyelenggaraan negara yang 

berkualitas dan tepat sasaran 

dengan penggunaan sumberdaya 

yang optimal; 

• Melakukan monitoring dan evaluasi 

untuk perbaikan; 

• Berkurangnya tumpang tindih 

penyelenggaraan 

fungsi 

organisasi/unit kerja. 

• Standar dan indikator kinerja untuk 

menilai efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan; 

• Survei-survei 

kepuasan 

stakeholders; 

• Peraturan organisasi dan tata 

laksana penyelenggaraan negara 

yang efektif dan efisien; 

• Program kerja yang tidak tumpang 

tindih. 

66

10. Desentralisasi (Decentralization) 


• Adanya kejelasan pembagian 

tugas dan wewenang antar tingkat 

pemerintahan dan antar tingkatan 

jabatan di daerah sesuai dengan 

PP Pembagian Urusan Pemerintah 

sebagai revisi PP No. 25 tahun 

2000; 

• Adanya kejelasan standar dalam 

pemberian dukungan terhadap 

pelayanan masyarakat (Standar 

Pelayanan Minimal). 


• UU No. 32 Tahun 2004 mengenai 

Pemerintahan Daerah; 

• UU No. 33 Tahun 2004 mengenai 

Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

• Rancangan PP tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemprov, dan Pemda Kabupaten/Kota 

sebagai revisi dari PP No. 24 Tahun 2000; 

• Rancangan PP mengenai Penataan 

Kelembagaan Pemda sesuai dengan revisi 

PP No. 8 Tahun 2003; 

• Perda mengenai Urusan Wajib Pemerintah 

Daerah; 

• Perda mengenai Struktur Organisasi 

Daerah; 

• Peraturan pendanaan dan standar operasi 

yang mendukung aparat (pemerintah dan 

pemda) dapat melakukan pelayanan 

sesuai dengan standar yang ada. 

67

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & 

Masyarakat (Private Sector & Civil Society 

Partnership) 



• Adanya pemahaman aparat 

pemerintah tentang pola-pola 

kemitraan; 

• Adanya lingkungan yang kondusif 

bagi masyarakat kurang mampu 

(powerless) untuk berkarya; 

• Terbukanya kesempatan bagi 

masyarakat/dunia usaha swasta 

untuk turut berperan dalam 

penyediaan pelayanan umum; 

• Adanya pemberdayaan institusi 

ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, 

dan menengah. 

• Peraturan-peraturan dan 

pedoman yang mendorong 

kemitraan pemerintah - dunia 

usaha swasta - masyarakat; 

• Peraturan-peraturan yang 

berpihak pada masyarakat kurang 

mampu; 

• Program-program pemberdayaan.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan 

(Commitment to Reduce Inequality) 


• Adanya kebijakan yang 

berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan dasar bagi masyarakat 

secara seimbang (subsidi silang 

affirmative action); 

• Tersedianya layanan-layanan/ 

fasilitas-fasilitas khusus bagi 

masyarakat tidak mampu; 

• Adanya kesetaraan dan keadilan 

gender; 

• Adanya pemberdayaan kawasan 

tertinggal. 


• Peraturan-peraturan yang berpihak pada 

pengurangan kesenjangan secara 

regional, ekonomi, hukum, dan 

kebijakan mengenai penanggulangan 

kemiskinan, pemberdayaan gender, 

masyarakat kurang mampu, dan 

kawasan tertinggal; 

• Program-program kebijakan moneter 

dan fiskal, sistem hukum yang 

transparan, pembangunan regional, 

pemberdayaan gender, masyarakat 

kurang mampu, dan kawasan tertinggal; 

• Pelaksanaan sistem pemantauan dan 

evaluasi yang mendukung pelaksanaan 

strategi dan kebijakan yang terkait 

dengan pengurangan kesenjangan dan 

berbagai bidang pembangunan. 

69

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup 

(Commitment to Environment Protection) 



• Menurunnya tingkat pencemaran 

dan kerusakan lingkungan; 

• Adanya keikutsertaan masyarakat 

dalam melestarikan lingkungan 

hidup. 

• Peraturan dan kebijakan yang 

menjamin perlindungan dan 

pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup; 

• Forum kegiatan peduli 

lingkungan; 

• Ketentuan insentif dan disinsentif 

dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam dan perlindungan lingkungan 

hidup. 

70

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to 

Fair Market) 



• Berkembangnya ekonomi 

masyarakat; 

• Terjaminnya iklim kompetisi yang 

sehat. 

Berbagai peraturan dan kebijakan 

mengenai persaingan usaha yang: 

• Menjamin iklim kompetisi yang 

sehat; 

• Mengendalikan dan mengarahkan 

investasi pemerintah, investasi 

swasta yang mendorong 

peningkatan kesempatan 

berusaha; 

• Adanya affirmative action dari 

pemerintah untuk mendorong 

kesempatan berusaha bagi 

pengusaha kecil dan menengah. 

71

AGENDA GOOD GOVERNANCE 

AGENDA POLITIK 

AGENDA ADMINISTRASI *) 

AGENDA EKONOMI 

AGENDA SOSIAL 

AGENDA HUKUM 

CATATAN: *) REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

HAKIKAT REFORMASI 

Jeremy Benthan (filsuf kelahiran Inggris), 250 

tahun yang lalu, mengingatkan , bahwa 

berbagai penyelewengan sangat mungkin 

terjadi pada lembaga yang tidak terbuka. 

Hanya dengan reformasi birokrasi, 

keterbukaan publikasi yang proporsional 

termasuk di lembaga peradilan, pengawasan 

dan keadilan yang diarahkan pada 

kesejahtaeraan masyarakat itu bisa terwujud.

