b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi
b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi
b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. Respon <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong> dalam mengapresiasi perkembangan<br />
kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebenarnya Sebagai<br />
langkah awal yang baik harus sudah dikembangkan kebijakan pelayanan<br />
umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelayanan umum<br />
dengan konsep community charter based tampaknya ke depan akan<br />
menjadi sebuah keharusan karena masyarakat madani dengan tingkat<br />
perkembangan kemajuan yang sudah sangat tinggi di semua aspek<br />
kehidupannya akan menuntut aplikasi demokrasi partisipatif yang lebih<br />
nyata dalam kehidupan sehari-hari.<br />
5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kota</strong><br />
<strong>Sukabumi</strong> pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 4.337 orang, yang<br />
melayani 259.268 orang penduduk, sehingga rasio perbandingan antara<br />
PNS terhadap masyarakat adalah rata-rata 1 : 60 orang. Perbandingan<br />
tersebut mengakibatkan beban pegawai cukup besar. Menurut tingkat<br />
pendidikan, Pegawai Negeri Sipil lulusan S3/S2 sebanyak 116 orang,<br />
lulusan S1 sebanyak 1.171 orang, D3/Akademi sebanyak 1.331 orang,<br />
SMA/SMK sebesar 1.377 orang, lulusan SLTP sebanyak 163 orang dan<br />
SD sebanyak 169 orang. Namun demikian yang perlu mendapat<br />
perhatian adalah PNS (guru) yang perlu diantisipasi terutama guru inpres<br />
pertama diprediksikan akan terjadi pensiun massal.<br />
6. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi demokratisasi perlu<br />
ditingkatkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang easier, cheap<br />
dan faster. Sumber daya aparatur perlu disiapkan secara matang dan<br />
Qualified untuk menghadapi tantang demokratis dan globalisasi melalui<br />
pemanfaatan tekhnologi informasi antara lain e-Goverment, e-<br />
Procurement, e-Budgetting,e-Controling,e-Bussiness dan Cyber law.<br />
H. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH<br />
1. Dalam PP No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah<br />
Nasional ditetapkan beberapa kawasan andalan dan untuk wilayah<br />
Provinsi Jawa Barat salah satu diantaranya adalah kawasan andalan<br />
<strong>Sukabumi</strong> dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata<br />
dan perkebunan, Dalam PP No 47 Tahun 1997 <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong><br />
ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) selain itu <strong>Kota</strong><br />
<strong>Sukabumi</strong> juga diarahkan menjadi salah satu pusat keluar masuknya<br />
aliran orang dan barang dari dan ke daerah sekitarnya.<br />
2. Dalam Sistem perkotaan Jawa Barat <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong> ditetapkan sebagai<br />
kota hirarki <strong>II</strong>I A yang memiliki fungsi dan peran sebagai : (1) Pusat<br />
Produksi, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan inter regional (2)<br />
Memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi.<br />
3. Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang<br />
saat ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial<br />
budaya yang didukung oleh sistem jaringan prasarana dan sarana<br />
lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi kehidupan dan<br />
penghidupan masyarakat yang berkesinambungan. Kondisi eksisting<br />
perkembangan <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong> ditandai dengan masih terpusatnya<br />
Rancangan RPJPD <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong> Tahun 2005-2025 <strong>II</strong> - 14