b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi

4. Respon Pemerintah Kota dalam mengapresiasi perkembangan
kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebenarnya Sebagai
langkah awal yang baik harus sudah dikembangkan kebijakan pelayanan
umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelayanan umum
dengan konsep community charter based tampaknya ke depan akan
menjadi sebuah keharusan karena masyarakat madani dengan tingkat
perkembangan kemajuan yang sudah sangat tinggi di semua aspek
kehidupannya akan menuntut aplikasi demokrasi partisipatif yang lebih
nyata dalam kehidupan sehari-hari.
5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota
Sukabumi pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 4.337 orang, yang
melayani 259.268 orang penduduk, sehingga rasio perbandingan antara
PNS terhadap masyarakat adalah rata-rata 1 : 60 orang. Perbandingan
tersebut mengakibatkan beban pegawai cukup besar. Menurut tingkat
pendidikan, Pegawai Negeri Sipil lulusan S3/S2 sebanyak 116 orang,
lulusan S1 sebanyak 1.171 orang, D3/Akademi sebanyak 1.331 orang,
SMA/SMK sebesar 1.377 orang, lulusan SLTP sebanyak 163 orang dan
SD sebanyak 169 orang. Namun demikian yang perlu mendapat
perhatian adalah PNS (guru) yang perlu diantisipasi terutama guru inpres
pertama diprediksikan akan terjadi pensiun massal.
6. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi demokratisasi perlu
ditingkatkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang easier, cheap
dan faster. Sumber daya aparatur perlu disiapkan secara matang dan
Qualified untuk menghadapi tantang demokratis dan globalisasi melalui
pemanfaatan tekhnologi informasi antara lain e-Goverment, e-
Procurement, e-Budgetting,e-Controling,e-Bussiness dan Cyber law.
H. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
1. Dalam PP No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional ditetapkan beberapa kawasan andalan dan untuk wilayah
Provinsi Jawa Barat salah satu diantaranya adalah kawasan andalan
Sukabumi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata
dan perkebunan, Dalam PP No 47 Tahun 1997 Kota Sukabumi
ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) selain itu Kota
Sukabumi juga diarahkan menjadi salah satu pusat keluar masuknya
aliran orang dan barang dari dan ke daerah sekitarnya.
2. Dalam Sistem perkotaan Jawa Barat Kota Sukabumi ditetapkan sebagai
kota hirarki III A yang memiliki fungsi dan peran sebagai : (1) Pusat
Produksi, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan inter regional (2)
Memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi.
3. Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang
saat ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial
budaya yang didukung oleh sistem jaringan prasarana dan sarana
lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang berkesinambungan. Kondisi eksisting
perkembangan Kota Sukabumi ditandai dengan masih terpusatnya
Rancangan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 II - 14