b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi

demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang komunikasi dan
informasi tidak dapat terlepaskan dari kualitas pengembangan kualitas
pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media informasi, hal ini
ditandai dengan kebebasan pers dan media yang sudah berkembang
pesat antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media
dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, walaupun kalangan pers
belum dapat mengatasi dampak dari kebebasan tersebut antara lain
masih berpihak pada kepentingan industri dari pada kepentingan publik
yang luas.
3. Melihat tantangan kedepan dan semakin berkembangnya globalisasi
maka Pemerintah Kota Sukabumi memerlukan pemimpin daerah yang
mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan manajemen
pemerintah, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk
menggerakkan manajemen pemerintahan yang baik, inovatif bebas
kolusi, korupsi, nepotisme serta konsekuen terhadap perencanaan yang
telah menjadi produk warga Kota Sukabumi.
F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Masalah gangguan keamanan dan ketertiban umum masih berlangsung
dengan banyaknya tindak kriminalitas, akibat banyaknya pengangguran
karena belum seimbangnya antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan
kerja yang tersedia. Tantangan selama 20 tahun kedepan adalah
bagaimana mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang belum seimbang
dan merata.
G. APARATUR
1. Tantangan kedepan selama 20 tahun adalah bagaimana menata sistem
hukum / peraturan di daerah yang maksimal sehingga dapat
mewujudkan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum
yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Disamping itu tantangan terbesar adalah masih adanya disharmonisasi
antar tingkat pemerintah berkaitan dengan pengelolaan kewenangan
daerah, penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien belum
terimplementasi dengan baik, dan selama ini birokrasi belum mengalami
perubahan yang signifikan dan apabila sampai 20 tahun ke depan belum
ada perubahan, permasalahan akan menjadi semakin kompleks yaitu
dengan adanya desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi
teknologi informasi. Dengan adanya desentralisasi maka setiap daerah
dituntut dapat menggali potensi yang ada di wilayahnya untuk menarik
investasi.
3. Proses demokratisasi yang selama ini sudah digular membuat rakyat
semakin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Untuk itu partisipasi
masyarakat dalam rangka pengawasan birokrasi perlu terus dibangun
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disamping
pengawasan terhadap birokrasi. Kesiapan aparatur negara dalam
Rancangan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 II - 23