REFORMASI 

ADMINISTRASI NEGARA 

Administrative 

Governance

Reformasi Administrasi 

ADMINISTRATIVE GOVERNANCE Terciptanya 

birokrasi yang bersih, profesional, dan netral, melalui: 

Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat 

dan daerah yang mampu mendukung pembangunan 

nasional. 

Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan HAM 

yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, serta 

tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan 

kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.


POLITICAL GOVERNANCE Terwujudnya Indonesia yang 

demokratis, melalui: 

Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan 

demokrasi. 

Memperkuat 

politik. 

peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan 

Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan 

pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. 

Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan 

politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan 

hukum, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi 

yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.


ECONOMIC GOVERNANCE Terwujudnya bangsa yang 

berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur 

dan sejahtera, melalui : 

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesi-nambungan 

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan 

dalam pembangunan. 

Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. 

Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam 

untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan 

nasional.


SOCIETAL & CULTURAL GOVERNANCE 

 

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak 

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 

Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan 

berkeadilan 

Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari

TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME 

APARATUR PEMERINTAH 

ENTREPRENEURIAL PROFESSIONALISM kemampuan 

memanfaatkan peluang-peluang untk pertumbuhan ekonomi, 

keberanian mengambil resiko, dan kemampuan menggeser alokasi 

sumber dari kegiatan yg berproduktivitas rendah ke yg tinggi 

MISSION DRIVEN PROFESSIONALISM mengambil keputusan yg 

mengacu pd misi yg ingin dicapai 

ENVIRONMENTAL SCANNING PROF kemampuan mengindentifikasi 

berbagai potensi dan input bagi proses pembangunanmobilisasi 

sumber secara optimal. 

EMPOWERING PROFESSIONALISM kemampuan menfasilitasi 

masyarakat agar tumbuh & berkembang dg kekuatan sendiri.

AWAS … !! 

Negara-negara ini Sulit untuk Maju 

1. Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain 

(Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro 

1997, Todaro, 2002). 

2. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (Sachs 

dan Warner, 2001, Hodler, 2004). 

3. Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, 

Mauro 1994, Todaro, 2002). 

4. Yang tengah mengalami masa transisi dari 

pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi 

pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises 

Naim,1999).

KESIMPULAN PENERAPAN GG DI INDONESIA 

• 1. SECARA UMUM PELAKSANAAN GG CUKUP BAIK (LAKIP, PENYELENGGARA NEGARA MENJADI 

TERSANGKA KORUPSI, DSB) 

• 2. BEBERAPA FAKTOR PENDORONG GG CUKUP BAIK; REFORMASI BIROKRASI, ANGGARAN 

BERBASIS KINERJA, EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEG/DAERAH, PERAN SERTA MASY., 

AGENDAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KEDISIPLINAN PEMIMPIN, KOMITMEN PARA PIMPINAN, 

KETEGASAN PIMPINAN DLM MENERAPKAN HUKUMAN & HADIAH; 

• 3. HAMBATAN; KESEJAHTERAAN PEGAWAI, TDK ADA KESATUAN KONSEP PEM.PUSAT 

(BAPPENAS-DDN – MENPAN) SHG PRINSIP2 GG SULIT DITERAPKAN, PERILAKU BIROKRASI, 

RENDAHNYA KUALITAS BUDAYA KERJA, POLA KARIR TDK JELAS, INKONSISTENSI KEBIJAKAN, 

DSB 

• 4. DUNIA USAHA MASIH MERASAKAN PELAYANAN YG TERKENDALA DG BIROKRATISME 

• 5. KALANGAN LSM DAN PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN PIHAK YG SKEPTIS DAN PESIMIS 

TERHADAP PENERAPAN GG 

• 6. MEDIA MASA BELUM SEPENUHNYA MENDUKUNG PELAKSANAAN GG (LEBIH BANYAK MENCACI 

DARI PADA MEMBERIKAN SOLUSI) 

• 7. NAMUN TERDAPAT KESAMAAN PENDANGAN DARI BERBAGAI KALANGAN TTG PENTINGNYA 

NILAI-NILAI LOKAL (LOCAL WISDOM) DLM MENDORONG GG.

SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE 

1. SAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN, SASARAN, 

RENCANA TINDAK; 

2. TERAPKAN 4 C (CONCEPT YG JELAS, PRAGMATIS, 

KOMPREHENSIF DAN INOVATIF; COMPETENCE, 

CONNECTIONS, COMMITMENT; 

3. LAKSANAKAN 4W (WELL PLANNED, WELL ORGANIZED, 

WELL ARRANGED, AND WELL CONTROLLED) 

4. BERSAMA 4C DAN 4W, TEGAKKAN 2K, YAITU 

KONSISTEN DAN KESERIUSAN, DAN UBAHLAH MIND- 

SET DAN CULTURE-SET, MENUJU BUDAYA KERJA 

PRODUKTIF, INOVATIF, EFISIEN DAN EFEKTIF.

BEBERAPA CATATAN AKHIR 

1. Dalam kolaborasi yg dibangun, negara/pemerintah tetap bermain sebagai figur kunci 

namun tidak mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan 

memobilisasi) untuk mencapai tujuan-tujuan publik; 

2. Transformasi kekuasaan dari “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk” 

menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah 

publik; 

3. Negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yh memiliki 

posisi dan peran yg saling menyeimbangkan /setara 

4. Mendisain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi 

katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, 

otonom dan dinamis; 

5. Melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik; 

6. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan 

akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, 

dan penyelesaian masalah publik.

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANNCE)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?