PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978 ...
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978 ...
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PERATURAN</strong> <strong>MENTERI</strong> <strong>AGAMA</strong><br />
<strong>NOMOR</strong> 1 <strong>TAHUN</strong> <strong>1978</strong><br />
<strong>PERATURAN</strong> PELAKSANAAN <strong>PERATURAN</strong> PEMERINTAH<br />
<strong>NOMOR</strong> 28 <strong>TAHUN</strong> 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK<br />
Mengingat:<br />
1. Undang-undang No. 5 tahun 1960;<br />
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;<br />
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977;<br />
4. Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974;<br />
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan).<br />
BAB I. KETENTUAN UMUM<br />
Pas. 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:<br />
a. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang<br />
Perwakafan Tanah Milik;<br />
b. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan<br />
sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk<br />
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai<br />
dengan ajaran agama Islam;<br />
c. Wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah<br />
miliknya;<br />
d. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya;<br />
e. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan<br />
dan pengurusan benda wakaf;<br />
f. Akta Ikrar Wakaf adalah akta ikrar wakaf dari wakif yang dibuat oleh Pejabat Pembuat<br />
Akta Ikrar Wakaf;<br />
g. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akra<br />
lkrar Wakaf atas tanah wakaf yang perwakafannya terjadi sebelum berlakunya<br />
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977;<br />
h. Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang<br />
setingkat;<br />
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor wilayah<br />
Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat;<br />
j. Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;<br />
k. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen<br />
Agama Kabupaten/Kotamadya;<br />
l. KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan;<br />
m. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agarna di Jawa - Madura, Kerapatan Qadi di<br />
Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa -<br />
Madura;<br />
n. Kepala Desa adalah kepala desa, kepala kampung, kepala nagari, atau setingkat<br />
dengan itu yang berhak rnengeluarkan surat keterangan.<br />
BAB II. IKRAR WAKAF DAN AKTANYA<br />
Pasal 2.<br />
(1) Ikrar wakaf dilakukan secara tertulis.<br />
(2) Dalam hal Wakif tidak dapat rnenghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf maka wakif<br />
dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi<br />
tanah wakaf.<br />
Pasal 3.<br />
(1) Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf membuat Akta<br />
lkrar Wakaf dan salinannya.<br />
(2) Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap tiga:<br />
Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.<br />
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/
Walikotarnadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan lembar ketiga<br />
dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.<br />
(3) Salinan Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap empat:<br />
Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif;<br />
Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir;<br />
Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;<br />
Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf<br />
tersebut.<br />
Pasal 4.<br />
Saksi ikrar wakaf harus telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak<br />
berhalangan untuk melakukan perbuatan hukum.<br />
BAB III. PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF<br />
Pasal 5.<br />
(1) Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.<br />
(2)Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.<br />
(3)Dalam hal suatu kecamatan tidak ads Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil<br />
Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf di<br />
kecarnatan tersebut.<br />
Pasal 6.<br />
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wajib menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf.<br />
Pasal 7.<br />
Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ialah:<br />
a. Meneliti kehendak wakif;<br />
b. Meneliti dan mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai diatur dalam<br />
pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini;<br />
c. Meneliti saksi ikrar wakaf;<br />
d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf;<br />
e. Membuat Akta lkrar Wakaf;<br />
f. Menyampaikan Akta lkrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2)<br />
dan (3) peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu butan sejak dibuatnya;<br />
g. Menyelenggarakan Daftar Akta lkrar Wakaf;<br />
h. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya;<br />
i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan<br />
Pemerintah.<br />
BAB IV. NADZIR, KEWAJIBAN DAN HAKNYA<br />
Pasal 8.<br />
(1) Nadzir yang terdiri daii perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari<br />
sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang di antaranya sebagai ketua.<br />
(2) Seorang anggota nadzir berhenti dari jabatannya apabila:<br />
a. Meninggal dunia;<br />
b. Mengundurkan diri;<br />
c. Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh Kepala KUA karena:<br />
1. tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan<br />
Pemerintah;<br />
2. melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya<br />
sebagai nadzir;<br />
3. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir.<br />
Pasal 9.<br />
(1) Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya
sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut.<br />
(2) Jumlah nadzir perorangan dalam satu desa ditetapkan satu nadzir.<br />
(3) Jika nadzir berbentuk badan hukum sebagai diatur pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah<br />
jumlah nadzir ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di keeamatan tersebut.<br />
Pasal 10.<br />
(1) Nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya<br />
metiputi:<br />
a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;<br />
b. Memelihara tanah wakaf;<br />
c. Memanfaatkan tanah wakaf;<br />
d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;<br />
e. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi:<br />
1. buku catatan tentang keadaan tanah wakaf;<br />
2. buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf;<br />
3. buku Catalan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.<br />
(2) Nadzir berkewajiban melaporkan:<br />
a. Hasil pencatatan perwakafan tanah mihk dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada<br />
Kepala KUA;<br />
b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya<br />
akibat ketentuan pasal 12 dan 13 peraturan ini sebagai diatur dalam pasal I 1 ayat (3)<br />
Peraturan Pemerintah;<br />
c. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala KUA tiap<br />
satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember.<br />
(3) Nadzir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nadzir yang<br />
berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan ini.<br />
(4) Bilamana jumlah anggota nadzir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota<br />
atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1)<br />
peraturan ini, anggota nadzir lainnja berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk<br />
disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.<br />
Pasal 11.<br />
(1) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh<br />
Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari<br />
hasil bersih tanah wakaf.<br />
(2) Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperiukan<br />
dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala<br />
Kandepag cq. Kepala Seksi.<br />
BAB V. PERUBAHAN PERWAKAFAN TANAH MILIK<br />
Pasal 12.<br />
(1) Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, nadzir berkewajiban mengajukan<br />
permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan<br />
Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya.<br />
(2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1)<br />
secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai<br />
pertimbangan.<br />
(3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan<br />
atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.<br />
Pasal 13.<br />
(1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag<br />
berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan<br />
Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.<br />
(2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi<br />
persetujuan atau penolakan secara tertulis atas pennohonan perubahari status tanah<br />
wakaf.
(3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang<br />
sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar<br />
wakaf.<br />
BAB VI. PENGAWASAN DAN BIMBINGAN<br />
Pasal 14.<br />
Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen<br />
Agama secara hirarkis sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang susunan<br />
organisasi dan tata kerja Departemen Agama.<br />
BAB VII. TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF YANG TERJADI SEBELUM PP NO. 28 <strong>TAHUN</strong><br />
1977<br />
Pasal 15.<br />
(1) Tanah wakaf yang sudah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah<br />
pendaftarannya dilakukan oleh nadzir yang bersangkutan kepada KUA setempat.<br />
(2) Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi maka wakif atau ahli warisnya,<br />
anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkan<br />
kepada KUA setempat.<br />
(3) Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang man mendaftarkannya maka kepala<br />
desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat.<br />
(4) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disertai:<br />
a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang<br />
perwakafan tanah tersebut;<br />
b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui<br />
atau mendengar tentang perwakafan tersebut).<br />
Pasal 16.<br />
(1) Untuk mernbuktikan pendaftaran tanah wakaf sebagai dirnaksud dalam pasal 15<br />
peraturan ini ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.<br />
(2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat<br />
Akta lkrar Wakaf berkewajiban untuk:<br />
a. Meneliti keadaan tanah wakaf;<br />
b. Meneliti dan mengesahkan nadzir serta meneliti saksi;<br />
c. Menerima penyaksian tanah wakaf;<br />
d. Membuat Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dan salinannya;<br />
e. Menyampaikan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam<br />
pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini;<br />
f. Memasukkan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dalam Daftar Akta Pengganti Akta lkrar<br />
Wakaf;<br />
g. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya;<br />
h. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1)<br />
Peraturan Pemerintah.<br />
BAB VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERWAKAFAN<br />
Pasal 17.<br />
(1) Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan<br />
menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam yang antara lain<br />
mengenai:<br />
a. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;<br />
b. Bayyinah (alat bukti admirlistrasi tanah wakaf);<br />
c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.<br />
(2) Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada<br />
tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.
BAB IX. BIAYA<br />
Pasal 18.<br />
Penyelesaian administrasi perwakafan tanah milik yang diatur dalam peraturan ini dibebaskan<br />
dari biaya kecuali bea meterai.<br />
BAB X. KETENTUAN PENUTUP<br />
Pasal 19.<br />
Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan oleh Direktur<br />
Jenderal Birnbingan Masyarakat Islam.<br />
Pasal 20.<br />
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<br />
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari <strong>1978</strong>.